[nasional_list] [ppiindia] Fwd: Angkutan Jakarta (Tidak) Memerlukan Subsidi]
- From: A Nizami <nizaminz@xxxxxxxxx>
- To: Indonesia Raya <indonesiaraya@xxxxxxxxxxxxxxx>, ekonomi-nasional@xxxxxxxxxxxxxxx, ppiindia@xxxxxxxxxxxxxxx, lisi <lisi@xxxxxxxxxxxxxxx>, sabili <sabili@xxxxxxxxxxxxxxx>
- Date: Wed, 16 Nov 2005 21:54:52 -0800 (PST)
** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi:
** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral
scholarship, kunjungi
http://informasi-beasiswa.blogspot.com **Assalamu'alaikum wr wb,
Iya. Banyak memang para pekerja (terutama yang tinggal
di Bekasi dan kerja di Jakarta atau sebaliknya) yang
menghabiskan uang minimal Rp 20 ribu setiap hari.
Kalau 25 hari kerja habis Rp 500 ribu per bulan. Mau
kredit motor juga mahal yaitu Rp 600 ribu/bulan.
Biaya transport Rp 500 ribu/bulan. UMR hanya Rp 700
ribu. Tinggal sisa Rp 200 ribu sebulan untuk makan,
kontrak rumah, dan biaya sekolah untuk anak2.
Memang Rp 500 ribu/bulan termasuk termurah. Bagi
rakyat Amerika yang UMRnya sekitar Rp 8 juta per bulan
(US$ 800) tidak masalah. Tapi bagi pekerja Indonesia
yang UMRnya Rp 700 ribu bahkan di daerah cuma Rp 300
ribu, biaya transport yang murah itu tidak terjangkau.
Sayang para pejabat kita yang gajinya gede-gede tidak
bisa memahami penderitaan rakyat.
Inilah ulah dari ekonom Neoliberalis yang mementingkan
Pasar dan penghapusan subsidi.
Wassalam
> azas nainggolan <azastigor@xxxxxxxxx> wrote: Date:
> Mon, 14 Nov 2005
> 21:53:08 -0800 (PST) From: azas nainggolan
> <azastigor@xxxxxxxxx>
> Subject: Angkutan Jakarta (Tidak) Memerlukan Subsidi
> To: johari efendi <joh_efe@xxxxxxxxx>, kompascyber
> Egi <aegi@xxxxxxxxxx>,
> "danangwido@xxxxxxxxx" <danangwido@xxxxxxxxx>,
> Rm Danuwinata <timtim@xxxxxxxxxxx>, Dipa Darajat
> <padibgta@xxxxxxxxxxx>
>
> Angkutan Umum Jakarta (Tidak) Memerlukan Subsidi
> Oleh Azas Tigor Nainggolan.
>
> Beberapa hari belakangan masalah angkutan umum di
> Jakarta mencuat
> kembali menjadi berita di berbagai media massa.
> Khususnya setelah
> beberapa lewat dari hari Lebaran, masyarakat
> dihadapkan pada masalah
> kenaikan tarif secara sepihak dilakukan oleh awak
> angkutan umum. Para
> awak angkutan beralasan menaikkan tarif sepihak itu
> dikarenakan setoran
> mereka naik semenjak kenaikan harga BBM sejak 1
> Oktober 2005 lalu.
> Berbagai pendapat bermunculan tentang kondisi
> tersebut dan berkembang
> pada persoalan mahalnya biaya operasional yang harus
> ditanggung para
> awak dan operator angkutan umum. Beberapa pengamat
> dan operator
> mengatakan, bahwa perlunya pemerintah memberikan
> juga subsidi kepada
> angkutan umum agar bisa membantu meringankan beban
> biaya dan tarif para
> penumpang. Mereka mengatakan bahwa tarif yang
> sekarang masih terlalu
> murah dan belum bisa menutupi biaya operasional.
