[list_indonesia] [ppiindia] Bercermin dari Kontroversi BBM
- From: "Ambon" <sea@xxxxxxxxxx>
- To: <"Undisclosed-Recipient:;"@freelists.org>
- Date: Tue, 22 Mar 2005 21:37:28 +0100
** Mailing-List Indonesia Nasional Milis PPI-India www.ppi-india.da.ru **
Republika
elasa, 22 Maret 2005
Bercermin dari Kontroversi BBM
Sunarsip
Direktur Center for Indonesian Reform
Entah benar atau salah pengamatan ini, kita melihat telah terjadi perubahan
yang begitu besar di raut wajah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), antara sebelum
beliau menjadi presiden dengan sesudah menjadi presiden. Wajah SBY kini tampak
lebih tua (dibandingkan usianya), wajahnya kelihatan sangat letih, dan matanya
pun terlihat sangat lelah dan terlihat sangat kurang tidur. Penampilannya pun,
kini tampak terlihat kalah gagah dibandingkan saat sebelum menjadi presiden.
Tampaknya, beliau begitu bekerja keras dalam mengatasi persoalan bangsa yang
begitu besar ini.
Kita semuaa memahami bahwa ketika SBY dilantik menjadi presiden pada 20 Oktober
2004 lalu, satu demi satu persoalan mendera bangsa ini. Mulai dari gempa di
Papua, NTT, hingga gempa bumi dan gelombang tsunami mahadahsyat di Aceh dan
Sumatra Utara. Terakhir tersiar kabar tentang kelaparan di NTT. Semua ini, mau
tidak mau memang telah menyita perhatian dan memaksa SBY turun tangan sendiri
untuk menunjukkan keseriusannya dalam mengatasi berbagai persoalan rakyat. Dan,
tampaknya berbagai upaya yang telah dilakukannya tersebut sangat luar biasa
besarnya.
Namun, di tengah keseriusan dan kerja keras SBY dalam menyelesaikan berbagai
persoalan bangsa ini, penulis melihat bahwa upaya (effort) dari para
pembantunya terlihat tertinggal jauh di belakang SBY. Bahkan dalam beberapa
kasus, terkesan telah terjadi sentralisasi beban yang semestinya dapat
diselesaikan di level pembantu presiden, namun akhirnya SBY sendiri yang harus
turun tangan.
Pemaksaan akademik vs kearifan
Di luar masalah di atas, para pembantu presiden pun terlihat kurang cermat
dalam memutuskan sebuah kebijakan tertentu. Dalam kasus kebijakan kenaikan
harga BBM yang dikeluarkan pada 1 Maret 2005, misalnya, sesungguhnya
argumentasi akademik untuk melakukan kebijakan tersebut memang dapat diterima.
Fakta yang sering diungkap bahwa kebijakan subsidi BBM melalui subsidi harga
yang dikatakan telah salah sasaran adalah benar adanya dan memang sulit
dibantah.
Namun, sebagai sebuah kebijakan, terutama jika kebijakan itu menyangkut hajat
hidup rakyat miskin, tentunya tidak hanya didasarkan pada data akademik semata.
Perlu pertimbangan nonakademik yang mendalam, terutama yang menyangkut wisdom
(kebajikan dan kearifan), agar kebijakan tersebut memang benar-benar tepat dan
dilakukan di waktu (timing) yang tepat. Oleh karena itu, seharusnya jangan
terjadi suatu pemaksaan akademik untuk menggolkan sebuah kebijakan, tanpa
terlebih dulu memahami suasana batin dan rasa keadilan dari masyarakat yang
menanggung akibat kebijakan tersebut.
Dalam kasus kebijakan kenaikan harga BBM ini, unsur pemaksaan akademiknya lebih
menonjol dibandingkan pemahaman suasana batin dan rasa keadilan masyarakat.
