[nasional_list] [ppiindia] Menyederhanakan Sistem Kepartaian
- From: "Ambon" <sea@xxxxxxxxxx>
- To: <"Undisclosed-Recipient:;"@freelists.org>
- Date: Wed, 23 Nov 2005 01:09:04 +0100
** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi:
** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral
scholarship, kunjungi
http://informasi-beasiswa.blogspot.com
**http://www.kompas.com/kompas-cetak/0511/23/opini/2223191.htm
Menyederhanakan Sistem Kepartaian
Pramono Anung Wibowo
Tampaknya sudah jadi ciri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk mengambil
kebijakan secara hati-hati dan relatif lamban.
Hal ini, untuk terakhir kali, terasa dalam rencana pergantian kabinet.
Masyarakat dipaksa menunggu-bahkan hingga terasa hilang kesabaran-akan apa yang
akan diputus presiden.
Sebetulnya, kelambanan proses reshuflle tidak semata akibat sifat presiden yang
cenderung hati-hati. Kita perlu memahami kesulitan presiden dalam
mengomunikasikan dan mengompromikan rencana keputusannya- yang sebenarnya
sederhana dan sepenuhnya hak prerogatif Presiden-dengan partai-partai politik
pendukungnya yang masing-masing memiliki kekuatan di lembaga legislatif.
Apalagi belum dewasanya partai-partai politik melihat persoalan bangsa,
kemudian lebih menonjolkan ego dan kepentingan partai.
Di sinilah muncul kerumitan. Saat ini praktis tak ada kekuatan mayoritas di
DPR. Partai Golkar yang meraih suara terbanyak dalam Pemilu 2004 hanya memiliki
kekuatan kurang dari seperempat anggota Dewan. Sementara Partai Demokrat, yang
merupakan partai Presiden, hanya menguasai sekitar 10 persen kursi di DPR.
Kompromi dengan partai
Kini, berdasar komposisi kabinet, presiden didukung enam partai politik dengan
kekuatan sekitar 63 persen anggota DPR. Problemnya, kekuatan itu terfragmentasi
secara terlalu luas di antara keenam partai dengan latar belakang ideologi dan
kepentingan yang beragam.
Dalam mengambil kebijakan, Presiden-yang karena dipilih langsung oleh rakyat,
seharusnya memiliki kekuatan besar-harus berkomunikasi dan berkompromi dengan
partai-partai. Masing- masing parpol merasa mempunyai kontrak politik dan
berhak berhubungan secara langsung dengan Presiden.
Berkompromi dengan enam pihak pasti lebih rumit dibandingkan dengan satu partai
mayoritas. Kalaupun diperoleh kesepakatan, besar kemungkinan hasilnya tak bulat
sehingga dapat mengurangi efektivitas implementasi dari rencana yang telah
disusun.
Fragmentasi politik yang terlalu luas telah menjadi problema lama dunia politik
Indonesia. Kita ingat Pemilu 1955 menghasilkan pembagian kekuatan yang relatif
merata di antara PNI, Masyumi, NU, dan PKI. Keempat partai memiliki kekuatan
relatif seimbang dan saling independen secara ideologi. Akibat pembagian
kekuatan ini, saat itu pemerintahan tak pernah dapat berjalan efektif.
Waktu itu pemerintahan tak dapat bertahan lama karena senantiasa mendapat mosi
tidak percaya dari lembaga legislatif. Ketidakstabilan politik ini menyebabkan
pelaksanaan kebijakan pemerintah, terutama di bidang ekonomi, terhambat.
Akhirnya, rakyat menjadi korban karena kehidupan perekonomian mereka malah
memburuk.
Ketika melihat hasil Pemilu 2004, William Liddle, profesor politik dari Ohio
State University, menyimpulkan, Indonesia kembali mengalami perluasan
fragmentasi politik. Ia menilai fenomena itu akan berdampak negatif dan
melemahkan proses konsolidasi demokrasi. Fragmentasi yang luas di DPR akan
memperumit pengambilan keputusan. Proses di parlemen akan kian diwarnai
negosiasi-negosiasi politik yang sering mengabaikan kepentingan publik.