> Selain itu sebagai
> operator angkutan umum, mereka merasa perlu
> (meminta) dibantu mendapat
> subsidi langsung dana BBM
> (seperti subsidi tunai pada masyarakat misin) agar
> bisa memberikan
> pelayanan baik dan memadai. Apakah betul dengan
> kondisi seperti sekarang
> para operator membutuhkan subsidi langsung dari
> dampak kenaikan harga
> BBM?
> Berbicara tentang tarif, pihak pemerintah provinsi
> (Pemprov) Jakarta
> selalu saja mengatakan kepada para operator, bahwa
> tarif yang sudah
> dinaikkan itu dengan menghitung secara cermat sesuai
> kebutuhan
> operasional angfkutan umum. Sementara jika pengguna
> yang protes maka
> pemerintah mengatakan bahwa tarif yang ditentukan
> itu termasuk tarif
> yang termurah di dunia. Pertanyaannya sekarang
> apakah memang betul
> dengan kondisi pengelolaan angkutan umum oleh
> Pemprov seperti sekarang
> ini para konsumen mendapatkan biaya murah serta para
> operator telah
> tertutupi biaya operasionalnya? Masyarakat pengguna
> angkutan umum saat
> ini tetap saja mengeluhkan bahwa tarif mahal.
> Keluhan dan keberatan
> tersebut mungkin harus dilihat secara seksama dan
> tidak langsung dijawab
> dengan besaran ongkos setiap kali menggunakan
> angkutan umum. Apabila
> dilihat betul kondisi pengelolaannya, mungkin ada
> benarnya keluhan
> masyarakat dan para operator terhadap biaya
> penggunaan angkutan umum
> yang harus mereka tanggung. Seorang pengguna untuk
> mencapai perjalanan
> menuju tempatnya bekerja jika hanya menggunakan
> sekali saja angkutan
> umum mungkin murah biayanya. Misalnya saja untuk
> sekali perjalanan
> dengan angkutan umum reguler seorang penumpang
> mengeluarkan ongkos Rp
> 2.500,-. Persoalannya sekarang adalah ada kondisi
> dimana pengelolaan
> transportasi angkutan umum di kota Jakarta memiliki
> beberapa celah
> pelanggaran. Masalah pertama adalah kepatuhan para
> awak dan operator
> angkutan umum dalam menjalankan usahanya. Sering
> terjadi para awak
> angkutan umum tidak menjalankan rute perjalanan
> sesuai trayeknya yang
> dimilikinya. Pelanggaran ini membuat para pengguna
> terpaksa menyambung
> perjalan yang artinya mengeluarkan biaya lagi.
> Banyak masyarakat yang
> berprofesi sebagai pekerja biasa harus mengeluarkan
> biaya minimal Rp
> 20.000 sehari untuk perjalanan kerja. Selama 1
> bulan (25 hari) kerja
> mereka berarti harus mengeluarkan anggaran biaya
> setidaknya Rp
> 500.000,-. Sebagai pekerja biasanya gaji mereka
> hanya berada
> dikisaran Rp 1 juta hingga Rp 2 juta setiap bulan.
> Artinya para pekerja
> itu harus mengeluarkan sekitar 50%-40% dari
> penghasilan untuk biaya
> transportasi. Angka perbandingan pengeluaran dan
> biaya untuk keperluan
> perjalanan ini sungguh luar biasa dan tidak masuk
> akal.
> Besaran angka ini jelas tidak masuk akal.
> Idealnya besaran pengeluaran
> untuk keperluan transportasi dan penghasilan
> seseorang yang ideal adalah
> maksimal seharusnya 15% saja dari penghasilan.
