[nasional_list] [ppiindia] NEOLIB KE LAUT AJA...Bls: PASAR UANG DUNIA PEMBUNUH KEMANUSIAAN (?)
- From: A Nizami <nizaminz@xxxxxxxxx>
- To: ppiindia@xxxxxxxxxxxxxxx, ekonomi-nasional@xxxxxxxxxxxxxxx, lisi <lisi@xxxxxxxxxxxxxxx>, sabili@xxxxxxxxxxxxxxx, istiqlal@xxxxxxxxxxxxxxx
- Date: Wed, 19 May 2010 16:33:17 +0800 (SGT)
Sistem Ekonomi Neoliberalisme yang dibangun oleh Dinasti (maaf: Yahudi)
Rothschild dan Rockefeller memang membuat saham, uang, dan komoditas jadi bahan
spekulasi segelintir spekulan menengah atas.
Akibatnya harga barang2 cenderung naik seperti di tulisan di bawah. Harusnya
Neolib dibuang ke laut aja...:):
http://infoindonesia.wordpress.com/2009/05/25/apa-itu-neoliberalisme/
Apa itu Neoliberalisme?
Posted on Mei 25, 2009 by nizaminz
| Sunting
Saat ini ramai diberitakan bahwa Capres
“X” atau Cawapres “Y” adalah Neoliberalis atau Antek Asing sementara
pihak yang tertuduh atau simpatisannya membelanya. Istilah
“Neoliberalis” jadi populer sekarang.
Tapi masih banyak orang yang tidak
tahu “Apa sih Neoliberalis itu?” Oleh karena itu saya akan mencoba
menjelaskannya sesederhana mungkin sehingga orang awam bisa memahaminya.
Neoliberalisme
adalah paham Ekonomi yang mengutamakan sistem Kapitalis Perdagangan
Bebas, Ekspansi Pasar, Privatisasi/Penjualan BUMN,
Deregulasi/Penghilangan campur tangan pemerintah, dan pengurangan peran
negara dalam layanan sosial (Public Service) seperti pendidikan,
kesehatan, dan sebagainya. Neoliberalisme dikembangkan tahun 1980 oleh
IMF, Bank Dunia, dan Pemerintah AS (Washington Consensus). Bertujuan
untuk menjadikan negara berkembang sebagai sapi perahan AS dan
sekutunya/MNC.
Sistem Ekonomi Neoliberalisme
menghilangkan peran negara sama sekali kecuali sebagai “regulator” atau
pemberi “stimulus” (baca: uang negara) untuk menolong perusahaan swasta
yang bangkrut. Sebagai contoh, pemerintah AS harus mengeluarkan
“stimulus” sebesar US$ 800 milyar (Rp 9.600 trilyun) sementara
Indonesia pada krisis monter 1998 mengeluarkan dana KLBI sebesar Rp 144
trilyun dan BLBI senilai Rp 600 trilyun. Melebihi APBN saat itu. Sistem
ini berlawanan 100% dengan Sistem Komunis di mana negara justru
menguasai nyaris 100% usaha yang ada.
Di tengah-tengahnya ada Ekonomi
Kerakyatan seperti tercantum di UUD 45 pasal 33 yang menyatakan bahwa
kebutuhan rakyat seperti Sembako, Energi, dan Air harus dikuasai
negara. Begitu pula kekayaan alam dikuasai negara untuk
sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Untuk itu dibuat berbagai BUMN
seperti Pertamina, PAM, PLN, dan sebagainya sehingga rakyat bisa
menikmatinya dengan harga yang terjangkau.
Selain itu ada juga Sistem Ekonomi
Islam yang hampir mirip dengan Ekonomi Rakyat di mana padang (tanah
luas), api (energi), dan air adalah “milik bersama.” Nabi Muhammad juga
memerintahkan sahabat untuk membeli sumur air milik Yahudi sehingga air
yang sebelumnya jadi komoditas untuk mendapat keuntungan dibagikan
gratis guna memenuhi kebutuhan rakyat.
Neoliberalisme disebut juga dengan Globalisasi (Globalization). Neoliberalis
adalah orang yang menganut paham Neoliberalisme.
Lembaga Utama yang menjalankan
Neoliberalisme adalah IMF, World Bank, dan WTO. Di bawahnya ada lembaga
lain seperti ADB. Dengan belenggu hutang (misalnya hutang Indonesia
yang meningkat dari Rp 1.200 trilyun 20 tahun 2004 dan bengkak jadi Rp
1.600 trilyun di 2009) lembaga tersebut memaksakan program
Neoliberalisme ke seluruh dunia. Pemerintah AS (USAID) bertindak
sebagai Project Manager yang kerap campur tangan terhadap pembuatan UU
di berbagai negara untuk memungkinkan neoliberalisme berjalan (misalnya
di negeri kita UU Migas).
Mari kita bahas satu per satu agenda utama Neoliberalisme.
Privatisasi/Penjualan BUMN (Badan Usaha Milik Negara).
Neoliberalis menghendaki negara
tidak berbisnis meski bisnis tersebut menyangkut kekayaan alam negara
dan juga menyangkut kebutuhan hidup orang banyak. Oleh karena itu semua
BUMN harus dijual atau diprivatisasi ke pihak swasta. Karena swasta
Nasional keuangannya terbatas, umumnya yang membelinya adalah pihak
asing seperti Indosat dan Telkom yang dijual ke perusahaan asing
seperti STT dan Singtel yang ternyata anak perusahaan dari Temasek
(BUMN Singapura).
PAM (Perusahaan Air Minum) yang
dibeli pihak asing sehingga jadi Palyja (Lyonnaise, Perancis) dan TPJ
(Thames PAM Jaya yang kemudian dibeli oleh AETRA). Privatisasi ini
akhirnya menyebabkan tarif PAM naik berkali-kali hingga sekarang 1 m3
jadi sekitar Rp 7.000.
