[list_indonesia] Re: [ppiindia] DPR: Lawan Malaysia!
- From: ANDREAS MIHARDJA <mihardja@xxxxxxxxxxx>
- To: ppiindia@xxxxxxxxxxxxxxx
- Date: Thu, 3 Mar 2005 23:43:06 -0800 (PST)
** Mailing-List Indonesia Nasional Milis PPI-India www.ppi-india.da.ru **
http://www.starfish.ch/dive/Sipadan.html
ini petanya -- Andreas
Hery Hadityo Sugiarto <HeryH@xxxxxxxxxxxxxxx> wrote:
Buat teman2 mailing list ada yang punya peta pulau yang disengketakan ini ?
mohon bantuannya untuk dikirim via japri di heryh@xxxxxxxxxxxxxxx terima
kasih
-----Original Message-----
From: yono buddi [mailto:mazzbuddy@xxxxxxxxx]
Sent: 04 Maret 2005 14:01
To: ppiindia@xxxxxxxxxxxxxxx; alumnitrenggalek@xxxxxxxxxxxxxxx;
dikmentijakpus@xxxxxxxxxxxxxxx; kauje@xxxxxxxxxxxxxxx;
prajab-5@xxxxxxxxxxxxxxx; sman4jkt@xxxxxxxxxxxxxxx;
apakabar@xxxxxxxxxxxxxxx
Subject: Re: [ppiindia] DPR: Lawan Malaysia!
Malaysia mengajak pihak Indonesia melakukan perundingan untuk membahas pulau
Ambalat, namun pemerintah harus waspada dan jangan menilai bahwa sikap
pemerintah Malaysia tersebut mengarah ke kemajuan positif buat NKRI.
Saya merasakan ada suatu strategi yang diyakini kuat Malaysia untuk
memenangkan perundingan tersebut al:
1. Malaysia paling tidak sudah mengetahui kekuatan Armada Laut kita dan
sudah mempertimbangkan baik / buruknya.
2. Malaysia mau mengulangi kejadian Sipadan Ligitan, dimana dalam hal
diplomasi Indonesia kalah.
3. Malaysia adalah negara persemakmuran, dia merasa bahwa kalau dibahas
dalam perundingan Internasional, banyak negara yang pro Malaysia.
4. Malaysia merasa lebih bagus kemampuan diplomasinya di banding pemerintah
Indonesia yang seperti telah terbukti pada kasus Sipadan dan Ligitan.
5. Malaysia merasa bahwa Pengadilan UN telah memutuskan bahwa kepulauan
tersebut milik Malaysia.
untuk itu kepada Pemerintah, harus hati-hati dalam melakukan perundingan
tersebut, bagaimanapun juga bahwa Ambalat merupakan bagian dari wilayah
Indonesia adalah kata terahir dan tidak bisa di tawar lagi...
Kalau jaman pak Karno berani berkata "GANYANG MALAYSIA" kenapa sekarang
tidak!!!!!
Buddy
DPR: Lawan Malaysia!
Jakarta, BPost
Sejumlah anggota Komisi I DPR mendesak TNI melakukan perlawanan terhadap
sikap arogan Angkatan Laut Diraja Malaysia yang menduduki wilayah perairan
Indonesia. TNI diminta menambah banyak armada militernya di Laut Sulawesi
untuk menghadapi negara Jiran tersebut.
"Malaysia seolah tidak menghargai kita. Kalau dibiarkan terus, bisa-bisa
kasus Sipadan Ligitan akan terjadi lagi, bagian lain dari wilayah RI
benar-benar mereka kuasai. Kalau perlu, jangan hanya tiga atau lima kapal.
Sepuluh kapal sekalian," kata Wakil Ketua Komisi I Effendi Choirie, kepada
wartawan, Kamis (3/3), di gedung DPR.
Effendi menyatakan hal itu menyusul berbagai insiden yang ditengarai karena
Malaysia ingin menguasai pulau-pulau di sekitar Sipadan Ligitan yang
sebelumnya telah dicaplok Negeri Jiran tersebut.
