[nasional_list] [ppiindia] Dwifungsi Penguasa dan Pengusaha
- From: "Ambon" <sea@xxxxxxxxxx>
- To: <"Undisclosed-Recipient:;"@freelists.org>
- Date: Sun, 27 Nov 2005 23:06:29 +0100
** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi:
** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral
scholarship, kunjungi
http://informasi-beasiswa.blogspot.com **Dwifungsi Penguasa dan Pengusaha
Sabtu, 19 November 2005
TEMPO Interaktif, : "No bourgeoisie no democracy"
(Barrington Moore, 1966)
Demokrasi akan tumbuh dan berkembang jika kelas borjuis menjadi kuat dan aktif
dalam proses demokratisasi, begitu argumen Moore. Banyak pengusaha menyepakati
doktrin Moore dan terjun berpolitik. Apakah ini merupakan tren baru seperti
yang dikatakan Wakil Presiden Jusuf Kalla? Nyatanya tidak. Sejak dulu, baik di
mancanegara maupun di Indonesia, banyak pengusaha menguasai jabatan publik.
Beberapa contoh mutakhir bisa kita simak. Masyarakat kita, terutama para
tifosi, tentu familiar dengan juragan jaringan media dan pemilik klub sepak
bola langganan juara Seri A, AC Milan, Silvio Berlusconi, yang juga Perdana
Menteri Italia. Thaksin Shinawatra, taipan media dan telekomunikasi, menjadi
pemimpin puncak di Thailand. Bahkan Presiden Bush merupakan dinasti
politico-business di Amerika.
Pada masa Orde Baru lalu, peran pengusaha sebagai supporting system belaka dari
jejaring politik dan ekonomi. Lantas mengapa taipan berbondong-bondong
menduduki jabatan publik? Kini kesempatan untuk masuk ke wilayah politik
terbuka lebar.
Penelitian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia menunjukkan, dengan daya pikat
finansial yang besar, nominasi bisa dibeli agar mereka dicalonkan sebagai
anggota legislatif (Nuryanti, 2005).
Berubahnya konstelasi politik dan ekonomi pasca-Soeharto membuat kekuasaan
tersebar serta pengaruh politiknya terbatas. Akibatnya, upaya untuk mendapatkan
kemudahan dan proteksi politik dalam berbisnis makin rumit dan berbiaya tinggi.
Semakin banyak kelompok politik yang harus didekati dan disuap, sehingga biaya
transaksi malah melampaui keuntungan dari rente.
Kroni kapitalis
Setumpuk penelitian secara empiris dan komparatif menunjukkan bahwa para taipan
di negara berkembang yang berpolitik adalah kroni kapitalis, bukan wirausaha
sejati. Pengusaha ini menikmati rente dari penguasa dengan memberikan imbalan
finansial serta dukungan politik.
Penelitian Mushtag Khan (1999) di India, Pakistan, Malaysia, Thailand, dan
Korea Selatan mengurai hubungan mesra penguasa dan pengusaha dalam mengejar
rente ekonomi untuk membangun kelompok politico-business. Yoshihara Kunio
(1990) menyebut kapitalis yang berkembang di Asia Tenggara sebagai "kapitalis
semu" (ersatz capitalist), yaitu pengusaha yang tumbuh karena bergandeng mesra
dengan rezim. Pengusaha semu ini membangun bisnis dengan memperoleh kemudahan
(privilese) dan proteksi politik.
Di Thailand sendiri, Pasuk Phongphaichit dan Chris Baker (2004) membedah
sejarah perkembangan bisnis Shin Corporation. Thaksin memulai bisnis sebagai
mantan perwira polisi yang memasok peralatan komputer dan ATK bagi institusi
polisi. Pada awal 1990-an, dia mendapat konsesi cable TV, telekomunikasi
(paging, telepon seluler, card-phone), satelit, dan datanet sebesar 1,3 miliar
baht.
Di Negeri Abang Sam pun sama. Kevin Phillips membedah "Dinasti Bush" yang
dibangun dari fondasi bisnis finansial, perminyakan, dan industri militer.
