[list_indonesia] [ppiindia] .. Kapal Perang Disiagakan di Perbatasan RI-Malaysia
- From: "Listy" <listy@xxxxxxxxxxxxxxx>
- To: "[ppiindia] (E-mail)" <ppiindia@xxxxxxxxxxxxxxx>
- Date: Thu, 3 Mar 2005 09:38:40 +0700
** Mailing-List Indonesia Nasional Milis PPI-India www.ppi-india.da.ru **
fyi
----- Original Message -----
http://www.jawapos.co.id/index.php?act=detail
<http://www.jawapos.co.id/index.php?act=detail&id=4593> &id=4593
Kamis, 03 Mar 2005,
Panglima Ambil Alih Komando
DPR Mendukung, TNI Tempatkan 5 KRI di Laut yang Diklaim Malaysia
JAKARTA - TNI semakin memperkuat armadanya di Laut Sulawesi, wilayah kaya
cadangan minyak yang diklaim Malaysia itu. Dua kapal menyusul ke zona
perbatasan lintang utara tersebut, yakni KRI Karel S. Tubun dan KRI Tongkol.
Hal itu menambah kekuatan tiga KRI yang sejak awal pekan ini mondar-mandir
menjaga kedaulatan Merah Putih.
Bahkan, seorang perwira TNI-AL menjelaskan, komando gerak kapal TNI-AL di
perbatasan yang berpotensi konflik tersebut diambil alih langsung Panglima TNI
Jenderal Endriartono Sutarto. "Masalah ini sangat serius. Para pemimpin TNI
terus melakukan rapat untuk membahas berbagai kemungkinan," ujar perwira yang
tak mau disebutkan namanya itu.
Endriartono yang ditemui tak mau berkomentar banyak tentang ketegangan di laut
yang kaya minyak tersebut. Panglima tampak enggan berkomentar seputar kasus
ini. "Tanyakan ke Menhan saja," ujarnya.
Saat ditanya soal unjuk kekuatan TNI, dia juga tak mau berkomentar. "Nggak ada
unjuk kekuatan. Ngapain unjuk kekuatan? Dia (Malaysia, Red) udah tahu kok,"
tegasnya sambil mempercepat langkah menuju mobilnya setelah menghadiri
pertemuan tertutup dengan Pansus Poso DPR tadi malam.
Namun, dalam raker dengan komisi I pada Senin lalu, Endriartono sempat
mengeluarkan sinyal bahwa pihaknya siap konflik terbuka dengan Malaysia supaya
beberapa wilayah perbatasan seperti Laut Sulawesi tidak terus-menerus menjadi
ajang eksplorasi serta eksploitasi. Statemen tersebut dia lontarkan menanggapi
pertanyaan anggota Komisi I dari FPAN, Djoko Susilo. Djoko menanyakan soal
langkah-langkah yang dilakukan TNI atas beberapa insiden yang terjadi di
sekitar Laut Sulawesi.
Saat itu, panglima TNI juga meminta komitmen penuh dari DPR. Jangan sampai saat
ini didorong-dorong untuk tegas mengerahkan armada, namun nanti disalahkan dan
disudutkan bila sudah terjadi konflik. "Tolong, dukung kami. Jangan nanti
dituduh main embat kapal negara lain sembarangan," ungkapnya
DPR Beri Dukungan
Sementara di gedung DPR, para politisi bereaksi keras setelah mendapat kabar
Malaysia mengklaim batas wilayah laut RI. Sejumlah anggota Komisi I DPR yang
membidangi pertahanan kemarin meminta menanyakan hal itu kepada Menhan Juwono
Sudarsono.
Sebagian besar anggota Komisi I mendukung langkah TNI-AL supaya Malaysia tidak
seenaknya main klaim wilayah.
Anggota Komisi I dari FPG Afifuddin Thaib malah menyarankan Menhan Juwono
menambah kekuatan TNI-AL di laut. Menurut dia, unjuk kekuatan armada militer RI
di Laut Sulawesi diharapkan membuat Malaysia menyadari bahwa klaim mereka
sangat menyinggung rasa kedaulatan RI.
"Malaysia seolah tidak menghargai kita. Kalau dibiarkan terus, bisa-bisa Blok
Ambalat benar-benar mereka kuasai. Kalau perlu, jangan hanya tiga atau lima
kapal. Sepuluh kapal sekalian," ujarnya.
