[nasional_list] [ppiindia] Menahan Laju Mati Perlahan Ala Indonesia
- From: "Ambon" <sea@xxxxxxxxxx>
- To: <"Undisclosed-Recipient:;"@freelists.org>
- Date: Mon, 28 Aug 2006 00:21:37 +0200
** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi:
** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral
scholarship, kunjungi
http://informasi-beasiswa.blogspot.com
**http://www.indomedia.com/bpost/082006/28/opini/opini1.htm
Menahan Laju Mati Perlahan Ala Indonesia
Oleh : Dr Syakrani
Dosen FISIP Unlam Banjarmasin
Penolakan merupakan ciri permanen setiap pelembagaan sebuah tatanan baru, sebab
di dalamnya ada kepentingan individu atau kelompok terganggu.
Jared Diamond (2005) dalam buku teranyarnya Collapse: How Society Choose to
Fail or Survive?, mengemukakan lima faktor penyebab runtuhnya peradaban manusia
di masa lalu. Lima faktor itu adalah kerusakan lingkungan karena ulah manusia;
perubahan cuaca akibat pemanasan global dan efek rumah kaca; permusuhan dan
invasi terhadap tetangga yang lemah; mengendurnya dukungan kelompok masyarakat
yang selama ini menjalin hubungan baik; buruknya penyelesaian krisis melalui
kerangka institusi politik, ekonomi, sosial, dan nilai budaya.
Beberapa waktu lalu, faktor kelima disandingkan dengan istilah lain yakni
negara abai atau bahkan negara gagal, failed state. Tentu saja gagal dalam
banyak hal. Misalnya gagal dalam memberi pelayanan bermutu, menegakkan hukum,
mengatur penggunaan formalin, mencegah biaya pendidikan yang tinggi,
menanggulangi penggunaan narkoba, mencegah busung lapar, mencegah defisit
karakter, menahan the lost generation.
Ragam gagal ini dan gagal lainnya, telah mengantar negeri ini pada proses
pelapukannya dan ke gerbang kematiannya secara perlahan, yakni mati perlahan
ala Indonesia. Dalam skala terbatas, ragam gagal ini dikaitkan dengan istilah
government is dead, ungovernable, atau undergovernance. Kita mencoba menahan
laju mati perlahan ini dengan konsep lain yang lebih mewacana, yakni good
governance (GG), tatakelola kepemerintahan yang sehat. Apakah ini misi yang
possible atau justru sebaliknya, mission impossible?
Bukti Empirik
Definisi standar konsep governance merujuk rumusan UNDP: Governance is defined
as the exercise of political, economic & administrative authority to manage a
nation's affairs. Dalam banyak kajian, konsep ini secara operasional pernah
juga disejajarkan dengan beberapa istilah lain. Seperti, policy networks
(Rhoads), public management (Hoods), coordination of sectors of the economy
(Campbell), public-private partnerships (Pierre), dan corporate governance
(Williamson).
Dalam proses pelembagaan tatanan baru yang disebut tatakelola kepemerintahan
yang sehat, kita harus berhenti menghabiskan lebih banyak energi berdebat
mempersoalkan sebabnya dalam bingkai perspektif blaming the victim. Kita
berhenti berniat menjadikan program pelembagaan dan penerapan tatanan baru
sebagai proyek, layaknya proyek pembuatan jalan, jembatan, atau proyek
intangible lainnya yang secara historis menjadi ladang pembiakan bad practices,
praktik nista. Lebih produktif lagi bila, misalnya, kita menghimpun kekuatan
dan komitmen bersinergi mengembangkan model solusinya agar tujuan program
pelembagaan dan penerapan tatanan baru untuk menciptakan kesejahteraan sosial
dan ekonomi dapat tercapai.
Ada sejumlah alasan mengapa kita harus mengalihkan energi itu. Hasil kajian
terhadap program pelembagaan tatanan baru oleh Bank Dunia dan lembaga kompeten
lain menunjukkan hasil positif. Pertama, governance ternyata merupakan konsep
dengan dimensi yang sangat luas, bahkan cenderung all embracing. Beberapa
kajian mutakhir menyebutkan, konsep ini bukan hanya fokus pada soal
pengendalian korupsi, efektivitas pemerintahan, pelayanan publik bermutu, dan
etika berbisnis, tetapi juga mencakup isu krusial lainnya. Seperti, civil
liberty, voice: how people have their say, social development: HDI & income
distribution, political stability & participation, civilized society, trust,
social capital endowment, innovation, quality of economic policy & management,
gender equity, poverty index. Logikanya, kalau isu atau nilai bisa diraih oleh
program pelembagaan GG, maka bukan tidak mungkin well being baik pada level
individu maupun masyarakat dapat dinikmati.
Kedua, Zak dan Knakc (1998) dengan menggunakan trust sebagai indikator utama
governance quality menemukan trust khususnya interpersonal trust di 40 negara,
berkorelasi positif pada tingkat pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Di negara
dengan tingkat trust tinggi, tingkat ketimpangan ekonominya rendah. Temuan yang
sama dikemukakan oleh La Porta (1997), trust dapat menimbulkan efek penting
terhadap kinerja ekonomi. Temuan ini memperkuat tesis Fukuyama (1995) tentang
hubungan antara trust dan kemakmuran sebuah bangsa. Biaya pembangunan (economic
& social cost) yang dikeluarkan sebuah negara atau komunitas dengan trust
tinggi (high trust society), lebih murah daripada negara dengan trust rendah
(low trust society).
Ketiga, Tanzi dan Davoodi (1997) memfokuskan penelitiannya pada salah satu isu
GG yakni korupsi. Temuannya mengemukakan, praktik korupsi cenderung dapat
meningkatkan investasi publik, tetapi menurunkan tingkat produktivitasnya.
