[nasional_list] [ppiindia] Pejabat Yang Dikritik
- From: "Ambon" <sea@xxxxxxxxxx>
- To: <"Undisclosed-Recipient:;"@freelists.org>
- Date: Thu, 1 Dec 2005 02:34:02 +0100
** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi:
** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral
scholarship, kunjungi
http://informasi-beasiswa.blogspot.com
**http://www.indomedia.com/bpost/122005/1/opini/opini1.htm
Pejabat Yang Dikritik
Oleh : Drs Yuzan Noor MSi
Transparansi (keterbukaan) sudah menjadi kata kunci bagi kelancaran kegiatan
penyelenggaraan pemerintahan/negara. Kata kunci ini pula dapat menjadi bagian
dari strategi untuk memperoleh legitimasi dan partisipasi masyarakat, yang
notabene objek penyelenggaraan kegiatan pemerintahan/negara bersangkutan.
Salah satu bentuk keterbukaan yang akhir-akhir ini mengalir deras adalah
tuntutan masyarakat kepada pejabat untuk mau dan mampu menerima kritik.
Terlepas dari mana asal kritik, apakah internal atau eksternal, sifatnya
konstruktif atau destruktif (seperti yang telah direfleksikan Muhtar Sarman
dalam Kritik_lah?, BPost Rabu 9 November 2005), kiranya kita perlu lebih
melebarkan konotasi pejabat yang dituntut lebih terbuka menerima kritik. Kalau
dibatasi hanya pada pejabat publik (gubernur, bupati/walikota), dikhawatirkan
akan terbentuk opini masyarakat bahwa yang harus terbuka hanya pejabat publik
beserta bawahannya. Sedangkan kita tahu, penyelenggara pemerintahan/negara itu
tidak saja pejabat publik yang melaksanakan fungsi eksekutif, tapi juga
melibatkan pejabat politik yang memainkan peran legislatif. Bahkan jika
mengadopsi Teori Trias Politica, maka pejabat yudikatif yang bertugas
menegakkan hukum/keadilan pun termasuk sebagai penyelenggara
pemerintahan/negara.
Untuk menyederhanakan pemahaman, tulisan ini membatasi dua kelompok pejabat
yang harus memiliki kemauan dan kemampuan menerima kritik secara arif dan
bijaksana. Pejabat dimaksud adalah pejabat publik dan pejabat politik.
Pejabat Publik
Mereka yang tergabung dalam kelompok ini dimulai dari presiden dan pembantunya
(kabinet) sampai ke tingkat gubernur beserta perangkat daerah propinsi dan
bupati/walikota dengan perangkat daerah kabupaten/kota termasuk lurah dan
kepala desa. Dalam terminologi administrasi negara, pejabat publik juga
dinamakan aparat eksekutif (birokrat). Eksistensi pejabat publik sangat erat
dan ketat dengan aturan/ketentuan yang mengikat kiprah mereka dalam
melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan/negara.
Semua pejabat publik tanpa kecuali berada dalam suatu sistem struktural dan
fungsional. Secara struktural selalu ada yang berposisi sebagai pimpinan
(atasan), dan tentunya lebih banyak yang berada dalam kapasitas sebagai staf
(bawahan). Sedangkan pada tataran fungsional, semua tugas/pekerjaan harus
terbagi habis dalam prinsip distributif atau delegatif, sehingga tidak satu pun
tugas dan fungsi eksekutif penyelenggaraan pemerintahan/negara yang tersisa.
Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan/negara dari tingkat tertinggi
(pemerintah pusat) sampai daerah (pemerintah propinsi, kabupaten/kota), harus
terjadi interaksi dan pola hubungan yang harmonis serta saling ketergantungan.
Demikian pula pada level/unit organisasi pemerintahan tertentu (satuan kerja
perangkat daerah), sejatinya senantiasa tercipta suasana kerja yang kondusif,
rasa kekeluargaan, kebersamaan dan saling menghargai antarsesama bawahan serta
saling menghormati antara atasan dan bawahan.
Dinamika internal penyelenggaraan tugas/kegiatan pemerintahan pada setiap
tingkatannya, mutlak memerlukan partisipasi anggotanya. Salah satu wujud
partisipasi tersebut adalah adanya kemauan (inisiatif) dan kemampuan dari
bawahan untuk menyampaikan kritik kepada atasan. Setiap pimpinan tidak boleh
alergi dan antipati terhadap kritik, apalagi sampai mengambil tindakan sanksi
yang tidak manusiawi terhadap bawahan yang menyampaikan kritik.
Memang yang dimunculkan pada setiap kritik adalah koreksi terhadap apa yang
telah, sedang dan (mungkin saja) akan dilakukan atasan dalam menjalankan fungsi
kepemimpinan, manajemen dan tetek bengek masalah administratif yang
ujung-ujungnya merupakan kebijakan organisasi bersangkutan. Bagi seorang yang
memahami dan menghayati serta mampu menerapkan strategi dan seni kepemimpinan
dan manajerial yang baik, sepedas apa pun kritik yang disampaikan bawahan tidak
akan mengganggu stabilitas hubungan formal dan personal antara atasan dengan
bawahan. Terlebih lagi apabila pejabat publik (pimpinan SKPD) yang bertugas
memberikan pelayanan kepada masyarakat luas seperti: pemberian
izin/rekomendasi, penerbitan kartu identitas/legalisasi dokumen kependudukan
dan sebagainya, maka pejabat publik lebih dituntut kepekaan, kearifan, dan
keterbukaan hati dalam menerima dan merespon kritik.
Atasan harus berjiwa besar menerima kritik. Kalaupun ternyata (persepsi atasan)
kritik itu destruktif, anggap saja bawahan yang menyampaikan belum mengerti
masalah sebenarnya. Sikapi kritik bawahan sebagai bentuk orientasi terhadap
kepentingan organisasi dan wujud komunikasi yang partisipatif. Seperti
diungkapkan Rensis Likert yang dikutip Miftah Thoha dalam Perilaku Organisasi
(2001), pemimpin yang bergaya kelompok partisipatif mempunyai kepercayaan
sempurna terhadap bawahannya. Dalam setiap persoalan selalu mengandalkan untuk
mendapatkan ide dan pendapat lain dari, serta mempunyai niat untuk
mempergunakan pendapat bawahan secara konstruktif.
Pemimpin juga mendorong bawahan untuk ikut bertanggungjawab membuat keputusan
dan melaksanakan keputusan tersebut dengan tanggung jawab yang besar. Dengan
demikian, bawahan merasa mutlak mendapat kebebasan untuk membicarakan sesuatu
yang bertalian dengan tugasnya bersama atasannya. Likert juga memprediksi,
manajer yang bergaya partisipatif mempunyai kesempatan untuk lebih sukses
sebagai pemimpin (leader), dan setiap organisasi yang memiliki pemimpin seperti
ini sangat efektif menetapkan tujuan dan mencapainya. Pada umumnya, organisasi
semacam ini lebih produktif.
Sebaliknya bagi bawahan (staf) harus menyadari posisi mereka sebagai pembantu
pimpinan dalam memikirkan, merumuskan, dan menyusun serta melaksanakan semua
kebijakan organisasi ke arah tercapainya tujuan. Bawahan harus loyal terhadap
semua kebijakan pimpinan. Namun loyalitas dimaksud, bukan kesetiaan yang
cenderung fanatisme terhadap pribadi sang pemimpin. Tapi, diarahkan pada sikap
berbudaya dan beretika dalam berorganisasi, sebagaimana diamanatkan PP Nomor 42
Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS, khususnya pasal 7
dan 9 yang memuat sembilan item etika dalam berorganisasi.
Setiap PNS wajib bersikap, melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan
yang berlaku, menjaga informasi yang bersifat rahasia, melaksanakan setiap
kebijakan yang ditetapkan pejabat berwenang, membangun etos kerja untuk
meningkatkan kinerja organisasi, menjamin kerjasama yang kooperatif dengan unit
kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan, memiliki kompetensi
dalam pelaksanaan tugas, patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata
kerja, mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka
peningkatan kinerja organisasi, dan berorientasi pada upaya peningkatan
kualitas kerja.
Jadi, sangat diperlukan komitmen dan aplikasi yang sinergis antara logika yang
disodorkan Likert dengan amanat yang ditegaskan PP Nomor 42 Tahun 2004
tersebut. Pimpinan organisasi pemerintahan pada setiap level dan staf (bawahan)
menjadi satu keterpaduan persepsi, keandalan energi dan kepekaan respon dalam
menghadapi kritik dari luar organisasi birokrasi.
Pejabat Politik
Komunitas pejabat politik ini dalam bahasa yang lebih populis kita sebut saja
sebagai wakil rakyat. Struktur ketatanegaraan menempatkan mereka pada MPR (DPR
+ DPD), DPRD propinsi, DPRD kabupaten/kota. Secara internal, mereka juga
terpilah ke dalam pimpinan dan anggota masing-masing lembaga perwakilan
tersebut. Di samping susunan dan kedudukan mereka yang terlibat sebagai panmus,
panggar, dan alat kelengkapan dewan lainnya.
Kemauan, kemampuan, dan kearifan pejabat politik dalam menerima kritik wajib
dimiliki. Karena, di samping menjalankan fungsi legislasi, budget, dan
pengawasan, pejabat politik akan senantiasa berhadapan dengan kontrol dan
evaluasi dari masyarakat/konstituen mereka. Sikap jiwa besar sebagai negarawan
yang baik juga akan terlihat, manakala pejabat politik beradu argumen dengan
pejabat publik (eksekutif) dalam suatu forum (misalnya: hearing). Dengan
demikian, pejabat politik tidak perlu membabi buta mempertahankan pendapat dan
martabatnya bila reasoning pejabat publik memang transparan, akuntabel, etis,
dan jelas untuk kepentingan publik serta demi kelancaran tugas penyelenggaraan
pemerintahan/negara. Apabila sudah tercipta kesepahaman antara pejabat publik
dengan pejabat politik tersebut, maka eksistensi kedudukan sebagai sesama unsur
penyelenggara pemerintahan negara/daerah dapat ditonjolkan dan tidak akan
terjadi saling mendominasi.
Seiring terjadinya peningkatan kualitas individu wakil rakyat ini, maka
kualitas kepekaannya terhadap apa yang mereka dengar, lihat, amati, dan rasakan
juga meningkat. Fenomena akhir-akhir ini yang terjadi adalah keterbukaan
mengeluarkan kritik antarsesama wakil rakyat, dapat menjadi arena untuk saling
memberikan koreksi.
Dalam skala lokal dan sangat kasuistis dapat kita simak dari pernyataan salah
satu anggota DPD Ir HM Said beberapa waktu lalu. Ia menilai tak pernah ada
anggota DPRD Kalsel yang bersuara lantang menentang aksi illegal minning.
Pernyataan tersebut kontan mendapat reaksi keras dari berbagai pihak khususnya
bagi kalangan wakil rakyat Kalsel, Syaifullah Tamliha. Ilustrasi saling silang
kritik sesama wakil rakyat seperti itu menunjukkan, kritik bukan lagi sesuatu
yang tabu. Kritik sudah menembus limitasi struktural, kultural dan bahkan mampu
memancing emosional.
Oleh karena itu, untuk melanjutkan pembangunan bangsa ini bagi pejabat
(publik/politik) sangat diperlukan keterbukaan, keberanian, jiwa inovatif
(kreativitas), responsif, akuntabilitas, dan kapabilitas. Namun, tetap
menjunjung tinggi norma hukum dan etika dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara.
* Pemerhati bidang pemerintahan dan SDM, tinggal di Tanjung
[Non-text portions of this message have been removed]
------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~-->
DonorsChoose.org helps at-risk students succeed. Fund a student project today!
http://us.click.yahoo.com/LeSULA/FpQLAA/E2hLAA/BRUplB/TM
--------------------------------------------------------------------~->
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. http://www.ppi-india.org
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Reading only, http://dear.to/ppi
4. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx
5. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx
6. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi:
** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral
scholarship, kunjungi
http://informasi-beasiswa.blogspot.com **
Other related posts:
- » [nasional_list] [ppiindia] Pejabat Yang Dikritik
