[nasional_list] [ppiindia] Polri dan TNI Tumpang Tindih Soal Penanganan Kasus Poso
- From: "Ambon" <sea@xxxxxxxxxx>
- To: <"Undisclosed-Recipient:;"@freelists.org>
- Date: Sun, 13 Nov 2005 11:01:25 +0100
** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi:
** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral
scholarship, kunjungi
http://informasi-beasiswa.blogspot.com
**http://www.suarapembaruan.com/News/2005/11/12/Nasional/nas08.htm
SUARA PEMBARUAN DAILY
Polri dan TNI Tumpang Tindih Soal Penanganan Kasus Poso
JAKARTA - Krisis Poso sudah memasuki tahap genting. Pemerintah harus melakukan
terobosan yang luar biasa, mengingat berbagai upaya telah dilakukan dan
terbukti gagal. Krisis kekerasan akhir-akhir ini juga berpotensi merusak upaya
rekonsiliasi yang telah dirintis masyarakat Poso. Ironisnya, tumpang tindih
pembagian peran dan wewenang otoritas antara Polri dan TNI dalam menindak
pelaku kekerasan terus terjadi.
"Krisis Poso bisa jadi lahan subur bagi pihak-pihak tertentu untuk menciptakan
gangguan keamanan berskala nasional lewat eskalasi kekerasan berlanjut.
Apalagi, seluruh isu kritis nasional sudah hadir di Poso, konflik komunal
berwajah SARA, korupsi akut, kekerasan, teror yang brutal dan gagalnya fungsi
negara menjamin rasa aman semakin kental terasa di Poso," ujar Koordinator
Kontras, Usman Hamid dalam diskusi membedah kasus Poso di Jakarta, Jumat
(11/11).
Menurut Usman, pihaknya mempertanyakan cara penanganan peristiwa pemenggalan
tiga siswi SMU Kristen Poso. Tindakan Yonif 714 menangkap dan memproses lebih
jauh lima orang yang disangka terlibat, memperlihatkan lemahnya otoritas
kepolisian.
Dikatakan, tindakan penangkapan oleh TNI bukan tidak diperbolehkan. Bukan hanya
TNI, siapun termasuk warga sipil dibolehkan menangkap pelaku kejahatan saat
tertangkap tangan. Untuk kemudian diserahkan kepada pihak yang berwajib dan
berwenang yaitu Polri. Persoalannya, TNI menangkap, memproses lebih jauh mulai
dari pengolahan TKP hingga penahanan tidak menyerahkan kepada Polri. Sayangnya,
aparat Polri diam saja dan terkesan enggan mempersoalkan penyimpangan otoritas
yang dimiliki Polri.
"Yang memprihatinkan adalah sikap Bupati Poso, Piet Inkiriwang yang menilai
aksi-aksi teror yang terjadi selama ini di wilayahnya adalah masalah kecil dan
tidak perlu dibesar-besarkan. Piet menilai, peledakan bom dan pembunuhan, sudah
biasa terjadi di Indonesia dan tempat lainnya. Sikap ini tidak memperlihatkan
sikap yang bertanggungjawab dari seorang pemimpin," ujar Usman.
Ditambahkan, rendahnya kemampuan aparat untuk mengantisipasi peristiwa susulan
dengan modus dan tujuan serupa jelas menunjukkan kegagalan intelijen dan aparat
kepolisian. Dalam sebulan ini terjadi penembakan aparat kepolisian, warga sipil
hingga peledakan angkutan umum bus Omega. Bahkan peristiwa pemenggalan tiga
pelajar dan penembakan dua pelajar terjadi dalam selang waktu yang sangat
pendek. "Jadi sangat disesalkan Bupati melontarkan pernyataan seperti itu,"
ujarnya.
Sementara itu, di sela-sela Konsultasi Gereja se Indonesia, Sekjen Partai Damai
Sejahtera, ML Denny Tewu mengaku baru saja mengkonfirmasikan pernyataan Bupati
Poso yang terkesan meremehkan dan menganggap kecil peristiwa Poso. "Saya sudah
menghubungi yang bersangkutan dan mendapatkan klarifikasi bahwa dirinya mengaku
tidak menyatakan pernyataan seperti itu. Dia mengaku justru ingin meminta media
nasional di Jakarta untuk tidak mendramatisasi serta membuat Poso terkesan
sangat rawan untuk dikunjungi. Sebagai Kepala Pemerintahan dia tidak ingin
daerahnya di isolasi dan masyarakatnya dikucilkan," ujarnya.
Kelola Konflik
Sedangkan praktisi HAM, Asmara Nababan menegaskan masyarakat harus menyadari
bahwa suatu masyarakat itu tidak pernah bebas dari konflik. Padahal jika
konflik itu kalau dikelola dengan baik, justru malah memberikan peluang-peluang
kemajuan bagi masyarakat itu sendiri. Jadi konflik itu tetap ada. Yang menjadi
keprihatinan kita adalah konflik yang keluar dari mekanisme-mekanisme
penyaluran dan menggunakan kekerasan atau melakukan penyelesaian-penyelesaian
yang melanggar hukum. "Konflik semacam inilah yang sebenarnya memberikan dampak
buruk bagi satu masyarakat, apakah itu menyangkut solidaritas masyarakat
ataupun menghambat kemajuan dari masyarakat itu sendiri. Ini yang harus kita
cermati dan kita cari jalan keluarnya atau resolusi atas konflik yang
menggunakan kekerasan, juga konflik yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum,
apakah itu hukum kebiasaan maupun hukum positif di masyarakat maupun di satu
bangsa. Ini yang harus menjadi keprihatinan kita," ujar mantan Sekjen Komnas H
AM itu.
Dijelaskan, secara klasik konflik dibagi dua yaitu konflik horizontal dan
vertikal. Konflik vertikal ketika terjadi konflik antara penguasa dan
masyarakat, sedangkan konflik horizontal itu antara kolompok masyarakat dengan
kelompok masyarakat. Pemisahan ini sebenarnya hanya teoritis, dalam prakteknya
itu saling terkait. Tidak pernah ada yang murni konflik horizontal atau murni
konflik vertikal. Yang patut kita lihat di dalam konflik horizontal adalah
bagaimanapun juga tanggung jawab dari negara itu tetap tidak hilang.
Bila terjadi konflik horizontal maka sebenarnya yang bertanggung jawab
pertama-tama adalah negara, dalam hal ini Pemerintah. Itu hal pertama yang
tidak boleh dilupakan. Yang kedua, kalau kita lihat konflik yang ada di
Indonesia berdasarkan satu pengamatan yang dalam, satu analisis yang dalam akan
sampai kepada dasar dari konflik itu adalah ketidakadilan. Apakah itu di Papua,
Aceh, Poso, Maluku, Ambon, dan tempat-tempat lainnya. Pada bottom line-nya atau
dasar dari konflik itu adalah ketidakadilan, ketidakadilan sosial,
ketidakadilan ekonomi, ketidakadilan moral, ketidakadilan politik. (E-5)
Last modified: 12/11/05
[Non-text portions of this message have been removed]
------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~-->
Get fast access to your favorite Yahoo! Groups. Make Yahoo! your home page
http://us.click.yahoo.com/dpRU5A/wUILAA/yQLSAA/BRUplB/TM
--------------------------------------------------------------------~->
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. http://www.ppi-india.org
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Reading only, http://dear.to/ppi
4. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx
5. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx
6. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi:
** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral
scholarship, kunjungi
http://informasi-beasiswa.blogspot.com **
Other related posts:
- » [nasional_list] [ppiindia] Polri dan TNI Tumpang Tindih Soal Penanganan Kasus Poso