Dalam beberapa tahun terakhir, indeks korupsi Indonesia menempati posisi
puncak; pertama di kawasan Asia dan ke-5 atau ke-6 di dunia.
Keempat, Kaufmann, Kraay dan Zoido-Lobat n (1999) dalam kertas kerjanya untuk
Bank Dunia: Governance Matters, mengemukakan, enam indikator GG yakni voice,
accountability, political stability, government effectiveness, regulatory
quality dan control of corruption berdampak signifikan terhadap hasil
pembangunan, seperti GDP per kapita, tingkat kematian bayi, dan melek huruf.
Dalam laporannya berjudul Dodging the Grabbing Hand: The Determinant of
Unofficial Activity in 69 Countries, Friedman, Johnson, Kaufafman, dan
Zoido-Lobat n (1999) mengemukakan, uncorrupt government can sustain high taxes.
Kelima, Asian Development Bank (ADB) menyejajarkan konsep governance dengan
sound development management. Hasil penelitian Dollar dan Pritchett (1998)
menunjukkan, bantuan luar negeri baru akan dapat berdampak positif terhadap
pertumbuhan ekonomi dan menurunnya tingkat mortalitas bayi di negara penerima
bantuan hanya apabila bantuan itu dikelola dengan sehat (good practices).
Keenam, Kormendi dan Meguire (1985) menelaah hubungan antara kebebasan sipil,
tingkat pertumbuhan ekonomi dan investasi. Temuannya mengemukakan, tingkat
kebebasan sipil (civil liberty) berpengaruh positif terhadap pertumbuhan
ekonomi sebuah negara dan investasi yang masuk ke negara tersebut. Hasil
penelitian Grier dan Tullock (1989) juga mengemukakan, negara dengan tingkat
kebabasan sipil yang rendah, tingkat pertumbuhan ekonominya lebih rendah.
Isham, Kaufmann, dan Pritchett (1997) dalam studinya Civil Liberties,
Democracy, and the Performance of Government Project memperkuat kesimpulan
tersebut. Mereka mengemukakan, economic rates of return on projects in
countries with the strongest civil liberties average 8 to 22 percentage points
higher than countries with the weakest civil liberties.
Ketujuh, South Commission (1990) membuat kajian tentang tantangan pembangunan
yang dihadapi negara berkembang. Salah satu di antaranya yang krusial adalah
transparansi dan keterbukaan informasi. Laporannya mengatakan, Information is
now a crucial determinat of the pace of social and economic change. Hal senada
dikemukakan Deborag Bautigam (1991), yang mengaitkan transparansi dan
keterbukaan dengan pembangunan ekonomi. Bahkan, tuntutan terhadap dan
perwujudan akuntabilitas pada semua arasnya baik political accountability dan
public accountability maupun legal accountability sangat bergantung pada
transparansi dan keterbukaan baik aspek ekonomi (economic transparency &
openness) maupun politik (political transparency & openness).
Berdasarkan bukti empirik tersebut, bisa dimaklumi kalau Kofi Annan (Sekjen
PBB) harus meyakinkan kita bahwa GG merupakan satu-satunya faktor sangat
penting dalam mengatasi kemiskinan dan mempercepat pembangunan (good governance
is perhaps the single most important factor in eradicating poverty and
promoting development). Bukti ini yang barangkali memberi inspirasi tumbuhnya
keinginan dan komitmen banyak negara, dan pemerintah mencoba menerapkan konsep
GG beserta prinsipnya.
Kalau kearifan yang mengajarkan bahwa pengalaman adalah guru yang baik masih
harus kita pedomani, maka kita masih boleh mencoba menahan laju mati perlahan
ala Indonesia itu dengan program pelembagaan prinsip GG. Tentu saja, dalam
proses ini kita harus lihai mengelola optimisme, karena setiap penerapan dan
pelembagaan sebuah tatanan baru selalu dihadapkan pada limiting and enabling
factor terutama yang bersifat sosial budaya dan individual.
Penolakan merupakan ciri permanen setiap pelembagaan sebuah tatanan baru, sebab
di dalamnya ada kepentingan individu atau kelompok terganggu. Mereka akan
menjadi sebarisan orang yang akan menolak program ini. Menurut Rogers (1992),
mereka membentuk barisan laggard yang bisa jadi mereka tahu dan mampu melakukan
perubahan, tetapi enggan memprakarsai dan melakukannya. Bisa jadi pula, orang
yang 'menghasut' publik untuk berbalik arah termasuk laggard meskipun latar
belakang sosial ekonominya mapan.
Program pengalihan energi tersebut juga harus mampu menjamah penolakan dan
kelompok laggard. Dengan cara antara lain memastikan, GG memiliki comparative
advantage yang lebih unggul daripada bad governance, praktik nista. Tantangan
terberat kita secara berjamaah adalah bagaimana mengubah 'sikap bersuka-ria dan
bangga', menjadi 'malu' dengan praktik nista. Proses menjadi malu berpraktik
nista, berarti proses mengubah posisi sikap dan perilaku dari 'aku malu menjadi
orang Indonesia' menjadi 'aku bangga menjadi orang Indonesia. Tentu saja,
sekali lagi, dalil ini berlaku bagi orang yang masih punya malu dan kebanggaan
sebagai manusia.
[Non-text portions of this message have been removed]
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny.
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Reading only, http://dear.to/ppi
4. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx
5. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx
6. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi:
** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral
scholarship, kunjungi
http://informasi-beasiswa.blogspot.com **
Other related posts:
- » [nasional_list] [ppiindia] Menahan Laju Mati Perlahan Ala Indonesia