Sementara itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, kemarin memerintahkan
Panglima TNI Jenderal TNI Endriartono Sutarto, tiga kepala staf TNI, Menteri
ESDM dan Menteri Perhubungan menyelesaikan konflik dengan Malaysia di
wilayah perbatasan Indonesia di Kalimantan bagian Timur.
Secara khusus, Yudhoyono kepada panglima dan 3 kepala staf TNI memerintahkan
tetap melakukan pertahanan di perbatasan sesuai tugas yang diberikan
sehingga tidak ada hal-hal ekstrim ataupun di luar protap pertahanan.
"Presiden tengah mencari solusi terbaik agar klaim perbatasan
Indonesia-Malaysia dapat diselesaikan dengan baik dan tidak menimbulkan
konflik terbuka. "Kita coba sejauh mungkin dengan diplomasi yang ada," kata
Jenderal Endriartono usai pertemuan di Kantor Kepresidenan.
Yang jelas, katanya, kewajiban TNI adalah mengamankan wilayah tersebut.
"Presiden memutuskan bagaimana caranya agar solusi ini bisa diselesaikan
secara baik," imbuhnya.
Terlepas keterkaitannya dengan negara tetangga, kata Effendi Choirie, "kalau
memang ada negara lain menduduki secara sengaja atau tidak sengaja wilayah
Indonesia, maka harus dilawan." Karenanya dia meminta Kapal Perang Indonesia
(KRI) tetap disiagakan di seluruh perairan yang pernah diduduki Malaysia
itu.
Senada, anggota Komisi I dari FPDS Jeffrey Johannes Massie mengatakan, RI
harus menujukkan kekuatan agar negara-negara tetangga tidak seenaknya
mencaplok wilayah RI. Gelar pasukan boleh dilakukan secara besar-besaran
agar bisa dilihat mereka, hingga tidak berani lagi masuk ke wilayah
Indonesia.
"Kita harus menyiapkan kapal-kapal perang yang cukub baik untuk melakukan
perlawanan," tandasnya.
Menhan Juwono Sudharsono dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi I, Rabu
(2/3) lalu, mengatakan TNI AL telah melakukan aksi gelar pasukan. "Kita
sudah melakukan penggalangan kekuatan, sebagian gelar kekuatan dan sebagian
patroli untuk mendesak tentara Malaysia yang akan mengklaim kawasan
Indonesia. Kami harapkan gelar kekuatan ini akan mendukung wilayah kita,"
tandasnya.
Target dari gelar pasukan itu sendiri, lanjut Juwono antara lain agar suara
Indonesia di dengar oleh pihak Malaysia. "Sebagai tekanan agar penyelesaian
secara diplomasi didengar. Sikap lebih lanjut atas persoalan itu," katanya.
Ketua Komisi I DPR Theo L.Sambuaga meminta pemerintah bertindak tegas atas
pelanggaran terhadap wilayah kedaulatan RI di Laut Sulawesi yang belakangan
diklaim sebagai wilayah Malaysia. "Kita tahu persis bahwa kawasan Ambalat di
Laut Sulawesi, itu adalah wilayah perairan kita," kata Theo
Oleh karena itu, kalau ada upaya-upaya pihak asing untuk menguasai wilayah
itu melalui kehadiran kapal-kapal mereka, apalagi sampai menggelar pasukan
di sana, maka pemerintah harus mengambil tindakan tegas.
Mengutip Kompas, pemerintah Malaysia melalui PM Datuk Seri Abdullah Ahmad
Badawi belum lama ini mengakui kawasan kaya migas di Laut Sulawesi --mereka
menyebut sebagai Blok XYZ-- sebagai milik Malaysia.
Di area Blok XYZ itu, Malaysia memberikan konsesi pertambangan minyak kepada
perusahaan raksasa pertambangan minyak Inggris/Belanda, Shell. Konsesi itu
terletak di Blok ND 7 dan ND, bagian dari Blok XYZ.