Bagaimana penjelasannya? Sebagaimana disebutkan di atas, sesungguhnya kita
menyadari bahwa dilihat dari sisi ekonomi argumentasi kebijakan kenaikan harga
BBM memang benar. Kondisi perminyakan kita saat ini memang tidak memungkinkan
adanya subsidi harga BBM secara berlebihan, dan oleh karenanya perlu dikurangi
secara bertahap. Kondisi tersebut adalah, Indonesia kini ternyata bukanlah
negara net exporter minyak bumi. Dengan kondisi ini, sesungguhnya yang harus
dilakukan adalah justru dengan melakukan penghematan BBM dan segera melakukan
upaya sistematis untuk menggali potensi bahan bakar di luar BBM. Dan agar
terjadi penghematan BBM, maka subsidi harga BBM memang harus dikurangi atau
dengan menerapkan pajak atas penggunaan BBM dengan konsekuensi harga BBM
menjadi mahal.
Aemua yang memahami ekonomi, mengetahui betul tentang hal ini. Namun,
menghilangkan sebagian besar beban tersebut dari masyarakat yang menikmati
subsidi tanpa ada kepastian dan keyakinan akan menerima manfaat dari program
kompensasi juga bukan merupakan pilihan yang adil. Dan menilik dari beberapa
studi yang ada, yang terjadi selama ini program kompensasi BBM mengalami
ketidakefektifan. Studi Hamonangan Ritonga menyebutkan, berdasarkan hasil
Susenas 2004, penyaluran bantuan-bantuan untuk penduduk miskin hanya dinikmati
sebagian kecil penduduk miskin, bahkan sebaliknya sebagian besar dinikmati oleh
penduduk tidak miskin. Hasil Susenas tahun 2004 ini juga tidak berbeda jauh
dengan hasil Susenas 2002 dan 2003.
Di samping itu, masyarakat pun mengetahui bahwa masih banyak bentuk
ketidakadilan ekonomi yang masih terus berlangsung yang membutuhkan keseriusan
untuk mengoreksinya. Dengan demikian, esensi yang dipersoalkan orang bukanlah
terletak pada kebijakan kenaikan harga BBM-nya, tetapi hal-hal lain yang tidak
dapat dipisahkan dari kebijakan tersebut. Kalau dianalogikan, kebijakan subsidi
BBM adalah subsistem dari suatu sistem keadilan ekonomi. Dengan demikian, jika
pemerintah melakukan kebijakan yang dapat berdampak pada berkurangnya keadilan
ekonomi di satu subsistem -yaitu kebijakan pencabutan subsidi harga BBM yang
selama ini telah lama berlaku- maka di saat yang sama pemerintah pun harus
dapat menjamin bahwa pemerintah dapat mewujudkan suatu keadilan di subsistem
keadilan ekonomi lainnya.
Pemerintah perlu menunjukkan keseriusannya dalam memberantas korupsi. Dan
penulis melihat bahwa dalam 100 hari kemarin, tidak terlihat adanya shock
terapy yang dapat meyakinkan masyakarat bahwa koruptor dapat dipenjarakan
bahkan dihukum mati. Institusi hukum kita, baik kejaksaan, kepolisian,
peradilan, dan KPK terlihat tidak fokus dalam menangani kasus-kasus korupsi
sehingga dalam 100 hari kemarin tidak dijumpai adanya kasus korupsi yang
berujung pada putusan.
Di lihat dari timing-nya, kebijakan kenaikan harga BBM juga kurang tepat. Dalam
kondisi suasana batin masyarakat akibat gempa tsunami di Aceh, mengeluarkan
kebijakan kenaikan harga BBM dapat melukai perasaan masyarakat yang tertimpa
musibah. Kesimpulannya adalah, dalam kebijakan kenaikan harga BBM kemarin,
pertimbangan akademiknya lebih menonjol dibandingkan aspek wisdom-nya.
