[list_indonesia] [ppiindia] Kasus Ambalat di Persimpangan Jalan
- From: "Ambon" <sea@xxxxxxxxxx>
- To: <"Undisclosed-Recipient:;"@freelists.org>
- Date: Thu, 17 Mar 2005 23:25:09 +0100
** Mailing-List Indonesia Nasional Milis PPI-India www.ppi-india.da.ru **
SUARA KARYA
Kasus Ambalat di Persimpangan Jalan
Oleh Ahmad Nurhasim
Jumat, (18-03-'05)
Desakan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk segera
memaklumatkan perang atas Malaysia terkait dengan kasus klaim Ambalat sempat
mencuat ke permukaan. Pertanyaanya, semudah itukah mengambil keputusan perang?
Siapkah Indonesia menanggung risiko dari perang terbuka? Untunglah, pernyataan
beberapa anggota DPR itu bukan pernyataan resmi parlemen. Meski demikian,
pernyataan di media itu tentu semakin memanaskan konflik yang kini menemui
jalan buntu.
Tampaknya kasus sengketa Blok Ambalat dan Ambalat Timur makin panas dan kritis.
Selain demontrasi marak dengan slogan klasik "Ganyang Malaysia", "provokasi"
kapal Malaysia terus terjadi. Setelah beberapa waktu lalu tentara Malaysia
menganiaya beberapa pekerja Indonesia yang sedang membangun menara Karang
Unarang dan kapal Malasyia beberapa kali masuk kawasan terluar pulau Indonesia
di Laut Sulawesi itu, dilaporkan kapal Malaysia memasuki wilayah kedaulatan RI
lagi. Kapal Malasyia bahkan mencoba mendekati rambu suar Karang Unarang.
Pemerintah belum mengambil tindakan ekstrim untuk menyikapi "provokasi" itu.
TNI cukup menyiagakan beberapa kesatuan kompi untuk bersiap-siap menghadapi
segala kemungkinan. Pasukan kedua belah pihak masih berputar-putar di sekitar
kawasan sengketa, sehingga dikhawatirkan ketegangan kedua negara sulit
diredakan. Karena, bisa saja pasukan kedua negara saling menunggu kesempatan
yang paling tepat untuk "melempar provokasi", dan "secara keras kepala" salah
satunya merespon dengan serangan terbuka. Jika ini terjadi, tampaknya "perang
terbuka" tinggal menunggu waktu! Tapi, tentu kita tidak ingin menyaksikan
negara tetangga, atau bahkan negara kita sendiri porak poranda akibat perang,
lantaran kita tidak mampu menyelesaikan persoalan Ambalat dengan jalan
nirkekerasan (non-violence).
Dukungan rakyat Indonesia terhadap pemerintah untuk "menyelesaikan" kasus
Ambalat sangat besar. Terbukti, selain kegiatan demontrasi berkali-kali baik di
jalan-jalan maupun di depan kantor Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta, beberapa
kelompok masyarakat sudah membuka "pos sukarelawan" untuk "mempertahankan"
Ambalat dari "caplokan" Malaysia.
Yang menarik, puluhan relawan di Solo Jawa Tengah, beberapa hari lalu bahkan
sudah berlatih "kesaktian dan olah kanuragan", untuk mempersiapkan diri
menghadapi Malaysia. Meski naif, semangat sebagian masyarakat itu layak
dihargai. Saya katakan naif, karena sebagian masyarakat kita masih berfikiran
bahwa perang modern sekarang dianggap seperti perang tempo dulu yang
bersenjatakan otot, parang, godam, dan bambu runcing. Atau, mereka menganggap
perang ala sekarang bak perang-perangan seperti yang ditunjukkan dalam film
kolosal Angling Darmo.