Indonesia menyebut blok yang diklaim Malaysia itu sebagai Blok Ambalat dan
Blok East Ambalat. Di Blok Ambalat, Indonesia telah memberikan konsesi
kepada ENI (Italia) pada tahun 1999. Sedangkan konsesi di Blok East Ambalat
diberikan kepada Unocal (AS) pada tahun 2004.
Status Blok Ambalat kini sudah dalam tahap eksplorasi (penambangan). Untuk
Blok East Ambalat, kontrak baru ditandatangani pada 13 Desember 2004 oleh
Pemerintah RI dan Unocal. Namun, kontrak ini menjadi kontroversial karena
wilayah itu diklaim Malaysia sebagai wilayahnya.
Malaysia berpendapat wilayah pertambangan minyak dan gas lepas pantai di
East Ambalat otomatis menjadi milik Malaysia setelah Pulau Sipadan dan
Ligitan dinyatakan sebagai wilayah Malaysia beberapa waktu lalu berdasarkan
keputusan internasional.
Klaim sepihak Malaysia itu langsung mendapat protes Indonesia. Departemen
Luar Negeri RI menyampaikan nota protes bahwa tindakan Malaysia sebagai
melanggar kedaulatan Indonesia. Selain itu, pemerintah Indonesia juga telah
membuat kontrak pengelolaan Blok Ambalat dan Blok East Ambalat itu kepada
investor asing.
Peringatkan Shell
Deplu RI juga perusahaan minyak Shell agar tidak mencampuri urusan Indonesia
dan Malaysia mengenai konsesi minyak di wilayah perairan Pulau
Sipadan-Ligitan. Deplu RI juga memprotes agreement dari Shell kepada
Malaysia terkait konsesi tersebut.
"Kita memperingatkan Shell bahwa perairan di sekitar Pulau Sipadan-Ligitan
itu adalah wilayah kita, dan kita menganggap agreement itu melanggar
kedaulatan kita," kata Direktur Perjanjian Politik, Keamanan dan Kewilayahan
Deplu Arif Havas Oegroseno.
Havas mengaku jika masalah itu diselesaikan melalui pengadilan
internasional, maka masalah pengakuan wilayah Indonesia oleh Malaysia bisa
diteruskan melalui pengadilan internasional, dan dia optimis Indonesia dapat
memenangkannya. "Karena itu memang milik kita," katanya.
Diakuinya, berdasarkan keputusan Internasional Court of Justice
(ICJ/pengadilan internasional) Malaysia memang memiliki Pulau
Sipadan-Ligitan. "Tapi disebutkan oleh hakim bahwa kepentingan pemetaan
kedaulatan Indonesia atas dua pulau ini tidak mempunyai pengaruh langsung
terhadap deliminasi landas kontinen. Dengan kata lain, wilayah perairannya
adalah tetap milik Indonesia," ungkap Havas.
Data otentik
Sementara itu, Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi kepada pers mengatakan,
konflik perebutan wilayah di perbatasan Indonesia dengan Malaysia sebaiknya
diselesaikan berdasarkan data otentik yang sudah ada.
"Memang ada beberapa patok yang sudah rusak dan ini yang salah satunya harus
diselesaikan untuk mencegah hal-hal yang merugikan wilayah kedaulatan
Indonesia," tukasnya.
Ditegaskan, KSAL Laksamana Madya Slamet Subiyanto, Indonesia memiliki bukti
kuat bahwa Pulau Karang Gumarang merupakan daerah yang masuk dalam wilayah
NKRI, meski pulau itu tidak ada penduduknya.
"Menurut referensi, pulau Karang Gumarang merupakan titik ukur dari wilayah
Indonesia terluar. Dan itu pun sudah dipasang bendera Indonesia," ungkapnya.