Anggota FPG lainnya, Slamet Effendy Yusuf, mengingatkan perlunya pemerintah
Indonesia melakukan langkah diplomatik lebih konkret dengan pemerintah
Malaysia, dibanding hanya menyampaikan protes keras atau unjuk kekuatan atas
pemberian hak konsesi eksplorasi minyak di Blok Ambalat oleh Petronas kepada
Shell.
"Malaysia pernah menyatakan bahwa pemberian konsesi itu merupakan kelanjutan
dari kemenangan mereka atas Indonesia dalam sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan.
Nah, masak hal ini akan dibiarkan begitu saja? Di mana kehormatan kita?"
tanyanya.
Anggota FPDS Jeffrey Johannes Massie mengatakan, Indonesia harus menunjukkan
kemampuannya menjaga wilayah kepulauan dari upaya pencaplokan oleh negara
tetangga. Dia bahkan meminta pemerintah menyiagakan kapal-kapal tangguh di
berbagai pangkalan di sekitar Laut Sulawesi. Ketua FPKS Untung Wahono mendukung
saran Jeffrey. Namun, menurut dia, semua insiden yang terjadi di Laut Sulawesi
juga harus segera diklirkan oleh kedua negara.
Beberapa insiden yang terjadi baru-baru ini, antara lain, kasus pengejaran dan
penembakan sebuah kapal nelayan Indonesia jenis trawl oleh kapal perang TLDM
(Tentara Laut Diraja Malaysia) Sri Melaka 3147. Peristiwa itu terjadi pada 7
Januari lalu. Kemudian, Marin Laut (sebutan AL Malaysia) menangkap dan menyiksa
karyawan PT Asiha Samudera yang sedang memperbaiki lampu suar sebagai rambu
laut di Karang Unarang. Padahal, daerah di sebelah timur Pulau Sebatik itu
berada di luar batas klaim Malaysia.
Pulau Sebatik sendiri terletak di sebelah utara Kalimantan Timur. Pulau ini
diduga mempunyai kandungan minyak yang cukup besar. Indonesia telah membuka
sejumlah blok migas di wilayah itu. Di antaranya Blok Simenggaris, Blok Bengara
I dan II, Blok Bangkudulis, Blok Tarakan, Blok Sembakung, dan Blok Bukat.
Insiden paling baru terjadi Sabtu pekan lalu. Ketika itu, sebuah pesawat
militer Malaysia Lnad Based Maritime Aircraft jenis 4 Beechcraft B 200 T Super
King berani memasuki wilayah perairan Indonesia sejauh tiga mil dan mendekati
KRI Wiratno yang sedang berpatroli di sana.
Di Laut Sulawesi, tepatnya di perairan sebelah timur Pulau Kalimantan, yang
diklaim Malaysia itu, terdapat lokasi kegiatan eksplorasi minyak dan gas yang
selama ini diperebutkan pemerintah Indonesia dan pemerintah Malaysia. Lokasi
migas itu terbagi dalam dua blok, yakni Blok East Ambalat dan Blok Ambalat.
Pengelolaan kedua blok tersebut diserahkan Indonesia kepada investor asing
melalui sistem kontrak bagi hasil, 75 persen untuk pemerintah dan 25 persen
untuk kontraktor.
Blok East Ambalat dengan luas 4.175 kilometer persegi itu dikelola Unocal
Indonesia Ventures Ltd sejak Desember 2004, sedangkan Blok Ambalat dikelola
kontraktor migas asal Italia sejak 1999. Pemerintah RI sendiri telah memberikan
konsesi blok minyak di kawasan timur Kalimantan tersebut kepada berbagai
perusahaan minyak sejak 1967 dengan dibukanya wilayah kerja yang dikelola Total
Indonesia untuk Blok Bunyu.
Wakil Ketua Komisi I dari FPDIP Sidarto Danusubroto mengungkapkan, meski
kemampuan armada perang kita sangat memprihatinkan karena keterbatasan
anggaran, pelanggaran wilayah perbatasan oleh negara tetangga -yang sudah
sering terjadi- jangan dibiarkan terus. Pelanggaran tersebut, kata dia, tidak
hanya terjadi di perairan, tapi juga di wilayah udara. Menurut dia, perlu ada
suatu terobosan untuk menyikapi pelanggaran seperti itu. Misalnya, birokrasi
komando.
"Bayangkan saja, untuk mengidentifikasi objek, seperti menanyakan siapa dan
dari mana, patroli kita sering dicuekin. Mungkin, untuk tindakan tegas, seperti
menembak, tidak perlu minta sampai izin lagi ke Jakarta," jelasnya.
Anggota lain dari Komisi I yang juga melontarkan dukungan atas gelar kekuatan
militer Indonesia di Laut Sulawesi itu adalah Yudi Chrisnandy dan Happy Bone
Zulkarnain. Keduanya dari FPG. Namun, mereka menyayangkan lemahnya kemampuan
armada TNI-AL sehingga hanya dipandang sebelah mata oleh negara luar.
Seperti diberitakan, TNI-AL sejak Senin lalu memulai operasi gelar kekuatan di
Laut Sulawesi dengan mengerahkan tiga armada kapal perangnya, yaitu KRI
Rencong, KRI Nuku, dan KRI Wiratno. Kemarin, Komando RI Kawasan Timur
(Koarmatim) baru saja memberangkatkan KRI Tongkol dan KRI Karel Satsuit Tubun
dari pangkalannya di Dermaga Ujung, Surabaya, ke Laut Sulawesi untuk memperkuat
tiga KRI lain, yang telah lebih dulu berpatroli di sana. Satsuit Tubun
merupakan KRI berukuran besar dengan peralatan relatif lebih canggih
dibandingkan dengan empat KRI lain.
Dalam tanggapannya, Menhan Juwono Sudarsono tidak secara terang-terangan
menyatakan persetujuannya atas berbagai desakan anggota komisi I tersebut.
Tapi, dia menekankan bahwa salah satu tugas pertahanan negara adalah melindungi
daerah perbatasan dan mengamankan sumber daya alam (SDA), termasuk di bidang
energy security. Mantan Wagub Lemhanas itu malah mengungkapkan kesepakatannya
dengan anggota Komisi I DPR bahwa TNI- AL harus lebih didongkrak lagi kualitas
teknologi, kemampuan prajurit, dan armadanya.
"Ada 4.500 kilometer laut dari Sabang sampai Merauke dan 80 ribu kilometer
panjang garis pantai yang harus dipantau dan diamankan oleh TNI. Sementara
armada dan kemampuan persenjataannya terbatas. Singapura saja yang luasnya
hanya 45 kilometer punya anggaran sampai USD 4 miliar," ujarnya pendek.
Namun, dalam dua kali kesempatan wawancara dengan wartawan, yaitu di sela rehat
dan di akhir raker, Juwono akhirnya memberikan keterangan gamblang seputar
keberadaan sejumlah armada kapal perang di perairan perbatasan Laut Sulawesi.
Dia mengakui, pengerahan beberapa KRI ke Laut Sulawesi sejak awal pekan ini
bukan lagi sekadar patroli rutin pengamanan laut biasa. Tapi, sudah berstatus
unjuk kekuatan akibat keadaan mendesak.
Keadaan mendesak yang dimaksud Juwono adalah mencuatnya kasus pemberian konsesi
minyak (production sharing contracts) di Laut Sulawesi -perairan sebelah timur
Pulau Kalimantan- oleh Petronas kepada perusahaan minyak Shell yang dilakukan
16 Februari lalu. Terlebih, praktik itu diprotes keras secara resmi oleh
Indonesia melalui Departemen Luar Negeri.
Menurut Juwono, yang dilakukan TNI-AL saat ini adalah suatu bentuk naval
diplomacy. Unjuk kekuatan maritim dan gelar pasukan di Laut Sulawesi itu
diharapkan bisa membuat segan Malaysia. Pada akhirnya, upaya diplomatik yang
sedang dan akan dilakukan pemerintah RI terhadap pemerintah Malaysia bisa
semakin mulus.
"Tuntutan diplomatik berupa kekuatan kata-kata baru berbobot kalau didukung
juga dengan gelar kekuatan nyata. Tentu secara proporsional," bebernya. Mantan
Dubes RI di Inggris itu mengatakan, upaya diplomatik untuk menghentikan manuver
Malaysia di perairan Indonesia akan langsung dipimpin Menteri Luar Negeri Nur
Hasan Wirajuda begitu menuntaskan kunjungan kerjanya dari India.
