[list_indonesia] [ppiindia] Mau tanya GEE COSMOS
- From: Production Control - IND <pc1@xxxxxxxxxxx>
- To: "'ppiindia@xxxxxxxxxxxxxxx'" <ppiindia@xxxxxxxxxxxxxxx>
- Date: Fri, 18 Mar 2005 09:25:01 +0700
** Mailing-List Indonesia Nasional Milis PPI-India www.ppi-india.da.ru **
Salam kenal
Mungkin ada rekan-rekan milist ini( di Indonesia/luar Indonesia)
yang mengetahui kasus PT GEE COSMOS iNDONESIA
yang telah "menipu" masyarakat awam.
Yang mana kasusnya sampai saat ini tidak ada
kelanjutannya. Atau mungkin ada yang tahu pusatnya yang
ada di Jepang, kalo tidak salah pendirinya Genta Ogami.
Terima kasih atas info rekan-rekan semuanya
Prissilia Clara
> -----Original Message-----
> From: ppiindia@xxxxxxxxxxxxxxx [SMTP:ppiindia@xxxxxxxxxxxxxxx]
> Sent: Friday, March 18, 2005 9:05 AM
> To: ppiindia@xxxxxxxxxxxxxxx
> Subject: [ppiindia] Digest Number 1698
>
>
>
> There are 25 messages in this issue.
>
> Topics in this digest:
>
> 1. Undangan Majalah Sastra-Budaya, AKSARA, Jakarta
> From: "Budhisatwati KUSNI" <katingan@xxxxxxxxxxxxxxxx>
> 2. Re: Air Dicencang tak Kan Putus
> From: "Ambon" <sea@xxxxxxxxxx>
> 3. Re: Malaysia HARUS minta maaf, mensos RI diterlantarkan di Aceh.
> From: "Ambon" <sea@xxxxxxxxxx>
> 4. Why We Should Practice Morality for Ourselves
> From: "Ambon" <sea@xxxxxxxxxx>
> 5. Naiknya Harga BBM: Di Mana Bukti Keadilan?
> From: "Ambon" <sea@xxxxxxxxxx>
> 6. Agung Dilempar Gelas
> From: "Ambon" <sea@xxxxxxxxxx>
> 7. Pemda Diminta Tegas Hancurkan Tempat Maksiat
> From: "Ambon" <sea@xxxxxxxxxx>
> 8. Gratiskan SD dan Puskesmas
> From: "Ambon" <sea@xxxxxxxxxx>
> 9. Penanganan Kelaparan di Lembata Lamban
> From: "Ambon" <sea@xxxxxxxxxx>
> 10. Re: DPR = siswa STM...
> From: Irwan Kurniawan <irwank@xxxxxxxxxxxxxx>
> 11. Pendidikan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pemerataan
> From: "Ambon" <sea@xxxxxxxxxx>
> 12. Re: 18% Penduduk Purworejo Makan 1 Kali Sehari
> From: Irwan Kurniawan <irwank@xxxxxxxxxxxxxx>
> 13. Pekerja Budaya dalam RUU Guru
> From: "Ambon" <sea@xxxxxxxxxx>
> 14. jihad Pendidikan
> From: "Ambon" <sea@xxxxxxxxxx>
> 15. BBM, Kebijakan yang Compang-camping
> From: "Ambon" <sea@xxxxxxxxxx>
> 16. Elite dan Politik Harga BBM
> From: "Ambon" <sea@xxxxxxxxxx>
> 17. Mahasiswa Segel Gerbang Pertamina Depo Solo
> From: "Ambon" <sea@xxxxxxxxxx>
> 18. Pembunuhan Muncul Lagi di Ambon Tukang Ojek Ditemukan Tewas
> From: "Ambon" <sea@xxxxxxxxxx>
> 19. Kasus Ambalat di Persimpangan Jalan
> From: "Ambon" <sea@xxxxxxxxxx>
> 20. Petisi menolak kenaikan gaji dan penambahan tunjangan Anggota
> DPR, DPRD,Peg Negeri Eselon III keatas
> From: "Nur Rochman" <marketing.kybi@xxxxxxxxxx>
> 21. Women VS Men
> From: Carla Annamarie <Carla.Annamarie@xxxxxxxxxxxxxxxx>
> 22. Re : AS Dibalik Musibah Tsunami? Antara Ada Dan Tiada - Paranoid
> From: Arriko Indrawan <arriko.indrawan@xxxxxxxxxxxxxxxx>
> 23. Re: RE: Yahudi Menguasai Badan Rentenir Dunia - Re: .. Paul
> Wolfowitz Calon Kepala Bank Dunia
> From: Arriko Indrawan <arriko.indrawan@xxxxxxxxxxxxxxxx>
> 24. Re: Petisi menolak kenaikan gaji dan penambahan tunjangan Anggota
> DPR, DPRD,Peg Negeri Eselon III keatas
> From: "Deden" <deden@xxxxxxxxxx>
> 25. Anggaran untuk Kenaikan Gaji Anggota DPR Dulu? Re: Penanganan
> Kelaparan di Lembata Lamban
> From: A Nizami <nizaminz@xxxxxxxxx>
>
>
> ________________________________________________________________________
> ________________________________________________________________________
>
> Message: 1
> Date: Thu, 17 Mar 2005 19:58:58 +0100
> From: "Budhisatwati KUSNI" <katingan@xxxxxxxxxxxxxxxx>
> Subject: Undangan Majalah Sastra-Budaya, AKSARA, Jakarta
>
> U N D A N G A N
>
>
>
> SILAHKAN DATANG MENGHADIRI ACARA MENARIK INI:
>
> Forum Meja Budaya - TIM dan Majalah Aksara bekerja sama menyelenggarakan
> acara diskusi buku antologi puisi "Ekspedisi Waktu" karya Indra Tjahyadi
> di PDS HB. Jassin (TIM) Jakarta.
>
> Data Acara:
>
> Hari/ Tanggal : Kamis/ 24 Maret 2005.
> Tempat: Pusat Dokumentasi Sastra HB. Jassin
> Taman Ismail Marzuki (TIM)
> Jl. Cikini Raya 73, Jakarta
> Waktu : Pukul 14.30 WIB s/d selesai
> Pembicara: Nuruddin Ashyadie, Imam Mutahrom
> Moderator: Sihar Ramses Simatupang
> Acara :
> 1. Pembacaan puisi "Ekspedisi Waktu" oleh: Indra Tjahyadi
> 2. Diskusi Buku "Ekspedisi Waktu" oleh: Nuruddin Ashyadie (Pembicara),
> Imam Mutahrom (Pembanding) dan Sihar Ramses Simatupang (Moderator)
>
> Acara diskusi ini juga dihadiri oleh: Martin Aleida, Manik Praba, Donny
> Anggoro,
> para aktivis Meja Budaya dan para Editor berbagai majalah. Pada kesempatan
> ini
> juga dibagikan majalah Aksara kepada para pengunjung/ peserta diskusi.***
>
>
> [Non-text portions of this message have been removed]
>
>
>
> ________________________________________________________________________
> ________________________________________________________________________
>
> Message: 2
> Date: Thu, 17 Mar 2005 20:05:49 +0100
> From: "Ambon" <sea@xxxxxxxxxx>
> Subject: Re: Air Dicencang tak Kan Putus
>
> Bukankah Pak Harto bisa memeritah melalui orang lain, jadi jangan kaget!
>
> ----- Original Message -----
> From: "Satrio Arismunandar" <satrioarismunandar@xxxxxxxxx>
> To: <ppiindia@xxxxxxxxxxxxxxx>
> Sent: Thursday, March 17, 2005 3:44 PM
> Subject: Re: [ppiindia] Air Dicencang tak Kan Putus
>
>
> >
> > Lho, ini Abdul Gafur, mantan Menteri Pemuda dan
> > Olahraga, yang dulu bikin buku "Soeharto, Pikiran dan
> > Tindakannya..."?????
> >
> > Masih beredar ya??
> >
> >
> >
> > --- Ambon <sea@xxxxxxxxxx> wrote:
> >
> >> REPUBLIKA
> >> Kamis, 17 Maret 2005
> >>
> >> Air Dicencang tak Kan Putus
> >>
> >> Abdul Gafur
> >> Anggota DPR RI
> >>
> >> Tahun 1966 selepas konfrontasi ''Ganyang Malaysia''
> >> saya memimpin delegasi mahasiswa Universitas
> >> Indonesia lebih dari seratus orang mewakili
> >> masing-masing fakultas yang ada pada waktu itu.
> >> Konfrontasi yang dideklarasikan oleh Bung Karno pada
> >> tahun 1964 mengakibatkan hubungan diplomatik kedua
> >> negara putus. Hubungan bangsa serumpun pun beku,
> >> bahkan antar sanak keluarga sudah tak mungkin
> >> berkomunikasi. Dalam satu rapat raksasa di depan
> >> Istana Merdeka, Bung Karno memobilisasi rakyatnya
> >> untuk mengganyang Malaysia melalui Dwikora (Dwi
> >> Komando Rakyat). Dari Mulutnya terlontar kalimat
> >> bombastis ini: ''Hai Tengku, Iki dadaku ndi
> >> dadamu''. Kalimat ini dalam dirinya seperti
> >> menantang Malaysia untuk berperang.
> >> Dalam acara resepsi menjamu mahasiswa Indonesia yang
> >> rata-rata pernah ikut-ikutan dalam arus demonstrasi
> >> pengganyangan, Tengku Abdurrahman yang menggunakan
> >> pakaian tradisional Melayu, sambil tersenyum
> >> menyalami kami satu persatu disertai cendera mata
> >> pulpen darinya. Kesempatan pertama bersalaman, saya
> >> gunakan untuk bertanya. Karena pendengarannya sudah
> >> mulai terganggu, saya meninggikan nada suara:
> >> ''Bagaimana perasaan Bapak terhadap Bung Karno,
> >> dendam atau benci?'' Dia menjawab dengan santun,
> >> ''Saya tidak dendam dan saya pun tidak benci, saya
> >> bahagia konfrontasi telah usai.''
> >>
> >> Sehari sebelumnya, Timbalan Perdana Menteri Tun
> >> Abdul Razak menerima rombongan yang lebih kecil. Di
> >> ruang kerjanya kami disuguhi ekspose strategi
> >> pembangunan Luar Banda yang dipimpin olehnya, dan
> >> tidak ada satu kata pun ia menyinggung dampak
> >> konfrontasi.
> >>
> >> Suasana silaturahim
> >> Pada 11 Maret 2005, di Putrajaya dalam kantor
> >> Perdana Menteri, delegasi sembilan orang DPR RI
> >> sedang bersiap-siap akan diterima Abdullah Ahmad
> >> Badawi, perdana menteri Malaysia yang baru tahun
> >> lalu menggantikan Dr Mahathir Muhamad. Delegasi
> >> resmi DPR-RI diutus untuk bertemu dengan Parlemen
> >> Malaysia tiada lain karena ketegangan dan emosi yang
> >> meninggi di kalangan rakyat, dimanifestasikan dengan
> >> demonstrasi di berbagai kota besar.Gerakan Front
> >> Ganyang Malaysia, ucapan-ucapan sementara anggota,
> >> bahkan pimpinan DPR RI yang menambah tingginya suhu
> >> politik. Semuanya dialamatkan kepada Malaysia,
> >> karena dua hal.
> >>
> >> Pertama, perlakuan aparat yang kurang manusiawi
> >> dalam operasi tegas di samping pemerintah Malaysia
> >> kurang bersikap adil atas kasus-kasus pidana dan
> >> perdata yang dialami TKI legal lebih-lebih yang
> >> ilegal seperti upah yang tidak dibayarkan,
> >> penganiayaan, penyiksaan dan pemerkosaan oleh para
> >> majikan.Kedua menyangkut klaim Malaysia atas wilayah
> >> laut Ambalat di laut Sulawesi dan pelanggaran
> >> perbatasan di wilayah itu oleh aparat keamanan
> >> Malaysia. Dalam pertemuan dengan pimpinan Hubungan
> >> Internasional Parlemen Malaysia pada Jumat, 11 Maret
> >> 2005, delegasi DPR RI secara jelas dan tegas,
> >> mengemukakan sikap resmi.
> >>
> >> Pertama, mendesak Parlemen Malaysia untuk
> >> menyampaikan kepada pemerintah Malaysia untuk
> >> bersikap adil dengan memperhatikan aspek HAM dan
> >> hak-hak melekat lainnya dari para TKI dalam kasus
> >> pidana dan perdata yang dialami TKI, seperti
> >> perselisihan perburuhan berkenaan dengan upah yang
> >> tidak dibayarkan, penganiayaan, penyiksaan,
> >> pemerkosaan dan tindak asusila lainnya. Kedua,
> >> Parlemen Malaysia menyampaikan kepada pemerintah
> >> agar proses hukum terhadap para warga negara
> >> Malaysia yang menjadi majikan TKI apabila terbukti
> >> tidak memenuhi kewajiban dan membayar gaji bagi TKI.
> >> Mereka telah memanfaatkan situasi dengan mencari
> >> keuntungan dalam kesulitan dan kesengsaraan yang
> >> diderita TKI. Menghentikan tindak kekerasan dan
> >> penganiayaan yang dilakukan oleh aparat pelaksana di
> >> lapangan dalam upaya penertiban dan penanganan
> >> pemulangan TKI bermasalah, khususnya dari Indonesia.
> >>
> >> Ketiga, delegasi DPR RI menolak klaim peta wilayah
> >> 1979 yang dibuat secara sepihak oleh Malaysia,
> >> karena penentuan batas wilayah sebuah negara tidak
> >> bisa ditentukan secara sepihak (unilateral)
> >> mengingat terdapat dimensi internasional terkait
> >> dengan negara lain. Mendukung upaya yang ditempuh
> >> kedua negara dalam mengupayakan penyelesaian secara
> >> damai klaim tumpang tindih atas wilayah laut Ambalat
> >> melalui perundingan dengan mengacu pada
> >> prinsip-prinsip sebagaimana ditetapkan oleh Konvensi
> >> Hukum Laut Internasional tahun 1982 dan menolak
> >> penyelesaian masalah tersebut melalui Mahkamah
> >> Internasional.
> >>
> >> Ketua Hubungan Internasional Parlemen Malaysia, YB
> >> Ahmad Shabery, spontan dan dalam irama kalimat yang
> >> santun dan bersahabat menegaskan bahwa pihak
> >> Malaysia tidak menghendaki situasi yang akan
> >> memburukan hubungan kedua negara terus berlanjut.
> >> Apa pun yang terjadi, kata dia, harus melalui dialog
> >> dan negosiasi. ''Kita akan teriakkan perlakuan yang
> >> tidak manusiawi dan masalah kemanusiaan yang dialami
> >> PATI (Pendatang Asing Tanpa Izin).''Suasana
> >> silaturahim kian sejuk terasa dalam pertemuan dengan
> >> Perdana Menteri yang didampingi Menteri Hal Ehwal
> >> Dalam Negeri dan Sekjen UMNO yang juga Menteri pada
> >> Kantor Perdana Menteri Dato Mohamad Radzi. Delegasi
> >> DPR RI didampingi oleh Duta Besar Republik Indonesia
> >> di Malaysia, Rusdihardjo.
> >>
> >> Abdullah Badawi angkat bicara dengan gaya yang
> >> santun dan menarik. Dia mengatakan hubungan
> >> Indonesia-Malaysia amat penting dan strategis.
> >> Bertambah kokoh karena hubungan serumpun, kebudayaan
> >> dan agama Islam yang mayoritas di Indonesia
> >> mayoritas pula di Malaysia. ''Hubungan kita ibarat
> >> air dicencang tak kan putus.''Selanjutnya Pak Lah
> >> mengatakan: ''Bagaimanapun harus berupaya memelihara
> >> hubungan sebaik-baiknya, demi kestabilan rantau,
> >> kestabilan ASEAN. Ada masalah, perbaiki segera, saya
> >> memilih pendekatan diplomasi, kedua menteri luar
> >> negeri sudah mulai berunding. Kalau perlu
> >> perundingan sampai pada tingkat perdana menteri dan
> >> presiden. Tak ada problem,'' tegasnya.
> >>
> >> Islam Hadhari
> >> Abdullah Badawi seakan telah menangkap apa yang akan
> >> saya sampaikan. Pada saat dipersilahkan untuk
> >> bicara, maka sebagaimana yang lazim, didahului
> >> ucapan terima kasih kemudian apa maksud dan tujuan
> >> delegasi ke negeri jiran ini. Untuk memancing
> >> tanggapannya, delegasi menggambarkan situasi
> >> ketegangan di Tanah Air seperti pembakaran bendera
> >> Malaysia, Front Ganyang Malaysia, demo dan demo
> >> termasuk di depan Kedutaan Besar Malaysia di
> >> Jakarta.
> >>
> >> Garis besar sikap resmi delegasi menyangkut masalah
> >> TKI dan pelanggaran wilayah Indonesia oleh aparat
> >> keamanan Malaysia juga dikemukakan kepada Perdana
> >> Menteri. Abdullah Badawi tetap mengambil posisi
> >> pemimpin yang arif yang menempatkan kepentingan
> >> hubungan kedua negara. Berkata Pak Lah: ''Perpaduan
> >> kekuatan Indonesia-Malaysia akan besar baik dalam
> >> ASEAN maupun Asia Timur. Kekuatan bersama di bidang
> >> ekonomi, kebudayaan, dan sosial perlu terus
> >> dibina.''
> >>
> >> Pertemuan Perdana Menteri Abdullah Badawi dengan
> >> delegasi DPR RI dijadwalkan 30 menit ternyata
> >> berlangsung hampir satu setengah jam. Tambahan waktu
> >> digunakannya untuk menjelaskan konsep pemikirannya
> >> tentang Islam Hadhari yang dilontarkan dalam
> >> Perhimpunan Agung ke-55 UMNO tanggal 23 September
> >> 2004 di Kuala Lumpur juga karena terjadi dialog.
> >> Konsep Islam Hadhari bertolak dari pemikiran Beliau
> >> yang menekankan aspek pembangunan yang menjurus
> >> kepada pembinaan peradaban Islam dan memfokuskan
> >> kepada usaha meningkatkan mutu kehidupan melalui
> >> penguasaan ilmu, pembangunan manusia, pembangunan
> >> kesehatan serta pembangunan fisik.
> >>
> >> Islam Hadhari, bukanlah agama baru, bukan ajaran
> >> baru, bukan mazhab baru. Islam Hadhari adalah usaha
> >> untuk mengembalikan umat Islam kepada asas atau
> >> fundamental yang terkandung dalam Alquran dan
> >> hadist. Islam Hadhari memastikan untuk mencapai 10
> >> prinsip utama antara lain: keimanan dan ketakwaan
> >> kepada Illahi; pemerintah yang adil dan amanah;
> >> rakyat yang berjiwa bebas; penguasaan ilmu
> >> pengetahuan; pembangunan ekonomi yang seimbang dan
> >> komfrehensif; pembelaan hak kelompok minoritas dan
> >> kaum perempuan; keutuhan budaya dan moral; serta
> >> kekuatan pertahanan. Prinsip-prinsip ini sebagai
> >> acuan supaya amalan dan pendekatannya tidak
> >> menimbulkan salah paham dan kebimbangan berbagai
> >> pihak dalam sebuah negara yang komposisi rakyatnya
> >> berbilang agama dan berbilang kaum.
> >>
> >> Konsep Islam Hadhari disusun dalam satu risalah
> >> mungil. Pak Lah, setelah membubuhkan tandatangannya
> >> dibagikan kepada delegasi. Garis-garis besarnya yang
> >> dikutip di atas (menyesuaikan beberapa kata dengan
> >> bahasa Indonesia) menggambarkan tekad Perdana
> >> Menteri untuk membawa bangsanya mencapai 10 prinsip
> >> utama itu. Pada bagian akhir risalah, Abdullah
> >> Badawi mengemukakan dunia adalah satu perjalanan
> >> yang harus dimanfaatkan dalam proses pengabdian
> >> manusia kepada Allah SWT dengan menyempurnakan
> >> tanggungjawab fardu kifayah secara sempurna, jujur,
> >> tulus
> > === message truncated ===
> >
> >
> >
> >
> > __________________________________
> > Do you Yahoo!?
> > Yahoo! Small Business - Try our new resources site!
> > http://smallbusiness.yahoo.com/resources/
> >
> >
> >
> >
> **************************************************************************
> *
> > Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia
>
> > yg Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.uni.cc
> >
> **************************************************************************
> *
> >
> __________________________________________________________________________
> > Mohon Perhatian:
> >
> > 1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg
> otokritik)
> > 2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
> > 3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru;
> > 4. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx
> > 5. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx
> > 6. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx
> >
> > Yahoo! Groups Links
> >
> >
> >
> >
> >
> >
> >
>
>
>
> ________________________________________________________________________
> ________________________________________________________________________
>
> Message: 3
> Date: Thu, 17 Mar 2005 20:37:54 +0100
> From: "Ambon" <sea@xxxxxxxxxx>
> Subject: Re: Malaysia HARUS minta maaf, mensos RI diterlantarkan di Aceh.
>
> Sebetulnya bukan ditipu IMF & CGI, karena mereka ini bisness, meminjam
> uang
> dengan bunga. Kita saja, yaitu petinggi-petinggi negara disemua tingkat
> dan
> bidang menyalahgunakan pinjaman-pinjaman dari luar negeri sehingga menjadi
>
> beban tujuh turunan.Mereka tahu bahwa pinjaman bukan sedekah, pinjaman
> mempunyai bunga berbunga dan harus dikembalikan sebagaimana tercantuntum
> dalam perjanjian pinjaman.
>
> Selain menyalahgunakan mereka tidak mempunyai visi jelas dalam
> menginvestisi
> pinjaman dalam sektor yang bisa mengangkat kepentingan rakyat banyak untuk
>
> kehidupan yang memada sebagai manusia terhormat. Akibat dari salah atur
> dan
> dibiarkan untuk catut-catutan akibatnya hutang bertambah dan harus
> dibayar,
> kalau tak salah sebahagian dari pendapatan negara dipakai untuk membayar
> hutang. Untuk APPN duit tak cukup, harus jongkok minta pinjam lagi. Terus
> begitu tiap tahun.
>
> Kalau pinjaman-pinjaman yang sekian banyak itu diperuntukan dengan baik,
> keadaan tidak akan seperti sekarang ini, dimana orang kampung terpaksa
> harus
> merantau menjadi TKI tanpa perlindungan hukum dan penuh penghinaan dan
> cucuran air mata kepedihan hati untuk membantu keluarga di tanah air.
> Harga
> BBM naik, di Nusatenggara Timur kesusahan, di Puwerkerto puluhan ribu.
>
> Mungkin saja kekuatan masyarakat untuk merubah keadaan menjadi baik masih
> terlalu lemah dan masih mendapat tantangan yang kuat, makanya keadaan tak
> menentu, tetapi bila kekuatan masyarakat teroganisasi berazaskan visi
> dan
> strategi yang jelas pasti bisa diadakan perubahan yang memahkotakan
> perbaikan kehidupan yang memada bagi kita semua tanpa pandang etnik,
> asal
> keturunan, warna kulit maupun agama.
>
>
> ----- Original Message -----
> From: "bayu montana" <bayu_mont@xxxxxxxxx>
> To: <ppiindia@xxxxxxxxxxxxxxx>; <pengelola@xxxxxxxxx>
> Sent: Thursday, March 17, 2005 1:33 PM
> Subject: Re: [ppiindia] Malaysia HARUS minta maaf, mensos RI
> diterlantarkan
> di Aceh.
>
>
> >
> > iya aku juga prihatin melihat indonesiaku belakangan ini, udah ditimpa
> > tsunami, ditipu IMF & CGI, dirampok
> > 2 pulaunya oleh tetangga kita malaysia, dilecehkan TKInya di malaysia,
> > dilecehkan anggota DPRnya oleh satpam kedubes malaysia di jkt juga
> > dilecehkan pula presidennya ketika ke ambalat, tapi mau bagaimana lagi
> > dong, lha wong pemerintah kitanya sendiri yang kebanyakan koruptor, trus
>
> > bagaimana dong....., temen-2 kita yang siap berperang walaupun tahu
> pasti
> > kalah karena akan dikeroyok oleh 5 negara dengan peralatan tempurnya
> yang
> > modern, tapi andaikan benar-2 terjadi perang dengan malaysia, akankah
> kita
> > bisa mencetuskan perang dunia ke III ....?! kita akan memanggil semua
> > warga negara indonesia dimanapun untuk berjuang menegakkan indonesiaku
> > kalau perlu kita bisa bergerilya di seluruh dunia dengan menebar
> ketakutan
> > seperti yang dilakukan AMROJI CS dengan meledakkan bom-2 diseluruh
> > malaysia dan negara-2 yang memusuhi indonesia ini...... bagaimana apa
> > nggak hebat tuh.... kita tunggu aja kelanjutan kekurang ajaran malaysia
> > itu.
> >
> >
> >
> > "Wilson K." <pengelola@xxxxxxxxx> wrote:
> >
> > Kemarin malam, hari Selasa 15 February 2005, sekitar jam 19:30
> > diberitakan di Metro TV bahwa rombongan Menteri Sosial Indonesia di
> > Aceh pada malam sebelumnya diterlantarkan helikopter M'sia yg sudah
> > dibayar sewanya oleh pemerintah Indonesia. Rombongan Bapak Bachtiar
> > Chamsyah diturunkan ditengah jalan dengan alasan pesawat tidak
> > diperkenankan terbang di malam hari, tapi setelah rombongan Mensos
> > turun, helikopter Malaysia tersebut langsung kabur... akhirnya
> > rombongan mensor terpaksa melalui jalur darat untuk melanjutkan
> > perjalanan mereka ke Medan.
> >
> > Kalau tidak salah, tindakan ke-kanak2an supir dan kenek heli milik
> > angkatan udara M'sia itu bermula ketika permintaan refueling mereka
> > ditolak pihak TNI di Aceh, karena memang tidak ada surat pengantar
> > (mau ngisis bahan bakar nembak ya???) Yang konyolnya, M'sians itu
> > membalas dengan menolak aftur Pertamina yg katanya tidak memenuhi
> > standar (standar siapa, tolol?!?), lalu mereka terbang ke fasilitas
> > Mobil Exxon dan ngisi disana.
> >
> > Dubes kita di KL belum apa2 udah ketakutan dan minta ma'af kepada
> > M'sia, apakah pelecehan terhadap menteri kita dilupakan saja??? Bahkan
> > saya mencari berita mengenai ini ke-mana2, tapi bagaikan ikut terseret
> > tsunami, jejaknya pun tidak kelihatan. Metro-TV juga cuma menayangkan
> > berita tersebut SATU kali saja. What is going on here?
> >
> >
> >
> >
> >
> >
> **************************************************************************
> *
> > Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia
>
> > yg Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.uni.cc
> >
> **************************************************************************
> *
> >
> __________________________________________________________________________
> > Mohon Perhatian:
> >
> > 1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg
> otokritik)
> > 2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
> > 3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru;
> > 4. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx
> > 5. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx
> > 6. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx
> >
> >
> >
> > Yahoo! Groups SponsorADVERTISEMENT
> >
> >
> > ---------------------------------
> > Yahoo! Groups Links
> >
> > To visit your group on the web, go to:
> > http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
> >
> > To unsubscribe from this group, send an email to:
> > ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx
> >
> > Your use of Yahoo! Groups is subject to the Yahoo! Terms of Service.
> >
> >
> >
> > __________________________________________________
> > Do You Yahoo!?
> > Tired of spam? Yahoo! Mail has the best spam protection around
> > http://mail.yahoo.com
> >
> > [Non-text portions of this message have been removed]
> >
> >
> >
> >
> >
> **************************************************************************
> *
> > Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia
>
> > yg Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.uni.cc
> >
> **************************************************************************
> *
> >
> __________________________________________________________________________
> > Mohon Perhatian:
> >
> > 1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg
> otokritik)
> > 2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
> > 3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru;
> > 4. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx
> > 5. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx
> > 6. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx
> >
> > Yahoo! Groups Links
> >
> >
> >
> >
> >
> >
> >
>
>
>
> ________________________________________________________________________
> ________________________________________________________________________
>
> Message: 4
> Date: Thu, 17 Mar 2005 21:27:53 +0100
> From: "Ambon" <sea@xxxxxxxxxx>
> Subject: Why We Should Practice Morality for Ourselves
>
> http://www.arabnews.com/?page=7§ion=0&article=60558&d=17&m=3&y=2005
>
> Thursday, 17, March, 2005 (06, Safar, 1426)
>
> Why We Should Practice Morality for Ourselves
> Dr. Mohammed T. Al-Rasheed, comments@xxxxxxxxxxxx
>
>
> There is a grave injustice taking place in the country and, for
> once, the government is actually innocent and cannot be blamed for it.
> Ever since the government opened up Umrah visas for Muslims to come visit
> the Holy Places (a good thing in itself) there has been the inevitable
> backlog of stragglers who overstayed their original purpose and went into
> the labor market illegally.
>
> Like all other governments in the world, ours tries to find and
> deport them. I don't think the success rate is more than 50 percent. This
> is normal and expected as such things go. That still leaves quite a big
> number in the country. Enter the Saudi citizen - left stage - full of
> morality, holier than thou declarations, fangs and teeth unsheathed, and
> salivating at the prospect of a free dinner.
>
> These stragglers have no rights to protect them nor can they call on
> the authorities to help them since that would lead to their deportation.
> They are hired by uncouth Saudis to do all sorts of jobs for pennies a
> day. Those pennies are not paid for months at a time. When the amount
> becomes relatively large or their performance declines, the Saudi would
> lead the police to his hired hands and they are deported.
>
> The more sensitive Saudis, God bless their hearts, would give the
> workers a chance at an escape by warning them to leave without much fuss
> or else. Those exploiting this situation are Muslims; those being
> exploited are, by necessity, Muslims since they are here to visit Makkah
> in the first place. I was told a story of a man I know by name who hired
> twenty Egyptians to replant his leisure farm. The men worked for three
> months digging and planting without the aid of machines (something he
> refused to provide) and were told they would be paid when they finished
> the job.
>
> When the arduous task was completed, the man was ecstatic to the
> point of promising to hire a bus to take them the 60 kilometers to Makkah
> to perform Umrah. When they got back, he told them, he would pay their
> wages and release them.
>
> It all seemed good and even rather sanctified except that this man
> had a nephew in the police department and he asked him to alert his
> friends manning the checkpoint at the entrance to Makkah. The result was
> that all twenty laborers were checked, found to be overstaying, and were
> taken for deportation.
>
> You can imagine their protestations. But I am sure you can also
> visualize the stonedeaf ear that was hearing them. This is just one story
> among thousands making the rounds in Jeddah. For all our talk about Muslim
> brotherhood, we certainly manage to get away with some vile behavior. Is
> it any wonder that the world hears us talk about our religion and not
> believe us? They see or hear us practicing it, and that is the ultimate
> proof for any declaration.
>
> If we "practice" our morality for others, we lose. Religion and
> morality, indeed any ethical system, is only valid if done when no one can
> see. Once it becomes a show, the only classification that fits is called a
> farce.
>
>
>
> [Non-text portions of this message have been removed]
>
>
>
> ________________________________________________________________________
> ________________________________________________________________________
>
> Message: 5
> Date: Thu, 17 Mar 2005 22:11:19 +0100
> From: "Ambon" <sea@xxxxxxxxxx>
> Subject: Naiknya Harga BBM: Di Mana Bukti Keadilan?
>
> http://www.indomedia.com/bpost/032005/17/opini/opini1.htm
> Kamis, 17 Maret 2005 04:33
>
>
> Naiknya Harga BBM: Di Mana Bukti Keadilan?
> Oleh: Mispansyah SH
>
>
> Pemerintah akhirnya menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar 20 -
> 40 persen sebelum 1 April 2005. Alasan pemerintah, harga jual semua jenis
> BBM di Pertamina tak sepadan dengan biaya pokok produksi yang dikeluarkan.
> Pertimbangan kenaikan harga BBM adalah untuk mengurangi beban subsidi yang
> membertkan APBN (BPost 28/2/2005).
>
> Menurut Menko Abu Rizal Bakrie yang akrab disapa dengan Ical, pemerintah
> sudah menyiapkan beberapa jurus untuk menangani gejolak akibat naiknya
> BBM. Antara lain dana kompesasi 17 triliun dan pemerintah meyakini, dana
> itu akan mengurangi kemiskinan sebesar dua persen. Saat ini jumlah
> penduduk miskin mencapai 36 juta orang. Menurut Ical, dengan kenaikan
> harga BBM masyarakat miskin akan menerima dana kompensasi menerima Rp500
> ribu per orang per tahun. Satu keluarga minimal terdiri atas tiga orang,
> akan mendapat Rp1,5 juta per tahun.
>
> Sebenarnya subsidi BBM selama ini yang akan dicabut adalah sebesar Rp39,8
> triliun dan dana itu akan dialokasikan ke sektor pendidikan dan kesehatan.
> Rincian kenaikan harga BBM kisaran 22 persen untuk minyak tanah dalam
> industri, 47,44 persen untuk minyak bakar. Menaikkan harga BBM seolah
> membuat pemerintah sangat yakin, kebijakan itu 'sudah benar', tidak dapat
> dihindarkan dan merupakan satu-satunya jalan menyehatkan perekonomian
> Indonesia dalam jangka panjang, kata pengamat ekonomi dari Universitas
> Gadjah Mada Prof Dr Mubyarto.
>
> Menurut ia, jika ukuran ketepatan kebijakan adalah efesiensi, maka
> keputusan pemerintah menaikkan harga BBM memang tepat. Namun jika keadilan
> untuk seluruh rakyat dijadikan ukuran, maka dengan peralatan ilmu
> social-humaniora Indonesia atau dengan mengacu pada dasar negara, tidak
> sulit menyimpulkan, kenaikan harga BBM akan mendorong harga kebutuhan
> pokok rakyat meningkat dan ini sangat tidak adil.
>
> Dampak Kenaikan Harga BBM
> Pemerintah seharusnya memperhatikan logika ekonomi dalam menaikkan harga
> BBM. Naiknya suatu barang yang bernilai strategis, akan membuat kenaikan
> harga barang lain yang memiliki korelasi langsung maupun tidak langsung
> terhadap barang strategis tersebut.
>
> Naiknya harga BBM ternyata memicu kenaikan harga kebutuhan pokok. Sebab,
> distribusi bahan kebutuhan pokok mengikuti kenaikan ongkos transportasi
> yang tentunya juga naik mengikuti kenaikan harga BBM. Tidak hanya itu,
> kenaikan harga BBM juga membawa dampak nyata terhadap sektor lain.
> Industri farmasi, tekstil, elektronik dan hampir seluruh sektor industri
> berat maupun ringan mengalami 'goncangan'. Akibatnya ongkos produksi naik,
> hingga akhirnya segala sesuatu akan merangkak naik dan membuat angka
> inflasi semakin tinggi.
>
> Kenaikan harga kebutuhan pokok membuat rakyat menderita. Pemerintah
> menjanjikan, kenaikan harga BBM yang subsidinya akan dialihkan kepada
> pelayanan kesehatan, pendidikan dan raskin yang langsung menyangkut rakyat
> kecil.
>
> Benarkah janji itu? Kita tahu, ketika pemerintah menaikkan harga BBM pada
> 2002 dan 2003, subsidi BBM dialokasikan untuk Program Penanggulangan
> Dampak Pengurangan Subsidi, Energi (PPD-PSE) saat itu tidak berhasil.
> Faktanya, pada sebagian daerah yang seharusnya menerima bantuan dimaksud,
> tidak menerima. Parahnya, dana kompensasi BBM yang seharusnya dapat
> mengurangi beban rakyat kecil, malah disunat sebagian pejabat yang
> berwenang dalam menyalurkan paket bantuan tersebut. Tak heran rasanya,
> kalau kita mendengar lurah sebagai pejabat pada level paling bawah bisa
> membeli mobil atau memperbaiki rumahnya setelah PPD-PSE diluncurkan.
>
> Wajar saja, kalau banyak rakyat kecil yang menjerit atas kejadian itu.
> Pertanyaan yang harus dijawab pemerintahan Soesilo Bambang Yodoyono, di
> manakah keadilan itu? Apakah rakyat yang harus selalu jadi tumbal atas
> tindakan untuk kepentingan pemerintah? Apakah yang akan terjadi seandainya
> rakyat frustasi, hingga melakukan aksi kekerasan secara massal dan massif
> untuk menumpahkan emosinya yang sudah terakumulasi? Apakah bedanya bangsa
> kita dengan masa penjajahan pada waktu dulu yang dijajah secara fisik.
> Wallahu'alam.
>
> Konsekuensi Sistem Kapitalis
> Pemerintah akhirnya menaikkan kembali harga BBM pada awal Maret 2005.
> Kenaikan harga BBM ini, bukti pemerintah mengalami buruknya neraca
> anggaran yang disusun, karena alasannya tetap sama; menyelamatkan negara
> dengan mengorbankan rakyat banyak untuk mengatasi defisit anggaran yang
> semakin besar.
>
> Kenaikan harga BBM ini sangat luar biasa bagi masyarakat kecil (petani,
> nelayan, abang becak, ojek, taksi kelotok dll), karena akan berdampak pada
> bahan pokok dan barang lainnya. Akibatnya ekonomi masyarakat akan semakin
> terpuruk. Sebenarnya Presiden SBY mengatakan, pemerintah dengan terpaksa
> mau tidak mau harus mencabut subsidi BBM. Di sini penulis bertanya, siapa
> yang memaksa pemerintah sehingga seakan mengambil sikap seperti buah
> simalakama. Apakah masih terikat dengan IMF atau dengan pihak asing atau
> pemberi utang lainnya.
>
> Kebangkrutan ekonomi Indonesia sebenarnya sangat terasa pada 2001 yaitu
> sebesar 53,8 triliun rupiah, hingga utang luar negeri (pemerintah dan
> swasta) yang harus dibayar pemerintah. Angka itu melebihi pendapatan APBN
> 2001-2002 sebesar Rp344 triliun. Sedangkan untuk anggaran 2002 dari Rp263
> triliun yang dianggarkan, Rp72 triliun di antaranya untuk membayar bunga
> utang. Artinya, sebesar 20 - 30 persen.
>
> Sedangkan angka pertumbuhan ekonomi tidak lebih dari tiga persen,
> sementara inflasi di atas dua digit, angka pengangguran 40 juta jiwa,
> penduduk miskin lebih 100 juta jiwa. (Kajian Tematik Keislaman tentang
> kenaikan harga BBM dan TDL, Kerjasama Remaja Masjid Al-Jihad & LPSM)
> AN-Nahdhah Bjm, 17 Februari 2002. Ironis, di tengah krisis dunia perbankan
> menguras anggaran hingga Rp644,8 triliun dan hasil audit menunjukkan hanya
> sekitar 26 persen tingkat pengembalian, hingga kerugian negara Rp477
> triliun.
>
> Konglomerat malah diberi perpanjangan masa PKPS (Penyelesaian Kewajiban
> Pemegang Saham), dari empat tahun menjadi 10 tahun. Koruptor dibiarkan
> saja menikmati hasil uang korupsinya dan tidak konsistennya dalam
> penanganan kasus korupsi pejabat dan pengusaha serta illegal logging.
> Seperti kasus penyeludupan kayu oleh oknum pengusaha Malaysia yang dibawa
> ke Cina sebanya jutaan ribu kubik. Banyaknya kayu itu dapat dijadikan
> bahan produksi selama jangka waktu tiga tahun, kecolongan itu tentunya
> karena tidak ketatnya penjagaan aparat negara atau ada kolusi di sana.
>
> Sedangkan di lain pihak, 210 juta jiwa penduduk didera kenaikan harga BBM
> dengan multiplier efect inflasi dan social cost yang tinggi. Sangat
> tragis! Sungguh kesewenangan yang nyata! Bagaimana mungkin, sebagai negeri
> yang memproduksi minyak dan gas alam serta bahan tambang dan hasil hutan
> melimpah ruah, tidak mampu menyejahterakan rakyatnya. Bahkan menyusahkan
> rakyat dengan harga tinggi.
>
> Harta pemilikan umum untuk BBM terkategori dalam barang hasil tambang yang
> jumlahnya terbatas. Barang tambang yang jumlahnya sedikit dan terbatas,
> termasuk pemilikan pribadi (milkiyah fardiyah) dan boleh dimiliki
> seseorang. Rasulullah SAW pernah memberikan tambang di Hijaz kepada Bilal
> bin Al Harits Al Muzanny.
>
> Tambang biji emas, perak dalam jumlah sedikit dan terbatas boleh dimiliki
> pribadi dari hasil galian tersebut. Sedikit atau banyak, harus dikeluarkan
> khumus atau seperlimanya nya kepada Baitul Maal. Rasulullah pernah menarik
> kembali tambang garam yang beliau berikan kepada Ubaidl bin Hammal,
> lantaran ada yang menyatakan kepada beliau bahwa tambang itu tak terbatas
> jumlahnya.
>
> Oleh karena itu, segala jenis barang tambang yang jumlahnya tak terbatas,
> baik emas, perak, nikel, tembaga, minyak, batu bara, timah, uranium dan
> lainnya termasuk barang pemilikan umum yang tak boleh dikuasi oleh
> individu. BBM yang merupakan harta milik umum jenis ini, tambang minyak
> yang jumlah tak terbatas tak boleh dimiliki perorangan. Ia adalah milik
> umat secara umum dan mestinya dinikmati rakyat secara merata, sehingga
> mereka memperoleh kesejahteraan lantaran distribusi yang adil.
>
> Bukan malah sebaliknya, sebagian kecil rakyat yang memiliki kekayaan dan
> kedudukan mengonsumsinya dalam jumlah besar lantaran mereka (khususnya
> konglomerat) memiliki industri besar yang menelan produk minyak dalam
> jumlah besar. Subsidi dinikmati oleh mereka. Pencabutan subsidi kini
> menyengsarakan rakyat banyak.
>
> Pengelolaan hasil pendapatan dari harta pemilikan umum termasuk BBM itu
> adalah: pertama, dibelanjakan untuk segala keperluan yang berkenaan dengan
> operasi badan negara yang ditunjuk mengelola harta pemilikan umum, baik
> dari segi administrasi, perencanaan, ekplorasi, eksploitasi, produksi,
> pemasaran dan distribusi. Pengambilan hasil dan pendapatan harta pemilikan
> umum untuk keperluan operasi amil yang mengurus zakat (QS At taubah 60).
>
> Kedua, dibagikan kepada kaum muslim dan rakyat (termasuk kafir ahlu
> zimmah). Dalam hal ini khalifah (kepala negara) boleh membagikan minyak
> bumi (BBM), air minum, listrik dan barang lain untuk keperluan rumah
> tangga atau pasar secara gratis. Atau menjualnya dengan harga
> semurah-murahnya, atau dengan harga pasar.
>
> Barang yang tidak dikonsumsi rakyat, misalnya minyak mentah, dijual ke
> luar negeri dan keuntungannya termasuk keuntungan pemasaran dalam negeri
> dibagi kepada seluruh rakyat dalam bentuk uang, barang atau membangun
> sekolah gratis, rumah sakit gratis dan pelayanan umum lainnya.
>
> Seharusnya, pemerintahan SBY mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat
> dengan lebih fokus dalam pemberantasan KKN. Bukan malah terfokus pada
> menaikkan harga BBM yang menjadikan rakyat menderita. Wallahu 'alam
> bissawab.
> Staf Pengajar Fakultas Hukum Unlam,
> tinggal di Banjarmasin
>
> [Non-text portions of this message have been removed]
>
>
>
> ________________________________________________________________________
> ________________________________________________________________________
>
> Message: 6
> Date: Thu, 17 Mar 2005 22:16:51 +0100
> From: "Ambon" <sea@xxxxxxxxxx>
> Subject: Agung Dilempar Gelas
>
> http://www.indomedia.com/bpost/032005/17/depan/utama1.htm
> Kamis, 17 Maret 2005 04:47:34
>
> Agung Dilempar Gelas
> Jakarta, BPost
>
> Rapat paripurna DPR RI lanjutan membahas kenaikan harga bahan bakar minyak
> (BBM), Rabu (16/3) sore, berakhir ricuh. Ketua DPR Agung Laksono dikeroyok
> dan nyaris dihajar sejumlah anggota F-PDIP. Bahkan, Agung sebelumnya
> dilempari gelas bekas air mineral oleh kelompok penyerang tersebut.
>
> Atraksi memalukan sekelompok anggota DPR itu terjadi, beberapa saat
> setelah pimpinan sidang Agung Laksono mengetuk palu tanda disetujuinya dua
> opsi hasil rapat konsultasi antara pimpinan DPR dengan pimpinan
> fraksi-fraksi di DPR, sehari sebelumnya.
>
> Rapat paripurna yang sedianya dibuka pukul 14:00, dibuka Agung Laksono
> pukul 15:30 karena sejak awal sudah ada tanda-tanda kericuhan, yakni
> terbelahnya dua kubu di DPR antara yang pro kenaikan harga BBM dengan yang
> menentang. Benar saja, begitu dibuka, langsung terjadi hujan interupsi
> dari anggota FPDIP yang sejak awal sudah menyatakan menentang keputusan
> pemerintah menaikkan harga BBM.
>
> Puncak keributan terjadi pukul 16.30 ketika Agung Laksono mengetok palu
> tanda disetujuinya dua opsi hasil rapat konsultasi. Dua opsi itu
> mengembalikan pembahasan soal kenaikan harga BBM kepada rapat gabungan
> Komisi VII, Komisi XI dan Panitia Anggaran. Kedua, voting untuk mengambil
> keputusan setuju atau tidak setuju kenaikan harga BBM.
>
> Keputusan Agung itu langsung memancing kemarahan anggota FPDIP yang masih
> terus melakukan interupsi.
>
> Begitu palu diketok Agung, sejumlah anggota FPDIP di antaranya Effendy
> Simbolon dan Suparlan, langsung berdiri lalu berteriak sambil telunjuk
> mereka menuding-nuding pimpinan sidang sebagai protes karena langsung
> mengetokkan palu. Anggota FPDIP Suparlan bahkan sempat naik ke atas meja
> sambil menunjuk-nunjuk pimpinan sidang Agung Laksono yang duduk di deretan
> depan.