Sisi lain yang penulis cermati dari kontroversi kebijakan kenaikan harga BBM
ini, sama dengan kesimpulan penulis di atas, akhirnya persoalan ini pun
seolah-olah dikembalikan kepada SBY untuk menyelesaikannya. Sebagai bukti,
betapa sibuknya presiden belakangan ini untuk menjelaskan persoalan BBM ini
kepada masyarakat dan DPR. Sementara itu, upaya para pembantu presiden yang
terkait dengan kebijakan kenaikan harga BBM ini terlihat tidak maksimal. Dan
bukti yang paling kongkrit dari tidak maksimalnya upaya dari para pembantu
presiden ini adalah meledaknya kasus BBM di DPR yang akhirnya menimbulkan
penolakan dari sebagian besar fraksi di DPR yang berbuntut pada kericuhan Rapat
Paripurna DPR.
Benahi internal pemerintah
Dengan melihat berbagai dinamika pengambilan kebijakan dan kinerja kabinet
seperti itu, tampaknya perjalanan pemerintahan SBY ini akan tidak berjalan
mulus. Situasi kurang menguntungkan seperti ini bisa berpotensi menurunkan
kredibilitas SBY dan menghambat upaya mewujudkan cita-cita dan visi dan misi
SBY selama usia pemerintahannya. Penulis tidak tahu persis, mengapa perjalanan
pemerintahan SBY ini tampak begitu berat. Kalau dikatakan bahwa visi yang
dibawa SBY sangat tinggi, tidaklah sepenuhnya betul. Visi SBY memang tinggi,
namun tetap achievable dan realistis asal didukung oleh tim yang solid dan
pekerja keras.
Sebelum terlambat, sudah saatnya perlu ada pembenahan internal di tubuh
pemerintah. Di tingkat menteri, effort para menteri harus dimaksimalkan sesuai
dengan visi dan target yang digariskan oleh Presiden. Kemudian, untuk
menggerakkan mesin birokrasi agar sejalan dengan visi presiden dan menteri,
sudah saatnya dilakukan perombakan secara mendasar. Mesin birokrasi lama dengan
paradigma lama dapat menghambat pencapaian target-target yang tinggi. Mengingat
begitu beratnya tantangan yang dihadapi oleh pemerintah ke depan, kesatuan
visi, misi, tindakan, effort, antara presiden beserta para pembantunya menjadi
hal yang mutlak dilakukan. Sebab tanpa itu semua, situsasi yang kurang kondusif
seperti saat ini, akan dapat terus terjadi, bahkan berpotensi meluas karena
pasti akan ada pihak yang memanfaatkan kelemahan kabinet ini.
Tentunya, kita berharap bahwa perjalanan bangsa ini, terutama masalah ekonomi,
tidak terus menerus selalu begini coraknya, yaitu selalu diwarnai dengan
polemik. Sebab, situasi yang penuh polemik ini pasti akan menghambat terjadinya
perubahan besar mewujudkan keadilan ekonomi. Dan itu, salah satunya sangat
bergantung dari kinerja pemerintahan. Oleh karena itu, sudah saatnya pemerintah
terbuka untuk melakukan refleksi dari berbagai situasi yang belakangan ini
terjadi, sambil melakukan koreksi diri dan berbenah terhadap hal-hal yang
memang dirasakan kurang. Wallahu' alam.
[Non-text portions of this message have been removed]
------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~-->
Give the gift of life to a sick child.
Support St. Jude Children's Research Hospital's 'Thanks & Giving.'
http://us.click.yahoo.com/lGEjbB/6WnJAA/E2hLAA/BRUplB/TM
--------------------------------------------------------------------~->
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.uni.cc
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru;
4. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx
5. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx
6. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
** Mailing-List Indonesia Nasional Milis PPI-India www.ppi-india.uni.cc **
Other related posts:
- » [list_indonesia] [ppiindia] Bercermin dari Kontroversi BBM