Yang berbahaya adalah ketika
perusahaan swasta/asing itu bergerak di bidang pertambangan seperti
minyak, gas, emas, perak, tembaga, dan sebagainya, sehingga kekayaan
alam Indonesia bukannya dinikmati oleh rakyat Indonesia justru masuk ke
kantong asing. Inilah yang menyebabkan kemiskinan di Indonesia. Menurut
PENA, Rp 2.000 trilyun setiap tahun dari hasil kekayaan alam Indonesia
masuk ke tangan asing. Padahal APBN kita saat itu hanya sekitar Rp
1.000 trilyun sementara hutang luar negeri Rp 1.600 trilyun.
Sebagai contoh, Freeport yang menguasai
lahan tambang di Papua di mana satu gunung Grassberg saja punya deposit
emas sebanyak US$ 50 milyar (Rp 500 trilyun), ternyata hanya memberi
royalti ke Indonesia 1% saja! Jadi kalau Freeport dapat Rp 495 trilyun,
Indonesia cuma dapat Rp 5 trilyun. Bagaimana Indonesia bisa kaya?
http://www.detikfinance.com/read/2007/08/14/124751/816995/4/freeport-masih-negosiasikan-kenaikan-royalti-emas
Jika Privatisasi khususnya yang
menyangkut kekayaan alam bisa dihentikan, maka hutang luar negeri bisa
dilunasi dalam waktu kurang dari setahun. Para pejabat dan pegawai
negeri bisa hidup senang dengan anggaran Rp 1000 trilyun/tahun dan
rakyat bisa makmur dengan rp 2.000 trilyun/tahun yang saat ini justru
dinikmati asing.
Prinsip Neoliberalisme di atas
jelas bertentangan dengan UUD 45 (yang saat ini diamandemen) dan juga
ajaran Islam. Meski Pancasila dan Islam tidak menganut paham komunisme
di mana semua diatur negara, tapi untuk hal-hal yang penting dan
menguasai kebutuhan orang banyak serta kekayaan alam itu adalah milik
bersama. Bukan segelintir pemilik perusahaan/asing.
Kaum muslimin berserikat (memiliki
bersama) dalam tiga hal, yaitu air, rerumputan (di padang rumput yang
tidak bertuan), dan api (migas/energi). (HR. Ahmad dan Abu Dawud)
Bumi dan air dan kekayaan alam yang
terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk
sebesar-besar kemakmuran rakyat UUD 45 Pasal 33 ayat 3
Lihat privatisasi BUMN yang telah terjadi:
http://buletinbisnis.wordpress.com/2007/12/10/profil-bumn-yang-telah-di-privatisasi-melalui-ipo
Yang parah adalah Bank Indonesia (BI)
yang merupakan Bank Sentral Indonesia yang memiliki otoritas membuat
uang diswastanisasi dan akhirnya dikontrol oleh IMF lewat LOI IMF yang
terpaksa ditanda-tangani Soeharto. Pemerintah yang telah dipilih secara
resmi oleh rakyat tidak berdaulat lagi atas BI. Sebagai gantinya justru
Dinasti Rothschild via IMF yang menguasai BI.
http://ilovecassava.multiply.com/journal/item/7/Dokumen_LOI_Indonesia_IMF
Dengan jumawa Amschel Rothschild
berkata di Frankfurt, “Let me issue and control a nation’s money, and I
care not who writes the laws.” “Biarkan saya mengeluarkan dan mengawasi
uang satu negara, dan saya tidak akan peduli siapa yang menulis
hukumnya.”
http://syiarislam.wordpress.com/2010/02/10/yahudi-kuasai-ekonomi-indonesia
Pencabutan Subsidi Barang
Menurut kaum Neoliberalis, subsidi
barang adalah penyakit. Oleh karena itu subsidi BBM, angkutan umum,
air, dan sebagainya dihapuskan. Harga barang mengikuti harga pasar
dunia sehingga harga barang terus meroket melebihi kenaikan penghasilan
rakyat.
Sebagai
contoh harga Premium yang tahun 2004 masih Rp 1.800/liter naik hingga
Rp 6.000/liter. Sementara harga Pertamax betul-betul mengikuti harga
minyak dunia sehingga harganya sama dengan di AS. Padahal jika garis
kemiskinan di Indonesia hanya Rp 182 ribu/bulan, di AS sekitar Rp 10,4
juta/bulan. Di AS, seorang pengantar Pizza bisa mendapat Rp 14
juta/bulan belum termasuk tip. Sementara di Indonesia, seorang manager
belum tentu dapat gaji rp 2 juta/bulan.
Jadi kebijakan kaum Neoliberalis
yang memaksakan harga barang mengikuti harga pasar/dunia betul-betul
menyengsarakan rakyat Indonesia.
Barang
Harga 2005
Harga 2008
Kenaikan
Premium
1.810
6.000
231%
Beras
3.000
6.000
100%
Angkutan Umum
1.000
2.500
150%
Minyak Goreng
4.500
13.000
189%
UMR
635.000
972.000
53%
Sebagai kompensasi atas berbagai
kenaikan harga barang, kaum Neoliberalis memberikan bantuan langsung
kepada rakyat seperti BLT sebesar Rp 100 ribu/bulan. Namun sayang,
tidak semua rakyat kebagian. Banyak buruh/pekerja yang upahnya di bawah
UMR tidak menerima BLT. Garis Kemiskinan yang begitu rendah jauh di
bawah standar Bank Dunia yang US$ 2/orang/hari (Rp 660 ribu/bulan)
mengakibatkan banyak orang miskin tidak dapat BLT. Penerima BLT kurang
dari 40 juta orang. Padahal orang miskin di Indonesia dengan standar
Bank dunia diperkirakan sekitar 120 juta jiwa. Ada 80 juta rakyat
miskin yang tak menerima BLT sehingga kerap ada orang yang menurut
garis kemiskinan BPS “kaya” berebut BLT karena sebetulnya menurut garis
kemiskinan Bank Dunia masih miskin.
Ajaran Neoliberalisme yang
membisniskan semua barang termasuk air bertentangan dengan ajaran
Islam. Jika anda tak punya uang, anda kesulitan menikmati air bersih.