Telaah yang dilakukan Arya B Gaduh dan Raymond Atje dari CSIS menguatkan
pendapat Liddle. Mereka menyimpulkan, salah satu penyebab lambannya pemulihan
ekonomi di Tanah Air pascakrisis ekonomi 1997 (dibandingkan dengan Thailand dan
Korea Selatan) adalah fragmentasi politik. Kondisi politik ikut menyulitkan
implementasi kebijakan ekonomi.
Penyederhanaan kepartaian
Setelah berhasil dua kali melakukan pemilu secara demokratis, tiba saatnya kita
beranjak pada agenda demokratisasi berikut. Kini saatnya kita meninggalkan
eforia pembentukan partai politik menuju penyederhanaan sistem kepartaian.
Mestinya kini sistem kepartaian telah lebih stabil dan tak lagi dipenuhi
partai-partai seumur jagung, yang akan berganti baju pada pemilu berikut.
Idealnya, dalam sistem presidensial seperti Indonesia, kita memiliki dua partai
besar sebagai penyalur aspirasi masyarakat. Ketika salah satu partai berperan
sebagai partai pemerintah, partai lainnya menjadi oposisi untuk pengontrol dan
penyeimbang.
Meski demikian, untuk kasus Indonesia, kita dapat menganggap sistem ideal
terdiri 4-7 partai politik. Keempat partai dapat mewakili kelompok politik
aliran yang selama ini berlaku di Tanah Air: kelompok Islam konservatif, Islam
modernis, nasionalis tengah, dan nasionalis kerakyatan. Kelompok-kelompok lain
dapat menggabungkan diri dalam keempat mainstream itu. Paling banyak, mungkin
dapat menoleransi tiga partai tambahan selain keempat kelompok yang telah
disebutkan.
Sebaiknya proses penyederhanaan partai berjalan alami berdasar kedewasaan
berpikir para pemimpin partai. Dua pengalaman pemilu rasanya cukup untuk
meyakinkan kita akan tidak bermanfaatnya membuat partai baru bilamana tidak
memiliki akar dukungan kuat di masyarakat. Tidak ada salahnya tokoh-tokoh
politik berjuang melalui partai-partai besar yang telah ada.
Penyederhanaan ini tidak bermaksud menghambat keberadaan partai politik sebagai
instrumen demokrasi dan manifestasi kebebasan berserikat dan berkumpul yang
dijamin Pasal 28 UUD 1945. Penyederhanaan semata-mata demi bermanfaatnya
demokrasi bagi efektivitas kehidupan kebangsaan. Dalam sistem kepartaian yang
lebih sederhana, pertarungan wacana akan terjadi dalam internal partai-partai
politik. Biarlah fragmentasi-fragmentasi kecil terjadi di sana.
Penyederhanaan sistem kepartaian menjadi saringan sebelum sebuah wacana dibahas
di tingkat nasional. Dengan demikian, pengambilan keputusan di tingkat
pemerintahan akan lebih mudah dan efisien. Siapa pun yang akan menjadi presiden
yang dipilih langsung oleh rakyat tidak perlu lagi menjadi tawanan politik
partai-partai pendukungnya.
Pramono Anung Wibowo Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan
[Non-text portions of this message have been removed]
------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~-->
DonorsChoose.org helps at-risk students succeed. Fund a student project today!
http://us.click.yahoo.com/LeSULA/FpQLAA/E2hLAA/BRUplB/TM
--------------------------------------------------------------------~->
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. http://www.ppi-india.org
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Reading only, http://dear.to/ppi
4. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx
5. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx
6. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi:
** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral
scholarship, kunjungi
http://informasi-beasiswa.blogspot.com **
Other related posts:
- » [nasional_list] [ppiindia] Menyederhanakan Sistem Kepartaian
