[nasional_list] [ppiindia] Oposisi dan Demokrasi di Indonesia
- From: "Ambon" <sea@xxxxxxxxxx>
- To: <"Undisclosed-Recipient:;"@freelists.org>
- Date: Wed, 15 Mar 2006 23:50:41 +0100
** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi:
** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral
scholarship, kunjungi
http://informasi-beasiswa.blogspot.com **REPUBLIKA
Rabu, 15 Maret 2006
Oposisi dan Demokrasi di Indonesia
A Bakir Ihsan
Dosen Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Kata orang, politik itu kekuasaan. Bagaimana mencari, mendapatkan, dan
mempertahankan kekuasaan: power struggle. Bagi yang memahami separuh ajaran
Machiavelli, bahkan mengatakan untuk mencapai tujuan politik, segala cara
dihalalkan. Pertanyaanya, tidak adakah etika dalam politik? Apakah politik
benar-benar tidak mengenal moral?
Jawabannya bisa beragam. Kaum penganut etika utilitarian, misalnya, mengatakan
bahwa dalam politik, apapun yang dilakukan dianggap baik, atau etis jika
semuanya itu untuk kepentingan masyarakat yang paling banyak, dan yang
dilakukan itu memiliki tingkat kebaikan dan nilai manfaat terbesar. Segaris
dengan pandangan ini, dalam dinamika politik riil, ukuran etis tidak etisnya
suatu aktivitas atau gerakan politik --baik bagi pemegang kekuasaan maupun
lawan politiknya-- kerap dikaitkan apakah aksi dan manuver politik itu untuk
kepentingan pribadinya, kelompoknya, partai politiknya, atau untuk kepentingan
rakyat banyak.
Oposisi dalam demokrasi
Demokrasi di Indonesia makin mekar. Kontrol sosial dan kontrol publik terhadap
pengambilan keputusan dan penetapan kebijakan pemerintah makin kuat dan nyata.
Fenomena ini menggambarkan betapa rakyat menginginkan tingkat transparansi dan
akuntabilitas para pejabat publik, termasuk presiden, yang makin tinggi.
Sebagaimana kita ketahui, ciri-ciri demokrasi yang makin matang adalah ditandai
makin kuatnya konstitusionalisme. Termasuk di dalamnya checks and balances,
pembatasan kekuasaan, regularitas pemilihan (termasuk pemilihan presiden),
serta dipatuhinya aturan main dan etika politik yang dikonsensuskan.
Budaya oposisi juga sebuah ciri yang sehat dalam demokrasi. Ini bertujuan agar
penguasa tidak bertindak sewenang-wenang, serta dapat mengambil keputusan dan
menetapkan kebijakan secara tepat. Oposisi yang sehat dan membangun adalah
oposisi yang genuine dan membawa manfaat --tentu manfaat sebesar-besarnya bagi
rakyat kita. Sekali lagi, untuk kepentingan rakyat. Artinya, pada saat putusan
dan langkah pemerintah tepat dan benar, kaum oposan mesti mendukung, karena
rakyat akan diuntungkan.
Ketika pilihan dan kebijakan pemerintah dinilai tidak tepat, kaum oposan pantas
bersuara keras agar --sekali lagi-- rakyat tidak dirugikan. Sikap politik yang
serba membenarkan pemerintah jelas keliru. Demikian pula, apapun yang
diputuskan dan ditetapkan pemerintah harus dilawan, waton suloyo, adalah salah.
Kalau budaya waton suloyo dan ''pemerintah harus dilawan'' ini dikembangkan,
kita patut bertanya: ini untuk siapa? Untuk rakyat, atau untuk lawan politik
itu sendiri.
Regularitas demokrasi
Di negara demokrasi manapun, pemilihan umum, baik untuk memilih anggota
parlemen atau untuk memilih presiden atau perdana menteri, mesti ada aturan
mainnya. Di Indonesia, misalnya, pemilihan itu dilaksanakan setiap lima tahun.
