[list_indonesia] [ppiindia] Harga BBM Tidak Pro Orang Miskin
- From: "Ambon" <sea@xxxxxxxxxx>
- To: <"Undisclosed-Recipient:;"@freelists.org>
- Date: Wed, 2 Mar 2005 21:58:01 +0100
** Mailing-List Indonesia Nasional Milis PPI-India www.ppi-india.da.ru **
http://www.kompas.com/kompas-cetak/0503/03/opini/1598008.htm
Kamis, 03 Maret 2005
Harga BBM Tidak Pro Orang Miskin
Oleh Carunia Mulya Firdausy
PRO dan kontra terhadap kenaikan harga bahan bakar minyak masih berlanjut.
Pemerintah di satu pihak tampaknya tidak bisa menunda lagi, sedangkan DPR
meminta pemerintah menundanya. Alasan DPR, yakni karena di satu pihak harga
barang-barang kebutuhan pokok telah meningkat lebih dahulu sebelum harga BBM
dinaikkan, di lain pihak karena tidak adanya jaminan pemerintah terhadap
dampak negatif yang akan ditimbulkan oleh kenaikan BBM ini.
Banyak orang merasa aneh dengan permintaan DPR. Mereka menyatakan, DPR kok
minta jaminan, bukan berjuang untuk menunda kenaikan harga bahan bakar
minyak (BBM). Apa boleh buat, semua sudah bergulir!
Harian Kompas (26/2) memuat aneka berita seputar BBM. Pada halaman 9
dipampang iklan pandangan beberapa pakar yang disponsori Freedom Institute,
mengapa mereka mendukung pengurangan subsidi BBM.
Kenaikan BBM seharusnya ditunda dulu. Ini bukan berarti mengabaikan
pentingnya kebijakan kenaikan harga BBM sebagai salah satu sumber dana
pemerintah (APBN) dalam menjalankan kegiatan perekonomiannya. Namun, karena
kenaikan harga BBM akan membangkrutkan kembali perekonomian nasional yang
sebenarnya telah berangsur-angsur bangkit dari keterpurukan akibat krisis
multidimensi. Mengapa tidak?
Kenaikan harga BBM pasti menimbulkan tidak hanya inflasi, tetapi juga akan
meningkatkan pengangguran. Twin evils ini akan menurunkan konsumsi
masyarakat, investasi, pengeluaran pemerintah, dan daya saing produk ekspor
di pasaran lokal maupun internasional yang dibutuhkan bagi pertumbuhan
ekonomi nasional yang tinggi.
Argumentasi yang disederhanakan
Argumentasi bahwa subsidi BBM selama ini hanya membantu penduduk nonmiskin
(Freedom Institute, Kompas, 26/2) di atas kesengsaraan penduduk miskin
merupakan argumentasi yang disederhanakan, jika tidak hendak dikatakan
kebablasan. Ini disebabkan kalkulasi hanya didasarkan atas perhitungan
parsial dengan membagi penduduk miskin dan penduduk nonmiskin.
Padahal, jika dikaji dengan baik, subsidi BBM mempunyai implikasi luas
terhadap harga barang dan jasa yang secara implisit dan eksplisit dirasakan
oleh semua penduduk. Singkat kata, jika ingin melakukan perhitungan pengaruh
subsidi BBM, harus dilihat dari implikasi secara luas baik terhadap penduduk
miskin maupun nonmiskin secara bersama, bukan secara parsial.
Argumentasi lain yang menyatakan bahwa dana pengurangan subsidi BBM akan
menguntungkan penduduk miskin (melalui program kompensasi) juga terlalu
berlebihan. Ini karena pengaruh inflasi dari kenaikan BBM juga akan
dirasakan langsung penduduk miskin. Sedangkan program kompensasi, meski
dapat memberi kegunaan bagi penduduk miskin, dampaknya tidak dapat langsung
mereka rasakan mereka. Ini disebabkan struktur perekonomian nasional kita
saat ini tidak pro-poor, melainkan lebih pro-rich.
Oleh karena itu, agar program kompensasi subsidi BBM kepada penduduk miskin
dapat berjalan baik, maka yang harus dibenahi dulu adalah struktur
perekonomian nasional, bukan hanya dengan penyediaan kompensasi. Pengalaman
menunjukkan, kegagalan program pengentasan masyarakat dari kemiskinan lebih
banyak terletak pada kebijakan ekonomi kita yang tidak pro-poor, bukan pada
ketiadaan program antikemiskinan. Ini yang harus dirombak total.
