** Mailing-List Indonesia Nasional Milis PPI-India www.ppi-india.da.ru ** Date: Thu, 17 Mar 2005 02:53:29 -0800 (PST) From: Aliansi Perempuan Untuk Keterwakilan Politik <aliansiperempuan_apkp@xxxxxxxxx> Subject: Pernyataan Sikap To: sastra-pembebasan Moderator <sastra-pembebasan-owner@xxxxxxxxxxxxxxx> CC: redaksi@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx PERNYATAAN SIKAP Aliansi Perempuan Untuk Keterwakilan Politik PIMPINAN DPR TELAH GAGAL MENUNJUKKAN KUALITAS DIRI MEREKA SEBAGAI PEMIMPIN Mengamati proses-proses di DPR beberapa hari ini, terutama yang berkaitan dengan agenda rapat untuk membahas sikap institusi DPR terhadap kenaikan harga BBM, Aliansi Perempuan Untuk Keterwakilan Politik menyatakan menyesalkan penundaan Sidang Paripurna yang telah berkali-kali dilakukan oleh pimpinan dewan. Ini adalah kesekian kalinya Pimpinan Dewan menunda forum tertinggi pengambilan keputusan DPR ini menentukan sikap atas kebijakan eksekutif menaikkan harga BBM. Sikap DPR terhadap kebijakan eksekutif menaikan harga BBM adalah sesuatu yang sangat penting untuk diputuskan segera, karena sikap DPR ini akan menjadi refleksi dan representasi amanah rakyat yang harus dipertimbangkan oleh eksekutif untuk dapat melanjutkan kebijakannya dalam bidang migas, khususnya berkaitan dengan kenaikan harga BBM. Penundaan rapat paripurna yang telah berkali-kali dilakukan memang dimaksudkan untuk memberi peluang lobby dari berbagai pihak yang berkepentingan dan memungkinkan terjadinya politik uang dari pihak-pihak, termasuk yang diuntungkan dengan adanya kenaikan harga BBM. Mereka yang diuntungkan adalah eksekutif, para kreditor yang menjerat setiap penguasa di Indonesia dengan hutang dan perusahaan-perusahaan yang memiliki bisnis dibidang eksplorasi BBM. Jika ruang lobby terus dibuka, maka besar kemungkinan pengambilan keputusan akan diwarnai kepentingan jangka pendek yang merugikan rakyat. Mengamati proses yang terjadi, khususnya dalam 3 hari terakhir, Aliansi Perempuan menangkap kesan bahwa Pimpinan Dewan, khususnya dalam hal ini Agung Laksono dan Zaenal Ma?arif, berbelit dan berupaya menghambat upaya berbagai kelompok masyarakat untuk mendorong fraksi-fraksi di DPR melakukan penolakan kenaikan harga BBM dan menjadikan sikap ini sebagai sikap institusi DPR RI. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan memancing kemarahan dari anggota dewan yang tidak terakomodir aspirasinya, dengan membuat pembicaraan berbelit-belit dan berkali-kali mengarahkan kesepakatan di forum konsultasi pimpinan fraksi ataupun forum lain yang lebih rendah posisinya dalam hirarki pengambilan keputusan lembaga legislatif. Akibatnya terjadi kemarahan dan keributan dalam forum paripurna yang semakin memperburuk citra lembaga parlemen yang pada ujungnya akan menurunkan kepercayaan public kepada DPR dan melemahkan kemampuan DPR untuk menjalankan peran sebagai counter balance eksekutif. Dengan kata lain pimpinan dewan telah gagal menunjukkan kepemimpinannya di hadapan anggota dewan yang lain, dan dihadapan rakyat. Sebagai bagian dari masyarakat, Aliansi Perempuan Untuk Keterwakilan politik menilai bahwa sikap yang ditampilkan pimpinan dewan dalam rapat paripurna tagl. 15 dan 16 Maret 2005 tersebut sangat tidak arif dan mengabaikan fakta bahwa sudah cukup banyak kelompok-kelompok masyarakat yang melakukan demo menolak kenaikan harga BBM, juga analisis para ekonom yang pada intinya menyatakan bahwa kemungkinan jumlah masyarakat miskin yang dapat ditolong dengan program kompensasi jauh lebih kecil dibandingkan jumlah masyarakat yang dapat dipastikan menjadi jatuh miskin karena menanggung beban damplak inflatoir dari kenaikan BBM. Aliansi Perempuan Untuk Keterwakilan Politik menyampaikan penghargaan kepada fraksi-fraksi yang telah secara tegas menolak kenaikan harga BBM dan menyesalkan sikap fraksi-fraksi yang cenderung mendukung kebijakan eksekutif tersebut. Aliansi Perempuan Untuk Keterwakilan Politik menuntut agar: 1. DPR segera melanjutkan kembali sidang paripurna yang ditunda hari ini. 2. DPR mengambil keputusan dalam sidang paripurna yang segera diagendakan tersebut untuk menegaskan sikap DPR terhadap kebijakan eksekutif dalam hal kenaikan harga BBM yang telah diputuskan secara sepihak oleh eksekutif. 3. Pimpinan Dewan agar menjalankan perannya sebagaimana yang diharapkan masyarakat, yaitu menjalankan kepemimpinan yang dapat menjadikan DPR menjadi lembaga penyalur aspirasi rakyat yang dapat dipercaya dan counter balance eksekutif yang dihormati. Jakarta, 17 Maret 2005 M u l y a n d a r i Koordinator Nasional __________________________________________________ Do You Yahoo!? Tired of spam? Yahoo! Mail has the best spam protection around http://mail.yahoo.com ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> Help save the life of a child. Support St. Jude Children's Research Hospital's 'Thanks & Giving.' http://us.click.yahoo.com/mGEjbB/5WnJAA/E2hLAA/BRUplB/TM --------------------------------------------------------------------~-> *************************************************************************** Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.uni.cc *************************************************************************** __________________________________________________________________________ Mohon Perhatian: 1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik) 2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari. 3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru; 4. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx 5. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx 6. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/ ** Mailing-List Indonesia Nasional Milis PPI-India www.ppi-india.uni.cc **