>
> "Tolong pimpinan sidang bijaksana dalam membuat keputusan. Kita tidak
> perlu lagi meminta pendapat anggota dewan apakah penolakan atau penerimaan
> harga BBM dilanjutkan melalui rapat konsultasi atau tidak. Tetapi cukup
> diputuskan menerima atau menolak," kata Suparlan dengan nada penuh emosi.
>
> Beberapa anggota FPDIP dipimpin Mangara Siahaan dan Ario Bimo merangsek
> menuju meja Agung Laksono. Melihat iring-iringan itu, Effendy Simbolon
> ikut bergabung sambil meloncati meja di depannya. Mereka berusaha menembus
> Agung Laksono.
>
> Melihat gelagat yang kian memanas dan menjurus ke pemukulan fisik, anggota
> Fraksi Partai Golkar dibawah komando Idrus Marham, Yorris Raweyai dan HM
> Nurlif segera melakukan pagar betis mengamankan Agung Laksono yang juga
> wakil ketua umum Partai Golkar.
>
> Ario Bimo yang meloncat duluan langsung mendekati Agung Laksono sambil
> membawa seberkas kertas berisi hasil rapat konslutasi sebelumnya antara
> Komisi VII, XI dan Panitia Anggaran yang menolak kenaikan harga BBM.
> Kertas itu lalu diacung-acungkan ke muka Agung dengan nada marah dan
> emosi. Langkah Bimo itu diikuti Mangara Siahaan, Effendy Simbolon serta
> anggota F-PDIP lainnya.
>
> Suasana menjadi ricuh dan tak terkendali. Orang-orang Golkar langsung
> menarik Mangara Siahaan Cs agar menyingkir dari depan meja pimpinan.
> Akibat aksi dorong-mendorong, Mangara sempoyongan dan jatuh. Sementara
> Effendy Simbolon juga ikut terjatuh setelah bajunya ditarik orang Golkar.
> Namun Agung Laksono sendiri dilempar anggota dewan dengan gelas air
> mineral dan wajahnya terkena cipratan air.
>
> Menurut salah satu anggota FPG yang berada dekat Agung, ketua DPR itu
> memang sempat dilempar gelas air mineral. Meski tidak mengena tak urung
> kecipratan air yang muncrat.
>
> Agung Laksono sendiri, usai sidang ke wartawan mengaku dirinya dilempar
> dnegan gelas air mineral, dan dia sangat menyesalkan tindakan yang
> dinilainya brutal dan tak pantas dilakukan anggota dewan.
>
> Karena suasana makin panas, Agung kemudian diamankan di ruang konsultasi
> oleh orang-orang dekatnya.
>
> Kericuhan di paripurna DPR yang berlangsung sekitar 20 menit itu akhirnya
> mencair setelah aparat kepolisian dan pengamanan dalam DPR berhasil
> mengendalikan suasana dan beberapa anggota DPR melantunkan Shalawat Badar.
> Untuk menenangkan suasana, Sekretaris FPDI-P Jacobus Mayong Padang meminta
> anak buahnya berkumpul di ruang panitia anggaran.
>
> Setelah suasana agak reda, Yorris dan Nurlif berbincang-bincang dengan
> Dudy Makmun Murod. Ketiganya bersalaman serta berjanji untuk menenangkan
> para anggotanya masing-masing yang sedang panas.
>
> Sebelum para anggota DPR meninggalkan ruang sidang, Wakil Ketua DPR Zainal
> Ma'arif mengambil alih palu pimpinan dan menyatakan sidang diskors sampai
> pukul 19.00 WIB.
>
> Ketua DPR Agung Laksono yang dikawal ketat beberapa aparat kepolisian dan
> Pamdal DPR mengakui memang ada upaya untuk memukul dirinya dalam keributan
> tersebut, namun itu tidak kena.
>
> "Bersyukur niat jahat itu tidak kena. Saya sama sekali tidak menyangka ada
> anggota dewan punya niat jahat dengan bersikap brutal di ruang sidang,"
> kata Agung dengan wajah masih tegang.
>
> Atas insiden ini yang sangat memalukan ini, Agung kemudian meminta maaf
> kepada seluruh rakyat Indonesia. "Saya minta maaf yang sebesar-besarnya
> pada rakyat Indonesia atas kejadian di sidang DPR yang memalukan ini,"
> ujar Agung.
>
> Untuk menenangkan suasana, rapat paripirna ditunda dan dilanjutkan pukul
> 19.00 WIB, tapi belum ada kesepakatan antara pimpinan dewan untuk
> mengambil keputusan menolak atau menerima kenaikan harga BBM.
>
> "Kita belum putuskan tentang voting untuk menerima atau menolak kenaikan
> BBM. Yang jelas, nanti malam akan kita lanjutkan. Nanti akan kita tawarkan
> pada sidang, maunya apa," kata Agung.
>
> Bukan Kalah-Menang
> Fraksi PDIP ternyata setuju sidang paripurna DPR membahas sikap dewan
> tentang kebijakan kenaikan harga BBM yang harusnya dilanjutkan Rabu (16/3)
> malam ditunda.
>
> "Saya akan minta agar sidang ditunda hingga besok (hari ini, Red) untuk
> cooling down," kata Ketua FPDIP Tjahjo Kumolo.
>
> Permintaan ini, menurut Tjahjo -yang saat berbicara belum tahu kalau
> pimpinan DPR sudah memutuskan paripurna DPR ditunda, terkait kekecewaan
> anggota F-PDIP atas kepemimpinan pimpinan sidang yang tidak tegas.
>
> Menurut dia, insiden dalam paripurna DPR terjadi akibat sikap pimpinan DPR
> tidak aspiratif dalam memimpin sidang paripurna. "Pimpinan sidang tak
> punya keinginan mengakomodir pendapat anggota dewan. Sehingga terjadi
> insiden seperti tadi, cetusnya.
>
> Kata Tjahjo, FPDIP menghendaki rapat paripurna DPR bisa mengambil
> keputusan tentang sikap dewan atas kebijakan pemerintah menaikkan harga
> bahan bakar minyak (BBM). "Dan, keinginan F-PDIP ini tidak didasari oleh
> sikap menang atau kalah," kata mantan kader Golkar yang loncat ke PDIP
> itu.
>
> "Sebenarnya keinginan kita jelas. Bahwa sidang harus ada keputusan. Siapa
> yang menolak, siapa yang menerima, atau siapa yang memahami. Tetapi tetap
> harus ada keputusan," imbuh Tjahjo.
>
> Anggota Komisi III DPR dari FDIP Trimedya Panjaitan juga mengatakan, "Ini
> bukan soal kalah atau menang. Tapi biar ada kejelasan. Kalau pun DPR
> akhirnya menerima kenaikan BBM, biar rakyat yang menilai."JBP/yat/son/mur
>
> Copyright © 2003 Banjarmasin Post
>
> [Non-text portions of this message have been removed]
>
>
>
> ________________________________________________________________________
> ________________________________________________________________________
>
> Message: 7
> Date: Thu, 17 Mar 2005 22:23:29 +0100
> From: "Ambon" <sea@xxxxxxxxxx>
> Subject: Pemda Diminta Tegas Hancurkan Tempat Maksiat
>
> http://www.balipost.co.id/balipostcetak/2005/3/18/nusatenggara.html
>
> Pemda Diminta Tegas Hancurkan Tempat Maksiat
> Mataram (Suara NTB) -
> Berkembangnya tempat-tempat hiburan yang diwarnai praktik maksiat di
> berbagai daerah, tak terkecuali di NTB menjadi keprihatinan pimpinan
> Partai Keadilan Sejahtera (PKS) NTB. Apalagi mendengar informasi
> belakangan ini, kalau di Kota Mataram banyak ditemukan titik lokasi
> maksiat. Dalam hal ini pemerintah daerah tidak bisa berdiam diri dan harus
> mencegahnya agar tidak jauh berkembang, sehingga merusak moral masyarakat.
>
>
> ''Mesti ada perda anti maksiat. Lalu komitmen yang kuat dari pemerintah di
> daerah seperti Kota Mataram dengan julukan kota religius, jangan sekadar
> slogan,'' tutur Ketua DPW PKS NTB, TGH. Muharrar kepada Suara NTB, Kamis
> (17/3) kemarin, sehubungan temuan 31 titik lokasi maksiat oleh Dinas
> Sosial Kota Mataram.
>
> Pengawasan terhadap tempat-tempat yang mengundang terjadinya maksiat,
> seperti kos-kosan, cafe, hotel, kata Muharrar hendaknya menjadi langkah
> serius pemerintah daerah. Jangan sampai mengundang munculnya gerakan
> masyarakat, seperti Front Pembela Islam (FPI) di Jakarta yang
> mengobrak-abrik sejumlah tempat hiburan yang diduga melakuakn praktik
> maksiat.
>
> Kehadiran gerakan seperti FPI, menurut Muharrar, kadang-kadang bisa
> dibenarkan, karena masyarakat sudah tidak tahan melihat praktik maksiat
> yang merajalela. ''Saya kira FPI positif, cuma ada ekses muncul yang bisa
> menimbulkan adanya pihak-pihak yang keberatan, yang memicu keributan. Tapi
> FPI tak bisa dielakkan kalau pemerintah lemah,'' cetusnya.
>
> Terkait dengan perda maksiat, Muharrar menyebutkan keinginan ini sudah
> pernah didengungkan beberapa tahun lalu dan wacana ini perlu dihidupkan
> kembali. Pemerintah daerah tentunya mesti sungguh-sungguh menyikapi ini
> jika tak menginginkan munculnya gerakan dari masyarakat yang tak tahan
> melihat praktek maksiat berkembang.
>
> Diakuinya, memang perda maksiat dikesankan ingin memberantas semuanya,
> termasuk mencegah adanya tempat-tempat hiburan. Padahal perda dimaksud
> lebih pada upaya antisipasi dari kehancuran moral masyarakat.
>
> Bagi Ketua Fraksi PKS DPRD NTB ini, pengembangan tempat-tempat hiburan
> untuk kepentingan masyarakat maupun sektor pariwisata, tidak masalah,
> asalkan mempertimbangkan moral. ''Jangan masyarakat butuh sarana hiburan,
> tetapi moral dikesampingkan. Di sinilah diperlukan ketegesan pengawsan
> dari aparat pemerintah,'' tandasnya.
>
> Terkait dengan itu, Muharrar melihat sebenarnya cukup banyak gagasan yang
> bisa diwujudkan para wakil rakyat di legislatif terkait dengan
> penyelematan moral masyarakat. Sebut saja payung hukum terkait dengan
> perlindungan anak yang kental dengan upaya menjaga moral keluarga. Di
> samping itu mencegah tindakan kekerasan dan perceraian yang berdampak
> sosial cukup luas. (046)
>
>
> [Non-text portions of this message have been removed]
>
>
>
> ________________________________________________________________________
> ________________________________________________________________________
>
> Message: 8
> Date: Thu, 17 Mar 2005 22:35:01 +0100
> From: "Ambon" <sea@xxxxxxxxxx>
> Subject: Gratiskan SD dan Puskesmas
>
> http://www.harianbatampos.com/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&artid=7
> 986&PHPSESSID=77a8bfe76084bfd96552d9660191b806
>
> Gratiskan SD dan Puskesmas
> Oleh redaksi
> Kamis, 17-Maret-2005, 07:54:23
>
>
> Pemerintah dalam waktu dekat akan memberlakukan pendidikan dan
> pelayanan kesehatan gratis. Fasilitas gratis bagi masyarakat ini terkait
> dengan kebijakan pemerintah soal kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM),
> pada 1 Maret lalu.
>
>
> JAKARTA - Namun, fasilitas gratis ini tidak berlaku bagi seluruh
> pendidikan dan fasilitas kesehatan yang ada. Untuk pendidikan dibatasi
> hanya bagi sekolah dasar (SD) pemerintah. Sedangkan, untuk kesehatan
> berlaku pada seluruh puskesmas dan seluruh rumah sakit pemerintah yang
> kamarnya kelas tiga.
>
> Hal ini terungkap dalam sidang kabinet paripurna yang berlangsung
> hampir seharian di Kantor Presiden, kemarin.
>
> Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi mengungkapkan keputusan ini
> merupakan respon pemerintah dari aspirasi masyarakat termasuk kalangan DPR
> dan DPD tentang pendidikan dan pelayanan kesehatan gratis.
>
> ''Pemerintah memutuskan untuk meningkapkan dan mengintensifkan
> program menuju pendidikan dan pelayanan kesehatan gratis agar betul-betul
> dapat diwujudkan," kata Sudi dalam jumpa pers bersama dua jubir Andi
> Mallarangeng dan Dino Pati Djalal.
>
> Sidang kabinet paripurna sendiri langsung dipimpin oleh Presiden
> Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Rapat digelar mulai pukul 11.00. Wapres M
> Jusuf Kalla juga sempat menghadiri sidang paripurna hingga pukul 16.00.
> Rapat kabinet tersebut berlangsung maraton hingga malam.
>
> Hingga pukul 20.00, sidang kabinet masih berlangsung. Hampir seluruh
> anggota Kabinet Indonesia Bersatu hadir dalam rapat tersebut. Diantaranya:
> Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto, Kapolri Jenderal Da'i Bachtiar,
> Kepala Bapenas Sri Mulyani, Menkominfo Sofyan Djalil, Menkokesra Alwi
> Shihab, Menkopolkam Widodo AS, Menko Perekonomian Aburizal Bakrie, dan
> Menkeu Jusuf Anwar.
>
> Sudi menjelaskan pendidikan gratis itu bagi SD. Kemudian, pelayanan
> kesehatan gratis di seluruh puskesmas dan seluruh rumah sakit pemerintah
> yang kamarnya kelas tiga. "Yang nggak mau kelas tiga, mislanya kelas dua,
> ya bayar sendiri. Program ini disusun dengan melibatkan pejabat pemerintah
> daerah dan asosiasi profesi bidang pendidikan dan kesehatan," papar Sudi.
>
> Ditanya kapan akan diberlakukan keputusan pendidikan dan kesehatan
> gratis, Sudi mengatakan segera setelah RAPBNP (Rancangan Anggaran
> Pembangunan Belanja Negara Perubahan) 2005 yang akan diajukan ke DPR nanti
> telah disetujui. "Pokoknya begitu RAPBNP nanti disetujui DPR keputusan itu
> akan segera diberlakukan," jelas mantan Sesmenkopolkam ini.
>
> Dananya akan diambilkan dari dana kompensasi subsidi BBM. Sayangnya,
> Sudi belum bisa menjelaskan dana anggaran yang akan diperlukan untuk bisa
> mewujudkan pendidikan dan kesehatan gratis tersebut. Alasannya, masih
> dalam perhitungan di Bapenas.
>
> Saat ini, pemerintah telah menyiapkan usulan APBNP 2005 yang
> bertujuan untuk penyehatan ekonomi, peningkatan kesejahteraan rakyat dan
> program-program lain untuk mnegatasi dampak kenaikan harga BBM. "RPAPBP
> 2005 ini segera diajukan ke DPR agar dana yang dibutuhkan untuk
> program-program itu dapat segera disalurkan kepada rakyat," papar Sudi.
>
> Selain itu, rapat kabinet paripurna juga menelorkan beberapa
> keputusan lainnya. Menurut Sudi, Presiden SBY memerintahkan kepada para
> menteri, Gubernur, Bupati, dan Walikota, untuk mencegah dan mengatasi
> dampak negatif kenaikan harga BBM.
>
> "Presiden juga menekankan terutama menteri dan jajaran terkait untuk
> terus meningkatkan kegiatan dan upaya agar kebutuhan dasar rakyat,
> terutama sembilan bahan pokok tetap tersedia dan terpenuhi," jelas mantan
> Pangdam V/Brawijaya ini.
>
> Presiden juga menginstruksikan kepada para aparat hukumnya termasuk
> polri dan kejaksaan agung untuk tetap gigih melaksanakan pernegakan hukum
> seperti kasus bank bermasalah, kasus Munir, Ilegal logging, tanker
> pertamina, kasus penyimpangan BBM, penyelundupan, serta kasus-kasus
> korupsi lain yang sedang ditangani.
>
> Sementara itu, menurut Sudi, demo yang marak menentang kenaikan
> harga BBM dinilai masih wajar. Namun, dia memperingatkan demo yang
> menuntut agar pemerintah mundur sudah tidak proporsional lagi.
>
> "Memang kita rasakan ada hal-hal yang kurang proporsional. Sejauh
> tuntutan mereka dana kompensasi bisa disalurkan secara tepat, itu
> barangkali harus kita respon. Tapi, kalau tujuannya kalau pemerintah
> jatuh, ya tunggu dulu. Apa masalahnya," jelasnya. Dia mengatakan Indonesia
> memiliki sistem pemerintahan yang mengatur masa jabatan pemerintahan
> hingga 2009. ''Kalau mau menjatuhkan ya tunggu 2009," tambahnya.(jpnn)
>
>
>
>
> [Non-text portions of this message have been removed]
>
>
>
> ________________________________________________________________________
> ________________________________________________________________________
>
> Message: 9
> Date: Thu, 17 Mar 2005 22:46:04 +0100
> From: "Ambon" <sea@xxxxxxxxxx>
> Subject: Penanganan Kelaparan di Lembata Lamban
>
> http://www.kompas.com/kompas-cetak/0503/18/utama/1628558.htm
> Jumat, 18 Maret 2005
>
> Penanganan Kelaparan di Lembata Lamban
>
> Lewoleba, Kompas - Ancaman dan bahaya kelaparan terang benderang, mudah
> dilihat dan dikenali, di desa-desa di Lembata, Nusa Tenggara Timur. Banyak
> warga gelisah dan risau akan ketiadaan makanan hari ini atau esok. Bahkan
> jika masalah itu tidak ditangani secepatnya, hal-hal buruk sulit
> terhindarkan pada musim puncak kemarau September-November nanti.
>
> Kegalauan dan kegelisahan warga itu terekam di beberapa desa di Lembata,
> Nusa Tenggara Timur (NTT), hingga Kamis (17/3). Desa-desa itu, antara
> lain, adalah Merdeka di Kecamatan Lebatukan serta Desa Nubatukan, Muruona,
> Tagawiti di Kecamatan Ile Ape. Desa-desa yang dalam kondisi kelaparan
> seluruhnya ada 22 desa.
>
> Selama ini setiap tahun, desa- desa tersebut menjadi langganan kesulitan
> pangan. Daerah sekitar agak sulit menyalurkan bantuan karena faktor
> transportasi dan buruknya infrastruktur. Menurut catatan, pendapatan per
> kapita desa-desa di sana hanya 180 dollar AS per tahun.
>
> Warga, yang umumnya petani ladang, mengharapkan bantuan pangan dikucurkan
> secara lancar karena mereka tidak ingin bertahan dalam kondisi serba
> darurat, yakni makan buah bakau dan kacang hutan. Bantuan pangan berupa
> beras hingga Kamis sangat terbatas, hanya lima ton.
>
> Pasangan suami istri Alex Lewar dan Paulina Pude, warga Merdeka,
> mengatakan, dampak kekeringan tahun ini sungguh- sungguh menyengsarakan
> petani. Satu hektar areal jagung dan kacangnya yang sedang bertumbuh pada
> Januari lalu telah mati kekeringan dan dia tidak punya bahan pangan
> alternatif.
>
> Tidak ada pisang, ubi, dan padi di lahannya. Ketika benih jagung dan
> kacang hijau ditanam awal Desember, mereka masih memiliki stok makanan
> berupa 100 bulir jagung dan lima kilogram kacang hijau untuk bertahan
> hingga panen jagung muda antara medio Januari hingga akhir Februari.
>
> "Jagung dan kacang stok tahun lalu itu telah habis dimakan. Berharap bisa
> makan jagung muda menjelang pertengahan hingga akhir Februari. Ternyata
> harapan itu sia-sia sebab jagung dan kacang mati sebelum berbunga pada
> pekan pertama Januari. Esok kami mau makan apa," kata Alex.
>
> Keluarga Alex dan petani lain di Desa Merdeka, demikian juga warga di Desa
> Baopana dan Lamatuka, mengalami gagal panen. Mereka kini terpaksa
> mengonsumsi makanan langka yang jarang dimakan, yakni kacang hutan,
> termasuk biji balam yang dalam bahasa setempat disebut weo.
>
> Makanan lain
> Lebih buruk lagi yang dialami oleh warga di desa-desa pantai di Ile Ape,
> seperti Muruona, Laranwutun, Jontona, Kolontobo, Dulitukan, Palilolon,
> Tagawiti, dan Watodiri. Yosep Leben, Kepala Urusan Pemerintahan Desa
> Tagawiti, serta Anton Kidi Ama, warga Desa Muruona menunjukkan kegalauan
> dan kerisauan mereka.
>
> "Anda tahu, jagung dan kacang-kacang sudah mati kekeringan. Tidak ada
> makanan lain. Karena lapar, sekarang mesti mencari jagung dan
> kacang-kacangan ke gunung, ke luar desa, dan ke kota Lewoleba. Mustahil
> juga, kami tidak punya uang," kata Anton Kidi Ama, yang juga tokoh
> masyarakat di Muruona.
>
> Areal jagung dan kacang hijau milik mereka telah kering, dan tidak ada
> sumber pangan lain. Tidak ada keterampilan lain yang mereka miliki,
> kecuali bertani ladang. Pisang, ubi, dan padi bukanlah tanaman pangan yang
> bisa toleran di 22 desa di Ile Ape. Komoditas utama di sini adalah jagung
> dan kacang.
>
> Para petani ini tidak punya persediaan pangan di rumahnya. "Kami bingung,
> mau makan apa selama Maret 2005- Februari 2006, apalagi untuk puncak
> kemarau September- November. Belum lagi benih untuk awal musim tanam (MT)
> 2005/2006 Desember nanti," kata Anton.
>
> Anton, Yosep, Alex, dan para petani lain berharap pemerintah mengambil
> langkah strategis untuk menyelamatkan keluarga tani. Intervensi program
> harus dilakukan hingga awal musim tanam, baik dalam hal proyek padat karya
> pangan, kegiatan lainnya, serta penyediaan benih bagi petani.
>
> Koordinator Tim Pemantau Kekeringan di Ile Ape yang juga Kepala Dinas
> Perikanan Lembata Desidorus Dosi menjelaskan, saat ini 50 persen dari luas
> lahan pangan di Ile Ape telah puso. Sisanya, 50 persen, terancam mati dan
> dipastikan akan mati atau gagal panen jika kemarau terus bergulir.
>
> Penanganan lamban
> Meski ancaman kelaparan begitu nyata, program bantuan dinilai warga sangat
> lamban. Hingga Kamis kemarin, pemerintah kabupaten (pemkab) baru
> mengirimkan lima ton beras ke lima desa di Ile Ape. Padahal, saat ini
> dampak kekeringan dan ancaman kelaparan telah meluas ke 60 desa.