Pernah di zaman Nabi ada orang
Yahudi yang memiliki sumur air dan menjualnya kepada masyarakat. Nabi
Muhammad meminta sahabat untuk membeli sumur tersebut dan memberikannya
gratis kepada seluruh rakyat.
Itulah ajaran Islam di mana air
yang merupakan kebutuhan pokok semua makhluk hidup harusnya bisa
didapatkan oleh semua makhluk hidup. Bukan hanya oleh orang yang bisa
membeli saja.
Penghapusan Layanan Publik
Pelayanan Publik oleh negara
seperti pendidikan, kesehatan, transportasi dihapuskan. Diserahkan ke
pihak swasta atau harganya meningkat sesuai harga “Pasar”.
Meski pendidikan dasar SD-SMP
gratis (mungkin agar rakyat Indonesia bisa lulus SMP sehingga kalau
jadi office boy atau kuli tidak bodoh-bodoh amat), namun untuk SMA dan
Perguruan Tinggi Negeri biayanya sangat mahal. Uang masuk SMA Negeri
sekitar rp 4-7 juta sementara SPP berkisar Rp 175 ribu-400 ribu/bulan.
Melebihi biaya di perguruan tinggi swasta seperti BSI yang kurang dari
rp 200 ribu/bulan. Untuk masuk PTN apalagi Fakultas Kedokteran bisa
mencapai Rp 75-200 juta.
Kesehatan juga begitu. Banyak Rumah
Sakit Pemerintah yang diprivatisasi. Operasi sederhana seperti operasi
usus buntu mencapai rp 10 juta lebih. Padahal teman saya yang operasi
gajinya tak jauh dari UMR.
Layanan Kesehatan gratis baru bisa didapat jika anda memenuhi kriteria miskin
dan punya kartu Keluarga Miskin (GAKIN).
Pembangunan Bertumpu dengan Investor Asing dan Hutang Luar Negeri
Menurut kaum Neoliberalis, tidak
mungkin pembangunan dilakukan tanpa hutang. Padahal Arab Saudi yang
menasionalisasi perusahaan minyak ARAMCO pada tahun 1974 berhasil
meningkatkan pendapatan secara signifikan dan memakmurkan rakyatnya
tanpa perlu berhutang.
Hutang dari Lembaga Neoliberalisme
seperti IMF, World Bank, ADB, dan sebagainya justru jadi belenggu yang
memaksa Indonesia menjual BUMN dan kekayaan alamnya.
Saat ini Rp 2.000 trilyun/tahun
hasil kekayaan alam Indonesia tidak dapat dinikmati rakyat sehingga
mayoritas rakyat Indonesia hidup melarat. Tapi justru oleh perusahaan
asing yang merupakan kroni dari IMF dan World Bank.
Jika Indonesia mandiri, maka hutang luar negeri yang cuma Rp 1.600 trilyun itu
bisa lunas dalam waktu kurang dari setahun.
Jika Rp 2.000 trilyun/tahun hasil kekayaan alam Indonesia bisa dipakai untuk
pembangunan, maka kita tidak perlu lagi berhutang.
Kaum Neoliberalis itu seperti
makelar hutang yang mendapat komisi dan berbagai keuntungan lainnya
dari hasil hutang berupa bunga dan juga penjualan BUMN dan kekayaan
alam Indonesia.
Spekulasi Pasar Uang, Pasar Modal, dan Pasar Komoditas
Dari Rp 1.982 Trilyun perdagangan
saham di BEI, hanya Rp 44,37 Trilyun masuk ke Sektor Riel (2,24%).
Sementara 97% lebih tersedot untuk Spekulasi Saham.
Perdagangan valuta asing (valas) di
Indonesia sekitar Rp 7.000 trilyun/tahun dan terus meningkat. Uang jadi
lebih sebagai alat spekulasi ketimbang sebagai alat tukar.
Inilah contoh keserakahan Kartel
dan spekulan Pasar Minyak yang mempermainkan harga di Pasar Komoditas
dan tak terkontrol. Harga minyak dari US$ 20/brl (2002) jadi US$
144/brl (2008). Naik 7x lipat dalam 6 tahun!
Menurut ensiklopedi MS Encarta,
dari tahun 1950-2001 volume ekspor dunia meningkat 20 kali lipat.
Sementara perdagangan uang dari tahun 1970-2001 naik 150 x lipat dari
US$ 10-20 milyar per hari jadi US$ 1,5 trilyun/hari (Rp 16.500
trilyun/hari)! Spekulasi uang asing seperti Rupiah-Dollar-Yen-Euro, dsb
lebih besar ketimbang sebagai alat tukar untuk pembelian barang.
Itulah sistem Neoliberalisme yang
lebih mementingkan uang tersedot ke Spekulasi uang, saham, dan
komoditas (meski barang, tapi dipermainkan hingga jatuh tempo selama 6
tahun) di Pasar Uang, Pasar Saham, dan Pasar Komoditas.
Penjajahan “Kompeni” Gaya Baru
Dulu yang menjajah kita adalah
Kompeni Belanda. Artinya Perusahaan (VOC-Verenigde Oost Indische
Compagnie) Belanda. Bukan Pemerintah Belanda. VOC ini mendirikan
berbagai perkebunan terutama rempah-rempah dan memonopolinya untuk
dijual ke Eropa.
Karena jumlahnya sedikit (total
penduduk Belanda waktu itu hanya 7 juta dan tentara Belanda di
Indonesia kurang dari 10.000), maka Kompeni Belanda tetap bekerjasama
dengan Raja-raja dan Bupati-bupati lokal. Raja-raja yang tidak mau
bekerjasama diperangi bersama sekutunya. Bangsa Indonesia bekerja
sebagai kuli kontrak.
