[nasional_list] [ppiindia] Reshuffle" atau Perampingan
- From: "Ambon" <sea@xxxxxxxxxx>
- To: <"Undisclosed-Recipient:;"@freelists.org>
- Date: Mon, 28 Nov 2005 21:47:34 +0100
** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi:
** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral
scholarship, kunjungi
http://informasi-beasiswa.blogspot.com
**http://www.sinarharapan.co.id/berita/0511/28/opi01.html
"Reshuffle" atau Perampingan?
Oleh
Teguh Boediyana
Senjata atau "pusaka" (untuk menggambarkan otoritas atau kewenangan) apakah
yang dimiliki para menteri yang duduk dalam Kabinet Indonesia Bersatu dalam
rangka menjalankan peran dan fungsinya? Kalau kita melihat dalam struktur
organisasi kepemerintahan sekarang ini, cukup banyak lembaga departemen ataupun
kementerian yang dibentuk oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk
menunjang program-program pembangunan yang dirancang dan dijanjikan pada saat
kampanye lalu.
Kita asumsikan bahwa semua organisasi yang dibentuk tersebut memang esensial
untuk menjamin keberhasilan pembangunan dan mencapai apa yang menjadi tujuan
dan target pemerintahan SBY. Namun demikian tidak ada salahnya apabila kita
juga mencoba melihat sejauh mana dan "senjata pusaka" apa yang dimiliki oleh
masing-masing tokoh dalam pemerintahan ini. Kewenangan-kewenangan yang dimiliki
diibaratkan sebagai pusaka atau senjata sakti itu.
Memasuki era yang sudah semakin rasional ini kita lihat bahwa banyak pusaka
yang tidak dimiliki oleh para ttokoh di pemerintahan sekarang ini. Pernahkah
anda berfikir apa sebenarnya kewenangan seorang Menteri Perindustrian pada era
sekarang ini? Apa pula kewenangan yang masih melekat di Menteri Perdagangan?
Apakah kewenangan-kewenangan yang mereka miliki tadi masih sepadan dengan
gerbong birokrasi dan struktur organisasi departemennya yang sangat gemuk?
Ketidakjelasan Otoritas
Kita lihat juga Menteri Komunikasi dan Informasi yang sekarang ini sebagian
tugasnya sering diambil oleh menteri lain dengan model Iklan Layanan Umum di
berbagai mass media elektronik. Menteri Koperasi dan UKM kalau kita lihat
secara cermat ternyata kewenangan yang dimiliki adalah menerbitkan Badan Hukum
Koperasi.
Demikian juga Departemen Pertanian yang begitu besar, kewenangan utamanya
adalah pada hal yang berkaitan SPS (Sanitary Phyto Sanitary ) yang diwujudkan
dalam fungsi badan karantina.
Sebagai akibat berkurangnya dan ketidakjelasan atas otoritas atau kewenangan
sebagai instrumen organik yang harusnya mutlak dimiliki oleh pimpinan lembaga
seperti departemen atau kementerian, maka lahirlah program-program yang hampir
sama seperti studi banding, pameran, pelatihan, studi atau kajian. Pameran atau
eksibisi merupakan kegiatan yang paling banyak diminati oleh departemen atau
kementrian karena pelaksanaannya dapat diserahkan oleh event organizer swasta.
Sering terjadi masing-masing unit eselon I di berbagai departemen atau
kementerian melakukan pameran sendiri baik di dalam ataupun di luar negeri.
Pelatihan untuk usaha kecil tidak lagi dilaksanakan oleh kementrian yang
bersangkutan, tetapi juga oleh departemen atau kementerian yang lain.
Namun demikian di antara berbagai institusi yang kewenangannya sudah mereduksi,
kita lihat masih banyak juga departemen atau kementerian, atau lembaga dengan
kewenangan yang masih jelas seperti Bank Indonesia, Departemen Keuangan,
Mahkamah Agung dsb. Yang menjadi pertanyaan apakah gerbong-gerbong birokrasi di
bawahnya memang sudah efisien dan sesuai dengan peran dan fungsinya atau masih
ada kecenderungan in-efisiensi.
"Reshuffle"
Bertolak dari hal di atas, terdapat kaitan yang erat dengan isu yang hangat di
tanah air saat ini yakni reshuffle (perombakan) kabinet. Presiden saat ini
sedang melakukan evaluasi kinerja para menteri (meskipun kita tidak tahu
parameter apa yang akan digunakan Presiden untuk melakukan pengukuran). Dengan
berbagai latar belakang kepentingan, banyak pihak menuntut reshuffle.
Terlepas dari kepentingan sementara pihak dengan usulan reshuffle, tampaknya
perlu Presiden melakukan kajian ulang keberadaan sementara kementerian atau
departemen didasarkan pada ketidakjelasan kewenangan ataupun otoritas yang
dimiliki karena perkembangan jaman dimana pemerintah tidak lagi mutlak sebagai
regulator.
Lebih tepatnya, Presiden setelah melakukan evaluasi mestinya berani melakukan
perampingan dari kabinet yang ada sekarang ini. Harus kita ingat bahwa
banyaknya institusi pemerintah yang kaya struktur miskin fungsi adalah suatu
pemborosan dan menjadi beban rakyat. Salah satu alasan kebijakan naiknya harga
minyak adalah karena beban APBN yang sangat berat karena subsidi yang harus
ditanggung negara.
Pada sisi lain kalau pemerintah juga melakukan pemborosan dengan adanya beban
bangunan birokrasi yang tidak efisien, berarti sama saja dana rakyat harus
membayar dengan mahal. Kebijakan pemerintah menggalakkan pajak kepada rakyat
pada saatnya nanti akan membangunkan kesadaran rakyat untuk berani bertanya
untuk apa pajak yang dibayarkan.
Kita memahami kesulitan dari Presiden dalam mengambil keputusan soal reshuffle
ini karena muatannya bukan soal rasionalitas tetapi juga ada muatan politik
serta berbagai kepentingan. Namun demikian Presiden juga harus mempertimbangkan
untuk mempunyai keberanian dan kemampuan mengukur kinerja dengan menetapkan
output yang jelas dan terukur dari masing-masing menteri dan memilahkan dari
hasil swadaya masyarakat sendiri.
Tampaknya perlu suatu metode yang sederhana, dan mudah diketahui oleh
masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah dengan serapan APBN yang
digunakan. Dengan cara seperti ini, mungkin kepentingan berbagai pihak untuk
masuk dalam jajaran Kabinet Indonesia Bersatu akan dapat diakomodasi, tapi pada
sisi lain rakyat juga tahu apa keluaran (output)) dari mereka. Dengan demikian
pertanyaan reshuffle atau perampingan untuk kabinet dapat dijawab oleh Presiden
SBY dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Penulis adalah pengamat masalah sosial politik. Mantan birokrat
[Non-text portions of this message have been removed]
------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~-->
Help save the life of a child. Support St. Jude Children's Research Hospital.
http://us.click.yahoo.com/cRr2eB/lbOLAA/E2hLAA/BRUplB/TM
--------------------------------------------------------------------~->
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. http://www.ppi-india.org
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Reading only, http://dear.to/ppi
4. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx
5. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx
6. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi:
** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral
scholarship, kunjungi
http://informasi-beasiswa.blogspot.com **
Other related posts:
- » [nasional_list] [ppiindia] Reshuffle" atau Perampingan