Pemberian mandat bagi DPR, DPD, presiden, gubernur, bupati, wali kota selama
lima tahun, dipandang cukup untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya.
Tugas-tugas konstitusional itu mesti dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, juga
untuk rakyat.
Karenanya, sikap mental dan sikap politik pasca-pemilu yang mengancam
regularitas itu tentu bukanlah sikap yang sehat dan demokratis. Bagi yang tidak
berhasil memenangkan pemilu haruslah menerima kenyataan itu. Tentu mereka boleh
melakukan oposisi, membangun kekuatan kembali, dan siap berkompetisi lagi untuk
periode pemilu berikutnya. Aksi dan manuver politik yang memiliki niat dan
tujuan untuk menjatuhkan di tengah jalan bagi yang sedang memiliki mandat
rakyat --tidak peduli apakah pemerintahnya salah atau benar, baik, atau jelek,
pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah-- tentulah bukan hanya tidak
demokratis, tetapi juga tidak ksatria dan tidak bermoral.
Demikian pula, aksi-aksi politik yang ingin mengangkat isu apa saja, yang
penting presiden terpilih dan pemerintah yang dipimpinnya tidak dapat bekerja
dengan baik, dan akhirnya gagal, tentulah mengkhianati rakyat, serta
menghancurkan kepentingan rakyat banyak. Di sisi lain, jika aksi
jatuh-menjatuhkan lawan politik di tengah jalan ini dikembangkan sebagai budaya
politik di negeri ini, bangsa ini akan memiliki masa depan yang gelap, merugi,
dan akan mengancam nasib demokrasi yang kita cicil saat ini.
Komtemplasi
Saya cemas. Ada tanda-tanda kuat, bahkan realitas, budaya politik yang tidak
sehat ini mulai berkembang di Tanah Air. Suatu pentas dan tontonan yang
menyedihkan dan juga memalukan. Tarik menarik kepentingan secara vulgar baik
yang dilakukan legislatif maupun kelompok kepentingan (LSM, tokoh nasional,
maupun lembaga lainnya) semuanya bertumpu dan menimpakan dosa pada kekuasaan
(presiden). Kita harus menyadari bahwa semua harus berorientasi kepada manfaat
dan kepentingan orang banyak. Dan ini memerlukan kerja sama dan kebersamaan.
Politik itu memang keras. Kadang-kadang juga kejam. Apapun bisa dihalalkan,
apapun bisa dilakukan. Tidak peduli apakah rakyat menjadi kaum yang kalah,
karena akhirnya mereka hidup dalam era ketidak-stabilan, era permusuhan tak
henti, dan era macetnya semua upaya untuk memajukan kehidupan rakyat. Tentu
bukan politik seperti ini yang kita pilih. Masih ada jalan dan cara-cara
berpolitik yang bermoral, bermartabat, serta penuh kepatuhan kepada aturan main
dan konstitusionalisme. Bukankah kita hidup di sebuah negara yang berdasarkan
konstitusi? Dari sinilah demokrasi kita patri. Bukan atas nama demokrasi, kita
melampaui konstitusi, karena akan berbuah anarki dan kita tak akan pernah
menjadi bangsa yang mandiri dan memiliki integritas diri.
Jika aksi jatuh-menjatuhkan lawan politik di tengah jalan ini dikembangkan
sebagai budaya politik di negeri ini, bangsa ini akan memiliki masa depan yang
gelap, merugi, dan akan mengancam nasib demokrasi yang kita cicil saat ini.
[Non-text portions of this message have been removed]
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny.
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Reading only, http://dear.to/ppi
4. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx
5. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx
6. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi:
** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral
scholarship, kunjungi
http://informasi-beasiswa.blogspot.com **
Other related posts:
- » [nasional_list] [ppiindia] Oposisi dan Demokrasi di Indonesia
