** Mailing-List Indonesia Nasional Milis PPI-India www.ppi-india.da.ru ** http://www.sinarharapan.co.id/berita/0503/01/opi02.html Distorsi dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Oleh M.S Hidayat Kadin (Kamar Dagang dan Industri) lndonesia bersama beberapa lembaga yaitu LPEM-FEUI, CSIS, Sekolah Tinggi Manajemen Prasetiya Mulya, dan unsur Media Massa, sebagai pendiri KPPOD (Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah) selalu mendukung kegiatan pemantauan pelaksanaan otonomi daerah. Kegiatan dan kinerja KPPOD sebagai lembaga pemantau pelaksanaan otonomi daerah, jelas untuk ikut berperan dalam mendorong terciptanya aktivitas perekonomian yang dinamis. Melalui monitoring atas kebijakan daerah /Perda, KPPOD memberi masukan berupa kajian Perda kepada pemerintah baik melalui Departemen Dalam Negeri, Departemen Keuangan, Departemen Perindustrian, Departemen Perdagangan, dan masukan langsung ke berbagai daerah Kabupaten/Kota. Menurut hemat saya masukan KPPOD sangat positif untuk meminimalisasi ekonomi biaya tinggi yang terjadi dalam pelaksanaan otonomi daerah. Demikian pula kegiatan pemeringkatan daya tarik investasi Kabupaten/Kota yang telah dilaksanakan empat kali sejak tahun 2001. Pemeringkatan daerah/kota ini diharapkan dunia usaha mampu mendorong daerah-daerah otonom berkompetisi menciptakan iklim investasi yang business friendly dari masing masing daerah otonom. Masalah kepastian dan penegakan hukum, perpajakan, ketenagakerjaan, dan infrastruktur, otonomi daerah juga menjadi salah satu dari lima permasalahan utama lintas sektoral yang menghambat pembangunan ekonomi kita. Dunia usaha dan masyarakat sadar betul bahwa salah satu tujuan utama kebijakan otonomi daerah untuk memakmurkan rakyat kita secara ekonomi. Kemakmuran semestinya bisa dicapai dengan tumbuhnya pusat-pusat ekonomi baru di daerah-daerah otonom. Sayangnya faktor otonomi daerah sampai saat ini masih kami pandang sebagai faktor negatif untuk mencapai tujuan tersebut. Banyak Distorsi Dunia usaha dan Kadin melihat ada upaya perbaikan kinerja dalam pelaksanaan otonomi daerah, baik yang dilaksanakan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah-daerah otonom. Namun masih banyak terjadi distorsi kebijakan-kebijakan daerah dalam hal pungutan yang menambah biaya. Dan biaya ini justru harus ditanggung dunia usaha. Dalam ketenagakerjaan terjadi juga distorsi kebijakan daerah yang menimbulkan potensi diskriminasi kesempatan memperoleh kerja dan meningkatkan karier pekerjaan dalam konteks kesatuan wilayah ekonomi negara. Di sisi lain perkembangan kepentingan politik mendorong pesatnya pemekaran wilayah yang tidak diimbangi dengan kerja sama yang baik antar-pemerintah daerah. Hal ini semakin mempersempit skala ekonomi dan ruang gerak dunia usaha. Saya yakin kontribusi dunia usaha bagi terwujudnya tujuan otonomi daerah akan optimal apabila ada dukungan sepenuhnya dari otoritas pemegang kebijakan publik. Dengan dukungan kebijakan dan pelayanan pemerintah yang business friendly, saya yakin pembangunan perekonomian untuk penyerapan tenaga kerja, peningkatan daya beli masyarakat, dan pemasukan pajak akan meningkat!. Dan pada gilirannya harus kembali untuk kemakmuran rakyat kita. Untuk itulah upaya KPPOD-Autonomy Watch dengan membuat pemeringkatan daya tarik investasi kabupaten/kota mesti dilihat sebagai kontribusi dunia usaha, lembaga pendidikan dan pers dan sebagai sumbangan bagi terciptanya kompetisi antar-daerah yang sehat. Kegiatan tahunan yang sudah empat kali berturut-turut sejak tahun 2001 sampai sekarang ini, diharapkan mendorong upaya pemerintah kabupaten/kota untuk meningkatkan kinerja melayani aktivitas usaha. Kalau di tahun 2001 daerah yang diperingkat berjumlah 90 kabupaten/kota, tahun 2002 menjadi 134, dan tahun 2003 menjadi 200, maka tahun 2004 pemeringkatan dilakukan atas 214 kabupaten/kota. Penambahan jumlah daerah dan penyempurnaan kriteria serta metode pemeringkatan selalu diupayakan KPPOD untuk memberi masukan kepada lebih banyak daerah dan juga lebih bertanggung jawab terhadap output pemeringkatan. Adalah hal biasa, apabila dalam kompetisi ada yang menempati peringkat atas demikian juga sebaliknya ada yang menempati peringkat bawah. Dalam kriteria pemeringkatan, hal tersebut menunjukkan kinerja daerah yang bersangkutan, dari sudut pandang dunia usaha - harapan dunia usaha!. Dari pemeringkatan itu, diharapkan daerah dengan peringkat terbaik akan mampu membuktikannya dengan menarik investasi yang berarti. Sebaliknya bagi daerah di posisi peringkat bawah, bukan berarti sama sekali tidak memiliki potensi. Kami dari dunia usaha akan selalu mampu melihat peluang dari situasi apapun-daerah manapun, namun tentu itu juga bukan berarti sebagai pembenar untuk tidak berbenah memperbaiki diri. Dalam hal Perda misalnya, semestinya tidak membebani dunia usaha, juga tidak mengulang kesalahan dengan membuat Perda yang substansinya sama dengan Perda daerah lain yang sudah dibatalkan oleh pemerintah pusat. Tahun 2003 dan 2004 KPPOD memberikan penghargaan kepada daerah yang mendapatkan peringkat baik. Saat ini, kembali pemberian apresiasi bagi daerah yang menunjukkan kinerjanya yang baik dalam beberapa kategori yang dianalisis Tim Peneliti. Proficiat bagi daerah daerah yang menerimanya. Di bawah kepemimpinan para bupati dan wali kota, para pelaku usaha menaruh harapan tinggi atas upaya bersama mensejahterakan rakyat. Dengan pemerintahan nasional yang baru sekarang, saatnya kita bersama mewujudkan sinergi otoritas publik dan dunia usaha, agar jangan semakin tertinggal dalam persaingan global yang semakin kuat. Sekaranglah saatnya kita wujudkan otonomi daerah sebagai bagian dari kunci pemecahan permasalahan bangsa yang multidimensional. Penulis adalah Ketua Umum Kadin Indonesia Copyright © Sinar Harapan 2003 ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> DonorsChoose. A simple way to provide underprivileged children resources often lacking in public schools. Fund a student project in NYC/NC today! http://us.click.yahoo.com/5F6XtA/.WnJAA/E2hLAA/BRUplB/TM --------------------------------------------------------------------~-> *************************************************************************** Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.uni.cc *************************************************************************** __________________________________________________________________________ Mohon Perhatian: 1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik) 2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari. 3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru; 4. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx 5. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx 6. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/ ** Mailing-List Indonesia Nasional Milis PPI-India www.ppi-india.uni.cc **