Pengentasan kemiskinan
Pengentasan masyarakat dari kemiskinan tidak mungkin dapat diatasi hanya
dengan menerapkan program kompensasi dana BBM kepada penduduk miskin. Ini
disebabkan program kompensasi BBM selain dapat berimplikasi terhadap inflasi
yang akan merugikan penduduk miskin, juga sulit menjaga sustainability dan
efektivitas program dalam membantu penduduk miskin. Ketidakefektifan ini
terjadi karena dana kompensasi yang diberikan untuk pembangunan pendidikan,
kesehatan, dan penyediaan beras miskin tidak cepat mampu meningkatkan
produktivitas penduduk miskin. Apalagi diakui, biaya untuk pengawasan dan
pelaksanaan program ini amat besar dan penuh risiko KKN.
Untuk itu, kebijakan ekonomi yang terbaik guna mengentaskan penduduk dari
kemiskinan, yakni dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pada saat sama
dilakukan kebijakan yang langsung ditujukan kepada penduduk miskin melalui
penyediaan lapangan kerja. Penyediaan lapangan kerja dapat dilakukan antara
lain dengan memberi bantuan pinjaman kredit usaha mikro kepada penduduk
miskin. Hanya dengan cara inilah kemiskinan di Indonesia dapat dikurangi
dengan cepat. Kebijakan seperti ini dikenal sebagai pro-poor growth policy
(Kakwani, 2002). Semangat pro-poor growth policy juga telah menjadi trade
mark dalam Washington Consensus atau yang dikenal Millenium Development
Goals (MDGs).
Guna mencapai pertumbuhan ekonomi yang pro-poor, pemerintah harus menerapkan
kebijakan makro-ekonomi yang kondusif dan tidak berimplikasi menimbulkan
inflasi tinggi. Pemerintah juga perlu mengurangi distorsi pasar yang dapat
merugikan penduduk miskin dan nonmiskin serta menyediakan prasarana dan
sarana bagi pelaku ekonomi. Kebijakan ini tidak mungkin dapat dilaksanakan
jika harga BBM dinaikkan. Oleh karena itu, sepatutnyalah rencana kenaikan
BBM ini ditunda.
Alternatif lain
Banyak alternatif kebijakan ekonomi dapat dilakukan pemerintah dalam
mengentaskan penduduk dari kemiskinan dan mengurangi defisit anggaran
pemerintah tanpa menaikkan BBM. Pertama, pemerintah harus mencari sumber
pendanaan baru, terutama dari sektor obligasi. Kedua, berbagai proyek
pembangunan yang tidak menghasilkan dampak perluasan kesempatan kerja perlu
ditangguhkan. Ketiga, kerja keras untuk mendorong investor masuk ke
Indonesia harus dilakukan. Ini dapat dilakukan dengan memberi berbagai
insentif ekonomi kepada investor, baik dari dalam maupun luar negeri, selain
perlindungan usaha yang memadai bagi mereka.
Keempat, mempercepat penyelesaian kasus korupsi yang dapat memberi asukan
keuangan bagi pemerintah. Kelima, mengintensifkan penerimaan pajak dan
sejenisnya yang tidak berimplikasi pada inflasi. Keenam, memberikan
kemudahan bagi pelaku ekonomi untuk mengekspor barang-barangnya ke luar
negeri. Ketujuh, mendorong perkembangan usaha di sektor informal.
Carunia Mulya Firdausy Peneliti pada Pusat Penelitian Ekonomi-LIPI
------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~-->
DonorsChoose. A simple way to provide underprivileged children resources
often lacking in public schools. Fund a student project in NYC/NC today!
http://us.click.yahoo.com/5F6XtA/.WnJAA/E2hLAA/BRUplB/TM
--------------------------------------------------------------------~->
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.uni.cc
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru;
4. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx
5. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx
6. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
** Mailing-List Indonesia Nasional Milis PPI-India www.ppi-india.uni.cc **
Other related posts:
- » [list_indonesia] [ppiindia] Harga BBM Tidak Pro Orang Miskin