Nah saat ini yang menguasai
kekayaan alam kita adalah Kompeni gaya baru, yaitu Multi National
Company (MNC) yang didukung oleh pemerintah AS dan sekutunya. Sejarah
kembali berulang. Raja-raja dan Bupati-bupati baru tetap orang
Indonesia, demikian pula Kuli Kontraknya. Bahkan para
pengkhianat/komprador yang bekerjasama dengan para penjajah pun tetap
ada.
Bahkan jika dulu Kompeni Belanda
umumnya masih mengutamakan Perkebunan yang masih ramah lingkungan,
Kompeni baru sekarang menguras hasil tambang Indonesia seperti minyak,
gas, emas, perak, batubara, tembaga, dan sebagainya. Gunung-gunung di
Papua menjadi rata dan tercemar zat kimia, begitu pula di daerah-daerah
pertambangan lainnya. Sungai-sungai dan danau juga tercemar sehingga
rakyat setempat tidak bisa lagi mendapat makanan berupa ikan dari situ.
Jadi situasi penjajahan Kompeni
gaya baru ini justru lebih buruk dan ironisnya tidak disadari oleh
mayoritas rakyat Indonesia! Ini karena penjajah gaya baru ini membina
begitu banyak kaki tangan mulai dari LSM-LSM, Kampus-kampus, hingga
media massa yang mereka biayai (Contohnya TV Pemerintah AS VOA muncul
di satu TV Swasta di Indonesia sementara TVRI tidak bisa muncul).
Itulah sekilas dari Sistem
Neoliberalisme. Krisis Global yang terjadi saat ini tak lepas dari ulah
kaum Neoliberalis. Kenapa Indonesia terkena Krisis Global? Itu karena
ekonom yang diberi tanggung-jawab mengurusi ekonomi Indonesia secara
sadar/tidak sadar menganut sistem ekonomi Neoliberalisme. Tahun 1998
Indonesia kena krisis moneter. Tahun 2008 hingga sekarang kembali kena
krisis ekonomi sehingga PHK dan pengangguran meraja lela.
Neoliberalisme sangat berbahaya. Inilah komentar mantan presiden Venezuela
tentang Neoliberalisme.
IMF membunuh umat manusia tidak dengan peluru/rudal, tapi dengan wabah
kelaparan
Andres Perez, Mantan Presiden Venezuela, The Ecologist Report, Globalizing
Poverty, 2000
Referensi:
”Ekonomi Islam Vs Ekonomi Neo-Liberal”, M. Arif Adiningrat dan Farid Wadjdi
LIPI
Kompas
The most dramatic evidence of
globalization is the increase in trade and the movement of capital
(stocks, bonds, currencies, and other investments). From 1950 to 2001
the volume of world exports rose by 20 times. By 2001 world trade
amounted to a quarter of all the goods and services produced in the
world. As for capital, in the early 1970s only $10 billion to $20
billion in national currencies were exchanged daily. By the early part
of the 21st century more than $1.5 trillion worth of yen, euros,
dollars, and other currencies were traded daily to support the expanded
levels of trade and investment. Large volumes of currency trades were
also made as investors speculated on whether the value of particular
currencies might go up or down.
Microsoft ® Encarta ® 2006. © 1993-2005 Microsoft Corporation. All rights
reserved.
THE INSTITUTIONS OF GLOBALIZATION
Three key institutions helped shape
the current era of globalization: the International Monetary Fund
(IMF), the World Bank, and the World Trade Organization (WTO). All
three institutions trace their origins to the end of World War II
(1939-1945) when the United States and the United Kingdom decided to
set up new institutions and rules for the global economy. At the
Bretton Woods Conference in New Hampshire in 1944, they and other
countries created the IMF to help stabilize currency markets. They also
established what was then called the International Bank for
Reconstruction and Development (IBRD) to help finance the rebuilding of
Europe after the war.
A. World Bank
Microsoft ® Encarta ® 2006. © 1993-2005 Microsoft Corporation. All rights
reserved.
Globalization
Encyclopedia Article
International Monetary Fund
The IMF makes loans so that
countries can maintain the value of their currencies and repay foreign
debt. Countries accumulate foreign debt when they buy more from the
rest of the world than they sell abroad. They then need to borrow money
to pay the difference, which is known as balancing their payments.
After banks and other institutions will no longer lend them money, they
turn to the IMF to help them balance their payments position with the
rest of the world. The IMF initially focused on Europe, but by the
1970s it changed its focus to the less-developed economies. By the
early 1980s a large number of developing countries were having trouble
financing their foreign debts. In 1982 the IMF had to offer more loans
to Mexico, which was then still a developing country, and other Latin
American nations just so they could pay off their original debts.
The IMF and the World Bank
usually impose certain conditions for loans and require what are called
structural adjustment programs from borrowers. These programs amount to
detailed instructions on what countries have to do to bring their economies
under control. The
programs are based on a strategy called neoliberalism, also known as
the Washington Consensus because both the IMF and the World Bank are
headquartered in Washington, D.C. The strategy is geared toward
promoting free markets, including privatization (the selling off of
government enterprises); deregulation (removing rules that restrict
companies); and trade liberalization (opening local markets to foreign
goods by removing barriers to exports and imports). Finally, the
strategy also calls for shrinking the role of government, reducing
taxes, and cutting back on publicly provided services.
World Trade Organization
Another key institution shaping
globalization is the World Trade Organization (WTO), which traces its
origins to a 1948 United Nations (UN) conference in Havana, Cuba. The
conference called for the creation of an International Trade
Organization to lower tariffs (taxes on imported goods) and to
encourage trade. Although the administration of President Harry S.
Truman was instrumental in negotiating this agreement, the U.S.
Congress considered it a violation of American sovereignty and refused
to ratify it. In its absence another agreement, known as the General
Agreement on Tariffs and Trade (GATT), emerged as the forum for a
series of negotiations on lowering tariffs. The last of these
negotiating sessions, known as the Uruguay Round, established the WTO,
which began operating in 1995. Since its creation, the WTO has
increased the scope of trading agreements. Such agreements no longer
involve only the trade of manufactured products. Today agreements
involve services, investments, and the protection of intellectual
property rights, such as patents and copyrights. The United States
receives over half of its international income from patents and
royalties for use of copyrighted material.
