[nasional_list] [ppiindia] Haruskah Menjadi Pegawai Negeri
- From: "Ambon" <sea@xxxxxxxxxx>
- To: <"Undisclosed-Recipient:;"@freelists.org>
- Date: Wed, 1 Feb 2006 00:56:25 +0100
** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi:
** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral
scholarship, kunjungi
http://informasi-beasiswa.blogspot.com
**http://www.indomedia.com/bpost/022006/1/opini/opini1.htm
Haruskah Menjadi Pegawai Negeri
Oleh : Imam Suharjo
Bagi sebagian orang, menjadi pegawai negeri adalah harapan
yang ingin dicapai setelah menyelesaikan pendidikan formal. Terbayang dalam
benak gaji rutin yang diterima setiap bulan, baju seragam, kerja kantoran dan
naiknya status sosial. Harapan itu --setidaknya-- terwujud apabila yang
bersangkutan berhasil lolos seleksi penerimaan CPNS di lingkup pemerintahan
daerah se Kalsel yang rencananya dimulai Februari ini.
Mengamati hasil beberapa seleksi CPNS lalu, sangat sulit untuk memprediksi
peserta yang bakal lolos. Dengan materi dan jenis tes yang dilaksanakan dalam
menjaring CPNS, secara logika yang diterima adalah calon berkualitas yang
terlihat melalui kemampuan akademik dari lembaga pendidikan terakreditasi.
Namun kenyataan yang terjadi tidak selalu demikian. Ada faktor X yang 'ikut'
menentukan seleksi tersebut. Faktor X yang bersifat negatif inilah yang mungkin
menjadi hulu dari terciptanya bad government, yang sampai saat ini tidak mudah
untuk dihilangkan.
Menampilkan kondisi PNS yang sesungguhnya dalam tulisan ini, tidak dimaksudkan
untuk mengurangi minat pencari kerja mengikuti seleksi penerimaan CPNS. Tetapi
lebih ditujukan pada pemberian pertimbangan objektif, khususnya bagi mereka
yang bercita-cita ingin cepat kaya, memiliki jiwa entrepreneur atau yang alergi
pada kegiatan politik praktis.
Kondisi yang akan ditemui sebagai seorang PNS, pertama adalah gaji pegawai
negeri di Indonesia dibanding dengan negeri jiran masih jauh dari mencukupi.
Apalagi dengan adanya penaikan harga BBM saat ini. Apabila ditemui seorang
pegawai yang hidupnya serba 'wah', kemungkinan kekayaannya didapatkan dari
warisan orangtua, menang undian, mendapat pasangan orang kaya atau memiliki
usaha sampingan. Apabila keempat alasan tersebut tidak ditemukan, maka dapat
diduga kekayaan itu berasal dari hasil korupsi yang dilakukan melalui
penyalahgunaan wewenang dan atau gratifikasi. Untuk itu, bagi yang ingin cepat
kaya seyogyanya tidak memilih profesi PNS sebagai ladang penghidupan.
Buruknya kesejahteraan pegawai, ditambah keluarnya Surat Edaran Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mengimbau instansi pemerintah untuk tidak
memberikan bingkisan lebaran kepada pegawai negerinya. Sebagai institusi
pemberantas korupsi, sewajarnya KPK mencoba mengeleminasi bentuk tindakan yang
mengarah pada korupsi dan penyelewengan. Namun yang patut dipertanyakan adalah:
apakah pemberian bingkisan hari raya dari instansi sendiri juga merupakan
tindakan penyelewengan. Bagi staf KPK, mungkin tidak memerlukan bingkisan
tersebut mengingat gaji mereka sudah cukup untuk hidup layak. Tetapi bagi
sebagian besar pegawai negeri, bingkisan hari raya masih sangat berarti
meskipun nilainya sangat kecil.
Kedua, untuk memotivasi kinerja personil dalam suatu organisasi lazim
diterapkan rewards and punishment (penghargaan dan hukuman) dari atasan kepada
bawahan. Namun, di dalam birokrasi pemerintahan sepertinya cenderung hanya
menerapkan punishment. Sanksi hukum lebih diminati karena tidak saja untuk
membuat jera si pelanggar, tetapi di sisi lain dapat memberikan nilai tambah
secara politis bagi pejabat penghukum khususnya kepala daerah yang saat ini
notabene merupakan jabatan politis apabila termuat dalam media massa. Kepala
daerah akan dianggap sebagai orang yang tegas dalam menegakkan peraturan.
Sayangnya, sanksi hukum sering tidak dilaksanakan secara adil. Bagi mereka yang
mempunyai akses ke atasan, biasanya akan luput dari tindakan tersebut. Tidak
mengherankan apabila kegiatan GDM (Gerakan Disiplin Mandiri) yang sering
dilaksanakan di pemerintahan daerah, tidak memberikan dampak signifikan
terhadap peningkatan disiplin dan kinerja pegawai.
Di sisi lain, pemberian rewards kepada pegawai yang berprestasi sangat jarang
dilaksanakan. Kecuali penghargaan satya lencana untuk pengabdian 10 tahun, 20
tahun dan 30 tahun yang diberikan kepada semua pegawai negeri yang melampaui
jangka waktu tertentu. Asalkan, rajin mengisi absen meskipun setelah itu hilang
entah kemana, atau hanya duduk dan mengobrol menghabiskan waktu.
Memang sampai saat ini, ukuran prestasi dalam kinerja pegawai masih belum jelas
sehingga penilaiannya lebih didasarkan pada persepsi atasan yang sering sangat
subjektif. Apabila ada rewards berupa promosi, lebih banyak diperuntukan bagi
pegawai yang mempunyai loyalitas mati daripada produktivitas kerjanya tinggi.
