[nasional_list] [ppiindia] Fw: Korupsi di KBRI?
- From: "Ari Condro" <masarcon@xxxxxxx>
- To: <ppiindia@xxxxxxxxxxxxxxx>, "partogi samosir" <samosirpartogi@xxxxxxxxx>
- Date: Tue, 8 Nov 2005 14:27:21 +0700
** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi:
** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral
scholarship, kunjungi
http://informasi-beasiswa.blogspot.com **Wah, mas Partogi masuk koran. Ayo
mas, cerita cerita kisah detailnya ...
salam,
Ari Condro
----- Original Message -----
From: "Edy Marwanta" <edy_marwanta@xxxxxxxxxxx>
Assalamu'alaikum
Korupsi di lingkungan KBRI Belanda diungkit, laporan
Gatra.
Sewaktu pengurus PPI bertamu ke KBRI Tokyo, kami sempat
juga membicarakan tentang kualitas pelayanan di bagian
konsuler KBRI Tokyo, dg salah satu staf KBRI. Dan ternyata
sebenarnya KBRI Tokyo sdh memonitor tentang kualitas
pelayanan bagian konsuler di lt 1 KBRI Tokyo, dan praktik
pembayaran yg tidak benar. Beliau meminta informasi dan
masukan shg kebijakan KBRI nantinya ada landasannya
(berdasar laporan).
Beliau ceritakan tentang penarikan uang untuk trainee yg
ada urusan, dari tarif 5000 yen menjadi 23 ribu yen.
Saya pribadi mengalami keanehan pembayaran dalam 2 kali
mengurus paspor keluarga. Yaitu pembayaran tidak melalui
kasir, namun diminta langsung oleh petugas loket.
Masing-masing 7000 yen utk mengganti paspor keluarga yg
sudah habis masa berlaku.
Saya konfirmasi ke staf KBRI, ini salah, semestinya harus
ke loket. Dan katanya pernah ada audit, jumlah uang yg
masuk berbeda dg lembaran visa (?) yg terpakai. Alasannya
katanya krn ada yg salah ketik sehingga lembaran yg
terpakai lebih banyak dari dari uang yg masuk.
Kemudian hal kedua yg menjadi pembicaraan adalah sikap
petugas yg jauh dari sikap pelayanan. Padahal loket ini
menjadi jendela Indonesia. Respon yg malas-malasan dan
sekenanya, sambil merokok.
Wassalam,
Edy M
---------------
http://www.gatra.com/artikel.php?id=89516
Departemen Luar Negeri
Main Ganda Dana Visa
SURAT itu dikirim dari Stockholm, Swedia, sebuah kota
resik yang teramat jauh dari Jakarta. Isinya dua lembar,
dibungkus sampul putih. Yang dituju adalah Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono. Isinya masalah amat serius, menyangkut
perilaku minus staf Kedutaan Besar Indonesia di Stockholm.
"Pak Yudhoyono, kami minta perhatian Anda karena berdasar
bukti yang kami terima, terdapat indikasi kuat terjadi
korupsi di Kedutaan Indonesia di Stockholm. Setiap warga
Swedia yang mengajukan visa, ongkosnya dilipatduakan.
Separuh di antaranya masuk kantong pribadi pejabat dan
staf kedutaan." Pengirimnya adalah Aviz Stockholm, nama
samaran anggota LSM anti-korupsi di Stockholm. Aviz
menyimpulkan, ulah menyimpang itu bukan perbuatan
perorangan, karena pejabat lain menyetujuinya.
Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda tampak kaget ketika
dihubungi di kantornya, kawasan Pejambon, Jakarta, Senin
dua pekan lalu. Wajahnya terlihat menegang setelah
mengetahui isi surat sesungguhnya. "Saya belum dengar hal
ini. Akan saya cek," katanya. Ia kemudian meminta
disambungkan dengan KBRI Stockholm, dan meminta laporan
pejabat inspektorat jenderal. Namun Hassan mengaku, pada
Desember 2004 ia mengumpulkan sejumlah perwakilan
Indonesia di luar negeri. Di situ, ia memerintahkan para
duta besar menghapus segala bentuk pungutan liar. "Saya
kasih batas waktu sampai Januari 2005," ujarnya.
Aksi itu diperkirakan berlangsung sejak April 2004. Kata
Aviz Stockholm, para staf konsuler yang biasa melayani
permohonan visa warga Swedia yang akan berkunjung ke
Indonesia selalu menyediakan dua slip tanda terima
pembayaran visa.