Prescott Bush, kakek Presiden Bush, adalah pengusaha yang menjadi senator dari
Connecticut dan teman main golf favorit Presiden Eisenhower. Dari relasi
bisnis-politik ini, dinasti Bush berkembang (Phillips, 2004).
Di Korea Selatan, para chaebol membangun perusahaan multinasional mereka dengan
sokongan penuh dari rezim yang berkuasa saat itu (Kang, 2002). Mereka menjalin
hubungan mesra (cozy relationship) dengan penguasa untuk memperoleh konsesi dan
lisensi (Jungsoo Park, 2004). Di Filipina, pengusaha menguasai ranah politik
dan bisnis yang dibangun dengan cara yang sama. Istilahnya booty capitalism
(Hunchcroft, 1998).
Bagaimana di Indonesia? Riset yang dilakukan Yoshihara Kunio (1990), Richard
Hefner (1998), serta Robison dan Hadiz (2004) mengkonfirmasikan pola di atas.
Pengusaha adalah pemburu rente dari hasil selingkuh kepentingan dengan
penguasa. Celakanya, kelompok bisnis inilah yang tertarik untuk berpolitik.
Bahaya dwifungsi
Dwifungsi ABRI sudah dihapuskan, tapi dwifungsi pengusaha-penguasa justru
menjamur. Dwifungsi tentu mempunyai dampak negatif. Tanpa bermaksud
menggeneralisasi sisi negatif, pengalaman empiris di Asia Tenggara menunjukkan
bahwa kemungkinan tabiat koruptif dari dwifungsi justru makin membesar.
Motivasi utama taipan berpolitik umumnya guna mempertahankan kepentingan
bisnisnya (Harris, 2003). Motivasi ini jelas bukan untuk mengabdi. Pengalaman
menunjukkan bahwa kelompok politico-business ini paling tidak loyal. Walaupun
penguasa berganti, apa pun jenis rezimnya, politico-business berusaha menjadi
sekutu penguasa (Case, 2002).
Pengalaman di Thailand menunjukkan, walau rezim sipil diganti oleh rezim
militer, pengusaha akan menyesuaikan diri. Begitu pula di Filipina, pengusaha
kroni Marcos, setelah People Power, yang pertama kali berpindah "perahu" masuk
ke institusi publik seperti kongres dan eksekutif serta "menyandera" institusi
tersebut (state captured).
Kedua, dengan kemampuan finansialnya, politico-business dengan mudah
mendominasi proses politik. Thaksin dan Berlusconi, dengan dukungan jaringan
media, membuat propaganda untuk kampanye pribadi. Thaksin bahkan berusaha
mengontrol pemberitaan media--sesuatu yang fatal bagi demokrasi.
Belum lagi selingkuh kepentingan. Sebagai pemburu rente, pengusaha berupaya
memperoleh akses terhadap sumber daya ekonomi, kebijakan publik, lisensi
bisnis, kredit, bahkan monopoli. Sementara itu, sebagai pejabat publik,
pengusaha memiliki wewenang atas kebijakan publik, lisensi, dan kontrak proyek
pemerintah. Bahaya jika terjadi split personality: kebijakan dan sumber daya
publik dinikmati oleh kelompok bisnisnya.
Dalam kondisi ketika perilaku belum dapat memisahkan kepentingan privat dan
publik, penyalahgunaan kekuasaan sangat mungkin terjadi. Ditambah lemahnya
aturan main dan tidak konsistennya penegakan hukum di Indonesia, dampak negatif
kepribadian ganda penguasa-pengusaha mudah dihindari. Lebih arif jika dwifungsi
ditiadakan.
Luky Djani
Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch
[Non-text portions of this message have been removed]
------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~-->
Give at-risk students the materials they need to succeed at DonorsChoose.org!
http://us.click.yahoo.com/wlSUMA/LpQLAA/E2hLAA/BRUplB/TM
--------------------------------------------------------------------~->
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. http://www.ppi-india.org
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Reading only, http://dear.to/ppi
4. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx
5. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx
6. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi:
** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral
scholarship, kunjungi
http://informasi-beasiswa.blogspot.com **
Other related posts:
- » [nasional_list] [ppiindia] Dwifungsi Penguasa dan Pengusaha