> Dibandingkan dengan biaya
> penggunaan angkutan umum di kota-kota di negara
> lain, kondisi Jakarta
> jadi paling mahal beban biayanya. Pengalaman di
> beberapa negara lain
> beban biaya menggunakan angkutan umum jauh lebih
> murah dengan pelayanan
> yang aman dan nyaman. Kasus Jakarta ini merupakan
> contoh buruk dari
> pengelolaan fasilitas publik, khususnya angkutan
> umum. Masalah tersebut
> tidak lepas dari penyebab buruknya pola atau
> manajemen angkutan umum di
> Jakarta. Kondisi buruk tersebut dapat dilihat dari
> masih pengaturan
> sistem rute atau trayek angkutan umum di Jakarta
> yang semrawut dan
> tumpang tindih, penegakkan hukum dan penghapusan
> pungli di sektor
> angkutan umum. Masalah semrawutnya angkutan umum
> ini sebenarnya dapat
> diperbaiki jika pihak Pemprov dalam hal Dinas
> Perhubungan mau
> melakukannya. Penyelesaian cepat dapat dilakukan
> dengan mengurai dan
> menjawab langsung persoalan yang ada di lapangan.
> Lihat saja dalam
> perjalanannya penumpang harus berkali-kali berganti
> angkutan dari rumah
> ke tempat tujuan serta tidak nyaman. Para awak
> angkutan umum harus
> seenaknya menaikkan dan menurunkan penumpang, saling
> kebut-kebutan untuk
> merebut penumpang, seenaknya menetapkan dan
> menaikkan tarif, memotong
> rute dan berhadapan dengan pungutan liar (Pungli)
> dari preman berseragam
> atau preman tidak berseragam. Sebagai operator, para
> pengusaha angkutan
> umum harus berhadapan pemerasan dan pungli yang
> dilakukan oleh aparat
> saat mengelola usahanya. Semua persoalan tersebut
> sebenarnya sudah
> sering dikeluhkan tapi sampai sekarang belum
> dilakukan perbaikan yang
> berarti dari pihak Dinas Perhubungan Pemprov
> Jakarta. Persoalan lapangan
> yang terjadi dapat dicoba penyelesaiannya dengan
> langkah memperbaiki
> manajemen pengelolaan angkutan umum. Perbaikan
> manajemen tersebut dapat
> didekati dengan melakukan penataan trayek agar
> angkutan umum di Jakarta
> mudah dijangkau dan menjawab kebutuhan perjalanan
> (?akses?). Dalam hal
> ini Pemprov diajak untuk menata sistem trayek agar
> tidak ada lagi trayek
> yang tumpang tindih. Hasil yang diharapkan adalah
> tidak ada lagi
> angkutan umum yang menurunkan penumpang di tengah
> perjalanan dan tidak
> lagi kejar-kejaran di jalan yang membahayakan
> penumpang dan pengguna
> jalan lainnya. Pelanggaran terhadap aturan dalam
> pengelolaan
> (manajemen) angkutan umum didekati dengan melakukan
> penegakan hukum.
> Bagi pelanggarnyaseperti melanggar rute, kemanan
> dan kenyaman, awak
> serta perusahaan angkutannya langsung diberikan
> sanksi tegas tidak
> boleh beroperasi. Penataan ini juga akan memberi
> dampak pengurangan
> biaya operasional yang harus dikeluarkan para
> operator angkutan umum
> karena
> armada jadi lebih terawat. Biaya atau ongkos yang
> harus dkeluarkan
> pengguna angkutan umum pun bisa diperkecil karena
> trayek telah menjawab
> kebutuhan akses para penumpangnya.
> Pengurangan biaya operasional yang selama ini
> menjadi beban tinggi dapat
> didekati dengan penghapusan pungli di lapangan,
> pembebasan biaya KIR,
> Perpanjangan Trayek serta biaya perpanjangan STNK
> bagi angkutan umum.
> Penghapusan pungli di lapangan selama beroperasi itu
> sendiri akan sangat
> membantu meringankan para awak armada angkutan
> selama beroperasi.
> Pembebasan ketiga jenis pengeluaran rutin di atas
> bagi para operator
> sangat membantu meringakan beban biaya operasional
> mereka. Kenyataan
> yang terjadi hingga saat ini beban biaya yang
> dibayar oleh para operator
> besar melebihi biaya resminya. Salah satu contoh
> adalah pengeluaran
> resmi biaya KIR satu armada angkutan umum misalnya
> berkisar sekitar Rp
> 119.000,- hingga 170.000,-. Tetapi yang terjadi di
> tempat uji KIR,
> sebuah Metromini terpaksa mengeluarkan biaya hingga
> lebih Rp 300.000
> apabila mau lulus uji KIR. Seorang sopir Metromini
> dalam sehari harus
> mengeluarkan biaya sekitar Rp 30.000 untuk membayar
> biaya pungli di
> jalanan dan
> terminal. Melihat besarnya pungli dan biaya
> operasional ini ada baiknya
> justru subsidi kenaikan harga BBM diberikan kepara
> para pelaku pungli dan
> petugas di bagian perizinan angkutan umum.
> Berbicara pemberian subsidi bagi kepentingan
> angkutan umum sebaiknya
> tidak diberikan berbentuk pinjaman atau bentuk tunai
> seperti yang sudah
> dilakukan pemerintah pada masyarakat miskin. Bentuk
> subsidi tunai atau
> uang tunai seperti itu hanya pembiusan semata. Lebih
> efektif subsidi itu
> diberikan kepada para petugas sebagai peningkatan
> penghasilan agar
> mereka bekerja lebih baik tanpa melakukan pungli dan
> menegakkan hukum
> sesuai aturan. Nah, kalau sudah begini jalan
> ceritanya maka yang harus
> pertama kali bertanggung jawab, tidak lain adalah
> Kepala Dinas
> Perhubungan serta atasannya langsung yakni Gubernur
> Jakarta, Sutiyoso.
> Tanggung jawab mereka adalah melakukan pendekatan
> perubahan di atas
> serta mengawasinya agar terjadi perbaikan signifikan
> dalam pelayanan
> angkutan umum di Jakarta. Semoga Gubernur Sutiyoso
> mau mendengarkan dan
> menindaklanjuti!
>
> Jakarta, 14 November 2005
> Penulis adalah Ketua Forum Warga Kota Jakarta
> (FAKTA) dan Ketua Koalasi
> Warga Untuk Transportasi (KAWAT) Jakarta.
> Sekretariat: Jl. Pancawarga IV
> No:44, RT 003 RW 07, Cipinang Muara, Kalimalang,
> Jakarta Timur 13420.
> Telp/Fax: 021-8569008 HP: 0815 9977041, Email:
> azastigor@xxxxxxxxx
>
>
---------------------------------
azas nainggolan <azastigor@xxxxxxxxx> wrote: Date:
Mon, 14 Nov 2005 21:53:08 -0800 (PST)
From: azas nainggolan <azastigor@xxxxxxxxx>
Subject: Angkutan Jakarta (Tidak) Memerlukan Subsidi
To: johari efendi <joh_efe@xxxxxxxxx>, kompascyber Egi
<aegi@xxxxxxxxxx>,
"danangwido@xxxxxxxxx" <danangwido@xxxxxxxxx>,
Rm Danuwinata <timtim@xxxxxxxxxxx>, Dipa Darajat
<padibgta@xxxxxxxxxxx>
Angkutan Umum Jakarta (Tidak) Memerlukan Subsidi
Oleh Azas Tigor Nainggolan.
Beberapa hari belakangan masalah angkutan umum di
Jakarta mencuat kembali menjadi berita di berbagai
media massa. Khususnya setelah beberapa lewat dari
hari Lebaran, masyarakat dihadapkan pada masalah
kenaikan tarif secara sepihak dilakukan oleh awak
angkutan umum. Para awak angkutan beralasan menaikkan
tarif sepihak itu dikarenakan setoran mereka naik
semenjak kenaikan harga BBM sejak 1 Oktober 2005 lalu.
Berbagai pendapat bermunculan tentang kondisi tersebut
dan berkembang pada persoalan mahalnya biaya
operasional yang harus ditanggung para awak dan
operator angkutan umum. Beberapa pengamat dan operator
mengatakan, bahwa perlunya pemerintah memberikan juga
subsidi kepada angkutan umum agar bisa membantu
meringankan beban biaya dan tarif para penumpang.
Mereka mengatakan bahwa tarif yang sekarang masih
terlalu murah dan belum bisa menutupi biaya
operasional. Selain itu sebagai operator angkutan
umum, mereka merasa perlu (meminta) dibantu mendapat
subsidi langsung dana BBM (seperti subsidi tunai pada
masyarakat misin) agar bisa memberikan pelayanan baik
dan memadai. Apakah betul dengan kondisi seperti
sekarang para operator membutuhkan subsidi langsung
dari dampak kenaikan harga BBM?
Berbicara tentang tarif, pihak pemerintah provinsi
(Pemprov) Jakarta selalu saja mengatakan kepada para
operator, bahwa tarif yang sudah dinaikkan itu dengan
menghitung secara cermat sesuai kebutuhan operasional
angfkutan umum. Sementara jika pengguna yang protes
maka pemerintah mengatakan bahwa tarif yang ditentukan
itu termasuk tarif yang termurah di dunia.
Pertanyaannya sekarang apakah memang betul dengan
kondisi pengelolaan angkutan umum oleh Pemprov seperti
sekarang ini para konsumen mendapatkan biaya murah
serta para operator telah tertutupi biaya
operasionalnya? Masyarakat pengguna angkutan umum saat
ini tetap saja mengeluhkan bahwa tarif mahal. Keluhan
dan keberatan tersebut mungkin harus dilihat secara
seksama dan tidak langsung dijawab dengan besaran
ongkos setiap kali menggunakan angkutan umum. Apabila
dilihat betul kondisi pengelolaannya, mungkin ada
benarnya keluhan masyarakat dan para operator terhadap
biaya penggunaan angkutan umum yang harus mereka
tanggung.
Seorang pengguna untuk mencapai perjalanan menuju
tempatnya bekerja jika hanya menggunakan sekali saja
angkutan umum mungkin murah biayanya. Misalnya saja
untuk sekali perjalanan dengan angkutan umum reguler
seorang penumpang mengeluarkan ongkos Rp 2.500,-.
Persoalannya sekarang adalah ada kondisi dimana
pengelolaan transportasi angkutan umum di kota Jakarta
memiliki beberapa celah pelanggaran. Masalah pertama
adalah kepatuhan para awak dan operator angkutan umum
dalam menjalankan usahanya. Sering terjadi para awak
angkutan umum tidak menjalankan rute perjalanan sesuai
trayeknya yang dimilikinya. Pelanggaran ini membuat
para pengguna terpaksa menyambung perjalan yang
artinya mengeluarkan biaya lagi. Banyak masyarakat
yang berprofesi sebagai pekerja biasa harus
mengeluarkan biaya minimal Rp 20.000 sehari untuk
perjalanan kerja. Selama 1 bulan (25 hari) kerja
mereka berarti harus mengeluarkan anggaran biaya
setidaknya Rp 500.000,-. Sebagai pekerja biasanya gaji
mereka hanya berada dikisaran Rp 1 juta hingga Rp 2
juta setiap bulan. Artinya para pekerja itu harus
mengeluarkan sekitar 50%-40% dari penghasilan untuk
biaya transportasi. Angka perbandingan pengeluaran dan
biaya untuk keperluan perjalanan ini sungguh luar
biasa dan tidak masuk akal.
Besaran angka ini jelas tidak masuk akal. Idealnya
besaran pengeluaran untuk keperluan transportasi dan
penghasilan seseorang yang ideal adalah maksimal
seharusnya 15% saja dari penghasilan. Dibandingkan
dengan biaya penggunaan angkutan umum di kota-kota di
negara lain, kondisi Jakarta jadi paling mahal beban
biayanya. Pengalaman di beberapa negara lain beban
biaya menggunakan angkutan umum jauh lebih murah
dengan pelayanan yang aman dan nyaman. Kasus Jakarta
ini merupakan contoh buruk dari pengelolaan
fasilitas publik, khususnya angkutan umum. Masalah
tersebut tidak lepas dari penyebab buruknya pola atau
manajemen angkutan umum di Jakarta. Kondisi buruk
tersebut dapat dilihat dari masih pengaturan sistem
rute atau trayek angkutan umum di Jakarta yang
semrawut dan tumpang tindih, penegakkan hukum dan
penghapusan pungli di sektor angkutan umum.
Masalah semrawutnya angkutan umum ini sebenarnya
dapat diperbaiki jika pihak Pemprov dalam hal Dinas
Perhubungan mau melakukannya. Penyelesaian cepat dapat
dilakukan dengan mengurai dan menjawab langsung
persoalan yang ada di lapangan. Lihat saja dalam
perjalanannya penumpang harus berkali-kali berganti
angkutan dari rumah ke tempat tujuan serta tidak
nyaman. Para awak angkutan umum harus seenaknya
menaikkan dan menurunkan penumpang, saling
kebut-kebutan untuk merebut penumpang, seenaknya
menetapkan dan menaikkan tarif, memotong rute dan
berhadapan dengan pungutan liar (Pungli) dari preman
berseragam atau preman tidak berseragam. Sebagai
operator, para pengusaha angkutan umum harus
berhadapan pemerasan dan pungli yang dilakukan oleh
aparat saat mengelola usahanya. Semua persoalan
tersebut sebenarnya sudah sering dikeluhkan tapi
sampai sekarang belum dilakukan perbaikan yang berarti
dari pihak Dinas Perhubungan Pemprov Jakarta.
Persoalan lapangan yang terjadi dapat dicoba
penyelesaiannya dengan langkah memperbaiki manajemen
pengelolaan angkutan umum. Perbaikan manajemen
tersebut dapat didekati dengan melakukan penataan
trayek agar angkutan umum di Jakarta mudah dijangkau
dan menjawab kebutuhan perjalanan (?akses?). Dalam
hal ini Pemprov diajak untuk menata sistem trayek agar
tidak ada lagi trayek yang tumpang tindih. Hasil yang
diharapkan adalah tidak ada lagi angkutan umum yang
menurunkan penumpang di tengah perjalanan dan tidak
lagi kejar-kejaran di jalan yang membahayakan
penumpang dan pengguna jalan lainnya. Pelanggaran
terhadap aturan dalam pengelolaan (manajemen) angkutan
umum didekati dengan melakukan penegakan hukum. Bagi
pelanggarnyaseperti melanggar rute, kemanan dan
kenyaman, awak serta perusahaan angkutannya langsung
diberikan sanksi tegas tidak boleh beroperasi.
Penataan ini juga akan memberi dampak pengurangan
biaya operasional yang harus dikeluarkan para operator
angkutan umum karena armada jadi lebih terawat. Biaya
atau ongkos yang harus dkeluarkan pengguna angkutan
umum pun bisa diperkecil karena trayek telah menjawab
kebutuhan akses para penumpangnya.
Pengurangan biaya operasional yang selama ini
menjadi beban tinggi dapat didekati dengan penghapusan
pungli di lapangan, pembebasan biaya KIR, Perpanjangan
Trayek serta biaya perpanjangan STNK bagi angkutan
umum. Penghapusan pungli di lapangan selama beroperasi
itu sendiri akan sangat membantu meringankan para awak
armada angkutan selama beroperasi. Pembebasan ketiga
jenis pengeluaran rutin di atas bagi para operator
sangat membantu meringakan beban biaya operasional
mereka. Kenyataan yang terjadi hingga saat ini beban
biaya yang dibayar oleh para operator besar melebihi
biaya resminya. Salah satu contoh adalah pengeluaran
resmi biaya KIR satu armada angkutan umum misalnya
berkisar sekitar Rp 119.000,- hingga 170.000,-. Tetapi
yang terjadi di tempat uji KIR, sebuah Metromini
terpaksa mengeluarkan biaya hingga lebih Rp 300.000
apabila mau lulus uji KIR. Seorang sopir Metromini
dalam sehari harus mengeluarkan biaya sekitar Rp
30.000 untuk membayar biaya pungli di jalanan dan
terminal. Melihat besarnya pungli dan biaya
operasional ini ada baiknya justru subsidi kenaikan
harga BBM diberikan kepara para pelaku pungli dan
petugas di bagian perizinan angkutan umum.
Berbicara pemberian subsidi bagi kepentingan
angkutan umum sebaiknya tidak diberikan berbentuk
pinjaman atau bentuk tunai seperti yang sudah
dilakukan pemerintah pada masyarakat miskin. Bentuk
subsidi tunai atau uang tunai seperti itu hanya
pembiusan semata. Lebih efektif subsidi itu diberikan
kepada para petugas sebagai peningkatan penghasilan
agar mereka bekerja lebih baik tanpa melakukan pungli
dan menegakkan hukum sesuai aturan. Nah, kalau sudah
begini jalan ceritanya maka yang harus pertama kali
bertanggung jawab, tidak lain adalah Kepala Dinas
Perhubungan serta atasannya langsung yakni Gubernur
Jakarta, Sutiyoso. Tanggung jawab mereka adalah
melakukan pendekatan perubahan di atas serta
mengawasinya agar terjadi perbaikan signifikan dalam
pelayanan angkutan umum di Jakarta. Semoga Gubernur
Sutiyoso mau mendengarkan dan menindaklanjuti!
Jakarta, 14 November 2005
Penulis adalah Ketua Forum Warga Kota Jakarta
(FAKTA) dan Ketua Koalasi Warga Untuk Transportasi
(KAWAT) Jakarta.
Sekretariat: Jl. Pancawarga IV No:44, RT 003 RW 07,
Cipinang Muara, Kalimalang, Jakarta Timur 13420.
Telp/Fax: 021-8569008 HP: 0815 9977041, Email:
azastigor@xxxxxxxxx
---------------------------------
Yahoo! FareChase - Search multiple travel sites in
one click.
"Adil Sejak Dalam Pikiran"
(Pramoedya Ananta Toer)
Strategi-strategi Perjuangan: Sentralisasi Gerakan
Tani di Amerika Latin. Baca selengkapnya di
http://coen-husain-pontoh.blogspot.com
---------------------------------
Yahoo! Messenger NEW - crystal clear PC to PC calling
worldwide with voicemail
Ingin belajar Islam? Mari bergabung milis Media Dakwah
Kirim email ke: media-dakwah-subscribe@xxxxxxxxxxxxxxx
__________________________________
Start your day with Yahoo! - Make it your home page!
http://www.yahoo.com/r/hs
------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~-->
Give at-risk students the materials they need to succeed at DonorsChoose.org!
http://us.click.yahoo.com/wlSUMA/LpQLAA/E2hLAA/BRUplB/TM
--------------------------------------------------------------------~->
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. http://www.ppi-india.org
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Reading only, http://dear.to/ppi
4. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx
5. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx
6. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi:
** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral
scholarship, kunjungi
http://informasi-beasiswa.blogspot.com **
Other related posts:
- » [nasional_list] [ppiindia] Fwd: Angkutan Jakarta (Tidak) Memerlukan Subsidi]