Slip ganda ini dibuat dengan angka biaya berbeda. Di slip
pertama, yang diberikan kepada pemohon visa, tertera angka
600 krona, sekitar Rp 700.000. Di slip kedua, yang jadi
pegangan KBRI, tertulis angka resmi 350 krona, sekitar Rp
450.000.
Sisanya, sebesar 250 krona atau Rp 350.000 untuk setiap
pemohon visa, kemudian dibagi-bagi kepada staf bagian
konsuler. Tiap hari kerja terdapat sekitar 50 pemohon
visa. Aviz menghitung, dalam sebulan diperkirakan bisa
terkumpul minimal 312.500 krona, lebih dari Rp 406 juta.
Lumayan! Di Swedia, tindakan seperti itu dapat dihukum
hingga 20 tahun penjara. "Kami juga telah mengirim surat
kepada Presiden Indonesia tentang hal ini," ujar Aviz.
Sebuah surat lain mengeluhkan lambannya pengurusan visa.
Hanya mereka yang menyodorkan uang tip sebesar satu atau
dua kali tarif resmi yang mendapat pelayanan ekspres. Hal
ini bisa terjadi, antara lain, karena fasilitas visa
kedatangan di bandara di Indonesia tak berlaku bagi warga
Swedia. Mereka harus mengurus izin masuk ke Indonesia di
KBRI Stockholm. Padahal, dua tahun terakhir ini,
perwakilan Indonesia tak memiliki duta besar. "Kosongnya
duta besar membuat para staf punya kesempatan luas untuk
menyeleweng," tulis surat itu.
Menurut Inspektur Wilayah Eropa Departemen Luar Negeri,
Trie Edi Mulyani, sebenarnya pihaknya telah memeriksa
dugaan korupsi tersebut sejak Juni 2005. "Waktu itu,
ditemukan penyimpangan pungutan visa," ungkap Ninik,
panggilan akrab Trie Edi Mulyani.
Dua staf konsuler, yaitu Sri Agus dan Eri Baheram, lalu
dipindahkan ke bagian lain. Masa penempatan bagi Kepala
Bidang Konsuler, Partogi Samosir, juga dipercepat. Bahkan
belakangan, para pelaku diperintahkan mengembalikan uang
yang mereka tilap ke negara. "Besarnya waktu itu sekitar
20.000 krona," kata Ninik.
Saat itu, metode pemungutan duit para staf konsuler masih
terbilang amatir, berupa pemberian tip secara spontan
dalam pengurusan visa. "Tak seperti yang dilaporkan
sekarang," ucap Ninik. Namun, menurut penelusuran Gatra,
sudah sejak awal penilapan itu dilakukan dengan metode dua
slip berbeda.
Kamis pekan lalu, Tim Pembantu Badan Pertimbangan Jabatan
dan Kepangkatan Departemen Luar Negeri menggelar rapat
untuk menuntaskan "Stockholm-gate" ini. Tim itu
beranggotakan, antara lain, Kepala Biro Kepegawaian
Muhammad Ibnu Said dan Kepala Biro Administrasi Yuri
Thamrin. Mereka merumuskan jenis sanksi berdasar
rekomendasi Hassan Wirajuda, yang menginginkan adanya
sanksi lebih keras. "Mereka sudah melanggar perintah saya
untuk menghentikan pungutan liar," kata Hassan.
Hasilnya: dua staf lokal KBRI, Eri dan Sri Agus, dipecat.
Partogi Samosir, yang baru bertugas satu setengah tahun di
Swedia, ditarik ke Pejambon. Belum tahu, apa posisi baru
sang diplomat.
Hendri Firzani dan Bernadetta Febriana
[Nasional, Gatra Nomor 50 Beredar Senin, 24 Oktober 2005]
------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~-->
Get fast access to your favorite Yahoo! Groups. Make Yahoo! your home page
http://us.click.yahoo.com/dpRU5A/wUILAA/yQLSAA/BRUplB/TM
--------------------------------------------------------------------~->
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. http://www.ppi-india.org
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Reading only, http://dear.to/ppi
4. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx
5. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx
6. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi:
** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral
scholarship, kunjungi
http://informasi-beasiswa.blogspot.com **
Other related posts:
- » [nasional_list] [ppiindia] Fw: Korupsi di KBRI?