Meski kedua negara, lewat kedua menteri luar negerinya, sepakat menyelesaikan
kasus Ambalat dengan jalan damai, sampai sekarang kedua negara belum melangkah
lebih jauh lagi. Menurut Pemerintah Indonesia, Malaysia memang sengaja
menunda-nunda persoalan Ambalat. Setelah kedua Menlu bertemu pada 10 Maret lalu
di Jakarta, dijadualkan tim teknis kedua negara akan bertemu lagi tanggal 22-23
Maret mendatang.
Sejarah mengajarkan bahwa perang membutuhkan perhitungan matang dan cermat,
dana banyak, kelengkapan persenjataan, dukungan rakyat, dukungan logistik
besar, dan yang pasti banyak menelan korban manusia. Dalam kasus Ambalat, bukan
mustahil jika perang terbuka dilakukan akan menyeret negara-negara lain. Karena
dalam setiap perang, kedua belah pihak akan mencari dan meminta dukungan dari
negara lain, baik dalam bentuk dukungan moral, material, tentara, peralatan
perang, dan lain sebagainya. Apalagi dalam kasus Ambalat, wilayah yang
dipersengketakan mengandung minyak dan gas yang nilainya mencapai miliaran
dolar AS.
Lebih jauh lagi, kedua negara telah mengundang dua perusahaan multinasional
untuk mengekplorasi minyak dan gas. Sejak 16 Pebruari lalu masalah itu makin
memanas, karena daerah cadangan Ambalat (demikian Indonesia menyebut) atau blok
minyak XYZ (disebut Malaysia) dieksplorasi oleh perusahaan minyak multinasional
yang berbeda. Kedua negara telah memberi konsesi eksplorasi kepada perusahaan
berbeda. Indonesia telah memberi izin kepada ENI (Italia) dan Unocal (AS),
sementara Petronas Malaysia memberikan izin kepada Shell (Inggris dan Belanda).
Indonesia yang lebih dahulu mengklaim wilayah itu sebagai kedaulatannya, tentu
saja protes atas klaim Malasyia tersebut. Karena di Blok itu Indonesia sudah
lebih dahulu melakukan eksplorasi minyak dan gas.
Yang mahal dari perang adalah harga kemanusiaan yang harus dibayar. Kekerasan
sebelum, saat dan sesudah perang, melahirkan penderitaan mendalam di kedua
belah pihak. Meski perang itu dimenangkan Indonesia, misalnya, "api dendam"
akan tetap dan terus membara, yang suatu saat pasti akan dilampiaskan, baik
dalam bentuk perang terbuka ataupun perang terselubung untuk "menaklukkan"
Indonesia, sebagaimana dendamnya rakyat Irak dan Iran terhadap AS, yang dinilai
telah melecehkan martabat dan harga diri bangsa berdaulat.
Masihkah berlaku, falsafah "jika ingin damai, bersiap-siaplah perang, jika
ingin berperang, siap-siaplah berdamai?"
Mengambil keputusan perang sangatlah mudah. Yang sulit adalah memutuskan kapan
perang berakhir. Rela dan tegakah kita memuntahkan darah para tetangga atau
darah anak bangsa sendiri demi secuil pulau?
Amerika Serikat saja yang sudah berpuluh kali perang di berbagai penjuru dunia
tidak bisa memutuskan kapan waktu yang tepat harus menarik pasukan dari medan
perang dilakukan. Meski Kota Baghdad ditaklukkan AS pada 9 April 2003, AS tidak
dapat memutuskan kapan saat yang tepat untuk keluar dari Irak. Bahkan
perlawanan dari suku-suku Irak makin berani dan tentara AS yang tewas dalam
medan perang tersebut makin bertambah setiap hari. Pengalaman AS menunjukkan
bahwa perang tidak banyak menyelesaikan masalah, justru sebaliknya melahirkan
masalah-masalah baru yang lebih rumit dan menanggung derita yang
berkepanjangan.
Jika memang perang menjadi pilihan sadar Pemerintah Indonesia, belum tentu kita
menang. Karena Malasyia sebenarnya tidak sendirian. Jika perang terbuka menjadi
pilihan, akan menghidupkan kembali Five Power Defence Arrangement (Pengaturan
Pertahanan Lima Negara) yang melibatkan Malaysia, Singapura, Inggris,
Australia, dan Selandia Baru. Isi pengaturan itu antara lain: apabila ada
serangan bersenjata dalam bentuk apa pun terhadap Malaysia dan Singapura, maka
kelima negara tersebut akan segera mengadakan konsultasi, dan menentukan
tindakan apa yang akan diambil, baik secara bersama-sama maupun secara
terpisah. Negara-negara tersebut secara berkala melakukan latihan militer
bersama. Latihan militer bersama yang terakhir mereka lakukan pada tanggal
13-16 Maret 1993 di Laut Cina Selatan. (Kompas, 13/3/'05).
Tentu saja kita patut menyesalkan kenapa kedua negara tidak segera duduk
bersama untuk merundingkan persoalan sensitif tersebut. Kedua negara yang
serumpun, sama-sama pendiri dan anggota ASEAN seharusnya melakukan komunikasi
yang intensif untuk memimalisir "konflik destruktif" yang akan merugikan
hubungan bilateral kedua negara.
Pada saat konflik makin panas, mengapa ASEAN, sebagai perhimpunan negara-negara
Asia Tenggara, tidak berkumpul dan duduk satu satu meja serta "mendesak"
Indonesia dan Malasyia untuk menyelesaikan persoalannya lewat Perjanjian
Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara yang diteken tahun 1976. Sebab
dalam Bab IV perjanjian yang ditandatangani perwakilan negara-negara anggotan
ASEAN berjudul Pasicif Settlement of Disputes, sangat jelas disebutkan, bahwa
negara-negara ASEAN akan senantiasa menyelesaikan segala persengketaan
antarmereka melalui perundingan-perundingan bersahabat.
Jika tidak ada penyelesaian yang meredakan konflik, negara-negara yang
bersengketa dapat menggunakan forum High Council untuk memperoleh bantuan jasa
baik mediasi, meminta keterangan, dan konsiliasi. Dengan catatan, kedua negara
yang bersengketa menyetujui menggunakan forum High Council sebagai mekanisme
penyelesaian. Mereka yang hadir dalam forum tersebut adalah perwakilan dari
masing-masing anggota ASEAN. Masing-masing negara mengirim satu orang delegasi
dengan kedudukan setingkat menteri.
Sayang sekali, hingga kini forum High Council belum berfungsi atau memang
sengaja tidak difungsikan (?). Karena pada kenyataannya, Malaysia juga memiliki
beberapa masalah dengan anggota ASEAN lainnya, misalnya, terkait dengan peta
Malaysia yang disusun tahun 1979, yang memasukkan beberapa pulau terluar negara
tetangga sebagai wilayah kedualatannya. Mungkinkah Malaysia dan Indonesia
menempuh jalan ketiga, yakni menyerahkan kepada Mahkamah Internasional di Den
Haag Belanda, sebagaimana sengketa kasus Pulau Ligitan dan Sipadan?
Kita, sampai sekarang kita belum tahu langkah apa yang akan ditempuh kedua
negara untuk mengakhiri ketegangan yang sudah hampir satu bulan tersebut. Jalan
kekerasan bukanlah jalan terbaik, tapi justru awal munculnya petaka
berkepanjangan. ***
(Penulis adalah pengamat sosial politik, mantan
[Non-text portions of this message have been removed]
------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~-->
Give the gift of life to a sick child.
Support St. Jude Children's Research Hospital's 'Thanks & Giving.'
http://us.click.yahoo.com/lGEjbB/6WnJAA/E2hLAA/BRUplB/TM
--------------------------------------------------------------------~->
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.uni.cc
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru;
4. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx
5. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx
6. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
** Mailing-List Indonesia Nasional Milis PPI-India www.ppi-india.uni.cc **
Other related posts:
- » [list_indonesia] [ppiindia] Kasus Ambalat di Persimpangan Jalan