IV
Criticisms Directed at the IMF and WTO
Many economists believed that
lifting trade barriers and increasing the free movement of capital
across borders would narrow the sharp income differences between rich
and poor countries. This has generally not happened. Poverty rates have
decreased in the two most heavily populated countries in the world,
India and China. However, excluding these two countries, poverty and
inequality have increased in less-developed and so-called transitional
(formerly Communist) countries. For low- and middle-income countries
the rate of growth in the decades of globalization from 1980 to 2000
amounted to less than half what it was during the previous two decades
from 1960 to 1980. Although this association of slow economic
development and the global implementation of neoliberal economic
policies is not necessarily strict evidence of cause and effect, it
contributes to the dissatisfaction of those who had hoped globalization
would deliver more growth. A slowdown in progress on indicators of
social well-being, such as life expectancy, infant and child mortality,
and literacy, also has lowered expectations about the benefits of
globalization.
IMF Terms and Conditions
The IMF, in particular, has been
criticized for the loan conditions it has imposed on developing
countries. Economist Joseph Stiglitz, a Nobel Prize winner and former
chief economist at the World Bank, has attacked the IMF for policies
that he says often make the fund’s clients worse, not better, off.
So-called IMF riots have followed the imposition of conditions such as
raising the fare on public transportation and ending subsidies for
basic food items. Some countries have also objected to the
privatization of electricity and water supplies because the private
companies taking over these functions often charge higher prices even
though they may provide better service than government monopolies. The
IMF says there is no alternative to such harsh medicine.
The WTO has faced much criticism as
well. This criticism is often directed at the rich countries in the
WTO, which possess the greatest bargaining power. Critics say the rich
countries have negotiated trade agreements at the expense of the poor
countries.
The Final Act of the Uruguay Round
that established the WTO proclaimed the principle of “special and
different treatment.” Behind this principle was the idea that
developing countries should be held to more lenient standards when it
came to making difficult economic changes so that they could move to
free trade more slowly and thereby minimize the costs involved. In
practice, however, the developing countries have not enjoyed “special
and different treatment.” In fact, in the areas of agriculture and the
textile and clothing industries where the poorer countries often had a
comparative advantage, the developing countries were subjected to
higher rather than lower tariffs to protect domestic industries in the
developed countries. For example, the 48 least-developed countries in
the world faced tariffs on their agricultural exports that were on
average 20 percent higher than those faced by the rest of the world on
their agricultural exports to industrialized countries. This
discrepancy increased to 30 percent higher on manufacturing exports
from developing countries.
http://encarta.msn.com/encyclopedia_1741588397_2/globalization.html
Neoliberalisme – Wikipedia
http://id.wikipedia.org/wiki/Neoliberalisme
ANALISIS : Neoliberalisme ===> Oleh : Revrisond Baswir
18/05/2009 08:50:25
NEOLIBERALISME. Tiba-tiba saja
mencuat menjadi wacana hangat di tengah-tengah masyarakat. Pemicunya
adalah munculnya nama Boediono sebagai calon wakil presiden Susilo
Bambang Yudhoyono dalam pemilihan presiden yang akan datang. Menurut
para penentang mantan Gubernur Bank Indonesia tersebut, Boediono
seorang ekonom yang menganut paham ekonomi neoliberal, sebab itu ia
sangat berbahaya bagi masa depan perekonomian Indonesia.
Tulisan ini tidak bermaksud
mengupas Boediono atau paham ekonomi yang dianutnya. Tujuan tulisan ini
adalah untuk menguraikan pengertian, asal mula, dan perkembangan
neoliberalisme secara singkat. Saya berharap, dengan memahami
neoliberalisme secara benar, silang pendapat yang berkaitan dengan
paham ekonomi ini dapat dihindarkan dari debat kusir. Sebaliknya, para
ekonom yang jelas-jelas mengimani neoliberalisme, tidak secara
mentah-mentah pula mengelak bahwa dirinya bukan seorang neoliberalis.
Sesuai dengan namannya,
neoliberalisme adalah bentuk baru dari paham ekonomi pasar liberal.
Sebagai salah satu varian dari kapitalisme yang terdiri dari
merkantilisme, liberalisme, keynesianisme, neoliberalisme dan
neokeynesianisme, neoliberalisme adalah sebuah upaya untuk mengoreksi
kelemahan yang terdapat dalam liberalisme.
Sebagaimana diketahui, dalam paham
ekonomi pasar liberal, pasar diyakini memiliki kemampuan untuk mengurus
dirinya sendiri. Karena pasar dapat mengurus dirinya sendiri, maka
campur tangan negara dalam mengurus perekonomian tidak diperlukan sama
sekali. Tetapi setelah perekonomian dunia terjerumus ke dalam depresi
besar pada tahun 1930-an, kepercayaan terhadap paham ekonomi pasar
liberal merosot secara drastis. Pasar ternyata tidak hanya tidak mampu
mengurus dirinya sendiri, tetapi dapat menjadi sumber malapetaka bagi
kemanusiaan. Depresi besar 1930-an tidak hanya ditandai oleh terjadinya
kebangkrutan dan pengangguran massal, tetapi bermuara pada terjadinya
Perang Dunia II.
Menyadari kelemahan ekonomi pasar
liberal tersebut, pada September 1932, sejumlah ekonom Jerman yang
dimotori oleh Rustow dan Eucken mengusulkan dilakukannya perbaikan
terhadap paham ekonomi pasar, yaitu dengan memperkuat peranan negara
sebagai pembuat peraturan. Dalam perkembangannya, gagasan Rostow dan
Eucken diboyong ke Chicago dan dikembangkan lebih lanjut oleh Ropke dan
Simon.
