[list_indonesia] [ppiindia] Distorsi dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah

  • From: "Ambon" <sea@xxxxxxxxxx>
  • To: <"Undisclosed-Recipient:;"@freelists.org>
  • Date: Tue, 1 Mar 2005 21:16:05 +0100

** Mailing-List Indonesia Nasional Milis PPI-India www.ppi-india.da.ru **

http://www.sinarharapan.co.id/berita/0503/01/opi02.html


Distorsi dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah
 Oleh M.S Hidayat

Kadin (Kamar Dagang dan Industri) lndonesia bersama beberapa lembaga yaitu 
LPEM-FEUI, CSIS, Sekolah Tinggi Manajemen Prasetiya Mulya, dan unsur Media 
Massa, sebagai pendiri KPPOD (Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah) 
selalu mendukung kegiatan pemantauan pelaksanaan otonomi daerah. Kegiatan 
dan kinerja KPPOD sebagai lembaga pemantau pelaksanaan otonomi daerah, jelas 
untuk ikut berperan dalam mendorong terciptanya aktivitas perekonomian yang 
dinamis.
Melalui monitoring atas kebijakan daerah /Perda, KPPOD memberi masukan 
berupa kajian Perda kepada pemerintah baik melalui Departemen Dalam Negeri, 
Departemen Keuangan, Departemen Perindustrian, Departemen Perdagangan, dan 
masukan langsung ke berbagai daerah Kabupaten/Kota. Menurut hemat saya 
masukan KPPOD sangat positif untuk meminimalisasi ekonomi biaya tinggi yang 
terjadi dalam pelaksanaan otonomi daerah.
Demikian pula kegiatan pemeringkatan daya tarik investasi Kabupaten/Kota 
yang telah dilaksanakan empat kali sejak tahun 2001. Pemeringkatan 
daerah/kota ini diharapkan dunia usaha mampu mendorong daerah-daerah otonom 
berkompetisi menciptakan iklim investasi yang business friendly dari masing 
masing daerah otonom.
Masalah kepastian dan penegakan hukum, perpajakan, ketenagakerjaan, dan 
infrastruktur, otonomi daerah juga menjadi salah satu dari lima permasalahan 
utama lintas sektoral yang menghambat pembangunan ekonomi kita.
Dunia usaha dan masyarakat sadar betul bahwa salah satu tujuan utama 
kebijakan otonomi daerah untuk memakmurkan rakyat kita secara ekonomi.
Kemakmuran semestinya bisa dicapai dengan tumbuhnya pusat-pusat ekonomi baru 
di daerah-daerah otonom. Sayangnya faktor otonomi daerah sampai saat ini 
masih kami pandang sebagai faktor negatif untuk mencapai tujuan tersebut.
Banyak Distorsi
Dunia usaha dan Kadin melihat ada upaya perbaikan kinerja dalam pelaksanaan 
otonomi daerah, baik yang dilaksanakan pemerintah pusat maupun pemerintah 
daerah-daerah otonom. Namun masih banyak terjadi distorsi 
kebijakan-kebijakan daerah dalam hal pungutan yang menambah biaya. Dan biaya 
ini justru harus ditanggung dunia usaha.
Dalam ketenagakerjaan terjadi juga distorsi kebijakan daerah yang 
menimbulkan potensi diskriminasi kesempatan memperoleh kerja dan 
meningkatkan karier pekerjaan dalam konteks kesatuan wilayah ekonomi negara. 
Di sisi lain perkembangan kepentingan politik mendorong pesatnya pemekaran 
wilayah yang tidak diimbangi dengan kerja sama yang baik antar-pemerintah 
daerah. Hal ini semakin mempersempit skala ekonomi dan ruang gerak dunia 
usaha.
Saya yakin kontribusi dunia usaha bagi terwujudnya tujuan otonomi daerah 
akan optimal apabila ada dukungan sepenuhnya dari otoritas pemegang 
kebijakan publik. Dengan dukungan kebijakan dan pelayanan pemerintah yang 
business friendly, saya yakin pembangunan perekonomian untuk penyerapan 
tenaga kerja, peningkatan daya beli masyarakat, dan pemasukan pajak akan 
meningkat!. Dan pada gilirannya harus kembali untuk kemakmuran rakyat kita.
Untuk itulah upaya KPPOD-Autonomy Watch dengan membuat pemeringkatan daya 
tarik investasi kabupaten/kota mesti dilihat sebagai kontribusi dunia usaha, 
