[nasional_list] [ppiindia] Kontraksi Ekonomi dan Barisan Pengangguran
- From: "Ambon" <sea@xxxxxxxxxx>
- To: <"Undisclosed-Recipient:;"@freelists.org>
- Date: Sun, 20 Nov 2005 21:51:42 +0100
** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi:
** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral
scholarship, kunjungi
http://informasi-beasiswa.blogspot.com
**http://www.republika.co.id/kolom_detail.asp?id=221726&kat_id=16
Jumat, 18 Nopember 2005
Kontraksi Ekonomi dan Barisan Pengangguran
Oleh :
Kemal Syamsuddin
Pemerhati Kebijakan Publik dan Direktur Eksekutif Institute for National
Studies (National Institute)
Kondisi ekonomi makro makin tidak menyenangkan. Keputusan Pemerintah menaikkan
harga BBM rata-rata 108 persen, hanya sukses menyelamatkan APBN dalam jangka
pendek, tapi menimbulkan berbagai persoalan baru yang susul-menyusul dan justru
membuat keadaan semakin runyam. Pada gilirannya, malah menyebabkan posisi APBN
2006 dan seterusnya tidak aman dan makin tidak pasti.
Persoalan baru itu, antara lain, melonjaknya angka inflasi Oktober sebesar 8,7
persen. Akibatnya, inflasi periode Januari-Oktober 2005 menjadi 15,65 persen.
Sementara inflasi tahunan (year on year) Oktober 2004-Oktober 2005 mencapai
17,89 persen. Angka ini sudah jauh di atas asumsi 8,6 persen di APBN-P 2005.
Bahkan, diperkirakan sampai akhir tahun ini laju inflasi kumulatif 2005 akan
mencapai lebih dari 18 persen, mengingat masih ada beberapa faktor musiman pada
November dan Desember.
Lonjakan inflasi ini menimbulkan dampak baru berupa kenaikan suku bunga dalam
negeri dan memaksa otoritas moneter menaikkan BI rate dari 11 persen menjadi
12,25 persen. Keputusan itu tidak dapat dihindari karena BI harus
mempertahankan nilai riil rupiah, agar kepercayaan masyarakat terhadap mata
uang nasional tetap dapat dipertahankan. Karena itu, dengan pertimbangan masih
akan berlanjutnya lonjakan inflasi, sangat mungkin BI terus menaikkan BI rate
ke kisaran 14-15 persen sampai akhir tahun. 9+87+Inflasi juga telah menyebabkan
naiknya beban fiskal yang berasal dari indeksasi Surat Utang Pemerintah
(Obligasi Negara) yang diterbitkan Pemerintah kepada BI.
Lonjakan utang akibat indeksasi ini tentu saja menyebabkan efek penghematan
fiskal yang diraih dari penghapusan subsidi BBM jadi kurang berarti. Sebab pada
saat yang sama, Pemerintah harus menanggung pengeluaran tambahan untuk memenuhi
kewajibannya kepada BI. Kemampuan Pemerintah memenuhi kewajibannya tentu saja
akan sangat mempengaruhi kredibilitas Pemerintah di mata pelaku pasar.
Pasalnya, sebagian surat utang yang diterbitkan Pemerintah, yaitu Surat Utang
Negara, telah diperdagangkan di pasar obligasi nasional. Kegagalan atau
penundaan pemenuhan kewajiban keuangan Pemerintah kepada BI akan langsung
mempengaruhi kepercayaan pelaku pasar obligasi terhadap kredibilitas
pemerintah.
Persoalan lainnya adalah kenaikan suku bunga BI rate telah dan masih akan
mendorong kenaikan suku bunga perbankan baik simpanan maupun kredit. Pengaruh
BI rate terhadap suku bunga perbankan sangat signifikan, mengingat BI rate
sebagai indikator moneter menjadi acuan perbankan dalam menentukan suku bunga
pasar. Saat ini suku bunga simpanan perbankan nasional sudah merambat ke
kisaran 11,5 persen-12,5 persen. Sedangkan suku bunga kredit telah naik ke
kisaran 16 persen-17,5 persen. Kenaikan ini telah terjadi sejak awal September,
sebagai antisipasi perbankan terhadap lonjakan inflasi.