Sementara itu, Malaysia tetap bersikukuh dan menolak klaim Indonesia atas
blok minyak ND 6 dan ND 7 di Laut Sulawesi. Wisma Putra, jubir pemerintah
Malaysia mengklaim bahwa daerah itu masih dalam kawasan teritori Malaysia.
"Malaysia memiliki hak dan juridiksi untuk mengeksplorasi dan
mengeksploitasi sumber alam yang berada dalam kontinennya terkait dengan
onvensi PBB mengenai Hukum Laut 1982," katanya.JBP/ewa/kcm/tnr/dtk
Sengketa Sipadan-Ligitan
1961 : Indonesia mengklaim perairan sekitar Pulau Sipadan-Ligitan. Indonesia
memberikan konsesi dengan berbagai perusahaan minyak, termasuk Shell.
1979 : Malaysia membuat peta dan memasukkan Pulau Sipadan-Ligitan sebagai
wilayah teritori mereka.
1980 : Indonesia mengajukan protes. Protes diikuti Singapura, Filipina,
Thailand, Vietnam, Cina, Taiwan, dan Inggris
1998 : Indonesia memberikan konsesi minyak kepada Shell.
2000 : Malaysia membawa masalah dua kepulauan itu ke Internasional Court of
Justice (ICJ/pengadilan internasional)
2002 : ICJ memutuskan Pulau Sipadan-Ligitan menjadi milik Malaysia. Namun
dalam putusan tidak ditetapkan wilayah perairannya kedua pulau itu menjadi
milik Malaysia.
2005 :
7 Januari : Tentara Laut Diraja Malaysia mengejar dan menembak sebuah kapal
nelayan Indonesia. Marin Laut (AL Malaysia) menangkap dan menyiksa karyawan
PT Asiha Samudera yang sedang memperbaiki lampu suar sebagai rambu laut di
Karang Unarang.
15 Februari : Malaysia memberikan konsesi kepada perusahaan minyak dari
Belanda, Shell melakukan eksplorasi.
20 Februari : TNI AL mengerahkan tiga kapal perang; KRI Nuku, KRI Rencong,
dan KRI Wiratno di Laut Sulawesi.
2 Maret : Koarmatim memberangkatkan KRI Tongkol dan KRI Karel Satsuit Tubun.
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.uni.cc
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru;
4. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx
5. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx
6. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx
Yahoo! Groups SponsorADVERTISEMENT
---------------------------------
Yahoo! Groups Links
To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
To unsubscribe from this group, send an email to:
ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx
Your use of Yahoo! Groups is subject to the Yahoo! Terms of Service.
[Non-text portions of this message have been removed]
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.uni.cc
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru;
4. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx
5. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx
6. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx
Yahoo! Groups SponsorADVERTISEMENT
---------------------------------
Yahoo! Groups Links
To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
To unsubscribe from this group, send an email to:
ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx
Your use of Yahoo! Groups is subject to the Yahoo! Terms of Service.
__________________________________________________
Do You Yahoo!?
Tired of spam? Yahoo! Mail has the best spam protection around
http://mail.yahoo.com
[Non-text portions of this message have been removed]
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.uni.cc
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru;
4. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx
5. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx
6. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx
Yahoo! Groups Links
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.uni.cc
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru;
4. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx
5. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx
6. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx
Yahoo! Groups SponsorADVERTISEMENT
---------------------------------
Yahoo! Groups Links
To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
To unsubscribe from this group, send an email to:
ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx
Your use of Yahoo! Groups is subject to the Yahoo! Terms of Service.
[Non-text portions of this message have been removed]
------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~-->
Help save the life of a child. Support St. Jude Children's Research Hospital's
'Thanks & Giving.'
http://us.click.yahoo.com/mGEjbB/5WnJAA/E2hLAA/BRUplB/TM
--------------------------------------------------------------------~->
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.uni.cc
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru;
4. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx
5. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx
6. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
** Mailing-List Indonesia Nasional Milis PPI-India www.ppi-india.uni.cc **
Other related posts:
