[nasional_list] [ppiindia] Haruskah Menjadi Pegawai Negeri

** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi: 
** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral 
scholarship, kunjungi 
http://informasi-beasiswa.blogspot.com 
**http://www.indomedia.com/bpost/022006/1/opini/opini1.htm

Haruskah Menjadi Pegawai Negeri

Oleh : Imam Suharjo

Bagi sebagian orang, menjadi pegawai negeri adalah harapan 
yang ingin dicapai setelah menyelesaikan pendidikan formal. Terbayang dalam 
benak gaji rutin yang diterima setiap bulan, baju seragam, kerja kantoran dan 
naiknya status sosial. Harapan itu --setidaknya-- terwujud apabila yang 
bersangkutan berhasil lolos seleksi penerimaan CPNS di lingkup pemerintahan 
daerah se Kalsel yang rencananya dimulai Februari ini.

Mengamati hasil beberapa seleksi CPNS lalu, sangat sulit untuk memprediksi 
peserta yang bakal lolos. Dengan materi dan jenis tes yang dilaksanakan dalam 
menjaring CPNS, secara logika yang diterima adalah calon berkualitas yang 
terlihat melalui kemampuan akademik dari lembaga pendidikan terakreditasi. 
Namun kenyataan yang terjadi tidak selalu demikian. Ada faktor X yang 'ikut' 
menentukan seleksi tersebut. Faktor X yang bersifat negatif inilah yang mungkin 
menjadi hulu dari terciptanya bad government, yang sampai saat ini tidak mudah 
untuk dihilangkan. 

Menampilkan kondisi PNS yang sesungguhnya dalam tulisan ini, tidak dimaksudkan 
untuk mengurangi minat pencari kerja mengikuti seleksi penerimaan CPNS. Tetapi 
lebih ditujukan pada pemberian pertimbangan objektif, khususnya bagi mereka 
yang bercita-cita ingin cepat kaya, memiliki jiwa entrepreneur atau yang alergi 
pada kegiatan politik praktis.

Kondisi yang akan ditemui sebagai seorang PNS, pertama adalah gaji pegawai 
negeri di Indonesia dibanding dengan negeri jiran masih jauh dari mencukupi. 
Apalagi dengan adanya penaikan harga BBM saat ini. Apabila ditemui seorang 
pegawai yang hidupnya serba 'wah', kemungkinan kekayaannya didapatkan dari 
warisan orangtua, menang undian, mendapat pasangan orang kaya atau memiliki 
usaha sampingan. Apabila keempat alasan tersebut tidak ditemukan, maka dapat 
diduga kekayaan itu berasal dari hasil korupsi yang dilakukan melalui 
penyalahgunaan wewenang dan atau gratifikasi. Untuk itu, bagi yang ingin cepat 
kaya seyogyanya tidak memilih profesi PNS sebagai ladang penghidupan.

Buruknya kesejahteraan pegawai, ditambah keluarnya Surat Edaran Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mengimbau instansi pemerintah untuk tidak 
memberikan bingkisan lebaran kepada pegawai negerinya. Sebagai institusi 
pemberantas korupsi, sewajarnya KPK mencoba mengeleminasi bentuk tindakan yang 
mengarah pada korupsi dan penyelewengan. Namun yang patut dipertanyakan adalah: 
apakah pemberian bingkisan hari raya dari instansi sendiri juga merupakan 
tindakan penyelewengan. Bagi staf KPK, mungkin tidak memerlukan bingkisan 
tersebut mengingat gaji mereka sudah cukup untuk hidup layak. Tetapi bagi 
sebagian besar pegawai negeri, bingkisan hari raya masih sangat berarti 
meskipun nilainya sangat kecil.