Karena diperkirakan BI rate masih akan meningkat, dengan sendirinya kenaikan
suku bunga perbankan juga masih akan terus terjadi. Dengan demikian, tidak
mustahil suku bunga simpanan akan bergerak ke kisaran 14 persen. Sedangkan suku
bunga kredit juga masih mungkin naik hingga kisaran 20 persen, bahkan lebih.
Kenaikan suku bunga perbankan tentu saja mendorong naiknya beban biaya bunga
yang harus ditanggung dunia usaha debitor perbankan. Stress test BI
menunjukkan, dunia usaha maksimal akan bertahan sampai kenaikan suku bunga 21
persen. Bila lebih, bisa dipastikan banyak perusahaan tak lagi mampu membayar
cicilan utang kepada perbankan dan gulung tikar alias bangkrut.
Tanpa menunggu suku bunga kredit 21 persen pun, saat ini banyak debitor
kesulitan membayar cicilan kredit. Ini tecermin dari terus naiknya persentase
kredit bermasalah (non-performing loan/NPL) perbankan. Pada triwulan pertama
2005, rasio NPL masih 5,6 persen. Namun akhir triwulan kedua, rasio NPL sudah
7,9 persen. Pada awal triwulan ketiga, tepatnya akhir Juli, rasio NPL sudah 8,5
persen. Pembengkakan NPL ini mencerminkan semakin banyaknya debitor yang
kesulitan memenuhi kewajibannya, sehingga kualitas kreditnya menurun, bahkan
macet. Kenaikan NPL ini tentu patut disesalkan, karena terjadi sebelum kenaikan
harga BBM Oktober. Setelah kenaikan harga BBM, sangat mungkin rasio NPL akhir
tahun lebih dari 9,5 persen.
UKM terpuruk
Kenaikan rasio NPL tidak mustahil, mengingat korban kenaikan harga BBM kali ini
banyak berasal dari kalangan usaha kecil menengah (UKM). Padahal, saat krisis
1998, sektor UKM berhasil bertahan dan bahkan menjadi peredam dampak sosial
ekonomi krisis. Keberhasilan itu relatif sulit terulang kembali tahun ini dan
masa datang. Sulitnya UKM bertahan dapat dimengerti, karena terpukul langsung
oleh dampak kenaikan harga BBM. Sebagian besar UKM adalah konsumen minyak tanah
yang harganya naik 300 persen. Padahal minyak tanah adalah komponen utama dalam
proses produksi mereka.
Bukan hanya itu, konsumen produk-produk UKM umumnya adalah konsumen akhir dan
dari latar belakang sosial-ekonomi bawah dan menengah. Sehingga UKM sulit
mentransfer kenaikan beban kepada konsumen dengan menaikkan harga jual
produknya. Sebab konsumen juga mengalami tambahan beban dan penurunan daya
beli. Akibat dilema ini, tidak sedikit UKM menghentikan kegiatan produksinya,
sehingga turut menambah tingginya angka pengangguran.
Tapi, kesulitan juga dirasakan perusahaan-perusahaan besar debitor perbankan.
Ini tecermin dari data BPS yang memperlihatkan dampak kenaikan harga BBM
terhadap tingkat pengangguran terbuka. Kenaikan harga BBM yang terjadi dua kali
pada tahun ini, telah menyebabkan gelombang PHK pada industri tekstil, alas
kaki, dan makanan. Padahal, tiga industri ini dikenal sebagai sektor industri
padat karya. Tanpa memperhitungkan dampak kenaikan harga BBM, data BPS
menunjukkan jumlah pengangguran Oktober seharusnya 11,2 juta orang. Akibat
kenaikan harga BBM, jumlah pengangguran menjadi 11,6 juta atau 10,84 persen
dari 106,9 juta angkatan kerja. Ini berarti telah terjadi kenaikan jumlah
pengangguran sebesar 426 ribu orang, hanya karena kenaikan harga BBM.
Ini tentu merisaukan. Pada Agustus 2004 saja, angka pengangguran mencapai 10,25
juta orang atau 9,86 persen dari jumlah angkatan kerja. Dibanding angka
pengangguran terbuka per Oktober 2005, telah terjadi pembengkakan penganggur
hingga 1,35 juta orang. Ini tidak bisa ditoleransi lagi! Karena tambahan
pengangguran yang sangat besar berpotensi mengganggu stabilitas politik dan
keamanan. Ancaman ini bukan main-main. Karena masih ada pengangguran setengah
terbuka atau yang bekerja kurang dari 35 jam per bulan. Menurut hitungan LIPI
pada 2004, jumlahnya 28,93 juta orang atau 27,5 persen dari total angkatan
kerja. Sedikit guncangan ekonomi, status mereka merosot menjadi pengangguran
terbuka.
