[nasional_list] [ppiindia] bagaimana nihh? TNI Bisa Diadili di Mahkamah Syariah
- From: "RM Danardono HADINOTO" <rm_danardono@xxxxxxxx>
- To: ppiindia@xxxxxxxxxxxxxxx
- Date: Tue, 08 Nov 2005 13:30:32 -0000
** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi:
** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral
scholarship, kunjungi
http://informasi-beasiswa.blogspot.com **RUU Pemerintahan Aceh
TNI Bisa Diadili di Mahkamah Syariah
Oleh
Murizal Hamzah
Banda Aceh - Panglima Komando Daerah Militer Iskandar Muda Mayor
Jenderal TNI Supiadin AS mengaku kecewa dengan sikap Pansus XVIII
DPRD Nanggroe Aceh Darussalam yang membuka peluang TNI diadili di
Mahkamah Syariah. Poin ini masuk dalam Rancangan Undang-Undang
Pemerintahan Aceh (RUU-PA) yang sedang dibahas saat ini.
"Apa latar belakang mereka memasukkan TNI yang muslim agar disidang
oleh Mahkamah Syariah?" kata Supiadin kepada SH, Selasa (8/11).
Selama ini, sejumlah pihak memang gencar menggulirkan wacana
pengadilan untuk militer di Pengadilan Umum dan sekarang Pengadilan
Syariah. Menurut Supiadin, militer sudah memiliki Pengadilan Militer
sejak TNI lahir.
Mantan Pangdam Udayana di Bali ini mengingatkan, jangankan
pelanggaran pidana, pelanggaran displin pun, TNI memiliki hukum
sendiri. "Hukuman pidana bagi prajurit TNI melalui Pengadilan Militer
jauh lebih berat dibandingkan melalui Pengadilan Umum," jelasnya.
Ia menyebutkan dalam Pengadilan Umum tidak mengenal hukum tambahan,
seperti diberhentikan tidak dengan hormat. Dia minta seharusnya draf
seperti ini harus didiskusikan dulu dengan militer.
Pengaturan pertahananan negara, termasuk di dalamnya pengadilan
terhadap prajurit TNI, diatur oleh pusat, tidak diatur dalam hak
otonomi. Menurutnya, jangan ada upaya memecah-belah TNI karena TNI
bukan tentara daerah, tetapi tentara nasional.
"Hukum militer tidak mengenal diskriminasi agama karena hal ini dapat
merusak nasionalisme dan wawasan kebangsaan," jelasnya.
Sebagaimana diketahui, berdasarkan perjanjian Helsinki antara
pemerintah dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), disepakati pembuatan UU
baru di Aceh. Tiga versi draf RUU Pemerintahan Aceh yang dikeluarkan
Universitas Syiah Kuala, IAIN Ar-Raniry Banda Aceh, dan Universitas
Malikulsaleh Lhokseumawe Aceh Utara sudah diseminarkan di Banda Aceh.
Pasal yang menjadi ganjalan bagi TNI, yakni Draf RUU-PA versi DPRD
NAD, yakni Pasal 99 yang menyebutkan: "Semua kejahatan sipil yang
dilakukan oleh aparat militer beragama Islam diadili oleh Mahkamah
Syariah." Pasal 100 menyebutkan: "Penyidikan terhadap kejahatan sipil
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 dilakukan oleh Polisi Militer dan
pelimpahan perkarannya ke Mahkamah Syariah diajukan oleh Oditur
Militer."
Wakil DRPD NAD Raihan Iskandar membenarkan pihaknya menyusun draf
tersebut dengan masukan dari berbagai unsur seperti GAM, LSM, dan
kalangan akademik.
Menyangkut pasal TNI muslim disidangkan di Mahkamah Syariah, Raihan
beralasan untuk memperkuat Mahkamah Syariah dan setiap warga tunduk
pada hukum yang sama. "Ini baru sekadar usulan yang nanti bisa
dibahas lagi," jelasnya. n
Copyright © Sinar Harapan 2003
------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~-->
1.2 million kids a year are victims of human trafficking. Stop slavery.
http://us.click.yahoo.com/X3SVTD/izNLAA/E2hLAA/BRUplB/TM
--------------------------------------------------------------------~->
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. http://www.ppi-india.org
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Reading only, http://dear.to/ppi
4. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx
5. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx
6. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi:
** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral
scholarship, kunjungi
http://informasi-beasiswa.blogspot.com **
Other related posts:
- » [nasional_list] [ppiindia] bagaimana nihh? TNI Bisa Diadili di Mahkamah Syariah