Untuk itu, seseorang yang memiliki jiwa entrepreneur yang kreatif, inisiatif
dan dinamis tidak dapat berharap banyak untuk meraih jenjang kesuksesan melalui
profesi pegawai negeri.
Ketiga, pelaksanaan sistem pemilihan kepala daerah secara langsung berdampak
pada pergeseran fungsi jabatan struktural menjadi seolah-olah jabatan politis.
Banyak kepala daerah yang karena kewenangannya dalam pembinaan pegawai negeri,
menyeret jabatan yang seharusnya dicapai melalui sistem penjenjangan karir ke
dalam kancah politik praktis yang berujung pada kelangsungan kekuasaan saat
ini, atau perebutan kekuasaan di pemilihan yang akan datang.
Dalam sikap hidup masyarakat yang hipokrit, menjadi tidak aneh ketika peraturan
menyatakan: pegawai/korpri dilarang berpolitik praktis dan diharuskan netral.
Kenyataannya banyak pegawai bahkan pengurus Korpri sendiri yang menjadi tim
sukses kandidat. Tentu tidak ada tujuan lain dari pegawai negeri petualang yang
'senang makan tulang kawan' ini, kecuali untuk mendapatkan imbalan jabatan bila
sang kandidat terpilih. Dengan demikian, bagi orang yang konsisten pada aturan
dan menjunjungi tinggi sikap profesional namun alergi terhadap dunia politik,
maka bersiaplah karir Anda jalan di tempat.
Pengecualian, apabila kepala daerah dengan ikhlas mempergunakan kewenangannya
berdasarkan PP Nomor 9 tahun 2003 secara proporsional dan profesional seperti
yang dilakukan Walikota Banjarmasin. Jabatan tertentu yang biasanya hanya
diperuntukan bagi tim sukses, oleh Walikota penyaringannya diserahkan terlebih
dahulu melalui tim seleksi yang terdiri atas orang-orang yang sudah teruji
kapabilitasnya. Dengan demikian, semua pegawai mempunyai kesempatan yang sama
asalkan memenuhi syarat.
Pilot Project
Keruntuhan rezim orde baru tak terlepas dari adanya isu KKN (korupsi, kolusi
dan nepotisme). Gerakan masyarakat yang dimotori mahasiswa, akhirnya mencapai
hasil dengan lengsernya presiden RI kedua setelah berkuasa hampir 33 tahun.
Tumbangnya Orba, tentunya dipenuhi harapan terciptanya pemerintahan yang
bersih. Untuk itu dibuat paradigma baru dalam penyelenggaran kepemerintahan,
dari bad government menjadi good governance. Dalam arti, penyelenggaraan negara
tidak lagi menjadi dominasi pemerintah namun harus melibatkan seluruh unsur
masyarakat, swasta dan lembaga terkait lainnya.
Beberapa waktu lalu, Gubernur Kalsel menandatangani MoU untuk menjadikan Kalsel
sebagai pilot project good governance. Akibatnya, banyak mata yang menyorot
propinsi ini. Sudahkah pemprop dan pemerintah kabupaten/kota melaksanakan
kebijakan yang transparan, akuntabel, efektif, efisien dan berkeadilan dalam
pelayanan publik. Tentu masih perlu kita tunggu. Test case yang dapat
membuktikan pelaksanaan good governance dalam waktu dekat, adalah seleksi
penerimaan CPNS.
Proses rekrutmen merupakan cermin awal untuk mengetahui jenis pegawai apa yang
akan diperoleh pemerintah guna melayani masyarakat nantinya. Apabila dalam
proses ini dipenuhi fenomena suap atau titipan pejabat, maka masyarakat yang
akan menerima dampaknya melalui pelayanan yang buruk, berbelit dan ekonomi
biaya tinggi. Pegawai yang memulai kerja dengan menyuap, tentu akan menjalani
masa kerjanya tak jauh dari dunia suap menyuap di mana pun posisi dan
jabatannya. Pegawai yang mengawali kerjanya dengan memanfaatkan pejabat, juga
selama menjalani karirnya tak terlepas dari penyalahgunaan dan penyelewengan
jabatan. Dengan kondisi demikian, sampai kapan pun good governance tidak akan
tercipta.
Selain itu, untuk meningkatkan standar pelayanan publik diperlukan kemampuan
SDM pegawai yang andal dan profesional dengan pembinaan melalui jalur
pendidikan formal, pelatihan dan penempatan pegawai berdasarkan kompetensi.
Sikap dan kebijakan Walikota Banjarmasin untuk melaksanakan uji kelayakan dan
kepatutan bagi calon kepala dinas dan kepala bagian, merupakan implementasi
untuk mendapatkan aparatur yang profesional dan berkompeten.
Walikota menempatkan maksud pembinaan pegawai dalam PP secara tepat. Hal ini
tentu akan memotivasi pegawai untuk bersaing secara sehat dan bekerja
profesional dalam melayani masyarakat. Tidak ada lagi friksi dalam tubuh
organisasi pemerintah yang akan menghambat kinerja yang diakibatkan adanya
istilah 'orangnya ini' yang naik jabatan, atau 'orangnya itu' yang harus masuk
kotak. Yang ada hanya PNS sebagai abdi negara dan masyarakat yang siap
mewujudkan terciptanya good governance.
* Pengamat Sosial, tinggal di Banjarbaru
e-mail: ims_wiraarya@xxxxxxxxx
[Non-text portions of this message have been removed]
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny.
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Reading only, http://dear.to/ppi
4. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx
5. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx
6. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi:
** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral
scholarship, kunjungi
http://informasi-beasiswa.blogspot.com **
Other related posts:
- » [nasional_list] [ppiindia] Haruskah Menjadi Pegawai Negeri