lembaga pendidikan dan pers dan sebagai sumbangan bagi terciptanya kompetisi 
antar-daerah yang sehat.
Kegiatan tahunan yang sudah empat kali berturut-turut sejak tahun 2001 
sampai sekarang ini, diharapkan mendorong upaya pemerintah kabupaten/kota 
untuk meningkatkan kinerja melayani aktivitas usaha.
Kalau di tahun 2001 daerah yang diperingkat berjumlah 90 kabupaten/kota, 
tahun 2002 menjadi 134, dan tahun 2003 menjadi 200, maka tahun 2004 
pemeringkatan dilakukan atas 214 kabupaten/kota. Penambahan jumlah daerah 
dan penyempurnaan kriteria serta metode pemeringkatan selalu diupayakan 
KPPOD untuk memberi masukan kepada lebih banyak daerah dan juga lebih 
bertanggung jawab terhadap output pemeringkatan.
Adalah hal biasa, apabila dalam kompetisi ada yang menempati peringkat atas 
demikian juga sebaliknya ada yang menempati peringkat bawah. Dalam kriteria 
pemeringkatan, hal tersebut menunjukkan kinerja daerah yang bersangkutan, 
dari sudut pandang dunia usaha - harapan dunia usaha!. Dari pemeringkatan 
itu, diharapkan daerah dengan peringkat terbaik akan mampu membuktikannya 
dengan menarik investasi yang berarti. Sebaliknya bagi daerah di posisi 
peringkat bawah, bukan berarti sama sekali tidak memiliki potensi.
Kami dari dunia usaha akan selalu mampu melihat peluang dari situasi 
apapun-daerah manapun, namun tentu itu juga bukan berarti sebagai pembenar 
untuk tidak berbenah memperbaiki diri. Dalam hal Perda misalnya, semestinya 
tidak membebani dunia usaha, juga tidak mengulang kesalahan dengan membuat 
Perda yang substansinya sama dengan Perda daerah lain yang sudah dibatalkan 
oleh pemerintah pusat.
Tahun 2003 dan 2004 KPPOD memberikan penghargaan kepada daerah yang 
mendapatkan peringkat baik. Saat ini, kembali pemberian apresiasi bagi 
daerah yang menunjukkan kinerjanya yang baik dalam beberapa kategori yang 
dianalisis Tim Peneliti. Proficiat bagi daerah daerah yang menerimanya.
Di bawah kepemimpinan para bupati dan wali kota, para pelaku usaha menaruh 
harapan tinggi atas upaya bersama mensejahterakan rakyat. Dengan 
pemerintahan nasional yang baru sekarang, saatnya kita bersama mewujudkan 
sinergi otoritas publik dan dunia usaha, agar jangan semakin tertinggal 
dalam persaingan global yang semakin kuat. Sekaranglah saatnya kita wujudkan 
otonomi daerah sebagai bagian dari kunci pemecahan permasalahan bangsa yang 
multidimensional.

Penulis adalah Ketua Umum Kadin Indonesia

Copyright © Sinar Harapan 2003







 



------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> 
DonorsChoose. A simple way to provide underprivileged children resources 
often lacking in public schools. Fund a student project in NYC/NC today!
http://us.click.yahoo.com/5F6XtA/.WnJAA/E2hLAA/BRUplB/TM
--------------------------------------------------------------------~-> 

***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg 
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.uni.cc
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:

1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru; 
4. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx
5. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx
6. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx
 
Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
    http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
    ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
    http://docs.yahoo.com/info/terms/
 



** Mailing-List Indonesia Nasional Milis PPI-India www.ppi-india.uni.cc **

Other related posts:

  • » [list_indonesia] [ppiindia] Distorsi dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah