[nasional_list] [ppiindia] Meski Ditentang, Tetap Impor Beras
- From: "Ambon" <sea@xxxxxxxxxx>
- To: <"Undisclosed-Recipient:;"@freelists.org>
- Date: Fri, 6 Jan 2006 23:15:20 +0100
** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi:
** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral
scholarship, kunjungi
http://informasi-beasiswa.blogspot.com
**http://www.kompas.com/kompas-cetak/0601/07/utama/2345120.htm
Meski Ditentang, Tetap Impor Beras
Dipertanyakan, Keberpihakan Pemerintah ke Petani
Jakarta, Kompas - Meski ditentang berbagai kalangan, pemerintah tetap mengimpor
beras sebanyak 110.000 ton. Hingga Jumat (6/1) berbagai daerah terus menentang
rencana impor itu dan meminta Perum Bulog membeli beras lokal. Wakil Presiden
meminta gubernur mengikuti kebijakan pusat.
"Sudah diputuskan jumlahnya 110.000 ton beras, kapan waktunya terserah Perum
Bulog," kata Menteri Koordinator Perekonomian Boediono sebelum mengikuti rapat
koordinasi kesejahteraan rakyat di Jakarta, Jumat. Sementara itu, Menteri
Pertanian Anton Apriyantono mengatakan, surat keputusan impor beras oleh Perum
Bulog itu telah ditandatangani Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu hari
Jumat kemarin.
Mari Pangestu mengatakan, beras yang akan diimpor Perum Bulog tidak akan masuk
melalui pelabuhan di Pulau Jawa, tetapi melalui pelabuhan di daerah yang
mengalami defisit stok beras. Pelabuhan itu adalah Belawan, Dumai, Balikpapan,
Ambon, Sorong, Jayapura, Kupang, Lhok Seumawe, dan Bitung.
Meski demikian, penolakan impor yang beberapa hari dilontarkan berbagai
kalangan kemarin masih berlanjut. Gubernur, petani, organisasi massa, DPRD, dan
lembaga swadaya masyarakat tetap tidak setuju dengan impor.
Gubernur DI Yogyakarta Sultan Hamengku Buwono X menyarankan agar pemerintah
tidak tergesa-gesa memutuskan untuk mengimpor beras yang dampaknya akan merusak
harga beras di pasaran. Pemerintah seharusnya membeli beras yang ada pada
petani terlebih dahulu.
"Beras impor itu untuk apa? Untuk disimpan atau disalurkan? Cadangan beras di
masyarakat yang masih ada itu sebaiknya dibeli dulu. Pemerintah jangan impor
beras, kasihan petani nanti," kata Sultan.
Sementara itu, Pelaksana Harian Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Lampung I Made Suwetja mengatakan, Lampung menolak impor beras karena akan
berpengaruh terhadap harga dan pendapatan petani.
Sebelumnya, Gubernur Lampung Sjachroedin ZP juga menyatakan menolak impor
beras. Dia juga meminta Perum Bulog membeli seluruh hasil produksi padi petani
yang dipasarkan di Lampung.
"Banten tidak membutuhkan beras impor. Lihat saja, produksi beras lebih banyak
daripada kebutuhan konsumsi beras dalam satu tahun," ujar Ketua Komisi B DPRD
Banten Yayat Suhartono.
Bahkan, pada 19 Desember 2005, DPRD dengan Perum Bulog Divisi Regional I Banten
telah menandatangani kesepakatan penolakan masuknya beras impor. DPRD menilai,
masuknya beras impor ke pasar Banten akan menyengsarakan petani.
Dari Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Himpunan Kerukunan Tani Indonesia
(HKTI) Wilayah Jawa Barat tetap pada komitmen menolak rencana pemerintah
mengimpor beras tahap II. Pemerintah diharapkan bersikap bijak untuk memenuhi
prioritas dalam negeri dengan cara membeli beras petani di atas harga dasar
yang ditetapkan Perum Bulog.
"Saat ini sikap pemerintah tengah diuji. Kita lihat sejauh mana keberpihakan
pemerintah terhadap petani. Kalau memang punya kepedulian kepada petani,
semestinya pemerintah mau bersikap positif dengan membeli beras petani di atas
harga dasar Bulog," ujar Rudy Gunawan, selaku Ketua HKTI Wilayah Jawa Barat.
Direktur Eksekutif Institut Keadilan Global Bonnie Setiawan dalam jumpa pers di
Jakarta mengatakan, kekisruhan impor beras terjadi karena pemerintah tidak
terbuka.
Bonnie melihat ada kepentingan pemburu rente dan kaum spekulan yang ingin terus
bermain keuntungan di pasar beras yang diserahkan ke mekanisme pasar.
"Ada kekacauan data dan kebijakan yang sangat primitif yang merupakan warisan
Orde Baru yang segala serba tidak jelas," kata Bonnie.
Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla menyatakan agar gubernur harus mengikuti
kebijakan yang akan diputuskan pemerintah kalau memang keputusan pemerintah
adalah melakukan impor beras, mengingat stok beras di sejumlah daerah mengalami
kekurangan dan harga-harga beras meningkat dan membebani masyarakat.
"Kalau daerahnya memang cukup, ya silakan. Akan tetapi, kalau harga beras di
sejumlah tempat juga sudah naik, ya jangan (ditolak) dong," ujar Wapres Jusuf
Kalla.
"Alasan pemerintah sederhana saja. Pemerintah tidak ingin ada sesuatu yang
kekurangan di masyarakat," kata Wapres.
Wapres memerintahkan kepada Perum Bulog untuk melakukan operasi pasar (OP)
beras mulai Senin untuk menurunkan harga beras yang dinilainya sudah melambung
tinggi.
Sebelumnya, Kamis, Menteri Perdagangan Mari Pangestu mengatakan belum akan
memberi izin OP karena harga beras belum mencapai 25 persen di atas patokan. OP
hanya dilakukan di Papua yang harganya telah mencapai kriteria itu.
Sementara itu, kader lima fraksi di DPR Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
(PDI-P), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Amanat Nasional (PAN),
Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Damai Sejahtera (PDS) akan
mengajukan hak angket pada Rapat Paripurna DPR RI tanggal 24 Januari.
(D10/ART/RIS/BRO/NTA/ IRN/INU/OSA/ MAR/HAR/win/ANTara)
[Non-text portions of this message have been removed]
------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~-->
Clean water saves lives. Help make water safe for our children.
http://us.click.yahoo.com/CHhStB/VREMAA/E2hLAA/BRUplB/TM
--------------------------------------------------------------------~->
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny.
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Reading only, http://dear.to/ppi
4. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx
5. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx
6. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi:
** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral
scholarship, kunjungi
http://informasi-beasiswa.blogspot.com **
Other related posts:
- » [nasional_list] [ppiindia] Meski Ditentang, Tetap Impor Beras