Dalam kondisi ekonomi makro yang semakin buruk, jumlah tenaga kerja yang
bekerja kurang dari 35 jam per bulan akan meningkat. Karena pekerja penuh
korban PHK menjadi setengah penganggur dan mencoba bekerja di sektor informal
atau UKM. Namun, karena UKM menghadapi tekanan, jam kerja para pekerjanya juga
tidak bisa lebih dari 35 jam per bulan.
Dengan tambahan angka pengangguran terbuka 1,35 juta orang itu saja, keadaannya
sungguh memprihatinkan. Sebab kian menjauhkan posisi Pemerintah dari realisasi
janji-janjinya, yaitu menargetkan setiap satu persen pertumbuhan ekonomi
menyerap sekitar 427 ribu-600 ribu tenaga kerja. Target optimistis itu memang
sengaja disusun untuk memenangkan kampanye pemilu dan meraih simpati publik di
masa awal pemerintahan. Padahal, kenyataan menunjukkan, beberapa tahun terakhir
elastisitas dunia usaha menyerap tenaga kerja merosot menjadi 200 ribu-300 ribu
tenaga kerja per satu persen pertumbuhan ekonomi.
Penurunan elastisitas antara lain terjadi karena masih tingginya biaya ekonomi,
terjadinya mekanisasi proses produksi yang lebih mengutamakan penggunaan mesin
berteknologi tinggi dan menyisihkan penggunaan tenaga manusia. Mekanisasi
proses produksi ini merupakan pilihan paling masuk akal untuk mengejar
efisiensi proses produksi akibat tingginya biaya ekonomi yang harus ditanggung
dunia usaha. Selain itu, penurunan daya serap tenaga kerja juga disebabkan
investasi lebih banyak di sektor konsumsi dan jasa yang tak butuh banyak tenaga
kerja. Hal ini sejalan dengan kenyataan yang menunjukkan laju pertumbuhan
ekonomi 1999-2005 lebih banyak didorong sektor konsumsi.
Kontraksi ekonomi
Bila setiap persen pertumbuhan ekonomi menyerap tenaga kerja, seharusnya
terjadi penurunan jumlah pengangguran. Tapi karena selama 2005 terdapat
penambahan angka pengangguran hingga 1,35 juta orang, maka sebenarnya bukan
terjadi pertumbuhan ekonomi, melainkan kontraksi ekonomi. Dengan logika ini,
bila menggunakan angka optimistis, maka sebenarnya telah terjadi kontraksi atau
penyusutan ekonomi sebesar 2,25-3,16 persen! Tapi bila memperhatikan realitas
penurunan elastisitas daya serap tenaga kerja tadi, maka sesungguhnya telah
terjadi kontraksi ekonomi hingga 4,5 persen hingga 6,75 persen! Apapun angka
yang dipilih, yang terjadi tetap saja kontraksi ekonomi.
Alih-alih berhasil mencapai pertumbuhan ekonomi rata-rata 6,6 persen per tahun
hingga 2009 dan menurunkan pengangguran terbuka dari 9,6 persen menjadi 5,5
persen, yang terjadi justru kebalikannya. Karena kebijakan harga yang gegabah,
telah terjadi penyusutan ekonomi dan membengkaknya jumlah pengangguran.
Sungguh, ironi yang merisaukan.
[Non-text portions of this message have been removed]
------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~-->
Help save the life of a child. Support St. Jude Children's Research Hospital.
http://us.click.yahoo.com/cRr2eB/lbOLAA/E2hLAA/BRUplB/TM
--------------------------------------------------------------------~->
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. http://www.ppi-india.org
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Reading only, http://dear.to/ppi
4. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx
5. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx
6. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi:
** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral
scholarship, kunjungi
http://informasi-beasiswa.blogspot.com **
Other related posts:
- » [nasional_list] [ppiindia] Kontraksi Ekonomi dan Barisan Pengangguran