>
> Jika semula hanya ada 31 desa yang terancam kelaparan, data dari Dinas
> Tanaman Pangan dan Hortikultura Lembata kemarin menyebutkan, kekeringan
> telah meluas ke 60 desa, meliputi 2.769 keluarga tani.
>
> "Kami lapar, bantuan lamban, apa tunggu kami mati. Apa kami terus
> dibiarkan makan kacang hutan saja," kata Perpetua Sili (52), warga
> Merdeka.
>
> Anggota Komisi C DPRD Lembata MY Vian Kopong Burin membenarkan keterangan
> para petani. Katanya, jika pemerintah tidak melakukan program penanganan,
> seperti padat karya pangan, secepatnya, warga akan kesulitan. Padat karya
> pangan juga sebaiknya berjalan hingga awal MT 2005/2006.
>
> Itu artinya, menurut Vian, pemerintah harus menyetok beras secukupnya
> untuk mengantisipasi puncak kemarau September-November 2005. Selain itu,
> pemerintah harus meluncurkan program pendampingan berupa dukungan dana
> untuk penciptaan usaha-usaha produktif.
>
> Misalnya, membuka kios atau berdagang, usaha budidaya rumput laut, dan
> beternak. Dia mengambil contoh, masyarakat di 22 desa di Ile Ape semuanya
> adalah masyarakat pesisir. Meski demikian, mereka tidak bisa melaut,
> kecuali dapat dibina untuk menanam rumput laut.
>
> Juru bicara Pemkab Lembata Karolus Kia Burin menjelaskan, bantuan bukannya
> lamban, tetapi pemkab sedang mendata kegiatan dalam proyek padat karya
> nanti. Hal ini karena tidak semua desa memiliki karakter kegiatan sama.
>
> Ia mengatakan, pemkab telah menyediakan program-program penanggulangan.
> Soal adanya masalah kekurangan pangan yang diperkirakan menyulitkan warga
> hingga puncak kemarau nanti memang sudah diperkirakan oleh pemkab.
>
> Namun, hingga kemarin Pemkab Lembata hanya memiliki stok beras 35 ton
> karena lima ton telah disalurkan ke lima desa di Ile Ape.
>
> Menurut Karolus, jumlah itu terbatas, apalagi kalau dihadapkan dengan
> problem defisit pangan di tahun 2005 ini sebesar 2.218,63 ton setara
> beras.
>
> Menurut Karolus, setiap tahun selalu ada pembelian 100 ton beras untuk
> stok sepanjang tahun, termasuk stok untuk tahun berikutnya. Untuk tahun
> anggaran 2005, pemkab mengajukan pengadaan beras 75 ton, tetapi baru
> disetujui untuk pembelian 20 ton melalui voting di DPRD.
>
> Bisa diprogramkan
> Ketua Harian Satkorlak Penanggulangan Bencana NTT yang juga Wakil Gubernur
> NTT Frans Leburaya mengatakan, Pemerintah Provinsi NTT dipastikan siap
> membantu penanganan kekeringan di Lembata. Stok beras di provinsi saat ini
> cukup untuk menyangga tiga sampai empat bulan ke depan.
>
> Proyek padat karya bisa diprogramkan tidak saja untuk masa tanggap
> darurat, tetapi dapat bergulir hingga awal MT 2005/2006. Program-program
> produktif lainnya bisa juga diarahkan ke desa-desa atau daerah yang
> dilanda kekeringan dan gagal panen. (CAL)
>
> [Non-text portions of this message have been removed]
>
>
>
> ________________________________________________________________________
> ________________________________________________________________________
>
> Message: 10
> Date: Fri, 18 Mar 2005 04:50:16 +0700
> From: Irwan Kurniawan <irwank@xxxxxxxxxxxxxx>
> Subject: Re: DPR = siswa STM...
>
> Ada yang tahu kronologis kejadian di DPR? Sayangnya gw nyampe rumah
> jam 1 malem - lembur/OT (ada problem s/w di customer)..
>
> Yang gw denger sih, microfon anggota FPDI-P (atau fraksi lain)
> mati.. sehingga mereka terpaksa maju ke depan.. Bener gak tuh?
> Apa iya, kerusakan mic di DPR memang kebetulan saja, atau gimana?
> Karena dulu pernah nonton acara sidang DPR di TV juga gitu..
> kadang ada mic yang mati bagi anggota dari fraksi tertentu..
>
> Benarkah kericuhan di DPR adalah kejadian alamiah belaka
> (tanpa rekayasa)? Atau ada pihak" yang siap (bahkan telah)
> menangguk keuntungan dengan kondisi tersebut?
> IMHO, Back to determinism..
> Apalagi dengan maraknya statement:
> 'kian menurunkan kepercayaan rakyat pada parlemen', dll dsb dst dkk..
>
> Hm.. rasanya atmosfir yang hendak terbentuk (atau dibentuk)
> mengingatkan pada polarisasi/dualisme koalisi kebangsaan dan
> koalisi kerakyatan.. Minimal asal jangan jadi koalisi kebangsatan
> sajalah.. :-P
>
> Wallahu a'lam.. CMIIW..
>
> Wassalam,
>
> Irwan.K
>
> ======
> --- In ppiindia@xxxxxxxxxxxxxxx, "Nur Rochman" <marketing.kybi@xxxx>
> wrote:
> Kan DPRnya turun kelas
> Dari Taman Kanak Kanak
> Mejadi Taman Kewan Kewan (jadi sudah tidak pantas disebut manusia)
> Mereka sich cuman berusaha menghibur rakyat dengan berlagak berantem saja
> (tiru parlement diTaiwan dan Korea selatan yang mereka lihat diTV)
> Tetapi ujung-ujungnya ya balik lagi bodo amat dengan rakyat yang penting
> gaji naik hehehe...
>
> Regards,
>
> Oman
>
> -----Original Message-----
> From: Listy [mailto:listy@xxxx]
> Sent: Thursday, March 17, 2005 9:18 AM
> To: ppiindia@xxxxxxxxxxxxxxx
> Subject: RE: [ppiindia] DPR = siswa STM...
>
>
>
>
> keputusannya = gaji anggota dewan..naik!!
> heheheeee
>
> -----Original Message-----
> From: Ida Z.A [mailto:abidin_ida@xxxx]
>
> sebagai saluran kebanggaanku Metro Teve bener2 yahuddd dech! baru
> sampe rumah langsung disuguhin berita HOT...DPR tawuran.
>
> kalau begini terus rakyat pesimis DPR bisa menghasilkan keputusan.
>
>
>
> ________________________________________________________________________
> ________________________________________________________________________
>
> Message: 11
> Date: Thu, 17 Mar 2005 22:52:45 +0100
> From: "Ambon" <sea@xxxxxxxxxx>
> Subject: Pendidikan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pemerataan
>
> http://www.kompas.com/kompas-cetak/0503/18/opini/1626742.htm
> Jumat, 18 Maret 2005
>
>
> Pendidikan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pemerataan
> Ari A Perdana
>
> "SEDIAKAN pendidikan sebisa mungkin dan bisa diraih dengan mudah oleh
> semua warga," kata peraih Nobel Ekonomi, Profesor Joseph Stiglitz, di
> Jakarta, seperti dikutip harian ini (15/12). Pernyataan ini dilontarkan
> Stiglitz ketika menanggapi pertanyaan soal kebijakan ekonomi seperti apa
> yang diperlukan Indonesia. Ia juga mengomentari bahwa soal pendidikan ini
> adalah salah satu blunder kebijakan neoliberal yang dianut Indonesia.
>
> PERANAN pendidikan-bahasa teknisnya modal manusia (human capital)-dalam
> pertumbuhan ekonomi memang belum terlalu lama masuk dalam literatur teori
> pertumbuhan ekonomi. Adalah Lucas (1990) serta Mankiw, Romer, dan Weil
> (1992) yang merevisi teori pertumbuhan neoklasik dari Solow (1956) yang
> legendaris itu.
>
> Dalam studi-studinya, mereka menunjukkan bahwa teori Solow yang standar
> hanya mampu menjelaskan bagaimana perekonomian sebuah negara bisa tumbuh,
> tetapi tidak cukup mampu menjelaskan kesenjangan tingkat pendapatan per
> kapita antarnegara di dunia. Baru ketika variabel modal manusia
> diikutsertakan dalam perhitungan, sebagian dari kesenjangan itu bisa
> dijelaskan.
>
>
> Namun, sejumlah misteri masih tersisa. Tingkat pendidikan di negara-negara
> berkembang sebenarnya mengalami peningkatan drastis pada tahun 1960-1990.
> Easterly (2001) menunjukkan bahwa median angka partisipasi sekolah dasar
> meningkat dari 88 persen menjadi 90 persen, sementara untuk sekolah
> menengah dari 13 persen menjadi 45 persen. Selanjutnya, jika di tahun 1960
> hanya 28 persen negara di dunia yang angka partisipasi sekolah dasarnya
> mencapai 100 persen, di tahun 1990 menjadi lebih dari separuhnya.
>
> Nyatanya, kenaikan drastis dari tingkat pendidikan di negara-negara
> berkembang tidak menjelaskan kinerja pertumbuhan ekonomi. Ambil contoh
> Afrika. Antara tahun 1960 hingga tahun 1985 pertumbuhan tingkat sekolah di
> benua itu tercatat lebih dari 4 persen per tahun. Nyatanya, ekonomi
> negara-negara di Afrika hanya tumbuh 0,5 persen per tahun. Itu pun karena
> ada "keajaiban ekonomi" di Afrika, yaitu Botswana dan Lesotho.
>
>
> Kebanyakan negara Afrika lain justru mencatat pertumbuhan negatif dalam
> periode tersebut. Kasus ekstrem dialami Senegal yang mengalami pertumbuhan
> angka sekolah hampir 8 persen per tahun, tetapi memiliki pertumbuhan
> ekonomi yang negatif.
>
> Dalam periode yang sama negara-negara Asia Timur mengalami laju
> pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan
> angka partisipasi sekolah. Namun, perbedaan keduanya tidak banyak, hanya
> 4,2 persen dibandingkan dengan 2,7 persen. Artinya, jika pendidikan adalah
> rahasia untuk pertumbuhan ekonomi, perbedaan itu seharusnya jauh lebih
> besar.
>
> Selain tidak bisa menjelaskan kinerja pertumbuhan ekonomi, pendidikan juga
> tidak berhasil menjelaskan fenomena membesarnya kesenjangan dalam
> pendapatan per kapita. Pritchett (2003) menunjukkan terjadinya konvergensi
> tingkat pendidikan antarnegara di dunia. Sepanjang 1960-1995, deviasi
> standar dalam tingkat pendidikan turun dari 0,94 menjadi 0,56. Tapi, di
> saat yang sama, deviasi standar untuk pendapatan per kapita antarnegara
> meningkat dari 0,93 menjadi 1,13.
> Asumsi dasar dalam menilai kontribusi pendidikan terhadap pertumbuhan
> ekonomi dan pengurangan kesenjangan adalah pendidikan meningkatkan
> produktivitas pekerja. Jika produktivitas pekerja meningkat, pertumbuhan
> ekonomi akan meningkat.
>
> Di sisi lain kenaikan produktivitas berarti kenaikan penghasilan. Selalu
> diasumsikan bahwa manfaat dari kenaikan pendidikan secara agregat akan
> lebih besar bagi kelompok miskin. Dengan demikian, jika tingkat pendidikan
> meningkat, penghasilan kelompok miskin juga akan tumbuh lebih cepat dan
> pada akhirnya ketimpangan akan mengecil.
> Masalahnya, asumsi demikian tidak selalu bisa menjadi generalisasi.
> Manfaat dari pendidikan dalam hal kenaikan produktivitas dan penghasilan
> pekerja hanya berlaku untuk jenis-jenis pekerjaan tertentu. Akibatnya,
> kenaikan tingkat pendidikan belum tentu memberikan manfaat terhadap
> pertumbuhan dan pemerataan. Terutama jika kita berbicara mengenai manfaat
> pendidikan bagi kelompok termiskin.
>
>
> Studi dari Foster dan Rosenzweig (1995) mengenai dampak dari pendidikan
> terhadap petani di India semasa revolusi hijau bisa memberikan sedikit
> gambaran. Studi sektor pertanian di negara seperti India (juga Indonesia)
> sangat relevan dalam wacana pembangunan ekonomi karena mayoritas penduduk,
> termasuk mereka yang masuk dalam kelompok termiskin, ada di sektor ini.
>
> Dalam studi itu petani yang memiliki pendidikan dasar memang jauh lebih
> produktif daripada yang tidak pernah sekolah. Namun, tak ada perbedaan
> signifikan antara memiliki pendidikan menengah dan hanya pendidikan dasar.
> Selain itu, di daerah yang kondisi alam dan geografisnya jelek, sering
> kali produktivitas lebih ditentukan oleh pengalaman, bukan pendidikan.
> Bagi petani di tempat-tempat seperti ini, pergi ke sekolah selain tidak
> banyak bermanfaat, juga membuat mereka kehilangan sekian tahun pengalaman
> bekerja di sawah.
>
>
> Orang bisa mendebat balik, dengan pendidikan seseorang bisa mengalami
> mobilitas sosial. Mereka tak harus terus menjadi petani dan orang miskin
> jika bisa mengenyam pendidikan. Itulah masalahnya. Di banyak negara
> berkembang lain mobilitas sosial tidak selalu dimungkinkan. Di India kasta
> adalah salah satu hambatan mobilitas sosial, selain banyak hambatan lain.
> Di negara seperti Indonesia, korupsi yang sudah mengakar hingga ke tingkat
> penerimaan pegawai bisa jadi alasan lain mengapa mobilitas sosial relatif
> sulit terjadi.
>
> Intervensi yang spesifik
> Tulisan ini tidak bermaksud menyimpulkan bahwa pendidikan dan kebijakan
> pendidikan tidak bermanfaat bagi kemakmuran sebuah negara. Sama sekali
> tidak. Pesan yang ingin disampaikan adalah ada banyak hal lain yang
> menyebabkan kontribusi positif pendidikan tidak terlalu besar dalam
> mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan. Dengan kata lain, pendidikan
> bukanlah mantra ajaib. Konsekuensinya, intervensi pemerintah dalam bidang
> ini juga harus dilakukan secara hati-hati.
>
> Bentuk kehati-hatian adalah tidak terjebak untuk mengukur peranan
> pemerintah dari besarnya alokasi anggaran pendidikan. Anggaran memang
> penting, tetapi bukan pada seberapa besar, melainkan untuk apa.
> Filmer dan Pritchett (1997) menemukan bahwa di beberapa negara, meski
> kebanyakan guru dibayar terlalu murah, tambahan anggaran untuk peralatan
> dan gedung memberikan hasil lebih besar.
>
>
> Dalam hal ke tingkat pendidikan mana anggaran harus dialokasikan, Booth
> (2000) menulis bahwa di Indonesia pada 1980-1990-an, subsidi pemerintah
> yang terlalu besar bagi pendidikan tinggi menyebabkan koefisien Gini yang
> meningkat. Alasannya, lulusan perguruan tinggi adalah yang paling
> diuntungkan dari boom selama ekonomi periode itu.
> Selain soal anggaran, tingkat pendidikan di suatu negara mungkin
> menghadapi masalah lain di luar pendanaan. Di sini dibutuhkan intervensi
> pemerintah yang spesifik untuk mengatasi masalah-masalah itu. Contohnya,
> di Kenya ditemukan bahwa rendahnya kualitas pendidikan dasar disebabkan
> oleh kurangnya nutrisi murid sekolah dasar akibat penyakit cacingan.
> Pembagian obat cacing bagi murid SD ternyata lebih efektif dalam
> meningkatkan kualitas pendidikan di sana.
> Kesimpulannya, tidak ada kebijakan pemerintah yang bisa diterapkan secara
> universal di semua negara. Ini adalah inti dari kritik kaum populis
> terhadap kebijakan neoliberal. Hal yang sebaliknya juga berlaku, tidak ada
> kebijakan populis yang berlaku secara universal. Dan tidak semua hal bisa
> diselesaikan dengan anggaran pemerintah yang lebih besar.
>
> Ari A Perdana Mahasiswa Kennedy School of Government, Harvard University,
> Cambridge, AS
>
> [Non-text portions of this message have been removed]
>
>
>
> ________________________________________________________________________
> ________________________________________________________________________
>
> Message: 12
> Date: Fri, 18 Mar 2005 04:54:31 +0700
> From: Irwan Kurniawan <irwank@xxxxxxxxxxxxxx>
> Subject: Re: 18% Penduduk Purworejo Makan 1 Kali Sehari
>
> --- In ppiindia@xxxxxxxxxxxxxxx, A Nizami <nizaminz@xxxx> wrote:
> Oleh karena itu, pemberian beras raskin hanya mampu
> menjangkau 8,6 juta penduduk, sedang 30 juta lainnya
> tetap kelaparan.
>
>
> >>>>>> Ada yang mau kasih tahu Bolot?
> >>>
> >>>
>
> Di sisi lain diberitakan, gaji anggota DPR sebentar
> lagi naik jadi 40 juta sebulan, gaji Dirut Pertamina
> Rp 150 juta (bisa beli rumah tiap bulan), gaji
> Direktur Bank BUMN 250 juta/bulan.
>
>
> >>>>>> Naiknya gaji itu memang memilukan..
> >>>>>> Apalagi KALAU BENAR kenaikan gaji di DPR merupakan konsesi
> >>>>>> untuk menyetujui kenaikan harga BBM..
> >>>>>> Kalau yang buat dirut.. berapa % yang harus disetorkan lagi tuh?
> >>>>>> Apa mungkin 100% gaji mereka untuk mereka pribadi dan bukan
> >>>>>> cuma sekedar jadi sapi perahan..
> >>>
> >>>
>
> Nabi Muhammad mengatakan, bukanlah mukmin kalau
> seseorang tidur dengan perut kenyang, sementara
> tetangganya kelaparan. Apakah banyak di antara kita
> yang tidak beriman?
>
>
> >>>>>> Kalau begitu, sudahkah kita (dapat dikatakan) beriman? :-(
> >>>>>>
> >>>>>> Wassalam,
> >>>>>>
> >>>>>> Irwan.K
> >>>
> >>>
>
> ======
> http://www.kedaulatan-rakyat.com/article.php?sid=10720
> Thursday, 17 March 2005,
>
>
> TINGKAT KEMISKINAN DI PURWOREJO ; 34.902 KK
> Makan Kurang dari 2 Kali/Hari
>
> PURWOREJO (KR) - Kendati angka kemiskinan
> penduduk Kabupaten Purworejo mengalami penurunan jika
> dibanding tahun sebelumnya, namun sekitar 49.151
> kepala keluarga (KK) atau sekitar 24,66 persen dari
> 199.338 KK kini dalam kondisi memprihatinkan. Dari
> jumlah itu 34.902 KK di antaranya masuk kategori
> keluarga pra sejahtera alasan ekonomi. Sedang 14.249
> KK lainnya termasuk keluarga sejahtera I alasan
> ekonomi.
>
>
>
>
>
>
>
> [Non-text portions of this message have been removed]
>
>
>
> ________________________________________________________________________
> ________________________________________________________________________
>
> Message: 13
> Date: Thu, 17 Mar 2005 22:57:57 +0100
> From: "Ambon" <sea@xxxxxxxxxx>
> Subject: Pekerja Budaya dalam RUU Guru
>
> http://www.kompas.com/kompas-cetak/0503/18/opini/1626743.htm
> Jumat, 18 Maret 2005
>
> Pekerja Budaya dalam RUU Guru
> Anita Lie
>
> KEMEROSOTAN mutu pendidikan nasional di Indonesia seperti ditunjukkan
> dalam berbagai data survei tingkat internasional, seperti TIMSS dan Indeks
> Pembangunan Manusia, tidak bisa dilepaskan dari rendahnya mutu guru karena
> guru mempunyai peran sangat penting dan strategis dalam penyelenggaraan
> pendidikan. Sudah cukup banyak artikel ditulis mengenai rendahnya mutu
> guru. Ditengarai kekurangan minat di antara orang muda berkualitas untuk
> menjadi guru disebabkan salah satunya oleh minimnya jaminan kesejahteraan
> guru seiring dengan revolusi material dalam era globalisasi (Priyono,
> 2004).
>
> DI tengah-tengah keprihatinan terhadap kemerosotan mutu dan status guru,
> Rancangan Undang-Undang Guru (RUU Guru) diluncurkan dengan suatu itikad
> baik untuk mengatur dan memberikan jaminan terhadap perlindungan,
> kesejahteraan, dan profesionalisme guru. Berbagai dialog publik memang
> perlu diselenggarakan dan dilanjutkan agar RUU Guru bisa terus berkembang
> menjadi suatu undang-undang yang memungkinkan para guru untuk meningkatkan
> profesionalisme dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan nasional.
> Berbagai tanggapan atas RUU Guru dan Kode Etik Guru sudah muncul. Hal ini
> merupakan indikasi positif mengenai kepedulian masyarakat atas berbagai
> persoalan yang terkait dengan profesi guru dan pendidikan.
>
> Dalam kerangka peningkatan mutu, satu permasalahan fundamental dalam
> sistem pendidikan nasional adalah dehumanisasi pendidikan. Seharusnya,
> pendidikan menghormati dan menghargai martabat manusia beserta segala hak
> asasinya. Peserta didik seharusnya tumbuh dalam kemanusiaannya sebagai
> subyek melalui proses pendidikan.
>
> Akan tetapi yang sedang terjadi justru sebaliknya. Ada terlalu banyak
> contoh dalam praktik-praktik di sekolah yang menunjukkan betapa peserta
> didik sudah diperlakukan sebagai obyek demi kepentingan ideologi, politik,
> industri, dan bisnis. Guru sebagai pendidik tidak mampu mengembangkan
> kesadaran untuk menghentikan gejala dehumanisasi ini karena para guru
> sendiri merasa terjebak sebagai obyek dalam sistem pendidikan nasional.
> Persoalan di bawah ini hanya sebagian kecil dari realitas dehumanisasi
> yang dihadapi guru dan sudah sangat lama disorot masyarakat:
>
> . Dengan gaji dan tunjangan yang sangat tidak memadai, guru menjadi
> terlalu sibuk dengan upaya mencari penghasilan tambahan sehingga tugas dan
> tanggung jawab sebagai pendidik diabaikan atau tidak dilakukan dengan
> sepenuh hati.
>
> . Terseret dalam upaya mencari penghasilan tambahan ini, sebagian guru
> malah melakukan pelanggaran etika sebagai pendidik dengan memberikan les
> privat bagi peserta didik dan bahkan membocorkan soal-soal ulangannya
> sendiri, ikut menjualkan buku-buku ajar dari penerbit yang memberikan
> komisi paling memuaskan, atau ikut terlibat sebagai saksi yang menutup
> mulut atas beberapa tindakan manipulasi dan korupsi oleh birokrasi
> pendidikan atau pengelola sekolah.
>
> . Dengan jam mengajar yang panjang dan tugas administratif yang membebani,
> guru sudah tidak punya waktu untuk membaca dan mengembangkan diri.
> Pengetahuan, wawasan, dan kreativitas guru sulit berkembang. Akibatnya,
> peserta didik mau bertahan duduk di hadapan guru di dalam kelas hanya
> karena mereka harus bertahan sebelum bel berbunyi dan menyelesaikan satu
> jenjang untuk mendapatkan ijazah.