Sebagaimana dikemas dalam paket
kebijakan ekonomi ordoliberalisme, inti kebijakan ekonomi pasar
neoliberal adalah sebagai berikut: (1) tujuan utama ekonomi neoliberal
adalah pengembangan kebebasan individu untuk bersaing secara
bebas-sempurna di pasar; (2) kepemilikan pribadi terhadap faktor-faktor
produksi diakui dan (3) pembentukan harga pasar bukanlah sesuatu yang
alami, melainkan hasil dari penertiban pasar yang dilakukan oleh negara
melalui penerbitan undang-undang (Giersch, 1961). Tetapi dalam
konferensi moneter dan keuangan internasional yang diselenggarakan oleh
Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) di Bretton Woods, Amerika Serikat (AS)
pada 1944, yang diselenggarakan untuk mencari solusi terhadap
kerentanan perekonomian dunia, konsep yang ditawarkan oleh para ekonom
neoliberal tersebut tersisih oleh konsep negara kesejahteraan yang
digagas oleh John Maynard Keynes.
Sebagaimana diketahui, dalam konsep
negara kesejahteraan atau keynesianisme, peranan negara dalam
perekonomian tidak dibatasi hanya sebagai pembuat peraturan, tetapi
diperluas sehingga meliputi pula kewenangan untuk melakukan intervensi
fiskal dan moneter, khususnya untuk menggerakkan sektor riil,
menciptakan lapangan kerja dan menjamin stabilitas moneter. Terkait
dengan penciptaan lapangan kerja, Keynes bahkan dengan tegas
mengatakan: “Selama masih ada pengangguran, selama itu pula campur
tangan negara dalam perekonomian tetap dibenarkan.”
Namun kedigdayaan keynesianisme
tidak bertahan lama. Pada awal 1970-an, menyusul terpilihnya Reagan
sebagai presiden AS dan Thatcher sebagai Perdana Menteri Inggris,
neoliberalisme secara mengejutkan menemukan momentum untuk diterapkan
secara luas. Di Amerika hal itu ditandai dengan dilakukannya
pengurangan subsidi kesehatan secara besar-besaran, sedang di Inggris
ditandai dengan dilakukannya privatisasi BUMN secara massal.
Selanjutnya, terkait dengan
negara-negara sedang berkembang, penerapan neoliberalisme menemukan
momentumnya pada akhir 1980-an. Menyusul terjadinya krisis moneter
secara luas di negara-negara Amerika Latin. Departemen Keuangan AS
bekerja sama dengan Dana Moneter Internasional (IMF), merumuskan sebuah
paket kebijakan ekonomi neoliberal yang dikenal sebagai paket kebijakan
Konsensus Washington. Inti paket kebijakan Konsensus Washington yang
menjadi menu dasar program penyesuaian struktural IMF tersebut adalah
sebagai berikut: (1) pelaksanaan kebijakan anggaran ketat, termasuk
kebijakan penghapusan subsidi; (2) liberalisasi sektor keuangan; (3)
liberalisasi perdagangan; dan (4) pelaksanaan privatisasi BUMN.
Di Indonesia, pelaksanaan agenda-agenda
ekonomi neoliberal secara masif berlangsung setelah perekonomian
Indonesia dilanda krisis moneter pada 1997/1998 lalu. Secara terinci
hal itu dapat disimak dalam berbagai nota kesepahaman yang
ditandatatangani pemerintah bersama IMF. Setelah berakhirnya
keterlibatan langsung IMF pada 2006 lalu, pelaksanaan agenda-agenda
tersebut selanjutnya dikawal oleh Bank Dunia, ADB dan USAID.
Menyimak uraian tersebut, secara
singkat dapat disimpulkan, sebagai bentuk baru liberalisme,
neoliberalisme pada dasarnya tetap sangat memuliakan mekanisme pasar.
Campur tangan negara, walau pun diakui diperlukan, harus dibatasi
sebagai pembuat peraturan dan sebagai pengaman bekerjanya mekanisme
pasar. Karena ilmu ekonomi yang diajarkan pada hampir semua fakultas
ekonomi di Indonesia dibangun di atas kerangka kapitalisme, maka
sesungguhnya sulit dielakkan bila 99,9 persen ekonom Indonesia memiliki
kecenderungan untuk menjadi penganut neoliberalisme.
WallahuaÆlambishawab. (Penulis adalah Peneliti Pusat Studi Ekonomi
Kerakyatan UGM)-a
http://www.kr.co.id/web/detail.php?sid=198648&actmenu=45
PT Freeport Indonesia masih melakukan
pembicaraan dengan pemerintah terkait permintaan revisi kontrak karya
(KK) untuk menaikkan royalti emas menjadi 3,5 persen dari sebelumnya 1
persen. Belum diputuskan apakah Freeport akan menerima revisi tersebut
atau tidak. Demikian disampaikan Manager Corporate
http://www.detikfinance.com/read/2007/08/14/124751/816995/4/freeport-masih-negosiasikan-kenaikan-royalti-emas
===
Belajar Islam sesuai Al Qur'an dan Hadits
http://media-islam.or.id
Milis Ekonomi Nasional: ekonomi-nasional-subscribe@xxxxxxxxxxxxxxx
Belajar Islam via SMS:
http://media-islam.or.id/2008/01/14/dakwah-syiar-islam-lewat-sms-mobile-phone
--- Pada Rab, 19/5/10, anton john hartomo <antonhartomo@xxxxxxxxx> menulis:
Dari: anton john hartomo <antonhartomo@xxxxxxxxx>
Judul: [ppiindia] rehat human : PASAR UANG DUNIA PEMBUNUH KEMANUSIAAN (?)
Kepada: "'ppi india'" <ppiindia@xxxxxxxxxxxxxxx>
Cc: alumni_kimia-itb@xxxxxxxxxxxxxxx, wacanakasimo@xxxxxxxxxxxxxxx
Tanggal: Rabu, 19 Mei, 2010, 1:27 AM
From the Editors - Financing
World Hunger
Announced 18 May 2010
(Srinthil Avatar-Sby?)
How the financial
markets create hunger and
make huge profits
World food crisis rerun?