Kedua, untuk memotivasi kinerja personil dalam suatu organisasi lazim 
diterapkan rewards and punishment (penghargaan dan hukuman) dari atasan kepada 
bawahan. Namun, di dalam birokrasi pemerintahan sepertinya cenderung hanya 
menerapkan punishment. Sanksi hukum lebih diminati karena tidak saja untuk 
membuat jera si pelanggar, tetapi di sisi lain dapat memberikan nilai tambah 
secara politis bagi pejabat penghukum khususnya kepala daerah yang saat ini 
notabene merupakan jabatan politis apabila termuat dalam media massa. Kepala 
daerah akan dianggap sebagai orang yang tegas dalam menegakkan peraturan.

Sayangnya, sanksi hukum sering tidak dilaksanakan secara adil. Bagi mereka yang 
mempunyai akses ke atasan, biasanya akan luput dari tindakan tersebut. Tidak 
mengherankan apabila kegiatan GDM (Gerakan Disiplin Mandiri) yang sering 
dilaksanakan di pemerintahan daerah, tidak memberikan dampak signifikan 
terhadap peningkatan disiplin dan kinerja pegawai.

Di sisi lain, pemberian rewards kepada pegawai yang berprestasi sangat jarang 
dilaksanakan. Kecuali penghargaan satya lencana untuk pengabdian 10 tahun, 20 
tahun dan 30 tahun yang diberikan kepada semua pegawai negeri yang melampaui 
jangka waktu tertentu. Asalkan, rajin mengisi absen meskipun setelah itu hilang 
entah kemana, atau hanya duduk dan mengobrol menghabiskan waktu.

Memang sampai saat ini, ukuran prestasi dalam kinerja pegawai masih belum jelas 
sehingga penilaiannya lebih didasarkan pada persepsi atasan yang sering sangat 
subjektif. Apabila ada rewards berupa promosi, lebih banyak diperuntukan bagi 
pegawai yang mempunyai loyalitas mati daripada produktivitas kerjanya tinggi. 
Untuk itu, seseorang yang memiliki jiwa entrepreneur yang kreatif, inisiatif 
dan dinamis tidak dapat berharap banyak untuk meraih jenjang kesuksesan melalui 
profesi pegawai negeri.

Ketiga, pelaksanaan sistem pemilihan kepala daerah secara langsung berdampak 
pada pergeseran fungsi jabatan struktural menjadi seolah-olah jabatan politis. 
Banyak kepala daerah yang karena kewenangannya dalam pembinaan pegawai negeri, 
menyeret jabatan yang seharusnya dicapai melalui sistem penjenjangan karir ke 
dalam kancah politik praktis yang berujung pada kelangsungan kekuasaan saat 
ini, atau perebutan kekuasaan di pemilihan yang akan datang.

Dalam sikap hidup masyarakat yang hipokrit, menjadi tidak aneh ketika peraturan 
menyatakan: pegawai/korpri dilarang berpolitik praktis dan diharuskan netral. 
Kenyataannya banyak pegawai bahkan pengurus Korpri sendiri yang menjadi tim 
sukses kandidat. Tentu tidak ada tujuan lain dari pegawai negeri petualang yang 
'senang makan tulang kawan' ini, kecuali untuk mendapatkan imbalan jabatan bila 
sang kandidat terpilih. Dengan demikian, bagi orang yang konsisten pada aturan 
dan menjunjungi tinggi sikap profesional namun alergi terhadap dunia politik, 
maka bersiaplah karir Anda jalan di tempat.

Pengecualian, apabila kepala daerah dengan ikhlas mempergunakan kewenangannya 
berdasarkan PP Nomor 9 tahun 2003 secara proporsional dan profesional seperti 
yang dilakukan Walikota Banjarmasin. Jabatan tertentu yang biasanya hanya 
diperuntukan bagi tim sukses, oleh Walikota penyaringannya diserahkan terlebih 
dahulu melalui tim seleksi yang terdiri atas orang-orang yang sudah teruji 
kapabilitasnya. Dengan demikian, semua pegawai mempunyai kesempatan yang sama 
asalkan memenuhi syarat. 