>
> . Dengan berbagai kepahitan dan kegetiran hidup sebagai obyek dalam sistem
> pendidikan nasional, sebagian guru belum mampu mengembangkan mekanisme
> untuk mengelola emosi negatif mereka sehingga harus mengumpat di kelas,
> mengasihani diri sendiri, atau memperlakukan peserta didik dengan kasar.
>
> Tentu saja di berbagai tempat masih ada banyak guru yang cerdas,
> cemerlang, dan berhati nurani. Guru-guru ini senantiasa bersinar di
> tengah-tengah gambaran suram para guru seperti di atas.
>
> Dikotomi pekerjaan dan panggilan
> RUU Guru mungkin disusun dengan suatu itikad baik untuk memberikan
> perlindungan hukum bagi guru dan profesi keguruan. Ada yang memosisikan
> guru sebagai pekerja budaya (cultural worker) yang harus mendapatkan
> perlindungan hukum atas hak-hak personal dan profesionalnya. Memang selama
> ini guru sering kali diperlakukan secara sewenang-wenang oleh pemerintah
> maupun sebagian pengelola sekolah swasta. Sebagai pekerja, guru berhak
> mendapatkan kebebasan akademis dan berserikat, rasa aman dan jaminan
> keselamatan, cuti, tunjangan kesehatan, dan gaji yang layak seperti diatur
> dalam RUU Pasal 8 sampai dengan Pasal 12. Guru juga berhak mendapatkan
> prosedur pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian yang layak (Pasal 13
> sampai dengan Pasal 16), serta Pembinaan dan Pengembangan (Pasal 20 dan
> 21).
>
> Karena Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 dianggap tidak
> memuat ketentuan yang mengatur guru, UU Guru diharapkan bisa memberikan
> perlindungan hukum agar guru tidak lagi di-PHK secara sepihak,
> dieksploitasi waktu dan tenaganya dengan upah yang sangat tidak memadai,
> serta tidak diberikan kesempatan untuk berkembang sebagai seorang
> profesional.
>
> Namun, pada sisi lain, guru bukan buruh. Menjadi guru (sejati) merupakan
> panggilan hati. Bagi seorang guru sejati, tugas utamanya adalah membantu
> anak didik berkembang menjadi manusia yang lebih utuh (Driyarkara, 1980).
> Apa pun situasinya, guru pertama-tama tidak berpikir untuk dirinya
> sendiri, melainkan untuk anak didiknya. Bagi seorang guru yang digerakkan
> oleh panggilan hati, layanan konseling bagi anak didik yang sedang depresi
> dan mau bunuh diri di hari libur resmi pemerintah akan tetap dilakukan
> walaupun dia tahu sekolah tidak membayarnya uang lembur seperti ditetapkan
> dalam Pasal 27 (2).
>
> Betapapun pergumulan untuk memperjuangkan tingkat kesejahteraan yang layak
> bagi guru sebagai pekerja, yang membedakan guru yang sejati dengan yang
> tidak adalah bagaimana mereka masing-masing memaknai profesi keguruannya.
> Yang satu menjalaninya sebagai suatu panggilan hidup, sedangkan yang lain
> melakukan pekerjaan untuk mencari nafkah. Di antara kedua model ini
> tentunya ada gradasi dan dinamika pertumbuhan atau kemerosotan.
>
> Artikel ini tidak dimaksudkan untuk menafikan hak atas kesejahteraan bagi
> para guru atas nama panggilan hati (agar pemerintah dan sebagian pengelola
> sekolah bisa terus bertindak sewenang-wenang terhadap guru).
>
> Pada ujung yang lain dari itikad baik para penyusun RUU Guru untuk
> memberikan perlindungan hukum bagi guru adalah kemungkinan penyalahgunaan
> pasal-pasal dalam undang-undang tersebut oleh sebagian guru untuk menutupi
> kekurangan kompetensi dan dedikasi.
>
> Berbagai kebebasan dalam hak profesional guru seperti yang diatur dalam
> Pasal 8, misalnya, akan sangat mudah dimanfaatkan oleh guru yang tidak
> bertanggung jawab jika pelaksanaan undang-undang ini di tingkat sekolah
> tidak disertai dengan mekanisme yang jelas.
>
> Intinya, jangan sampai undang-undang guru ini bukannya melindungi
> guru-guru yang layak mendapatkan penghargaan malah menjadi alat bagi
> beberapa guru yang pandai memanfaatkan suatu produk hukum untuk
> kepentingan pribadinya. Jika hal ini terjadi, suatu itikad baik malah akan
> menodai dunia pendidikan dan membawa dampak serius bagi proses pendidikan
> anak karena bagaimanapun guru seharusnya masih menjadi figur yang digugu
> lan ditiru.
>
> Bahwa guru punya peran sangat penting dan harus dihargai tidak saya gugat.
> Agar pendidikan bisa memanusiakan manusia dan memperlakukan peserta didik
> sebagai subyek, guru sebagai pendidik terlebih dahulu harus diperlakukan
> sebagai subyek. RUU Guru sudah berusaha memberikan perlindungan dan
> penghargaan yang lebih pantas kepada guru sebagai pekerja.
>
> Namun, segala upaya untuk menempatkan guru sebagai subyek sebaiknya tidak
> dilepaskan dari tujuan akhir untuk kepentingan anak didik. Jangan sampai
> pelaksanaan undang-undang guru-dengan segala itikad baiknya-menempatkan
> guru yang berhadapan dengan pemerintah atau pengelola sekolah dalam relasi
> buruh-majikan tanpa ada perhatian memadai terhadap tujuan akhir, yakni
> memanusiakan anak didik.
>
> Anita Lie Dosen FKIP Unika Widya Mandala, Surabaya;Sekjen Dewan Pendidikan
> Jawa Timur
>
> [Non-text portions of this message have been removed]
>
>
>
> ________________________________________________________________________
> ________________________________________________________________________
>
> Message: 14
> Date: Thu, 17 Mar 2005 23:03:00 +0100
> From: "Ambon" <sea@xxxxxxxxxx>
> Subject: jihad Pendidikan
>
> http://www.kompas.com/kompas-cetak/0503/18/opini/1626747.htm
>
> Jihad Pendidikan
> Jaya Suprana
>
> BAGI yang tidak menghayati hakiki maknanya, banyak prestasi yang tercatat
> di
> Museum Rekor Indonesia atau Muri terkesan remeh, sepele, bahkan janggal.
> Termasuk di antaranya Kabupaten Jembrana, Bali, sebagai penerima piagam
> penghargaan Muri atas prestasi sebagai kabupaten pertama yang berhasil
> menyelenggarakan pendidikan secara cuma-cuma bagi segenap warganya.
>
> NAMUN bagi yang mau dan mampu menghayati maknanya, prestasi Kabupaten
> Jembrana layak dikagumi sebagai Jihad Pendidikan yang merupakan teladan
> dan
> bukti nyata bahwa menyelenggarakan pendidikan secara cuma-cuma bagi setiap
>
> warga negara Indonesia-sesuai dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 versi
> sebelum maupun setelah amandemen-sebenarnya bukan sesuatu utopia nan
> mustahil!
>
> Meski jelas tersurat dan tersirat dalam UUD 1945-versi mana pun-bahwa
> setiap
> warga memiliki hak atas pendidikan, pada kenyataannya hak atas pendidikan
> itu diingkari dengan fakta bahwa setiap warga Indonesia hanya memiliki
> kewajiban atas pendidikan, dalam makna kewajiban memikul biaya pendidikan,
>
> bahkan masih ditambah biaya-biaya yang sebenarnya tidak wajib dipikul
> sebab
> tidak mutlak langsung terkait pada pendidikan, seperti seragam, uang
> gedung,
> dan buku pelajaran yang terus-menerus diganti dan wajib dibeli. Para
> penyelenggara dan "ahli" pendidikan lazim beranggapan bahwa pendidikan itu
>
> butuh, bahkan rakus biaya, maka mahal, maka layak divonis sulit bahkan
> mustahil diselenggarakan secara cuma-cuma bagi para warga.
>
> Para guru, jika mendengar angan-angan bahwa pendidikan akan
> diselenggarakan
> secara gratis, langsung alergi derita- makin-parah akibat khawatir mereka
> juga harus menggratiskan jasa mereka, padahal mereka sudah dipaksa menjadi
>
> Pahlawan Tanpa Tanda Jasa! Maklum, di masa pendidikan wajib dibayar (mahal
>
> lagi!) oleh para warga saja, mutu kehidupan para guru-akibat kebocoran
> administratif di sana sini-sudah di bawah garis kemiskinan, bayangkan
> skala
> malapetaka yang terjadi jika pendidikan malah digratiskan!
>
> Pihak Depdiknas sendiri, termasuk segenap departemen yang tergabung dalam
> koordinasi Kesejahteraan Rakyat, cenderung menganggap bahwa pendidikan
> cuma-cuma masih merupakan utopia, suatu cita- cita mulia yang mungkin baru
>
> akan berhasil di masa nun jauh di depan, di masa bangsa Indonesia sudah
> masuk kelompok negara maju, seperti Jerman. Kesejahteraan rakyat
> ditingkatkan dulu sampai tingkat tertentu, baru pasal hak warga atas
> pendidikan sesuai yang tertera dalam UUD 1945 benar-benar dapat dijabarkan
>
> pada kenyataan. Jadi, rakyat disejahterakan dulu, baru boleh berhak untuk
> memperoleh pendidikan, bukan sebaliknya.
>
> Seperti memang sudah lazimnya terjadi pada masalah-masalah nusa dan bangsa
>
> yang hakiki sekaligus akut, tampaknya hak rakyat atas pendidikan lebih
> banyak diperdebatkan dengan kecenderungan luar biasa enggan ketimbang
> benar-benar diupayakan untuk diselesaikan apalagi sampai tuntas.
>
> Fakta
> Lain halnya dengan yang terjadi di Kabupaten Jembrana, Bali. Di kantor
> kabupaten terletak di pantai barat, dengan perbendaharaan wisata relatif
> paling minim maka tergolong kabupaten paling miskin di Bali, masalah
> pendidikan ternyata bukan asyik diperjanjikan atau sibuk diseminarkan,
> tetapi segera dikaji, ditelaah, direncanakan, lalu langsung dijabarkan
> dengan langkah-langkah nyata.
>
> Ketika diangkat menjadi Bupati Jembrana, Prof drg I Gede Winasa bukan
> bingung mencari cara demi memperkaya diri, tetapi demi menyejahterakan
> rakyatnya. Pejabat kabupaten jenis langka ini juga tidak cengeng meratapi
> dana penghasilan daerahnya yang kebetulan termasuk relatif miskin, akibat
> minimnya obyek wisata di tengah gemerlap wisata Pulau Bali, tetapi
> langsung
> mengoptimalkan efisiensi dan efektivitas dana yang sudah ada, di samping
> ikhtiar mencari atau bahkan mencipta sumber dana (halal!) yang belum ada.
>
> Bupati Jembrana langsung nyata gigih membasmi korupsi, bukan dengan janji
> atau slogan atau sekadar membentuk tim, tetapi dengan keteladanan sikap
> dan
> perilaku dirinya sendiri, sambil menindak tegas, tanpa kompromi atau
> pandang
> bulu, siapa saja yang masih nekat berani melakukan korupsi.
>
> I Gede Winasa juga layak memperoleh penghargaan Muri atas prestasi
> satu-satunya bupati yang menuntut gajinya diturunkan. Untuk kendaraan
> dinasnya, Bupati "Tidak Lazim" Jembrana ini juga tidak minta yang baru,
> tetapi cukup Toyota Hardtop tahun 1978 saja.
>
> Dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Jembrana untuk tahun
> 2003
> yang hanya Rp 232 miliar, Sang Bupati mengalokasikan anggaran pendidikan
> (termasuk gaji PNS-nya) 34,27 persen yang ternyata mampu menjabarkan
> program
> pendidikan berupa pembebasan biaya pendidikan SD, SLTP, SLTA; pembangunan
> dan pemugaran gedung sekolah; beasiswa untuk para guru guna melanjutkan
> pendidikan; peningkatan kesejahteraan guru lewat peningkatan insentif;
> pemberian bonus tahunan, dan penyelenggaraan Sekolah Kajian.
>
> Bagi yang skeptis, mutu pendidikan merosot akibat penggratisan pendidikan,
>
> silakan menyimak bukti terukur kinerja pendidikan di Jembrana seperti
> angka
> drop-out turun menjadi 0,03 persen (nilai rata-rata nasional 1 persen),
> dan
> hasil ujian akhir sekolah maupun nasional dengan tingkat kelulusan 98,84
> persen termasuk kelompok tertinggi di Indonesia.
>
> Meski demikian, bukan berarti Bupati Jembrana hanya miopik terobsesi
> masalah
> pendidikan. Sebab, demi kesejahteraan rakyat Jembrana, masih ada program
> pembebasan biaya kesehatan bagi segenap warga, pembebasan biaya penerbitan
>
> KTP (yang berasuransi!), pemberian dana talangan pertanian di samping
> pembebasan PBB untuk lahan pertanian, pelayanan perizinan satu atap,
> pemberlakuan owner estimate, pemberian bonus tahunan bagi PNS,
> pemberlakuan
> standardisasi satuan harga barang pembelian pemda, efisiensi kendaraan dan
>
> rumah dinas, pendirian industri penyulingan air laut menjadi air minum,
> dan
> aneka langkah spektakuler lainnya.
>
> Makna terakbar prestasi superlatif I Gede Winasa sebagai Bupati Jembrana
> pemrakarsa Jihad Pendidikan adalah membuktikan dengan sikap, perilaku, dan
>
> langkah nyata bahwa cita-cita terluhur bangsa Indonesia, yakni masyarakat
> adil dan makmur, bukan sekadar suatu slogan impian utopis yang mustahil
> dicapai secara nyata. Apalagi sekadar menyelenggarakan pendidikan secara
> cuma- cuma demi menjunjung tinggi hak setiap warga memperoleh pendidikan
> (masih ditambah fasilitas pelayanan kesehatan gratis), jelas nyata
> dibuktikan di Kabupaten Jembrana-dengan segala kekurangan dan keterbatasan
>
> dana-apabila benar-benar mau, pasti mampu dilaksanakan. Jika tidak
> dilaksanakan, berarti bukan akibat tidak mampu, tetapi sekadar tidak mau
> belaka.
>
> Jaya Suprana Budayawan
>
>
>
> [Non-text portions of this message have been removed]
>
>
>
> ________________________________________________________________________
> ________________________________________________________________________
>
> Message: 15
> Date: Thu, 17 Mar 2005 23:13:25 +0100
> From: "Ambon" <sea@xxxxxxxxxx>
> Subject: BBM, Kebijakan yang Compang-camping
>
> Media Indonesia
> Jum'at, 18 Maret 2005
>
> OPINI
>
> BBM, Kebijakan yang Compang-camping
>
> Iman Sugema, Direktur INDEF, Jakarta
>
> KITA tidak begitu kaget lagi ketika menghadapi kenyataan bahwa enam
> fraksi di DPR menolak kenaikan harga BBM. Hal tersebut sudah bisa
> diprediksi dari awal. Bukan karena DPR yang sekarang lebih galak dan
> kritis, tetapi lebih karena para anggota kabinet tidak memahami secara
> benar proses pengambilan keputusan publik yang harus mereka lalui.
> Akhirnya, presiden sendiri yang harus berhadapan dengan DPR dan
> masyarakat.
>
> Sejarah akan mencatat baru pertama kali inilah mayoritas fraksi di
> DPR menyatakan penolakannya. Dalam era pemerintahan sebelumnya, hal ini
> tidak pernah terjadi. Bahkan dalam pemerintahan Megawati, DPR memberikan
> persetujuan dengan catatan. Padahal kenaikan harga yang dilakukan pada
> waktu itu rata-rata mencapai 50 persen. Mengapa sekarang dengan rata-rata
> kenaikan yang tak lebih dari 30 persen justru DPR memberikan penolakan
> yang begitu keras? Jawabannya hanya satu, yakni banyak 'pekerjaan rumah'
> yang tidak dilakukan oleh para menteri yang sekarang.
>
> Selain itu, sejarah juga akan mencatat barangkali baru sekaranglah
> kalangan pengusaha memberikan dukungan atas kebijakan harga BBM. Mereka
> yang dulu suka teriak setiap ada kenaikan harga BBM, malah kini
> ikut-ikutan tercantum (atau lebih tepatnya lagi mencantumkan diri) dalam
> iklan satu halaman penuh di harian Kompas atas nama Freedom Institute yang
> notabene terkenal kedekatannya dengan Menko Perekonomian. Bahkan, para
> petinggi Kadin sejak awal telah mendorong agar keputusan kenaikan harga
> dilakukan sesegera mungkin.
>
> Ada apa dengan para pengusaha tersebut? Salah satu anggota Tim
> Indonesia Bangkit (TIB) menengarai bahwa kemungkinan mereka juga akan
> mendapatkan 'kompensasi'. Dari kenaikan harga BBM pemerintah akan
> mendapatkan penghematan subsidi sebesar Rp20 triliun. Dana tambahan
> kompensasi untuk orang miskin hanya Rp10 triliun, jadi masih ada sisa
> sekitar Rp10 triliun. Nah, dana sisa itulah yang kemungkinan akan dipakai
> untuk pembangunan infrastruktur dan lain-lain. Biasanya, yang memenangkan
> tender proyek pembangunan adalah pengusaha yang dekat dengan kekuasaan.
> Apakah kecurigaan tersebut benar adanya? Hanya waktu yang akan
> membuktikannya.
>
> Cerita tersebut (terlepas itu benar atau tidak) tentu menambah sesak
> hati orang miskin. Dana kompensasi yang seharusnya mereka terima setelah
> kenaikan harga BBM kini masih menggantung. Ini akibat dari
> ketidakmengertian anggota kabinet tentang proses anggaran. Bahkan saya
> curiga, bukannya mereka tidak mengerti tapi lebih parah lagi mereka tidak
> mau mengerti. Kalau mereka melakukan ini secara sengaja (karena suatu
> alasan dan hal lainnya) maka bukan saja mereka tidak mau memahami
> keberatan sebagian masyarakat, tetapi juga mereka telah mempertaruhkan
> nasib orang miskin yang jumlahnya 36 juta orang lebih ke jurang
> penderitaan yang lebih dalam. Kalau skema kompensasi dan anggarannya tidak
> kunjung disetujui DPR, apa jadinya nasib mereka?
>
> Kejadian di atas mencerminkan dua hal yang sangat menyedihkan.
> Pertama adalah ketidakmatangan proses kebijakan publik di tingkat kabinet.
> Kedua, telah terjadi disinformasi di lingkungan kabinet sedemikian rupa
> sehingga Presiden tidak mendapatkan informasi yang akurat untuk melakukan
> pengambilan keputusan secara benar. Kedua hal ini saling berhubungan.
>
> Hal yang pertama menyangkut persiapan dan proses pengajuan konsep
> kenaikan harga BBM yang seharusnya dikoordinasikan oleh Menko
> Perekonomian. Berdasarkan informasi di lingkungan kabinet, naskah yang
> diajukan oleh Menko Perekonomian hanya berupa makalah presentasi Power
> Point yang sangat tidak detail. Naskah tersebut berdasarkan kajian
> LPEM-FEUI yang memprediksikan dua hal penting. Pertama, kenaikan harga BBM
> akan meningkatkan jumlah orang miskin dari 16,2 menjadi 16,5 persen.
> Kedua, penyaluran dana kompensasi BBM kalau efektif seratus persen akan
> mampu menurunkan tingkat kemiskinan menjadi hanya 13,7 persen.
>
> Persoalannya adalah bukan semata-mata apakah hasil riset LPEM-FEUI
> yang dikutip oleh Freedom Institute tersebut sahih atau tidak, tetapi yang
> lebih parah lagi adalah kenyataan bahwa hasil riset tersebut merupakan
> satu-satunya yang dipakai oleh Menko Perekonomian dalam proses pengambilan
> keputusan. Banyak di antara staf LPEM-FEUI sendiri stres karena ternyata
> lembaganya hanya diperlakukan sebagai tukang stempel kebijakan pemerintah.
>
> Hasil pengolahan data Susenas tahun 2002 sampai 2004 menunjukkan hal
> yang berbeda. Walaupun sudah ada kompensasi, tingkat kemiskinan tetap akan
> meningkat sebesar 2 persen dan bukannya turun. Saya sendiri tidak ingin
> mempertanyakan kesahihan data Susenas ini karena data yang sama digunakan
> oleh LPEM-FEUI. Selain itu data Susenas adalah the best available data and
> the only available data. Yang jadi pertanyaan kemudian adalah mengapa
> pemerintah dalam hal ini Menko Perekonomian tidak pernah bertanya kepada
> BPS tentang prakiraan dampak kebijakan harga BBM. Padahal BPS adalah
> lembaga pemerintah?
>
> Kalau sebuah lembaga pemerintah saja tidak pernah diajak bicara,
> bagaimana mungkin kita mengharapkan kabinet untuk melibatkan stake holder
> yang lebih luas dalam proses pengambilan keputusan. Dalam era demokrasi
> seperti sekarang ini, pola pengambilan keputusan yang bersifat sepihak
> sudah tidak lazim lagi. Tapi itulah yang terjadi.
>
> Kemungkinan hal ini disebabkan oleh kedekatan ideologis dan hubungan
> pribadi antara LPEM-UI, Freedom Institute, dan beberapa menteri anggota
> kabinet yang sekarang. Tapi bukankah kebijakan publik harus menghindari
> hal-hal seperti ini dan justru lebih mengedepankan aspirasi dan
> keterwakilan dari seluruh komponen masyarakat. Kalaupun itu tak sempat
> untuk dilakukan, setidaknya harus ada kajian akademis yang menjadi
> pembanding. Saya yakin lembaga-lembaga riset seperti Smeru, Brighten
> Institut, dan FEM-IPB telah melakukan pengkajian terhadap isu yang sama
> tapi dengan kesimpulan yang berbeda. Pak Menteri tinggal tanya mereka dan
> tak usah memberi uang saku.
>
> Aspek yang kedua menyangkut ketidakberdayaan institusi kepresidenan.
> Presiden tidak mempunyai waktu dan prasarana yang cukup untuk menyaring
> informasi secara objektif sebelum mengambil keputusan yang sangat penting
> seperti kenaikan harga BBM. Dulu semasa kampanye Presiden pernah
> menjanjikan akan dibentuk lembaga semacam dewan ekonomi yang langsung
> berada di bawah presiden, tapi bukan anggota kabinet. Sayang lembaga ini
> tak kunjung terbentuk, entah karena apa. Padahal, lembaga ini sangat
> potensial untuk memberikan second opinion terhadap setiap kebijakan
> penting yang diajukan oleh menteri. Tentu syaratnya adalah lembaga ini
> harus diisi oleh ekonom yang andal dari berbagai aliran pemikiran.
>
> Kehadiran lembaga ini semakin penting karena presiden sering
> dihadapkan pada masalah-masalah yang pelik dengan frekuensi yang tinggi.