Food prices have been rising since 2003. By mid-2008, the food commodity price
index peaked at 230 percent of its 2002 value, with most of the increase due to
the grain prices. Corn and wheat both reached 350 percent and rice 530 percent
respectively of their 2002 values. The United Nations declared 2008
the year of
the global
food crisis even before prices peaked, and an estimated 150 million
were added to the world’s hungry that year. Although food prices have fallen
from their peak, they remained well above 2002 levels. By the end of 2009, more
than a billion people are critically hungry, with 24 000 dying of hunger
each
day, over half of them children. The UN Food Programme faces a budget shortfall
of US$4.1 billion.
The UN’s special rapporteur on the right to food Olivier de Schutter blames
“inaction to halt speculation on agricultural commodities and continued
biofuels
policies”, and warns of a rerun of the 2008 food price crisis in 2010 or 2011.
What happened in 2007-8 was a “price crisis, not a food crisis”, he says,
precipitated by speculation in the financial market that was not linked to
insufficient food being produced.
It would be a mistake to dismiss other threats to food production, notably the
inherently unsustainable “green revolution” agricultural model that is highly
dependent on rapidly depleting resources such as fossil fuels and water, and
monoculture crops especially vulnerable to physical and biological stresses
associated with climate change (see ‘Land Rush’ as Threats to Food Security
Intensify). Nonetheless, the disproportionate influence of the unregulated
financial market on the real economy of goods and services (see Financing
Poverty, SiS 40) is most devastating for people’s access to food, a basic
necessity.
The global commodity food trade and its
deregulation
Food is produced by farmers everywhere in the world; but it is mostly bought
and
sold as commodities by ‘middlemen’, now mostly big corporations that trade
globally, not just in a commodities market, but also in an elaborate financial
derivatives market that pushes food prices up and creates price volatility.
Commodities are the raw materials while ‘commodities derivatives’ are financial
contracts derived from the value of the underlying commodity. At the bottom of
the commodities derivatives is the ‘futures’ contract, which brings together
buyers and sellers in a regulated auction market like the Chicago Board of
Trade
(CBOT) in the United States, to bid and settle a price for the delivery of a
quantity of a commodity, say corn, at an agreed time (usually 90 days) and
place. This futures contract enables commodity sellers, such as grain elevator
operators, to avoid sudden price drops and commodity users or traders to avoid
sudden price increases; and is generally regarded as a kind of insurance. But
it
ceased to work as such after the deregulation of the global agricultural
markets.
The deregulation of global agricultural markets was part of the economic
deregulation driven by the World Trade Organization (WTO), the World Bank and
the International Monetary Fund. It was a process initiated by the Breton Woods
Agreements of 1944 to standardize international trade and marketing policies to
facilitate global trade. It eliminated government intervention in agricultural
markets, dismantling global commodity agreements, price supports, and other
mechanisms that had helped stabilize global supplies and prices. The WTO’s
Agreement on Agriculture, and other multi-lateral and bilateral free-trade
agreements including the North American Free Trade Agreement (NAFTA), opened up
markets in the developing world to an increasingly powerful global agribusiness
industry.
The consequence of deregulation was “to replace local market access for the
majority of small farmers with global market access for a few global
transnational companies. Thanks to non-existent anti-trust enforcement and
rampant vertical integration, [t]hree companies - Cargill, Archer Daniels
Midland (ADM), and Bung - control the vast majority of global grain trading,
while Monsanto controls more than one-fifth of the global market in seeds.”
Farmers may have benefited from a windfall in higher prices paid for their
produce in the short term, but they have had to pay more for inputs like
fertilizers and diesel for tractors. Only big agribusiness corporations could
profit from the long term rise in the market. Cargill’s 2007 third-quarter
profits increased 86 percent, General Mills’ were up 60 percent, and Monsanto’s
45 percent. Bunge saw profits of the last quarter of 2007 increase by 77
percent
compared with the same period of the previous year. ADM, the second largest
grain trader in the world gained a 65 percent rise in profits to a record
US$2.2
billion. Thailand’s Charoen Pokphand Foods, a big player in Asia, predicted a
revenue growth of 237 percent for 2008.
Deregulation in the agricultural market is worse than the financial market, as
the Organic Consumer Association points out; while US Federal Reserve and
central bankers across the globe still maintain the ability “to soften the
spikes and plunges of our monetary system”, no such buffer exists in food
markets. Grain reserves that helped stabilize prices for centuries have been
allowed to drop, and are now at their lowest in three decades.
After the mortgage crisis that tumbled stock markets across the world,
investors
put their money instead into commodities, and to cash in on the new biofuels
boom. Grain traders started withholding supplies in the hope of higher prices,
knowing that grain reserves were down, and prices volatile. At the same time,
speculative investors began hedging their bets on grain futures, driving up
prices even further. The biofuels boom has exacerbated speculation and high
prices, but that boom would not have been possible without a deregulated global
market.
The top tier of big unregulated players
Deregulation has brought even bigger players to the derivatives market, the big
investment banks. Steve Suppen of International Institute for Agriculture and
Trade Policy points out that these big, unregulated, financial institutions –
non-commodity users - now dominate the commodities markets much more than the
commodity users. In March 2008, Goldman Sachs (currently charged for fraud over
sales of ‘toxic’ mortgages) and Morgan Stanley owned 1.5 billion bushels of
Chicago Board of Trade corn futures contracts, while all the regulated hedgers
together owned only 11 million bushels (a ratio of 136:1). These investment
banks operate through commodity index funds that bundle together up to 24
agricultural and non-agricultural commodities in a single investment portfolio
that usually bets on prices to go up. As the component contracts are about to
expire - 90 days for agricultural futures, six months for non-agricultural
commodities - the banks sell the contracts to take profits, creating price
volatility in the wake of selling. Since 2003, commodity index speculation has
increased 1 900 percent, from an estimated $13 billion to $260 billion.
Economist Christopher Gilbert at the University of Trento in Italy is among
those calling attention to these unregulated index-based investment in
commodity
futures that controlled 33 percent of all US agricultural futures contracts in
2006-2008, but are not yet incorporated into academic market models.
In June 2008, financier, philanthropist and author George Soros testified to US
Congress that investment in instruments linked to commodity indices had become
the “elephant in the room”, arguing that they might exaggerate price rises. The
commodity-index investment funds, though the sheer amount of money involved,
both increased commodity prices and made them so volatile that many physical
hedgers such as grain importers, particularly from developing countries, could
no longer use the futures markets to manage price risk [12]. The UN Food and
Agriculture Organization estimated that the developing country’s food import
bill rose from $191 billion in 2006 to $254 billion in 2007.
“Investment banks play the market not to manage inherent commodities price
volatility (e.g., weather related), but to induce volatility through huge
“bets”
allowed by financial services deregulation.” Suppen writes. Commodity prices
rose with their bets until July 2008. When aggregate commodities prices fell
from their July peak by 60 percent in mid-November, these banks lost their
bets,
and had to ask the government for taxpayer bailouts. By then, according to The
Wall Street Journal, commodities speculation had contributed $1.5 billion to
each investment bank, about a third of their projected net income in 2008.
Regulation at last?
In May 2008, the newly appointed chair of the Commodities Futures Trading
Commission (CFTC) Gary Gensler, a former Goldman Sachs partner, proposed new
regulatory measures on over-the-counter (OTC) trades, and capital reserve
requirements to cover losses. OTC trades take place between private parties;
they are unreported and not cleared on a public, regulated exchange. An
estimated 85-90 percent of non-commercial investment (by investment banks) in
commodities markets occurs through OTC trades, about which the CFTC has no data
and over which it has no authority. In other words, the CFTC has little or no
information on the quantity of OTC contracts and the credit-worthiness of the
parties to those contracts; so insolvent parties may well continue to depend on
the government to bail them out of their imprudent trades. Goldman Sachs and
Lehman brothers were among a handful of banks that were exempted from
prudential
capital reserve requirements in 2004 by the US Securities Exchange Commission.
This led to extremely high debt ratios relative to reserves and other equity
holdings.
Under Gensler’s proposal, OTC trades are still allowed, but the criteria for
reported price risk managements between private parties will be tightened; at
the same time capital reserve requirements to cover losses will be increased.
The UN Conference on Trade and Development (UNCTAD) has gone one step further,
calling for an international agreement to prevent excessive speculation in
commodities markets. The agreement could be financed by a Financial
Transactions
Tax (FTT), which if applied by national exchanges to the commodities futures
share of all financial transactions in 2007 at a rate of .01 percent, would
have
generated about $10 billion. An FTT would have an added benefit of reducing the
frequency of trading, one of the drivers of price volatility.
Policies on food and energy security before
trade
To put world trade commodity in perspective, the total world grains output in
2009 was 2 122.99 Mt, of which only 275.59 Mt, i.e., 13 percent was traded on
the global commodity market. It is absurd that so much taxpayers’ money and
bureaucratic effort is dedicated to global trade and its regulation, which end
up profiting agribusiness and big banks and starving people, many of whom the
very farmers and farm workers that produce the grain. Of the one billion
hungry,
half are small farmers, a quarter are landless labourers working on plantations
and the rest are urban poor who have migrated from rural areas because they can
no longer find a living there.
The UN special rapporteur on the right to food notes [5] that many developing
countries, previously exporters of food, have become net importers because they
were convinced they could always buy food at cheap prices on the international
market, an illusion shattered by the global food crisis of 2007/8.He says those
countries are now re-orienting investments toward feeding themselves, and it is
vital for them to “decrease their dependency on the international market.”
Governments and inter-governmental agencies need to devote much more effort
towards promoting self-sufficiency in food and sustainability in agriculture
instead of trade, or only promoting trade when the food needs of its own people
are satisfied. Food and energy self-sufficiency should be the most important
step to sustainable development (see Sustainable Agriculture and the Green
Economy, paper presented at Multi-year Expert Meeting on Commodities and
Development, 24-25 March 2010, UNCTAD, Geneva).
Governments need to put in place a variety of policies and practical action
programmes that support small-scale organic, agro-ecological farming, improve
access to land and land tenure for small farmers, encourage local production
and
consumption for both food and green energies, recover indigenous crop varieties
adapted to local conditions and hence much more resistant and resilient to
climate change than industrial monoculture crops, stimulate local markets
and
help establish consumer-farmer cooperatives, and promote regional trade and
cooperation in sharing resources and knowledge.
Contents
From the Editors
Defend Independent Science
Defend Gilles-Eric Séralini and Transparency in GMO Risk Assessment!
Greening China
The Green Shoots of China
China’s Pollution Census Triggers Green Five-Year Plan
China’s Soils Ruined by Overuse of Chemical Fertilizers
Sustainable Agriculture, Green Energies & the Circular Economy
Real Climate
The Real Importance of the Amazon Rain Forest
Green Growth for Developing Nations
Letters to the Editor
Freeing the World from GM
Bt Brinjal Halted but Fight against GM neo-Colonialism Continues
GM Crops Facing Meltdown in the USA
Glyphosate Resistance in Weeds
The Transgenic Treadmill
US Farmers Oppose ‘Big Ag’ in Anti-Trust Hearing
After Monsanto’s GM Meltdown in the USA…
SmartStax Corn: Corporate War on Bees
SmartStax Maize a Medley of Transgenes with Problems
Field Testing of Genetically Engineered Eucalpytus
Environment Assessment Still Inadequate
Technology Watch
Nanotoxicity in Regulatory Vacuum
Food Watch
‘Land Rush’ as Threats to Food Security Intensify
The Food,Inc. Horror Movie
Rethinking Medicine
Yes! to Organic Medicine
[Non-text portions of this message have been removed]
[Non-text portions of this message have been removed]
Other related posts:
- » [nasional_list] [ppiindia] NEOLIB KE LAUT AJA...Bls: PASAR UANG DUNIA PEMBUNUH KEMANUSIAAN (?) - A Nizami
