[nasional_list] [ppiindia] Tionghoa Bisa Jadi Presiden
- From: "Ambon" <sea@xxxxxxxxxx>
- To: <"Undisclosed-Recipient:;"@freelists.org>
- Date: Wed, 12 Jul 2006 02:37:57 +0200
** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi:
** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral
scholarship, kunjungi
http://informasi-beasiswa.blogspot.com
**http://www.indomedia.com/bpost/072006/12/depan/utama1.htm
Tionghoa Bisa Jadi Presiden
Jakarta, BPost
Warga keturunan Tionghoa maupun suku bangsa lainnya, kini bisa tersenyum lega.
Mereka yang sebelumnya merasa terdiskriminasi, kini memiliki hak-hak politik
yang sama. Bahkan mereka bisa maju dalam pencalonan presiden.
Hal itu tertuang dalam Rancangan Undang Undang (RUU) Kewarganegaraan yang telah
disahkan menjadi Undang-Undang oleh DPR RI, Selasa (11/7). Pembahasan RUU
Kewarganegaraan berlangsung cukup alot, bahkan disertai isak tangis.
"Sekarang, warga Tionghoa sudah bisa mengajukan diri sebagai presiden. Dalam
UUD 1945 disebutkan kalau presiden adalah orang Indonesia asli. Nah, mereka
kini masuk dalam kategori orang Indonesia asli itu," kata Menteri Hukum dan HAM
Hamid Awaluddin, usai pengesahan UU Kewarganegaraan, di Gedung Nusantara II DPR
RI, Jakarta.
Dikatakan, UU Kewarganegaraan--pengganti UU No6 Tahun 1958, memberikan
keleluasaan bagi warga keturunan untuk berpolitik. Yang jelas, sebut dia,
kategori orang Indonesia asli tidak lagi dilihat dari kategori pribumi dan
nonpribumi. Kategori itu mencakup siapa saja yang menjadi warga negara
Indonesia sejak lahir dan tidak pernah mendapatkan kewarganegaraan lain, selain
Indonesia.
"Jadi, kategori Indonesia asli sudah mengalami pergeseran, yaitu mereka yang
tidak pernah mendapatkan kewarganegaraan lainnya sejak lahir hingga sekarang,"
ujar mantan anggota KPU ini.
Pengesahan RUU Kewarganegaraan diiringi isak tangis warga keturunan. Sejak
rapat dimulai, mereka memenuhi balkon Gedung Paripurna DPR sambil membawa
bendera merah putih. Terlihat kalau warga Tionghoa mendominasi balkon dan
berbaur dengan wartawan.
Rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPR Soetardjo Soerjogoeritno akhirnya
mengesahkan RUU itu setelah semua fraksi menyatakan setuju. Usai Soetardjo
mengetukkan palu, sontak puluhan perempuan yang tergabung dalam Keluarga
Perkawinan Campuran (KPC) Melati menangis hingga suasana penuh haru. Mereka
lantas mengibarkan Sang Saka Merah Putih sambil menyanyikan lagu Indonesia Raya.
Kawin Campur
Selain memberikan hak-hak politik secara penuh kepada warga keturunan, RUU
Kewarganegaraan itu juga memberikan kemudahan terjadinya kawin campur antara
WNI dengan warga negara asing (WNA).
Menkum dan HAM Hamid Awaluddin mengakui, RUU Kewarganegaraan memicu semakin
banyaknya WNI mencari pasangan hidup dari warga negara asing. Sebab
kenyataannya saat ini kecenderungan itu kian meningkat.
Yang jelas, sebut Hamid, kelahiran UU itu mengakomodir banyak pihak termasuk
bagi bagi WNI yang ingin menikah dengan warga asing. "Intinya, negara tak mau
mencampuri urusan orang mau kawin dengan siapa pun," tukasnya.
Dengan lahirnya UU ini, setidaknya telah mengurangi beban WNI yang selama ini
mendapat jodoh warga asing. Negara pun bisa senantiasa memberikan perlindungan
maksimal kepada warganya.
Dikatakannya, anak hasil perkawinan WNI-WNA otomatis diperkenankan menjadi
warga negara Indonesia sesuai garis warga negara ayahnya. Sementara untuk
perkawinan perempuan Indonesia dengan pria asing, tidak otomatis menggugurkan
kewarganegaraan si perempuan setelah perkawinan. "Di situlah progresifnya RUU
Kewarganegaraan," cetusnya.
Ketua Panja RUU Kewarganegaraan DPR, Murdaya Poo mengatakan, negara pada
dasarnya tidak boleh mencampuri terlalu jauh soal perkawinan campur. "Ini era
globalisasi kawin campur dimana saja ada. Kalau sudah jodoh, yah mau bagaimana.
Kawin kok dipersulit," ujarnya.
Ketua Ad Interim Organisasi Perkawinan Campur (KPC) Melati, Ika Twigley,
menyambut baik UU ini. Dia mengatakan secara hukum dan psikologis
kewarganegaraan mereka terjamin. "Kami disejajarkan dengan warga negara lain.
Kami merasa mendapat perlindungan dan juga anak-anak kami sebagai WNI,"
katanya.
"Kita tidak lagi harus terus lapor setiap tahun karena belum menjadi WNI,"
timpal Koordinator KPC, Aramurad.
Namun sebaliknya, Pelaksana Harian Lembaga Anti Diskriminasi di Indonesia
(LADI) Rebeka Harsono mengaku kecewa dengan UU ini. Pasalnya, menurut dia, UU
itu masih menyimpan sejumlah pasal diskriminatif terhadap perempuan.
Senada, Direktur LBH Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (APIK), Ratna
Batara Munti, mengatakan, pada dasarnya UU itu belum benar-benar memberikan
perlindungan HAM bagi warga negara, khususnya perempuan dan anak-anak.
"Intinya, istri dihadapkan pada pilihan untuk setia pada suami atau negara
bangsa asal-- yang mana merupakan pilihan sulit bagi seorang perempuan di
negeri ini," kata Ratna kepada BPost.
UU ini, lanjut dia, membatasi seorang anak lahir dari kawin campur untuk
memilih identitas kewarganegaraan dari kedua orangtuanya secara utuh. Setelah
usia 18 tahun anak diharuskan memilih salah satu kewarganegaraan orangtua.
"Anak tetap saja ditempatkan pada posisi dilematis antara mengikuti
kewargenaraan ibunya atau ayahnya," katanya. JBP/aco/yus/ewa/tof/son
[Non-text portions of this message have been removed]
------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~-->
Check out the new improvements in Yahoo! Groups email.
http://us.click.yahoo.com/6pRQfA/fOaOAA/yQLSAA/BRUplB/TM
--------------------------------------------------------------------~->
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny.
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Reading only, http://dear.to/ppi
4. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx
5. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx
6. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi:
** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral
scholarship, kunjungi
http://informasi-beasiswa.blogspot.com **
Other related posts:
- » [nasional_list] [ppiindia] Tionghoa Bisa Jadi Presiden