Pilot Project

Keruntuhan rezim orde baru tak terlepas dari adanya isu KKN (korupsi, kolusi 
dan nepotisme). Gerakan masyarakat yang dimotori mahasiswa, akhirnya mencapai 
hasil dengan lengsernya presiden RI kedua setelah berkuasa hampir 33 tahun. 
Tumbangnya Orba, tentunya dipenuhi harapan terciptanya pemerintahan yang 
bersih. Untuk itu dibuat paradigma baru dalam penyelenggaran kepemerintahan, 
dari bad government menjadi good governance. Dalam arti, penyelenggaraan negara 
tidak lagi menjadi dominasi pemerintah namun harus melibatkan seluruh unsur 
masyarakat, swasta dan lembaga terkait lainnya.

Beberapa waktu lalu, Gubernur Kalsel menandatangani MoU untuk menjadikan Kalsel 
sebagai pilot project good governance. Akibatnya, banyak mata yang menyorot 
propinsi ini. Sudahkah pemprop dan pemerintah kabupaten/kota melaksanakan 
kebijakan yang transparan, akuntabel, efektif, efisien dan berkeadilan dalam 
pelayanan publik. Tentu masih perlu kita tunggu. Test case yang dapat 
membuktikan pelaksanaan good governance dalam waktu dekat, adalah seleksi 
penerimaan CPNS.

Proses rekrutmen merupakan cermin awal untuk mengetahui jenis pegawai apa yang 
akan diperoleh pemerintah guna melayani masyarakat nantinya. Apabila dalam 
proses ini dipenuhi fenomena suap atau titipan pejabat, maka masyarakat yang 
akan menerima dampaknya melalui pelayanan yang buruk, berbelit dan ekonomi 
biaya tinggi. Pegawai yang memulai kerja dengan menyuap, tentu akan menjalani 
masa kerjanya tak jauh dari dunia suap menyuap di mana pun posisi dan 
jabatannya. Pegawai yang mengawali kerjanya dengan memanfaatkan pejabat, juga 
selama menjalani karirnya tak terlepas dari penyalahgunaan dan penyelewengan 
jabatan. Dengan kondisi demikian, sampai kapan pun good governance tidak akan 
tercipta.

Selain itu, untuk meningkatkan standar pelayanan publik diperlukan kemampuan 
SDM pegawai yang andal dan profesional dengan pembinaan melalui jalur 
pendidikan formal, pelatihan dan penempatan pegawai berdasarkan kompetensi. 
Sikap dan kebijakan Walikota Banjarmasin untuk melaksanakan uji kelayakan dan 
kepatutan bagi calon kepala dinas dan kepala bagian, merupakan implementasi 
untuk mendapatkan aparatur yang profesional dan berkompeten.

Walikota menempatkan maksud pembinaan pegawai dalam PP secara tepat. Hal ini 
tentu akan memotivasi pegawai untuk bersaing secara sehat dan bekerja 
profesional dalam melayani masyarakat. Tidak ada lagi friksi dalam tubuh 
organisasi pemerintah yang akan menghambat kinerja yang diakibatkan adanya 
istilah 'orangnya ini' yang naik jabatan, atau 'orangnya itu' yang harus masuk 
kotak. Yang ada hanya PNS sebagai abdi negara dan masyarakat yang siap 
mewujudkan terciptanya good governance.

* Pengamat Sosial, tinggal di Banjarbaru
e-mail: ims_wiraarya@xxxxxxxxx




[Non-text portions of this message have been removed]



***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg 
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. 
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:

1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Reading only, http://dear.to/ppi 
4. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx
5. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx
6. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx
 
Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
    http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
    ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
    http://docs.yahoo.com/info/terms/
 


** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi: 
** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral 
scholarship, kunjungi 
http://informasi-beasiswa.blogspot.com **

Other related posts: