** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List ** ** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi: ** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ ** ** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral scholarship, kunjungi http://informasi-beasiswa.blogspot.com **http://www.kompas.com/kompas-cetak/0601/07/utama/2345120.htm Meski Ditentang, Tetap Impor Beras Dipertanyakan, Keberpihakan Pemerintah ke Petani Jakarta, Kompas - Meski ditentang berbagai kalangan, pemerintah tetap mengimpor beras sebanyak 110.000 ton. Hingga Jumat (6/1) berbagai daerah terus menentang rencana impor itu dan meminta Perum Bulog membeli beras lokal. Wakil Presiden meminta gubernur mengikuti kebijakan pusat. "Sudah diputuskan jumlahnya 110.000 ton beras, kapan waktunya terserah Perum Bulog," kata Menteri Koordinator Perekonomian Boediono sebelum mengikuti rapat koordinasi kesejahteraan rakyat di Jakarta, Jumat. Sementara itu, Menteri Pertanian Anton Apriyantono mengatakan, surat keputusan impor beras oleh Perum Bulog itu telah ditandatangani Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu hari Jumat kemarin. Mari Pangestu mengatakan, beras yang akan diimpor Perum Bulog tidak akan masuk melalui pelabuhan di Pulau Jawa, tetapi melalui pelabuhan di daerah yang mengalami defisit stok beras. Pelabuhan itu adalah Belawan, Dumai, Balikpapan, Ambon, Sorong, Jayapura, Kupang, Lhok Seumawe, dan Bitung. Meski demikian, penolakan impor yang beberapa hari dilontarkan berbagai kalangan kemarin masih berlanjut. Gubernur, petani, organisasi massa, DPRD, dan lembaga swadaya masyarakat tetap tidak setuju dengan impor. Gubernur DI Yogyakarta Sultan Hamengku Buwono X menyarankan agar pemerintah tidak tergesa-gesa memutuskan untuk mengimpor beras yang dampaknya akan merusak harga beras di pasaran. Pemerintah seharusnya membeli beras yang ada pada petani terlebih dahulu. "Beras impor itu untuk apa? Untuk disimpan atau disalurkan? Cadangan beras di masyarakat yang masih ada itu sebaiknya dibeli dulu. Pemerintah jangan impor beras, kasihan petani nanti," kata Sultan. Sementara itu, Pelaksana Harian Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Lampung I Made Suwetja mengatakan, Lampung menolak impor beras karena akan berpengaruh terhadap harga dan pendapatan petani. Sebelumnya, Gubernur Lampung Sjachroedin ZP juga menyatakan menolak impor beras. Dia juga meminta Perum Bulog membeli seluruh hasil produksi padi petani yang dipasarkan di Lampung. "Banten tidak membutuhkan beras impor. Lihat saja, produksi beras lebih banyak daripada kebutuhan konsumsi beras dalam satu tahun," ujar Ketua Komisi B DPRD Banten Yayat Suhartono. Bahkan, pada 19 Desember 2005, DPRD dengan Perum Bulog Divisi Regional I Banten telah menandatangani kesepakatan penolakan masuknya beras impor. DPRD menilai, masuknya beras impor ke pasar Banten akan menyengsarakan petani. Dari Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Wilayah Jawa Barat tetap pada komitmen menolak rencana pemerintah mengimpor beras tahap II. Pemerintah diharapkan bersikap bijak untuk memenuhi prioritas dalam negeri dengan cara membeli beras petani di atas harga dasar yang ditetapkan Perum Bulog. "Saat ini sikap pemerintah tengah diuji. Kita lihat sejauh mana keberpihakan pemerintah terhadap petani. Kalau memang punya kepedulian kepada petani, semestinya pemerintah mau bersikap positif dengan membeli beras petani di atas harga dasar Bulog," ujar Rudy Gunawan, selaku Ketua HKTI Wilayah Jawa Barat. Direktur Eksekutif Institut Keadilan Global Bonnie Setiawan dalam jumpa pers di Jakarta mengatakan, kekisruhan impor beras terjadi karena pemerintah tidak terbuka. Bonnie melihat ada kepentingan pemburu rente dan kaum spekulan yang ingin terus bermain keuntungan di pasar beras yang diserahkan ke mekanisme pasar. "Ada kekacauan data dan kebijakan yang sangat primitif yang merupakan warisan Orde Baru yang segala serba tidak jelas," kata Bonnie. Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla menyatakan agar gubernur harus mengikuti kebijakan yang akan diputuskan pemerintah kalau memang keputusan pemerintah adalah melakukan impor beras, mengingat stok beras di sejumlah daerah mengalami kekurangan dan harga-harga beras meningkat dan membebani masyarakat. "Kalau daerahnya memang cukup, ya silakan. Akan tetapi, kalau harga beras di sejumlah tempat juga sudah naik, ya jangan (ditolak) dong," ujar Wapres Jusuf Kalla. "Alasan pemerintah sederhana saja. Pemerintah tidak ingin ada sesuatu yang kekurangan di masyarakat," kata Wapres. Wapres memerintahkan kepada Perum Bulog untuk melakukan operasi pasar (OP) beras mulai Senin untuk menurunkan harga beras yang dinilainya sudah melambung tinggi. Sebelumnya, Kamis, Menteri Perdagangan Mari Pangestu mengatakan belum akan memberi izin OP karena harga beras belum mencapai 25 persen di atas patokan. OP hanya dilakukan di Papua yang harganya telah mencapai kriteria itu. Sementara itu, kader lima fraksi di DPR Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Damai Sejahtera (PDS) akan mengajukan hak angket pada Rapat Paripurna DPR RI tanggal 24 Januari. (D10/ART/RIS/BRO/NTA/ IRN/INU/OSA/ MAR/HAR/win/ANTara) [Non-text portions of this message have been removed] ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> Clean water saves lives. Help make water safe for our children. http://us.click.yahoo.com/CHhStB/VREMAA/E2hLAA/BRUplB/TM --------------------------------------------------------------------~-> *************************************************************************** Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. http://groups.yahoo.com/group/ppiindia *************************************************************************** __________________________________________________________________________ Mohon Perhatian: 1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik) 2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari. 3. Reading only, http://dear.to/ppi 4. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx 5. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx 6. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/ ** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List ** ** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi: ** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ ** ** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral scholarship, kunjungi http://informasi-beasiswa.blogspot.com **