Juwono sendiri mengaku, untuk sementara, belum bisa mengambil inisiatif apa pun
dalam persoalan itu karena semua hal yang berkaitan dengan hubungan luar negeri
penjurunya adalah Deplu. "Jadi, kita tunggu saja Pak Menlu kembali. Deplu ujung
tombak penyelesaian hal ini." (arm)
http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0503/03/utama/1598243.htm
Kamis, 03 Maret 2005
Kapal Perang Disiagakan di Perbatasan RI-Malaysia
Samarinda, Kompas - Lima kapal perang Indonesia disiagakan untuk melakukan
patroli di perairan perbatasan Indonesia dengan Malaysia. Patroli itu bertujuan
mengawasi perairan, khususnya di wilayah Republik Indonesia yang telah diklaim
secara sepihak oleh Malaysia sebagai wilayahnya. Sekarang sudah ada tiga kapal
perang yang berada di perairan yang dipersengketakan. Dua lagi kapal perang
sedang bergerak menyusul ke lokasi yang sama.
Demikian penjelasan Komandan Pangkalan Angkatan Laut Tarakan Letnan Kolonel
Ibnu Parna yang dihubungi di Tarakan, Rabu (2/3).
Ibnu mengatakan, tiga kapal perang Republik Indonesia (KRI) yang sudah ada di
lokasi adalah KRI Rencong, KRI Wiratno, dan KRI Nuku. Ketiga kapal itu sudah
melakukan patroli di perairan terkait beberapa hari terakhir ini.
"Dalam dua hari terakhir tak ada insiden yang melibatkan kekuatan dua negara.
Namun, sebelum itu, salah satu dari kapal tersebut sempat melakukan kontak
dengan kapal perang Malaysia," ujarnya.
Menurut Ibnu, pada 26 Februari lalu kapal perang Indonesia sedang melakukan
pemeriksaan terhadap satu kapal ikan yang berada di kawasan Karang Unarang.
Pada saat itulah kapal perang Indonesia melihat kapal perang Malaysia. "Sempat
juga terjadi kontak radio dan mereka mengucapkan selamat datang di perairan
Malaysia," katanya.
Padahal, kata Ibnu, perairan itu merupakan wilayah Indonesia, yang diklaim
secara sepihak sebagai wilayah Malaysia. Selain itu, salah satu pesawat
pengintai Malaysia juga sempat melintas pada jarak yang sangat dekat dengan KRI
Wiratno yang sedang patroli.
Ibnu mengatakan, kegiatan tiga kapal perang tersebut merupakan sesuatu yang
rutin setiap tahun. Tujuan patroli itu adalah untuk penegakan hukum di
perbatasan. Patroli juga dilakukan untuk menegakkan kedaulatan Indonesia di
perbatasan dengan Malaysia.
Menurut Ibnu, wilayah yang diklaim Malaysia itu ternyata sering dimasuki
kapal-kapal ikan dari Malaysia-untuk mencuri ikan.
DPR mempertanyakan
Di Jakarta Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mempertanyakan sikap
pemerintah tentang pemberian konsesi eksplorasi sumber daya minyak oleh
Pemerintah Malaysia-melalui perusahaan minyak Malaysia (Petronas)-kepada Shell
di perairan yang terletak di sebelah timur Pulau Kalimantan.
Hal itu dilakukan Malaysia karena negara tersebut menganggap sumber daya migas
di wilayah tersebut adalah milik Malaysia. Konsesi itu diberikan Malaysia
kepada Shell pada 16 Februari 2005.
Oleh Malaysia, wilayah itu disebut sebagai Blok XYZ. Di dalam Blok XYZ itu
Malaysia memberikan konsesi pertambangan minyak kepada perusahaan raksasa
pertambangan minyak Inggris/Belanda, Shell. Konsesi tersebut terletak di Blok
ND 7 dan ND, bagian dari Blok XYZ.
Indonesia menyebut blok yang diklaim Malaysia itu sebagai Blok Ambalat dan Blok
East Ambalat. Di Blok Ambalat, Indonesia telah memberikan konsesi kepada ENI
(Italia) pada tahun 1999. Konsesi di Blok East Ambalat diberikan kepada Unocal
(AS) pada tahun 2004.
Status Blok Ambalat kini sudah dalam tahap eksplorasi (penambangan). Untuk Blok
East Ambalat, kontrak baru ditandatangani pada 13 Desember 2004 oleh Pemerintah
RI dan Unocal. Namun, kontrak ini menjadi kontroversial karena wilayah tersebut
diklaim Malaysia sebagai wilayahnya.
Malaysia berpendapat bahwa wilayah pertambangan minyak dan gas lepas pantai di
East Ambalat otomatis menjadi milik Malaysia setelah Pulau Sipadan dan Ligitan
dinyatakan sebagai wilayah Malaysia beberapa waktu lalu berdasarkan keputusan
internasional.
Dalam rapat dengar pendapat antara Komisi I dan Menteri Pertahanan Juwono
Sudarsono kemarin, Slamet Effendy Yusuf (dari Fraksi Partai Golkar) mengecam
sikap dan jawaban Malaysia, yang dengan entengnya mengatakan wilayah itu
menjadi wilayah Malaysia.
Sikap Malaysia itu didasarkan pada pemetaan wilayah yang dilakukan secara
sepihak oleh Malaysia pada tahun 1979. Pemetaan tersebut langsung menimbulkan
reaksi dari Indonesia dan juga negara lain di Asia, yang terkena dampak dari
pemetaan Malaysia itu.
Sejak tahun 1980 Indonesia sudah menyatakan kedaulatan atas wilayah tersebut.
Sejak itu Indonesia juga sudah memberikan kontrak migas kepada berbagai
perusahaan di wilayah terkait tanpa mendapatkan protes dari negara mana pun.
Jangan hanya tiga kapal
Anggota Komisi I DPR, HA Afifuddin, mempertanyakan pengerahan tiga kapal perang
di kawasan itu. Sebelumnya Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto mengatakan
akan mengambil langkah tegas untuk mengamankan wilayah yang dipersengketakan
itu.
"Kami mempertanyakan dukungan politik pemerintah dalam kasus ini, apakah akan
mendukung sikap TNI tersebut. Jangan sampai terjadi lagi pengalaman sebelumnya,
yakni Pemerintah RI melarang pengerahan pasukan ke wilayah yang
dipersengketakan," ujar Afifuddin.
Jika perlu, lanjutnya, TNI tidak hanya mengerahkan tiga KRI, melainkan 10 KRI.
Hal itu penting untuk membuat Pemerintah Malaysia mau menunjukkan sikap yang
bersahabat. Menurut Afifuddin, sikap Malaysia itu menunjukkan bahwa latihan
militer bersama RI dan Malaysia selama ini percuma saja.
Seusai rapat dengar pendapat dengan Komisi I DPR itu, Juwono menyatakan, upaya
pengerahan KRI ke wilayah tersebut merupakan salah satu bentuk diplomasi TNI
Angkatan Laut (AL) yang terkait dengan penegakan wilayah dan kedaulatan negara.
Menurut Juwono, dari segi pertahanan, pengerahan kapal itu dikenal sebagai
diplomasi TNI AL (naval diplomacy). "Upaya diplomasi memang lebih banyak
berbentuk rumusan kalimat tentang suatu niat. Akan tetapi, kekuatan nyata tetap
harus digelar oleh TNI, dalam hal ini TNI AL," ujar Juwono.
Hingga saat ini, kata Juwono lagi, pihaknya juga masih menunggu hasil dari
Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda-sebagai departemen yang menjadi penjuru
dalam penanganan kasus-kasus seperti itu. Juwono mengharapkan gelar pasukan
yang dilakukan TNI AL itu bisa mendukung suara Indonesia secara diplomatik.
Walau begitu, Juwono tidak menganggap sikap Malaysia itu sebagai suatu ancaman
bagi Indonesia. (dwa/ray)
[Non-text portions of this message have been removed]
------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~-->
Take a look at donorschoose.org, an excellent charitable web site for
anyone who cares about public education!
http://us.click.yahoo.com/O.5XsA/8WnJAA/E2hLAA/BRUplB/TM
--------------------------------------------------------------------~->
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.uni.cc
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru;
4. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx
5. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx
6. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
** Mailing-List Indonesia Nasional Milis PPI-India www.ppi-india.uni.cc **
Other related posts:
- » [list_indonesia] [ppiindia] .. Kapal Perang Disiagakan di Perbatasan RI-Malaysia