> Presiden tidak punya waktu untuk berpikir secara sehat dan jernih. Hal ini
> tentu sangat membuka peluang terjadinya kasus di mana Presiden 'dikadalin'
> oleh menterinya sendiri. Dengan komposisi menteri seperti yang sekarang,
> sangat sulit untuk mengharapkan bahwa Presiden akan memperoleh input dan
> informasi yang objektif dan akurat. KKN pemikiran akan selalu menyebabkan
> terjadinya disinformasi. Semoga kasus kenaikan harga BBM menjadi pelajaran
> yang berharga bagi presiden dan para pembantunya.***
>
>
>
> [Non-text portions of this message have been removed]
>
>
>
> ________________________________________________________________________
> ________________________________________________________________________
>
> Message: 16
> Date: Thu, 17 Mar 2005 23:14:54 +0100
> From: "Ambon" <sea@xxxxxxxxxx>
> Subject: Elite dan Politik Harga BBM
>
> Media Indonesia
> Jum'at, 18 Maret 2005
>
> OPINI
>
> Elite dan Politik Harga BBM
>
> Tata Mustasya, Peneliti The Indonesian Institute, Jakarta
>
> PRO-KONTRA seputar kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM)
> seharusnya tidak hanya dilihat sebagai wacana mengenai pilihan kebijakan
> ekonomi yang tepat. Tidak kalah penting, hal tersebut menunjukkan dinamika
> konstelasi politik nasional yang mengiringi kebijakan pemerintah tersebut.
> Khas dinamika politik di negara transisi demokrasi, elite memainkan isu
> ini untuk kepentingan kekuasaan dan ekonomi.
>
> Sedikit atau banyak, daya tawar pemerintahan Susilo Bambang
> Yudhoyono (SBY) di hadapan elite telah menurun dengan adanya kenaikan
> harga BBM. Pemerintah sangat potensial dituduh tidak peduli terhadap kaum
> miskin. Lebih jauh lagi, kebijakan tersebut --sedikit atau banyak-- akan
> meningkatkan inflasi dan menghambat pertumbuhan ekonomi.
>
> Inti permasalahan terletak pada kesenjangan (gap) antara dampak
> ekonomi secara statistika dengan dampak ekonomi yang langsung dirasakan
> masyarakat banyak. Jika elite memainkan wacana kontra peningkatan harga
> BBM, dampak ekonomi yang dirasakan masyarakat akan jauh lebih hebat
> dibandingkan dengan dampak menurut data statistika, dan sebaliknya. Pada
> poin inilah, tiga kelompok elite memainkan peran untuk mendelegitimasi
> pemerintahan SBY atau mendukungnya untuk kepentingan politik pribadi atau
> kelompok.
>
> Kelompok elite pertama adalah parpol sebagai kekuatan politik
> formal. Selama ini, parpol tidak pernah memiliki ideologi yang jelas dalam
> menyikapi harga BBM. Tergantung siapa yang sedang berkuasa atau seberapa
> banyak konsesi yang diberikan pemerintah kepada parpol tersebut, misalnya,
> jumlah kursi di kabinet.
>
> Saat ini, Partai Golkar bersama dengan Partai Demokrat merupakan
> partai dengan jumlah kursi signifikan yang mendukung pemerintahan SBY
> secara relatif permanen. Kedua parpol tersebut tidak akan bereaksi negatif
> terhadap kebijakan BBM dan hanya mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang
> bersifat normatif.
>
> Sementara itu, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai
> Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai
> Amanat Nasional (PAN) merupakan koalisi pemerintah yang sangat sarat
> kepentingan. Ketiga parpol tersebut akan mengambil momentum kenaikan harga
> BBM untuk dua tujuan: meminta konsesi lebih kepada pemerintahan SBY dan
> meningkatkan popularitas untuk amunisi Pemilu 2009. Sikap dari
> parpol-parpol tersebut cenderung ambigu, menerima kenaikan harga dengan
> catatan atau syarat tertentu.
>
> PKS tampaknya paling siap dalam isu ini. Mereka bahkan --bersamaan
> dengan sikap terhadap kenaikan harga BBM-- meminta SBY mencopot Jaksa
> Agung dan menyatakan memiliki calon yang tepat dalam kerangka
> pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
>
> Ini dapat dilihat sebagai isyarat politik PKS terhadap SBY berkaitan
> kenaikan harga BBM. Terlebih lagi --meskipun tidak secara formal-- PKS
> memiliki pengaruh kuat terhadap gerakan mahasiswa, terutama di perguruan
> tinggi besar.
>
> Yang jelas-jelas kontra adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
> (PDIP). Walaupun belum terlihat efektif, parpol ini akan habis-habisan
> menentang kenaikan harga BBM. Tujuannya delegitimasi SBY dan memperoleh
> kembali simpati pada Pemilu 2009.
>
> Kelompok elite kedua adalah pengusaha. Menyikapi kenaikan harga BBM,
> reaksi pengusaha akan tergantung kepada tawaran yang diberikan SBY kepada
> mereka dalam kaitannya dengan pencarian rente ekonomi (rent-seeking
> activities). Wacana dari pengusaha --terutama dari kelompok-kelompok
> kuat-- akan menentukan ekspektasi dan dampak riil kenaikan harga BBM bagi
> masyarakat. Jika pengusaha mengatakan bahwa kebijakan tersebut menghantam
> gerak bisnis mereka, keresahan akan timbul di mana-mana dan ekonomi
> terganggu.
>
> Pemerintahan SBY tampaknya telah siap dengan apa yang dinamakan oleh
> Champlin dan Knoedler (2004) sebagai "corporate takeover democracy".
> Pengusaha --suka atau tidak suka-- memiliki kartu yang menentukan. Untuk
> itulah ada Aburizal Bakrie yang dekat dengan Kadin Indonesia dalam kabinet
> dan dilakukannya komunikasi dengan kelompok-kelompok kuat pebisnis
> lainnya.
>
> Pengusaha dari kelompok-kelompok kuat akan bersikap yang kira-kira
> isinya, menerima kenaikan harga BBM asal pemerintah menciptakan iklim
> usaha yang kondusif. Substansinya, tetap akan berujung pada konsesi bisnis
> bagi bisnis pribadi atau kelompok.
>
> Kelompok elite ketiga adalah organisasi civil society. Yang terlihat
> aktif sejauh ini adalah lembaga-lembaga penelitian, lembaga think-tank,
> dan LSM advokasi. Interaksi pro dan kontra pada kelompok ini juga terlihat
> penuh dengan kepentingan.
>
> Pihak yang pro mengeluarkan argumen, di antaranya, kenaikan harga
> BBM akan menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 3 persen melalui program
> kompensasi. Ini merupakan argumen yang tidak masuk akal karena
> mengasumsikan minimnya korupsi dalam penyaluran kompensasi. Setiap ekonom
> biasanya paham bahwa asumsi dalam sebuah analisis tidak boleh terlalu jauh
> dengan realitas.
>
> Mau tidak mau, faktor kepentingan menjadi menentukan. Lembaga
> penelitian dan lembaga think-tank juga tidak terlepas dari fenomena
> "corporate takeover democracy". Hal tersebut, misalnya, menimbulkan
> kecurigaan banyak pihak terhadap iklan Freedom Institute mengenai dukungan
> terhadap kenaikan harga BBM di Harian Kompas, 19 Februari 2005.
>
> Ini belum menghitung kedekatan beberapa intelektual dengan
> pemerintahan SBY dan ketergantungan terhadap donor pro pencabutan subsidi.
> Intinya, elite tidak bersih kepentingan ketika menyikapi kenaikan harga
> BBM tersebut.
>
> Kalau menggunakan argumen ekonomi murni tanpa tendensi politis,
> subsidi BBM memang harus dikurangi. Bukan untuk meningkatkan kesejahteraan
> kaum miskin, tetapi lebih karena keterbatasan kemampuan negara dalam
> melindungi warga negaranya.
>
> ***
>
> Kaum miskin berada pada posisi yang tidak menguntungkan dalam
> dinamika elite dan kenaikan harga BBM. Mereka menjadi 'dagangan' dan hanya
> mampu menunggu hasil akhir dari dinamika elite. Walaupun demikian, tidak
> mustahil dinamika tersebut akan menghasilkan keluaran positif bagi kaum
> miskin, misalnya, pengawasan yang ketat dalam penyaluran kompensasi.
>
> Ada yang dapat dilakukan elite --di tengah hiruk-pikuk kepentingan
> masing-masing-- untuk kaum miskin. Salah satunya, elite harus memberikan
> argumen-argumen yang mendidik dan tidak membodohi publik. Termasuk
> menghindari mengatasnamakan kesejahteraan orang miskin dalam kenaikan
> harga BBM ketika persoalan sebenarnya adalah ketidakmampuan negara.**
>
>
>
> [Non-text portions of this message have been removed]
>
>
>
> ________________________________________________________________________
> ________________________________________________________________________
>
> Message: 17
> Date: Thu, 17 Mar 2005 23:17:51 +0100
> From: "Ambon" <sea@xxxxxxxxxx>
> Subject: Mahasiswa Segel Gerbang Pertamina Depo Solo
>
> MEDIA INDONESIA
>
> Jum'at, 18 Maret 2005
>
> NUSANTARA
>
> Mahasiswa Segel Gerbang Pertamina Depo Solo
>
> JAKARTA (Media): Aksi unjuk rasa menolak kenaikan bahan bakar minyak
> (BBM) masih berlanjut di berbagai daerah. Bahkan, di Solo puluhan
> mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Antikenaikan Harga BBM
> (Gerak) menyegel gerbang Pertamina Depo Solo di Jalan Ahmad Yani,
> Kelurahan Nusukan, Kecamatan Banjarsari.
>
> Dalam aksi unjuk rasa menolak kenaikan BBM yang dilakukan, Kamis
> (17/3), para peserta unjuk rasa mendapat pengawalan ketat dari aparat
> kepolisian. Unjuk rasa itu sempat mengganggu distribusi BBM. Sebab, para
> pengunjuk rasa melakukan aksinya tepat di depan pintu gerbang tempat
> keluar masuknya mobil tangki pengangkut BBM.
>
> Beberapa sopir mobil tangki BBM yang akan masuk ke lokasi Pertamina,
> terpaksa memutar arah atau memarkir mobilnya. Para sopir mengaku mereka
> khawatir mobilnya akan disandera para pengunjuk rasa.
>
> Aksi yang sama juga berlangsung di Sidoarjo. Ratusan massa dari dua
> elemen buruh yaitu Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) dan Serikat
> Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) melakukan aksi unjuk rasa menolak
> kenaikan harga BBM di Gedung DPRD Sidoarjo, kemarin.
>
> Puluhan massa SBSI sempat menyandera dua unit mobil tangki yang saat
> itu melintas di kawasan Gedangan Sidoarjo. Namun, tidak lama satu unit
> mobil tangki itu dilepaskan buruh karena ternyata isinya minyak tanah dan
> bukan bensin.
>
> Sementara satu unitnya lagi dipaksa ikut ke DPRD Sidoarjo. Namun,
> belum sampai di gedung DPRD Sidoarjo, buruh kembali melepaskan mobil
> tangki tersebut setelah dilakukan pendekatan aparat Polres Sidoarjo.
>
> Di Bandung, ratusan mahasiswa yang bergabung dengan sejumlah LSM dan
> buruh menggelar aksi menentang kenaikan harga BBM di depan kantor DPRD
> Jabar, dan melakukan konvoi keliling Kota Bandung, kemarin. Tiga orang
> anggota DPRD Jabar juga diminta untuk menyampaikan orasi, sejak dari
> kantor dewan dan ikut menyertai konvoi.
>
> Dari puluhan anggota DPRD Jabar yang berada di ruang kerjanya, hanya
> tiga anggota saja yang bersedia menemui para demonstran. Mereka juga
> bersedia membubuhkan tanda tangan di atas kain putih sepanjang lebih dari
> lima meter, untuk menyatakan penolakannya terhadap kebijakan pemerintah
> tersebut.
>
> Aksi unjuk rasa menentang kenaikan harga BBM juga masih berlanjut di
> Yogyakarta. Bahkan di hari ke-17 pasca pemberlakuan kebijakan tersebut,
> tidak kurang dari 1000 massa kemarin menggelar aksi demonstrasi.
>
> Industri tekstil
>
> Sementara itu, dampak kenaikan BBM juga dikhawatirkan akan
> mempercepat kebangkrutan industri tekstil di keresidenan Solo. " Ini
> sungguh pukulan yang sangat menyakitkan buat industri tekstil di wilayah
> ini. Kebangkitan mereka semakin sulit diharapkan lagi dengan adanya
> kenaikan BBM ini. Yang bisa bertahan atau berusaha bertahan saya yakini
> hanya yang industri tekstil yang terpadu, tapi yang kecil boleh jadi
> tinggal menunggu waktu untuk gulung tikar," tutur Sekretaris Eksekutif
> Asosiasi Pengusaha Indonesia Solo, Pank Supardi kemarin (17/3).
>
> Ia tegaskan kenaikan harga BBM ini, secara jelas akan menambah beban
> perhitungan produksi, yakni tambah 15 % - 20%. Hal ini jelas berat sekali,
> karena sebelumnya, pihak perusahaan juga sudah harus mengalkulasi ulang
> penghitungannya, setelah pemerintah mewajibkan mereka untuk melaksanakan
> penyesuaian UMK ( upah minimum kabupaten/kota) untuk para pekerjanya.
> Celakanya lagi, pada saat sama produk TPT nasional semakin terkikis di
> pasar internasional, karena harga paling tinggi, jauh dari yang ditawarkan
> para pesaingnya dari Cina, Taiwan, Vietnam maupun Thailand.
>
> Karena itu, agar persoalan keterpurukan industri tekstil ini bisa
> tertolong, maka pemerintah harus mencarikan solusi terbaik, sebagai
> kompensasi naiknya BBM. "Kalau tahun 2003 lalu saat BBM naik pemerintah
> berani membebaskan bea masuk impor kapas. Dan itu cukup menolong, walau
> sepanjang 2004 akhirnya industri tekstil hanya bisa kerja bakti dan tidak
> mendapatkan untung. Kami berharap DPR mampu mencairkan sikap kaku
> pemerintah SBY yang kaku ini," tegasnya.
>
> Pank mengkhawatirkan, kalau tidak ada perubahan dari sikap
> pemerintah tentang BBM, maka nantinya ada banyak pengusaha di dalam
> upayanya mempertahankan roda perusahaan akan melakukan berbagai upaya,
> seperti merebut jatah BBM rakyat dan menghindari BBM industri. Lebih dari
> itu, mereka di dalam upaya menekan biaya produksi, akan membeli secara
> sembunyi-sembunyi BBM oplosan yang selama ini sulit dibendung oleh aparat.
> (Tim Media/S-1)
>
>
>
>
> [Non-text portions of this message have been removed]
>
>
>
> ________________________________________________________________________
> ________________________________________________________________________
>
> Message: 18
> Date: Thu, 17 Mar 2005 23:21:25 +0100
> From: "Ambon" <sea@xxxxxxxxxx>
> Subject: Pembunuhan Muncul Lagi di Ambon Tukang Ojek Ditemukan Tewas
>
> http://www.republika.co.id/online_detail.asp?id=191348&kat_id=23
>
> Kamis, 17 Maret 2005 21:05:00
>
> Pembunuhan Muncul Lagi di Ambon Tukang Ojek Ditemukan Tewas
> Laporan: Zuhair Sukirno
>
> Ambon-RoL -- Pembunuhan misterius kembali terjadi di Pulau Ambon. Korban
> adalah Paulus Wemay (28 tahun), warga Batu Gajah, Nusaniwe, Ambon, yang
> kesehariannya bekerja sebagai tukang ojek motor.
> Korban ditemukan tergeletak di jalan di desa Tulehu, Kecamatan Salahutu,
> Maluku Tengah, Kamis (17/3) sekitar pukul 06.00 WIT. Diduga, korban tewas
> saat mengantarkan penumpang dari Ambon menuju desa itu. Kapolres Pulau -
> Pulau Ambon dan Lease AKBP Leonidas Braksan kepada wartawan.
>
> Menurutnya, korban ditemukan di sekitar jalan baru desa Tulehu. "Sampai
> saat ini sedang dilakukan pemeriksaan dan olah TKP," katanya. Kapolres
> menjelaskan, korban ditemukan oleh warga Tulehu. Saat ditemukan, terdapat
> luka di bagian kepala dan wajahnya. Darah segar dari kepala masih keluar
> saat korban ditemukan.
>
> Setelah penemuan itu, warga kemudian melaporkan ke pihak polsek Salahutu ,
> dan saat ini jenasah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkari Tantui, sekitar
> pukul 08.10 WIT. Rencananya mayat korban akan diotopsi untuk memastikan
> penyebab kematian korban. "Satu orang telah diamankan dan diperiksa
> terkait dengan hasil pengolahan TKP dan dari bukti - bukti yang
> ditemukan. Dan untuk statusnya nanti akan diketahui dari hasil
> pemeriksaan. Apakah akan menjadi saksi, ataukah akan meningkat menjadi
> tersangka," katanya.
>
> Kapolres mengaku belum dapat memberikan keterangan lebih lanjut, karena
> saat ini pihakanya masih melakukan penyelidikan dan olah Tempat Kejadian
> Perkara (TKP), untuk mengungkap kasus itu. Sementara itu, sejumlah sumber
> Republika mengungkapkan, sebelum kejadian itu, korban yang mangkal di
> pangkalan ojek Batu Gajah diminta mengantar seseorang menuju Tulehu.
> Namun, korban tidak kembali, dan pagi harinya justru ditemukan tewas di
> Tulehu.
>
> Sedangkan sumber di jajaran kepolisian menyatakan, polisi telah
> mengidentifikasi orang yang diduga melakukan pembunuhan terhadap korban,
> yakni penumpang korban. Namun hingga kini, tersangka belum berhasil
> diringkus, dan masih dalam pengejaran polisi.
>
> Terkait dengan telah ditahannya satu orang terkait kasus itu seperti yang
> disampaikan Kapolres, sumber itu menjelaskan, kalau yang ditahan itu
> adalah orang tua dari orang yang diduga melakukan pembunuhan Paulus Wemay.
> Tewasnya Wemay sempat mempengaruhi rasa aman di Ambon. Hal ini terjadi
> karena, Wemay yang beragama kristen itu tewas di wilayah muslim. Warga pun
> memiliha menahan diri untuk melewati jalur yang dinilai rawan oleh
> masing-masing komunitas.
>
>
>
>
> [Non-text portions of this message have been removed]
>
>
>
> ________________________________________________________________________
> ________________________________________________________________________
>
> Message: 19
> Date: Thu, 17 Mar 2005 23:25:09 +0100
> From: "Ambon" <sea@xxxxxxxxxx>
> Subject: Kasus Ambalat di Persimpangan Jalan
>
> SUARA KARYA
>
> Kasus Ambalat di Persimpangan Jalan
> Oleh Ahmad Nurhasim
>
>
> Jumat, (18-03-'05)
> Desakan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk segera
> memaklumatkan perang atas Malaysia terkait dengan kasus klaim Ambalat
> sempat mencuat ke permukaan. Pertanyaanya, semudah itukah mengambil
> keputusan perang? Siapkah Indonesia menanggung risiko dari perang terbuka?
> Untunglah, pernyataan beberapa anggota DPR itu bukan pernyataan resmi
> parlemen. Meski demikian, pernyataan di media itu tentu semakin memanaskan
> konflik yang kini menemui jalan buntu.
>
> Tampaknya kasus sengketa Blok Ambalat dan Ambalat Timur makin panas dan
> kritis. Selain demontrasi marak dengan slogan klasik "Ganyang Malaysia",
> "provokasi" kapal Malaysia terus terjadi. Setelah beberapa waktu lalu
> tentara Malaysia menganiaya beberapa pekerja Indonesia yang sedang
> membangun menara Karang Unarang dan kapal Malasyia beberapa kali masuk
> kawasan terluar pulau Indonesia di Laut Sulawesi itu, dilaporkan kapal
> Malaysia memasuki wilayah kedaulatan RI lagi. Kapal Malasyia bahkan
> mencoba mendekati rambu suar Karang Unarang.
>
> Pemerintah belum mengambil tindakan ekstrim untuk menyikapi "provokasi"
> itu. TNI cukup menyiagakan beberapa kesatuan kompi untuk bersiap-siap
> menghadapi segala kemungkinan. Pasukan kedua belah pihak masih
> berputar-putar di sekitar kawasan sengketa, sehingga dikhawatirkan
> ketegangan kedua negara sulit diredakan. Karena, bisa saja pasukan kedua
> negara saling menunggu kesempatan yang paling tepat untuk "melempar
> provokasi", dan "secara keras kepala" salah satunya merespon dengan
> serangan terbuka. Jika ini terjadi, tampaknya "perang terbuka" tinggal
> menunggu waktu! Tapi, tentu kita tidak ingin menyaksikan negara tetangga,
> atau bahkan negara kita sendiri porak poranda akibat perang, lantaran kita
> tidak mampu menyelesaikan persoalan Ambalat dengan jalan nirkekerasan
> (non-violence).
>
> Dukungan rakyat Indonesia terhadap pemerintah untuk "menyelesaikan" kasus
> Ambalat sangat besar. Terbukti, selain kegiatan demontrasi berkali-kali
> baik di jalan-jalan maupun di depan kantor Kedutaan Besar Malaysia di
> Jakarta, beberapa kelompok masyarakat sudah membuka "pos sukarelawan"
> untuk "mempertahankan" Ambalat dari "caplokan" Malaysia.
>
> Yang menarik, puluhan relawan di Solo Jawa Tengah, beberapa hari lalu
> bahkan sudah berlatih "kesaktian dan olah kanuragan", untuk mempersiapkan
> diri menghadapi Malaysia. Meski naif, semangat sebagian masyarakat itu
> layak dihargai. Saya katakan naif, karena sebagian masyarakat kita masih
> berfikiran bahwa perang modern sekarang dianggap seperti perang tempo dulu
> yang bersenjatakan otot, parang, godam, dan bambu runcing. Atau, mereka
> menganggap perang ala sekarang bak perang-perangan seperti yang
> ditunjukkan dalam film kolosal Angling Darmo.
>
> Meski kedua negara, lewat kedua menteri luar negerinya, sepakat
> menyelesaikan kasus Ambalat dengan jalan damai, sampai sekarang kedua
> negara belum melangkah lebih jauh lagi. Menurut Pemerintah Indonesia,
> Malaysia memang sengaja menunda-nunda persoalan Ambalat. Setelah kedua
> Menlu bertemu pada 10 Maret lalu di Jakarta, dijadualkan tim teknis kedua
> negara akan bertemu lagi tanggal 22-23 Maret mendatang.
>
> Sejarah mengajarkan bahwa perang membutuhkan perhitungan matang dan
> cermat, dana banyak, kelengkapan persenjataan, dukungan rakyat, dukungan
> logistik besar, dan yang pasti banyak menelan korban manusia. Dalam kasus
> Ambalat, bukan mustahil jika perang terbuka dilakukan akan menyeret
> negara-negara lain. Karena dalam setiap perang, kedua belah pihak akan
> mencari dan meminta dukungan dari negara lain, baik dalam bentuk dukungan
> moral, material, tentara, peralatan perang, dan lain sebagainya. Apalagi
> dalam kasus Ambalat, wilayah yang dipersengketakan mengandung minyak dan
> gas yang nilainya mencapai miliaran dolar AS.
>
> Lebih jauh lagi, kedua negara telah mengundang dua perusahaan
> multinasional untuk mengekplorasi minyak dan gas. Sejak 16 Pebruari lalu
> masalah itu makin memanas, karena daerah cadangan Ambalat (demikian
> Indonesia menyebut) atau blok minyak XYZ (disebut Malaysia) dieksplorasi
> oleh perusahaan minyak multinasional yang berbeda. Kedua negara telah
> memberi konsesi eksplorasi kepada perusahaan berbeda. Indonesia telah
> memberi izin kepada ENI (Italia) dan Unocal (AS), sementara Petronas
> Malaysia memberikan izin kepada Shell (Inggris dan Belanda). Indonesia
> yang lebih dahulu mengklaim wilayah itu sebagai kedaulatannya, tentu saja
> protes atas klaim Malasyia tersebut. Karena di Blok itu Indonesia sudah
> lebih dahulu melakukan eksplorasi minyak dan gas.
>
> Yang mahal dari perang adalah harga kemanusiaan yang harus dibayar.
> Kekerasan sebelum, saat dan sesudah perang, melahirkan penderitaan
> mendalam di kedua belah pihak. Meski perang itu dimenangkan Indonesia,
> misalnya, "api dendam" akan tetap dan terus membara, yang suatu saat pasti
> akan dilampiaskan, baik dalam bentuk perang terbuka ataupun perang
> terselubung untuk "menaklukkan" Indonesia, sebagaimana dendamnya rakyat
> Irak dan Iran terhadap AS, yang dinilai telah melecehkan martabat dan
> harga diri bangsa berdaulat.
>
> Masihkah berlaku, falsafah "jika ingin damai, bersiap-siaplah perang, jika
> ingin berperang, siap-siaplah berdamai?"
>
> Mengambil keputusan perang sangatlah mudah. Yang sulit adalah memutuskan
> kapan perang berakhir. Rela dan tegakah kita memuntahkan darah para
> tetangga atau darah anak bangsa sendiri demi secuil pulau?
>
> Amerika Serikat saja yang sudah berpuluh kali perang di berbagai penjuru
> dunia tidak bisa memutuskan kapan waktu yang tepat harus menarik pasukan
> dari medan perang dilakukan. Meski Kota Baghdad ditaklukkan AS pada 9
> April 2003, AS tidak dapat memutuskan kapan saat yang tepat untuk keluar
> dari Irak. Bahkan perlawanan dari suku-suku Irak makin berani dan tentara
> AS yang tewas dalam medan perang tersebut makin bertambah setiap hari.
> Pengalaman AS menunjukkan bahwa perang tidak banyak menyelesaikan masalah,
> justru sebaliknya melahirkan masalah-masalah baru yang lebih rumit dan
> menanggung derita yang berkepanjangan.
>
> Jika memang perang menjadi pilihan sadar Pemerintah Indonesia, belum tentu
> kita menang. Karena Malasyia sebenarnya tidak sendirian. Jika perang
> terbuka menjadi pilihan, akan menghidupkan kembali Five Power Defence
> Arrangement (Pengaturan Pertahanan Lima Negara) yang melibatkan Malaysia,
> Singapura, Inggris, Australia, dan Selandia Baru. Isi pengaturan itu
> antara lain: apabila ada serangan bersenjata dalam bentuk apa pun terhadap
> Malaysia dan Singapura, maka kelima negara tersebut akan segera mengadakan
> konsultasi, dan menentukan tindakan apa yang akan diambil, baik secara
> bersama-sama maupun secara terpisah. Negara-negara tersebut secara berkala
> melakukan latihan militer bersama. Latihan militer bersama yang terakhir
> mereka lakukan pada tanggal 13-16 Maret 1993 di Laut Cina Selatan.
> (Kompas, 13/3/'05).
>
> Tentu saja kita patut menyesalkan kenapa kedua negara tidak segera duduk
> bersama untuk merundingkan persoalan sensitif tersebut. Kedua negara yang
> serumpun, sama-sama pendiri dan anggota ASEAN seharusnya melakukan
> komunikasi yang intensif untuk memimalisir "konflik destruktif" yang akan
> merugikan hubungan bilateral kedua negara.
>
> Pada saat konflik makin panas, mengapa ASEAN, sebagai perhimpunan
> negara-negara Asia Tenggara, tidak berkumpul dan duduk satu satu meja
> serta "mendesak" Indonesia dan Malasyia untuk menyelesaikan persoalannya
> lewat Perjanjian Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara yang diteken
> tahun 1976. Sebab dalam Bab IV perjanjian yang ditandatangani perwakilan
> negara-negara anggotan ASEAN berjudul Pasicif Settlement of Disputes,
> sangat jelas disebutkan, bahwa negara-negara ASEAN akan senantiasa
> menyelesaikan segala persengketaan antarmereka melalui
> perundingan-perundingan bersahabat.
>
> Jika tidak ada penyelesaian yang meredakan konflik, negara-negara yang
> bersengketa dapat menggunakan forum High Council untuk memperoleh bantuan
> jasa baik mediasi, meminta keterangan, dan konsiliasi. Dengan catatan,
> kedua negara yang bersengketa menyetujui menggunakan forum High Council
> sebagai mekanisme penyelesaian. Mereka yang hadir dalam forum tersebut
> adalah perwakilan dari masing-masing anggota ASEAN. Masing-masing negara
> mengirim satu orang delegasi dengan kedudukan setingkat menteri.
>
> Sayang sekali, hingga kini forum High Council belum berfungsi atau memang
> sengaja tidak difungsikan (?). Karena pada kenyataannya, Malaysia juga
> memiliki beberapa masalah dengan anggota ASEAN lainnya, misalnya, terkait
> dengan peta Malaysia yang disusun tahun 1979, yang memasukkan beberapa
> pulau terluar negara tetangga sebagai wilayah kedualatannya. Mungkinkah
> Malaysia dan Indonesia menempuh jalan ketiga, yakni menyerahkan kepada
> Mahkamah Internasional di Den Haag Belanda, sebagaimana sengketa kasus
> Pulau Ligitan dan Sipadan?
>
> Kita, sampai sekarang kita belum tahu langkah apa yang akan ditempuh kedua
> negara untuk mengakhiri ketegangan yang sudah hampir satu bulan tersebut.
> Jalan kekerasan bukanlah jalan terbaik, tapi justru awal munculnya petaka
> berkepanjangan. ***
>
> (Penulis adalah pengamat sosial politik, mantan
>
>
> [Non-text portions of this message have been removed]
>
>
>
> ________________________________________________________________________
> ________________________________________________________________________
>
> Message: 20
> Date: Fri, 18 Mar 2005 07:40:08 +0700
> From: "Nur Rochman" <marketing.kybi@xxxxxxxxxx>
> Subject: Petisi menolak kenaikan gaji dan penambahan tunjangan Anggota
> DPR, DPRD,Peg Negeri Eselon III keatas
>
> Dear all
> Saya mempunyai sedikit usul yang mungkin ada diantara anggota milist yang
> aktifis dan bisa merealisasikan, yaitu tentang petisi penolakan kenaikan
> gaji, tunjangan dll anggota DPR serta pemotongan gaji mereka sejumlah 15%
> dikarenakan kenaikan harga BBM sebagai bentuk solidaritas kepada rakyat
> dan
> jika dalam waktu satu bulan tidak dipenuhi maka kita masyarakat
> profesioanal, pekerja dan pengusaha menyatakan menolak memberikan hak
> membayar pajak kita kepada negara tetapi akan langsung kita berikan kepada
> rakyat.
> Teknisnya saya kurang begitu tahu mungkin bisa seperti ini :
> Petisi apa namanya terserah
> Mengingat :
> Akibat kenaikan harga BBM sangat menyengsarakan rakyat dan kemungkinan
> pencabutan peraturan tersebut tidak berakses positif kepada peningkatan
> kesejahteraan rakyat......
> Belum memberikan hasil kerja yang jelas para anggota DPR/DPRD yang baru
> setelah diangkat selama enam bulan........
> Tidak jelasnya kinerja para birokrat dan eksekutif dalam mensejahterakan
> rakyat..........
> Memperhatikan:
> UUD 45 beberapa pasal tentang kesejahteraan rakyat dan pembukaannya.......
> Sumpah jabatan pejabat negara dan anggota DPR/DPRD.....
> Peraturan peratuaran lain yang relevan........
> Maka kami menuntut .............
> 1. Pelarangan kenaikan gaji dan tunjangan bagi segenap anggota DPR/DPRD
> dan
> semua pegawai negeri eselon III keatas......
> 2. Pemotongan gaji anggota DPR/DPRD dan pejabat eselon III keatas sejumlah
> 15% sebagai bentuk solidaritas terhadap rakyat.........
> 3.Penggunaan pengadilan khsusus dan diberlakukannya hukuman mati bagi para
> koruptor terutama untuk aparatur negara dan anggota legislatif dengan
> target
> waktu satu bulan untuk setiap kasus yang ada.........
> 4. Pencabutan bantuan pemerintah kepada partai politik dalam bentuk
> apapun.............
> 5. dll ditambah sendiri sesuai kesepakatan.....
> Dan kami menuntut dalam waktu satu bulan setelah petisi ini diterima oleh
> pemerintah dan anggota DPR agar diterapkan tanpa mengurangi isi petisi ini
> sedikitpun dalam bentuk Undang-undang yang ditetapkan pemerintah dan DPR,
> dan apabila tidak maka kami menolak memberikan hak membayar pajak kami
> kepada pemerintah dan akan kami salurkan langsung kepada rakyat miskin.
>
>
> Demikian petisi ini dibuat..........
>
>
> Ikut mendukung :...............
> Cari pendukung organisasi profesi, serikat pekerja partai politik anggota
> DPR/DPRD, pejabat dll
> Sebanyak mungkin tanda tangan.
>
> Regards,
>
>
> Oman
>
>
>
> ________________________________________________________________________
> ________________________________________________________________________
>
> Message: 21
> Date: Fri, 18 Mar 2005 08:19:17 +0700
> From: Carla Annamarie <Carla.Annamarie@xxxxxxxxxxxxxxxx>
> Subject: Women VS Men
>
>
>
> RELATIONSHIPS
> First of all, a man does not call a relationship. He refers to it as a
> romance, or a period of dating, of going out, or, in some unfortunate
> circumstances, "that time when me and Suzy was doing it on a semi-regular
> basis."
>
> When a relationship ends, a woman will cry, and pour her heart out to her
> girlfriends, and she will write a poem titled "All Men are Idiots." Then
> she will get on with her life.
>
> A man has a little more trouble letting go. For six months, his ex may not
> hear from him, but then, at three on Saturday night/Sunday morning, he
> will
> call and say, "I just wanted to let you know you ruined my life, and I'll
> never forgive you, and I hate you, and you're a total floozy. But I want
> to
> let you know there's always a chance for us."
>
> This is known as the "I Hate You/I Love You" drunken phone call.
> Ninety-nine percent of all men past the age of 21 have made this call at
> least once. Some men make a career of these calls. There are community
> colleges that offer extension courses to help men get over this need;
> alas,
> these classes rarely prove effective.
>
> SEX
> Women prefer 30 to 45 minutes of foreplay. Men prefer 30 to 45 seconds of
> foreplay. For the man, driving back to her place is considered a part of
> foreplay.
>
> MATURITY
> Women mature at a much faster rate than men. Most 17 year old females can
> function as adults. Most 17 year old males are still trading baseball
> cards
> and giving each other wedgies after gym class. This is why high school
> romances rarely work.
>
> HANDWRITING
> To their credit, men do not decorate their penmanship. They just
> chickenscratch. Women use scented, colored stationary, and they dot their
> "i's" with circles and hearts. Women use ridiculously large loops in their
> "p's" and "g's." It is a royal pain to read a note from a woman Even when
> she's dumping you, she'll put a smiley face at the end of the note.
>
> BATHROOMS
> A man has 6 items in his bathroom: a toothbrush, toothpaste, shaving
> cream,
> a razor, a bar of Dial soap and a towel from a Holiday Inn. The average
> number of items in a typical American women's bathroom is 437. A man would
> not be able to identify most of these items.
>
> GOING OUT
> When a man says he is ready to go out, it means he is ready to go out.
> When
> a woman says she is ready to go out, it means she will be ready, as soon
> as
> she finds her other earring, makes one phone call and finishes putting on
> her makeup.
>
> SHOES
> When preparing for work, a woman will put on a Mondi wool suit, and then
> slip in Reebok sneakers. She will carry her dress shoes in a plastic bag
> from Saks. When a woman gets to work, she will put on her dress shoes.
> Five
> minutes later she will kick them off because her feet are under the desk.
> A
> man will wear one pair of shoes for the entire day.
>
> MIRRORS
> Men are vain; they will check themselves out in the mirror. Women are
> ridiculous; they will check out their reflections in any shiny surface:
> mirrors, spoons, store window, toasters, Joe Garagiola's head.
>
> DRESSING UP
> A woman will dress up to: go shopping, water the plants, empty the
> garbage,
> answer the phone, read a book, get the mail. A man will dress up for:
> weddings, funerals.
>
> LOCKER ROOMS
> In the locker room men talk about three things: money, football, and
> women,
> They exaggerate about money, they don't know football nearly as well as
> they think they do, and they fabricate stories about women. Women talk
> about one thing in the locker room -- sex. And not in abstract terms,
> either. They are extremely graphic and technical, and they never lie.
>
> RESTROOMS
> Men use restrooms for purely biological reasons. Women use restrooms as
> social lounges. Men in restrooms will never speak a word to each other.
> Women who've never met will leave a restroom giggling together like old
> friends. And never in the history of the world has a man excused himself
> from a restaurant table by saying, "Hey Fred, I was just about to take a
> leak. Do you want to join me?"
>
> THE MOST IMPORTANT DIFFERENCE OF ALL
> Colored underwear. Women are allowed, in fact encouraged, to wear colored
> underwear. There is no reason for a man to ever, ever, wear anything
> besides solid white.
>
>
>
> ________________________________________________________________________
> ________________________________________________________________________
>
> Message: 22
> Date: Fri, 18 Mar 2005 08:44:28 +0700
> From: Arriko Indrawan <arriko.indrawan@xxxxxxxxxxxxxxxx>
> Subject: Re : AS Dibalik Musibah Tsunami? Antara Ada Dan Tiada - Paranoid
>
>
>
> Analisis orang paranoid....phobia....
>
> sama spt Pemerintah AS yg "dianggap" Islam phobia..
>
> kalo ini, USA Phobia..... hehehehee
>
>
>
>
>
> ==============
>
>
>
> Date: Wed, 16 Mar 2005 19:50:24 +0000 (GMT)
>
> From: syabab muslim <syabab_hizb_islamiy@xxxxxxxxx>
>
> Subject: AS Dibalik Musibah Tsunami? Antara Ada Dan Tiada
>
>
>
>
>
> AS Dibalik Musibah Tsunami? Antara Ada Dan Tiada
>
> Oleh: Amin RH
>
> Publikasi 01/03/2005
>
>
>
> hayatulislam.net - Judul tulisan diatas mungkin terlihat sangat provokatif
>
> . Bahkan oleh sebagian orang (mereka yang menolak teori konspirasi) pasti
>
> akan menolaknya. Argumentasinya, tidak berdasarkan fakta, cenderung
>
> mengada-ngada, terlalu meng-imajinasi, cenderung menyalahkan pihak luar
> dan
>
> lari dari kenyataan (eskapis). Tetapi jika kita baca di banyak grup
> diskusi
>
> di internet, sejumlah analisis bahwa Amerika berada dibalik bencana
> Tsunami
>
> banyak bermunculan. Sebuah analisis yang mungkin bisa membuat tertawa
>
> banyak orang.
>
>
>
>
>
>
>
> Mencurigai AS
>
>
>
> Di sebuah Tabloid nasional, dimuat sebuah pesan pendek (SMS) yang
>
> dikirimkan oleh salah satu tokoh nasional yang sering juga berhubungan
>
> dengan intel, tak lama setelah kedatangan tentara AS di perairan Aceh.
>
> Bunyinya, ¡ÈTsunami datang dan pergi. Paman Sam datang, dan tak akan
> pergi.
>
> Selamat tinggal Serambi Mekkah, selamat datang Serambi Las Vegas¡É.
>
>
>
> Kedatangan tentara asing dalam jumlah ribuan, memang membuat rasa curiga
>
> yang tinggi serta penolakan keras dikalangan masyarakat muslim Indonesia.
>
> Maklumlah, jumlah tentara asing itu ribuan. Amerika Serikat saja, mengirim
>
> tak kurang dari 17 ribu personelnya. Bahkan hampir setiap hari kapal induk
>
> nuklir Amerika, USS Abraham Lincoln, menurunkan 7000 personel (jumlah ini
>
> setara dengan seluruh jumlah personel Kopassus) ke daratan Aceh. Selain
>
> itu, AS juga dikenal sebagai negara yang sering mempertontonkan kebiadaban
>
> pada negara lain, khususnya kaum muslim. Oleh karena itu dalam Islam,
>
> negara seperti ini terkategori ¡Èkafir harbi muhariban fi¡Çlan¡É (negara
> kafir
>
> yang harus diperangi disebabkan memerangi Islam).
>
>
>
> Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Syamsir Siregar sendiri pernah
>
> mengungkapkan rasa syak wasangka itu. Syamsir menilai, personel militer
>
> asing, terutama AS dan Australia, memanfaatkan kehadiran mereka untuk
>
> kepentingan tertentu. ¡ÈItu sudah pasti (ada kepentingan tertentu).
> Alangkah
>
> bodohnya kalau tidak seperti itu¡É ujarnya pada Rapat Kerja dengan Komisi
> I
>
> DPR 20 Januari. Sebelumnya, Amerika juga pernah beberapa kali menginginkan
>
> dapat ikut mengontrol selat Malaka. Amerika beralasan, selat ini adalah
>
> salah satu jalur subur bagi para teroris. Karena itu, mereka memandang
>
> penting untuk ikut menempatkan armadanya di selat paling sibuk di dunia
>
> itu. Keinginan Amerika ini ditolak Indonesia dan Malaysia. Adapun
> Singapura
>
> cenderung menerimanya.
>
>
>
> Karena itulah, rasa curiga bahwa Amerika dibalik musibah tsunami semakin
>
> menguat. Salah satunya diungkapkan oleh media lokal India Daily Editorial
>
> tanggal 29 Desember 2004, dengan memberikan pertanyan terbuka tentang
>
> kejadian itu, ¡ÈApakah ini merupakan pameran kekuatan suatu negara kepada
>
> suatu daerah?¡É
>
>
>
> Memang, pertanyaan yang muncul kemudian adalah, sedemikian hebatkah negara
>
> Paman Sam hingga mampu menciptakan ¡Èkiamat kecil¡É ini ? Benarkah Wall
>
> Street (New York) merupakan pemrakarsa bencana 26 Desember?
>
>
>
> Untuk menjawab analisis ini, ada fakta-fakta berikut ini. Pertama,
> mengenai
>
> letak epicentrum (pusat gempa pada permukaan bumi). Australia merekam
>
> magnitudo dan posisi episentrum sesuai dengan yang ditentukan oleh kantor
>
> Geofisika Jakarta, yaitu gempa berukuran 6,4 skala richter menimpa utra
>
> pulau Sumatera. Titik gempa berada di 155 mil Selatan-Tenggara provinsi
>
> Aceh.
>
>
>
> Lokasi ini berbeda 250 mil dari posisi yang ditentukan oleh NOAA Amerika,
>
> yang menyatakan bahwa episentrum berada di Barat daya Aceh. Mereka juga
>
> mengatakan bahwa kekuatan gempa adalah 8,0 skala richter, dan kemudian
>
> terus memperbaiki laporan dengan meningkatkan skala richter yang ada
>
> menjadi 8,5 lalu 8,9 sampai akhirnya 9,0. Maka, keanehan pertama adalah
>
> informasi oleh NOAA Amerika, yang tiba-tiba menemukan puncak gelombang
>
> ¡Èfleksibel¡É, yang bahkan jauh lebih besar dari yang dirasakan oleh
> Jakarta.
>
> Padahal, Jakarta terletak jauh lebih dekat ke titik pusat gempa
>
> dibandingkan AS.
>
>
>
> Dalam catatan sejarah, tidak pernah ada yang namanya pusat gempa
>
> ¡Èfleksibel¡É, pada umumnya hanya akan ada satu titik gempa saja, itupun
> akan
>
> tercatat oleh lusinan seismograf di Indonesia dan India. Kedua, selain
>
> perbedaan yang begitu jauh dalam nilai skala richter, Indonesia dan India
>
> juga mendapatkan keanehan lain. Di saat pusat gempa mulai bergetar dan
>
> mengirimkan peringatan adanya gempa kepada semua seismograf dalam bentuk
>
> gelombang transversal (tegak). Jika gelombang yang diterima oleh
> seismograf
>
> adalah gelombang P, maka yang terjadi adalah gelombang akibat gempa bawah
>
> tanah atau bawah laut. Nyatanya, gelombang P inilah yang diterima oleh
>
> Indonesia dan India. Gelombang ini secara mengejutkan sangat mirip dengan
>
> gelombang yang dihasilkan beberapa tahun lalu oleh senjata nuklir skala
>
> besar dibawah tanah di Nevada Amerika.
>
>
>
> Ketiga, adanya tanda dari India. India segera ¡Èsadar¡É bahwa gempa ini
>
> bukanlah gempa ¡Ènormal¡É. Sehari setelah bencana, Senin 27 Desember 2004
>
> mereka memutuskan untuk menolak bergabung dalam rencana Amerika yang akan
>
> menarik semua kekuatan nuklir di Asia. Dan keesokan harinya pemerintah
>
> India menyatakan tidak akan menerima bantuan dari Amerika sekaligus
> meminta
>
> agar militer Amerika menjauhi wilayah kekuasaan India.
>
>
>
> Keempat, Pada 27 Desember pagi, sehari setelah bencana, media Australia
>
> (yang dimiliki oleh New York) menyatakan bahwa negara yang paling parah
>
> terkena tsunami adalah Sri Langka, yang juga adalah anggota persemakmuran
>
> Inggris, seperti Australia juga. Tim Costello, Kepala Yayasan dana amal
>
> terbesar di Australia, segera mempersiapkan diri untuk menuju daerah
>
> bencana sambil mengumpulkan bantuan. Sedangkan Little Jhony (orang kuat
>
> Wall Street) melakukan tindakan berbeda, yang nampaknya diberitahukan
>
> kepadanya melalui hubungan telepon pribadi. Dengan cara yang sangat
>
> rahasia, Little Jhony mengirimkan dua Hercules RAAF yang dipenuhi dengan
>
> suplai ke Malaysia, dalam posisi ¡Èstand by¡É dan mengarahkan dua pesawat
>
> lainnya ke Darwin Australia.
>
>
>
> Yang aneh disini adalah, bahwa jika benar Little Jhony memiliki rasa
>
> kemanusiaan, maka ia akan segera mengirim keempat pesawat itu ke Sri
>
> Langka, tetapi nyatanya tidak. Hal ini mengindikasikan bahwa sebenarnya
>
> Little Jhony menunggu perintah khusus dari New York. Tak lama kemudian
>
> setelah pesawat pengintai menyatakan bahwa landasan di Medan aman, maka
>
> keempat pesawat Hercules RAAF lengkap dengan pasukan, senapan dan
>
> perlengkapan lain segera ¡Èmenyerbu¡É Aceh. Perlu diingat bahwa ketika
>
> keempat pesawat itu mendarat di Medan, publik Australia belum banyak yang
>
> menyadari apa yang terjadi. Maka terlihat bahwa Jhony sedang membantu
>
> atasannya untuk mempersiapkan Asia (Aceh) menjadi basis baru, setelah
>
> rencana terhadap Iraq gagal total.
>
>
>
> Tidak perlu diragukan lagi bahwa Australia hanyalah ¡Èpasukan awal¡É yang
>
> akan segera diikuti oleh militer AS yang lebih siap dan lebih lengkap
>
> perlengkapannya. Dan terbukti, dalam sekejap Pentagon mengirimkan dua
>
> kelompok tempur untuk segera berlayar hanya dengan modal pemberitahuan
>
> mendadak dari Hong Kong dan Guam, padahal hari itu hari libur Natal dan
>
> Tahun Baru. Sepertinya pasukan ini memang sudah disiagakan sejak awal.
>
>
>
> Dari Hong Kong, bertolaklah kapal induk USS Abraham Lincoln. Dari Guam,
> tak
>
> mau ketinggalan bertolaklah USS Bonhomme Richard (kapal angkut tempur
>
> amphibi penuh dengan marinir yang dikenal dengan nama ¡ÈExpeditionary
> Strike
>
> Group 5¡É).
>
>
>
> Semua skenario diatas, masih menurut analisis yang sama, adalah untuk
>
> memaksakan agar Asia ¡Èmenyerah¡É dan supaya dapat mengamankan kontak
> besar
>
> dalam usaha pembangunan ulang Aceh, yang paling mudah dilakukan adalah
>
> membuat tsunami dengan target negara tertentu. Cara ini, pernah dirancang
>
> baik oleh Rusia, Amerika untuk saling merebut kekuasaan di kota pesisir
>
> mereka. Cara ini cukup efektif dan bersih, sehingga penyerang dapat segera
>
> mengambil alih tanah dan bangunan yang tersisa dalam waktu singkat. Jika
>
> semua sesuai rencana, maka Indonesia, Sri Langka kecuali India harus
>
> berhutang sekali lagi kepada IMF dan Bank Dunia, untuk 30 tahun lagi.
> Waktu
>
> yang cukup untuk menunggu harga minyak turun setelah kegagalan
>
> besar-besaran di Irak.
>
>
>
> Walhasil, AS dibelakang musibah tsunami ini memang antara ada dan tiada.
>
> Namun, sebetulnya kita tidak mempersoalkan apakah musibah tsunami memang
>
> ulah AS atau ¡Ètsunami normal¡É. Yang jelas, seluruh elemen masyarakat dan
>
> pemerintah mesti selalu waspada terhadap kepentingan lain Amerika dan
>
> negara asing. Apalagi, saat ini Indonesia, masuk sebagai negara target
>
> operasi intelijen Amerika.
>
>
>
> http://www.hayatulislam.net/comments.php?id=460_0_1_0_C7
>
>
>
>
>
>
>
> ---------------------------------
>
> Yahoo! Messenger - Communicate instantly..."Ping" your friends today!
>
> Download Messenger Now
>
>
>
> [Non-text portions of this message have been removed]
>
>
>
>
>
> ________________________________________________________________________
> ________________________________________________________________________
>
> Message: 23
> Date: Fri, 18 Mar 2005 08:50:22 +0700
> From: Arriko Indrawan <arriko.indrawan@xxxxxxxxxxxxxxxx>
> Subject: Re: RE: Yahudi Menguasai Badan Rentenir Dunia - Re: .. Paul
> Wolfowitz Calon Kepala Bank Dunia
>
>
> Sama-sama bodohnya...
> Lebih bego lagi orang-orang yg nggak tau apa-apa
> sok ikut-ikutan ngebelain salah satunya......hehhehe...
>
>
>
>
> ===========
>
> Date: Thu, 17 Mar 2005 17:40:10 +0700
> From: "PETTER TAULAN PINULUNG" <petter_pinulung@xxxxxxxxx>
> Subject: RE: Yahudi Menguasai Badan Rentenir Dunia - Re: .. Paul Wolfowitz
> Calon Kepala Bank Dunia
>
>
>
> Arab yang punya duitnya Yahudi yang yang ngaturnya
> Percaya gak?
> Bodo mana coba ? Arab atau Yahudi?
>
>
> ptP
>
>
>
> -----Original Message-----
> From: RM Danardono HADINOTO [mailto:rm_danardono@xxxxxxxx]
> Sent: Thursday, March 17, 2005 2:09 PM
> To: ppiindia@xxxxxxxxxxxxxxx
> Subject: Yahudi Menguasai Badan Rentenir Dunia - Re: [ppiindia] .. Paul
> Wolfowitz Calon Kepala Bank Dunia
>
>
>
> --- In ppiindia@xxxxxxxxxxxxxxx, Simon Lamakadu <simon.lamakadu@xxxx>
> wrote:
> > Negara ini miskin karena korupsi dari para pejabat negara yang nga
> tau
> > diri, ngapain sih kita mesti nyalahin orang lain?
> > Moral bangsa ini yang harus ditata, bukan sibuk ngurusin siapa yang
> mau
> > jadi kepala WB!
>
> ---------------
>
> Betul mas. Cukup banyak kita mempunyai "Yahudi"2 Indonesia yang
> beretnis Jawa, Sumatra, Tionghoa, India, Arab, Sulawesi, dan
> menyengsarakan rakyat kita sendiri.
>
> Bulog tidak dikorup orang LN, apalagi Yahudi, tapi oleh "Yahudi" kita
> sendiri. Juga Pertamina dikuras oleh "Yahudi" kita sendiri.
>
> Mari kuta sapu kotoran dilantai rumah kita sendiri, sebelum mau
> membersihkan rumah orang.
>
> Salam
>
> danardono
>
>
>
>
>
>
> ________________________________________________________________________
> ________________________________________________________________________
>
> Message: 24
> Date: Fri, 18 Mar 2005 21:05:11 +0700
> From: "Deden" <deden@xxxxxxxxxx>
> Subject: Re: Petisi menolak kenaikan gaji dan penambahan tunjangan Anggota
> DPR, DPRD,Peg Negeri Eselon III keatas
>
> Boleh juga idenya... Tapi ada yang mau bantu bikin statement-nya ga. Ntar
> kalau dah jadi tinggal ikut sign aja
>
> ----- Original Message -----
> From: "Nur Rochman" <marketing.kybi@xxxxxxxxxx>
> To: "Padhang-Mbulan@xxxxxxxxxxxxxxx" <padhang-mbulan@xxxxxxxxxxxxxxx>;
> "Ppiindia@xxxxxxxxxxxxxxx" <ppiindia@xxxxxxxxxxxxxxx>;
> "Kmnu2000@xxxxxxxxxxxxxxx" <kmnu2000@xxxxxxxxxxxxxxx>;
> <Kebangkitan_Bangsa@xxxxxxxxxxxxxxx>
> Sent: Friday, March 18, 2005 7:40 AM
> Subject: [ppiindia] Petisi menolak kenaikan gaji dan penambahan tunjangan
> Anggota DPR, DPRD,Peg Negeri Eselon III keatas
>
>
> >
> > Dear all
> > Saya mempunyai sedikit usul yang mungkin ada diantara anggota milist
> yang
> > aktifis dan bisa merealisasikan, yaitu tentang petisi penolakan kenaikan
> > gaji, tunjangan dll anggota DPR serta pemotongan gaji mereka sejumlah
> 15%
> > dikarenakan kenaikan harga BBM sebagai bentuk solidaritas kepada rakyat
> dan
> > jika dalam waktu satu bulan tidak dipenuhi maka kita masyarakat
> > profesioanal, pekerja dan pengusaha menyatakan menolak memberikan hak
> > membayar pajak kita kepada negara tetapi akan langsung kita berikan
> kepada
> > rakyat.
> > Teknisnya saya kurang begitu tahu mungkin bisa seperti ini :
> > Petisi apa namanya terserah
> > Mengingat :
> > Akibat kenaikan harga BBM sangat menyengsarakan rakyat dan kemungkinan
> > pencabutan peraturan tersebut tidak berakses positif kepada peningkatan
> > kesejahteraan rakyat......
> > Belum memberikan hasil kerja yang jelas para anggota DPR/DPRD yang baru
> > setelah diangkat selama enam bulan........
> > Tidak jelasnya kinerja para birokrat dan eksekutif dalam mensejahterakan
> > rakyat..........
> > Memperhatikan:
> > UUD 45 beberapa pasal tentang kesejahteraan rakyat dan
> pembukaannya.......
> > Sumpah jabatan pejabat negara dan anggota DPR/DPRD.....
> > Peraturan peratuaran lain yang relevan........
> > Maka kami menuntut .............
> > 1. Pelarangan kenaikan gaji dan tunjangan bagi segenap anggota DPR/DPRD
> dan
> > semua pegawai negeri eselon III keatas......
> > 2. Pemotongan gaji anggota DPR/DPRD dan pejabat eselon III keatas
> sejumlah
> > 15% sebagai bentuk solidaritas terhadap rakyat.........
> > 3.Penggunaan pengadilan khsusus dan diberlakukannya hukuman mati bagi
> para
> > koruptor terutama untuk aparatur negara dan anggota legislatif dengan
> target
> > waktu satu bulan untuk setiap kasus yang ada.........
> > 4. Pencabutan bantuan pemerintah kepada partai politik dalam bentuk
> > apapun.............
> > 5. dll ditambah sendiri sesuai kesepakatan.....
> > Dan kami menuntut dalam waktu satu bulan setelah petisi ini diterima
> oleh
> > pemerintah dan anggota DPR agar diterapkan tanpa mengurangi isi petisi
> ini
> > sedikitpun dalam bentuk Undang-undang yang ditetapkan pemerintah dan
> DPR,
> > dan apabila tidak maka kami menolak memberikan hak membayar pajak kami
> > kepada pemerintah dan akan kami salurkan langsung kepada rakyat miskin.
> >
> >
> > Demikian petisi ini dibuat..........
> >
> >
> > Ikut mendukung :...............
> > Cari pendukung organisasi profesi, serikat pekerja partai politik
> anggota
> > DPR/DPRD, pejabat dll
> > Sebanyak mungkin tanda tangan.
> >
> > Regards,
> >
> >
> > Oman
> >
> >
> >
> >
> >
> **************************************************************************
> *
> > Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia
> yg Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.uni.cc
> >
> **************************************************************************
> *
> >
> __________________________________________________________________________
> > Mohon Perhatian:
> >
> > 1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg
> otokritik)
> > 2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
> > 3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru;
> > 4. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx
> > 5. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx
> > 6. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx
> >
> > Yahoo! Groups Links
> >
> >
> >
> >
> >
> >
> >
> >
>
>
>
>
> ________________________________________________________________________
> ________________________________________________________________________
>
> Message: 25
> Date: Thu, 17 Mar 2005 18:05:06 -0800 (PST)
> From: A Nizami <nizaminz@xxxxxxxxx>
> Subject: Anggaran untuk Kenaikan Gaji Anggota DPR Dulu? Re: Penanganan
> Kelaparan di Lembata Lamban
>
> Kemungkinan, dana kompensasi BBM harus dialihkan dulu
> untuk kenaikan gaji 550 anggota DPR, dari Rp 25
> juta/bulan jadi Rp 40 juta per bulan.
>
> Gaji anggota DPR yang Rp 25 juta/bulan dianggap tidak
> cukup. Tapi penghasilan rakyat yang cuma Rp 144 ribu
> per bulan dianggap sudah cukup. Rakyat harus berhemat
> dan sabar dalam kenaikan harga BBM ini.
>
>
> --- Ambon <sea@xxxxxxxxxx> wrote:
>
> >
> http://www.kompas.com/kompas-cetak/0503/18/utama/1628558.htm
> > Jumat, 18 Maret 2005
> >
> > Penanganan Kelaparan di Lembata Lamban
> >
> > Lewoleba, Kompas - Ancaman dan bahaya kelaparan
> > terang benderang, mudah dilihat dan dikenali, di
> > desa-desa di Lembata, Nusa Tenggara Timur. Banyak
> > warga gelisah dan risau akan ketiadaan makanan hari
> > ini atau esok. Bahkan jika masalah itu tidak
> > ditangani secepatnya, hal-hal buruk sulit
> > terhindarkan pada musim puncak kemarau
> > September-November nanti.
> >
> > Kegalauan dan kegelisahan warga itu terekam di
> > beberapa desa di Lembata, Nusa Tenggara Timur (NTT),
> > hingga Kamis (17/3). Desa-desa itu, antara lain,
> > adalah Merdeka di Kecamatan Lebatukan serta Desa
> > Nubatukan, Muruona, Tagawiti di Kecamatan Ile Ape.
> > Desa-desa yang dalam kondisi kelaparan seluruhnya
> > ada 22 desa.
> >
> > Selama ini setiap tahun, desa- desa tersebut menjadi
> > langganan kesulitan pangan. Daerah sekitar agak
> > sulit menyalurkan bantuan karena faktor transportasi
> > dan buruknya infrastruktur. Menurut catatan,
> > pendapatan per kapita desa-desa di sana hanya 180
> > dollar AS per tahun.
> >
> > Warga, yang umumnya petani ladang, mengharapkan
> > bantuan pangan dikucurkan secara lancar karena
> > mereka tidak ingin bertahan dalam kondisi serba
> > darurat, yakni makan buah bakau dan kacang hutan.
> > Bantuan pangan berupa beras hingga Kamis sangat
> > terbatas, hanya lima ton.
> >
> > Pasangan suami istri Alex Lewar dan Paulina Pude,
> > warga Merdeka, mengatakan, dampak kekeringan tahun
> > ini sungguh- sungguh menyengsarakan petani. Satu
> > hektar areal jagung dan kacangnya yang sedang
> > bertumbuh pada Januari lalu telah mati kekeringan
> > dan dia tidak punya bahan pangan alternatif.
> >
> > Tidak ada pisang, ubi, dan padi di lahannya. Ketika
> > benih jagung dan kacang hijau ditanam awal Desember,
> > mereka masih memiliki stok makanan berupa 100 bulir
> > jagung dan lima kilogram kacang hijau untuk bertahan
> > hingga panen jagung muda antara medio Januari hingga
> > akhir Februari.
> >
> > "Jagung dan kacang stok tahun lalu itu telah habis
> > dimakan. Berharap bisa makan jagung muda menjelang
> > pertengahan hingga akhir Februari. Ternyata harapan
> > itu sia-sia sebab jagung dan kacang mati sebelum
> > berbunga pada pekan pertama Januari. Esok kami mau
> > makan apa," kata Alex.
> >
> > Keluarga Alex dan petani lain di Desa Merdeka,
> > demikian juga warga di Desa Baopana dan Lamatuka,
> > mengalami gagal panen. Mereka kini terpaksa
> > mengonsumsi makanan langka yang jarang dimakan,
> > yakni kacang hutan, termasuk biji balam yang dalam
> > bahasa setempat disebut weo.
> >
> > Makanan lain
> > Lebih buruk lagi yang dialami oleh warga di
> > desa-desa pantai di Ile Ape, seperti Muruona,
> > Laranwutun, Jontona, Kolontobo, Dulitukan,
> > Palilolon, Tagawiti, dan Watodiri. Yosep Leben,
> > Kepala Urusan Pemerintahan Desa Tagawiti, serta
> > Anton Kidi Ama, warga Desa Muruona menunjukkan
> > kegalauan dan kerisauan mereka.
> >
> > "Anda tahu, jagung dan kacang-kacang sudah mati
> > kekeringan. Tidak ada makanan lain. Karena lapar,
> > sekarang mesti mencari jagung dan kacang-kacangan ke
> > gunung, ke luar desa, dan ke kota Lewoleba. Mustahil
> > juga, kami tidak punya uang," kata Anton Kidi Ama,
> > yang juga tokoh masyarakat di Muruona.
> >
> > Areal jagung dan kacang hijau milik mereka telah
> > kering, dan tidak ada sumber pangan lain. Tidak ada
> > keterampilan lain yang mereka miliki, kecuali
> > bertani ladang. Pisang, ubi, dan padi bukanlah
> > tanaman pangan yang bisa toleran di 22 desa di Ile
> > Ape. Komoditas utama di sini adalah jagung dan
> > kacang.
> >
> > Para petani ini tidak punya persediaan pangan di
> > rumahnya. "Kami bingung, mau makan apa selama Maret
> > 2005- Februari 2006, apalagi untuk puncak kemarau
> > September- November. Belum lagi benih untuk awal
> > musim tanam (MT) 2005/2006 Desember nanti," kata
> > Anton.
> >
> > Anton, Yosep, Alex, dan para petani lain berharap
> > pemerintah mengambil langkah strategis untuk
> > menyelamatkan keluarga tani. Intervensi program
> > harus dilakukan hingga awal musim tanam, baik dalam
> > hal proyek padat karya pangan, kegiatan lainnya,
> > serta penyediaan benih bagi petani.
> >
> > Koordinator Tim Pemantau Kekeringan di Ile Ape yang
> > juga Kepala Dinas Perikanan Lembata Desidorus Dosi
> > menjelaskan, saat ini 50 persen dari luas lahan
> > pangan di Ile Ape telah puso. Sisanya, 50 persen,
> > terancam mati dan dipastikan akan mati atau gagal
> > panen jika kemarau terus bergulir.
> >
> > Penanganan lamban
> > Meski ancaman kelaparan begitu nyata, program
> > bantuan dinilai warga sangat lamban. Hingga Kamis
> > kemarin, pemerintah kabupaten (pemkab) baru
> > mengirimkan lima ton beras ke lima desa di Ile Ape.
> > Padahal, saat ini dampak kekeringan dan ancaman
> > kelaparan telah meluas ke 60 desa.
> >
> > Jika semula hanya ada 31 desa yang terancam
> > kelaparan, data dari Dinas Tanaman Pangan dan
> > Hortikultura Lembata kemarin menyebutkan, kekeringan
> > telah meluas ke 60 desa, meliputi 2.769 keluarga
> > tani.
> >
> > "Kami lapar, bantuan lamban, apa tunggu kami mati.
> > Apa kami terus dibiarkan makan kacang hutan saja,"
> > kata Perpetua Sili (52), warga Merdeka.
> >
> > Anggota Komisi C DPRD Lembata MY Vian Kopong Burin
> > membenarkan keterangan para petani. Katanya, jika
> > pemerintah tidak melakukan program penanganan,
> > seperti padat karya pangan, secepatnya, warga akan
> > kesulitan. Padat karya pangan juga sebaiknya
> > berjalan hingga awal MT 2005/2006.
> >
> > Itu artinya, menurut Vian, pemerintah harus menyetok
> > beras secukupnya untuk mengantisipasi puncak kemarau
> > September-November 2005. Selain itu, pemerintah
> > harus meluncurkan program pendampingan berupa
> > dukungan dana untuk penciptaan usaha-usaha
> > produktif.
> >
> > Misalnya, membuka kios atau berdagang, usaha
> > budidaya rumput laut, dan beternak. Dia mengambil
> > contoh, masyarakat di 22 desa di Ile Ape semuanya
> > adalah masyarakat pesisir. Meski demikian, mereka
> > tidak bisa melaut, kecuali dapat dibina untuk
> > menanam rumput laut.
> >
> > Juru bicara Pemkab Lembata Karolus Kia Burin
> > menjelaskan, bantuan bukannya lamban, tetapi pemkab
> > sedang mendata kegiatan dalam proyek padat karya
> > nanti. Hal ini karena tidak semua desa memiliki
> > karakter kegiatan sama.
> >
> > Ia mengatakan, pemkab telah menyediakan
> > program-program penanggulangan. Soal adanya masalah
> > kekurangan pangan yang diperkirakan menyulitkan
> > warga hingga puncak kemarau nanti memang sudah
> > diperkirakan oleh pemkab.
> >
> > Namun, hingga kemarin Pemkab Lembata hanya memiliki
> > stok beras 35 ton karena lima ton telah disalurkan
> > ke lima desa di Ile Ape.
> >
> > Menurut Karolus, jumlah itu terbatas, apalagi kalau
> > dihadapkan dengan problem defisit pangan di tahun
> > 2005 ini sebesar 2.218,63 ton setara beras.
> >
> > Menurut Karolus, setiap tahun selalu ada pembelian
> > 100 ton beras untuk stok sepanjang tahun, termasuk
> > stok untuk tahun berikutnya. Untuk tahun anggaran
> > 2005, pemkab mengajukan pengadaan beras 75 ton,
> > tetapi baru disetujui untuk pembelian 20 ton melalui
> > voting di DPRD.
> >
> > Bisa diprogramkan
> > Ketua Harian Satkorlak Penanggulangan Bencana NTT
> > yang juga Wakil Gubernur NTT Frans Leburaya
> > mengatakan, Pemerintah Provinsi NTT dipastikan siap
> > membantu penanganan kekeringan di Lembata. Stok
> > beras di provinsi saat ini cukup untuk menyangga
> > tiga sampai empat bulan ke depan.
> >
> > Proyek padat karya bisa diprogramkan tidak saja
> > untuk masa tanggap darurat, tetapi dapat bergulir
> > hingga awal MT 2005/2006. Program-program produktif
> > lainnya bisa juga diarahkan ke desa-desa atau daerah
> > yang dilanda kekeringan dan gagal panen. (CAL)
> >
> > [Non-text portions of this message have been
> > removed]
> >
> >
>
>
> Bacalah artikel tentang Islam di:
> http://www.nizami.org
>
>
>
> __________________________________
> Do you Yahoo!?
> Yahoo! Small Business - Try our new resources site!
> http://smallbusiness.yahoo.com/resources/
>
>
> ________________________________________________________________________
> ________________________________________________________________________
>
>
> **************************************************************************
> *
> Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia
> yg Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.uni.cc
> **************************************************************************
> *
> __________________________________________________________________________
> Mohon Perhatian:
>
> 1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
> 2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
> 3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru;
> 4. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx
> 5. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx
> 6. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx
>
> ------------------------------------------------------------------------
> Yahoo! Groups Links
>
>
>
>
> ------------------------------------------------------------------------
>
>
>
------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~-->
Give the gift of life to a sick child.
Support St. Jude Children's Research Hospital's 'Thanks & Giving.'
http://us.click.yahoo.com/lGEjbB/6WnJAA/E2hLAA/BRUplB/TM
--------------------------------------------------------------------~->
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.uni.cc
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru;
4. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx
5. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx
6. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
** Mailing-List Indonesia Nasional Milis PPI-India www.ppi-india.uni.cc **
Other related posts:
- » [list_indonesia] [ppiindia] Mau tanya GEE COSMOS
