[nasional_list] [ppiindia] Kinerja Parpol Usai Angket Beras
- From: "Ambon" <sea@xxxxxxxxxx>
- To: <"Undisclosed-Recipient:;"@freelists.org>
- Date: Sat, 28 Jan 2006 01:59:45 +0100
** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi:
** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral
scholarship, kunjungi
http://informasi-beasiswa.blogspot.com **REPUBLIKA
Jumat, 27 Januari 2006
Kinerja Parpol Usai Angket Beras
Faisal Baasir
Pemerhati Politik dan Ekonomi
Sehari setelah kegagalan usulan hak angket dan pengajuan interpelasi masalah
impor beras ke presiden di Sidang Paripurna DPR (24/1), banyak kalangan yang
kecewa. Sebelumnya ada 108 anggota pengusul hak angket yang berasal dari tujuh
fraksi di DPR dan 34 anggota pengusul interpelasi dari lima fraksi di DPR
dengan 207 setuju membahas dan 167 menolak (paripurna, 18/1).
Idealnya para anggota dari tujuh fraksi pengusul angket dan para anggota dari
lima fraksi pengusul interpelasi mampu mempengaruhi anggota-anggota lainnya di
masing-masing fraksi di DPR. Sehingga 'di atas kertas' usulan hak angket
berpeluang besar untuk diterima di Sidang Paripurna DPR.
Namun sifat politik yang dapat berubah dalam sesaat, akibat tekanan pemerintah
terhadap partai politik (parpol) yang anggotanya juga berada di dalam kabinet,
membuat peluang hak angket menjadi tipis. Faktanya hanya 151 orang anggota dari
empat fraksi yang setuju hak angket. Sebanyak 107 orang anggota dari empat
fraksi yang setuju interpelasi, dan 184 orang dari empat fraksi yang menolak
angket dan interpelasi.
Empat fraksi dengan jumlah 107 orang anggota yang setuju interpelasi berhasil
mengecoh 151 anggota yang pro hak angket. Dengan demikian yang menolak angket
dan interpelasi memenangkan suara voting dalam sidang paripurna. Dari kasus ini
banyak hal yang perlu dipelajari, terutama terkait dengan masih lemahnya
kinerja parpol kita dalam membangun demokrasi.
Kinerja parpol
Kinerja parpol bisa diukur berdasarkan UU 31 Tahun 2002 tentang Parpol dalam
poin d. Di situ disebutkan bahwa partai politik merupakan salah satu wujud
partisipasi masyarakat yang penting dalam mengembangkan kehidupan demokrasi
yang menjunjung tinggi kebebasan, kesetaraan, kebersamaan, dan kejujuran. Titik
tekannya pada kalimat 'mengembangkan kehidupan demokrasi yang menjunjung tinggi
kebebasan, kesetaraan, kebersamaan, dan kejujuran'. Selanjutnya dalam pasal 1
disebutkan bahwa parpol adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok
warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak
dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan
negara melalui pemilihan umum. Sehingga dalam praktiknya, ukuran kinerja parpol
yang realisasinya dilakukan lewat pemilu adalah untuk memperjuangkan
kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara.
Jika diukur dengan indikator tersebut, kinerja parpol masih jauh panggang dari
api. Pernyataan itu bisa didasarkan atas beberapa pertimbangan. Pertama,
kinerja parpol dalam mengembangkan kehidupan demokrasi yang menjunjung tinggi
kebebasan, kesetaraan, kebersamaan dan kejujuran hanya menjangkau kebersamaan.
Sesuai instruksi elite, parpol yang mendapat tekanan dari luar akhirnya
mendukung masalah yang sebetulnya jauh dari idealitas kepentingan anggota,
masyarakat, bangsa dan negara. Sehingga kinerja parpol di parlemen yang
diwakili anggotanya dalam fraksi kurang/tidak menjalankan fungsi mengembangkan
kehidupan berdemokrasi yang menjunjung kebebasan, kesetaraan, dan kejujuran.
Kedua, atas parpol yang seharusnya konsisten untuk memperjuangkan kepentingan
anggota, masyarakat, bangsa dan negara menjadi terkooptasi kekuasaan. Akibat
sebagian anggotanya di eksekutif, wakil parpol di parlemen posisinya menjadi
serba tanggung. Anggota parpol di parlemen mau tidak mau menjadi alat
justifikasi kekuasaan (eksekutif). Atas yang demikian itu keberadaan parpol
saat ini tidak jauh lebih baik dari era orde lama maupun orde baru. Sebaliknya
yang demikian itu masih jauh dari cita-cita reformasi 1998.
Ketiga, mekanisme keberadaan fraksi yang pengaturannya tidak ada dalam UU 22
Tahun 2003 tentang Susduk namun keberadaannya hanya diatur dalam Tatib DPR
Pasal 3 Ayat 2 huruf a dan Bab V Pasal 14-18, seharusnya menjadi alat pendorong
bagi kinerja anggota parpol di parlemen. Namun dalam praktiknya keberadaan
fraksi tidak lebih menjadi 'alat kontrol' segelintir elite parpol di parlemen.
Adanya penguatan kewenangan parpol yang diatur dalam Pasal 8 Huruf f dan g dan
Pasal 12 UU 31 Tahun 2002, maka keberadaan fraksi-fraksi di DPR kemudian
menjadi alat pengontrol yang efektif bagi anggota parpol di parlemen. Hampir
setiap keputusan penting diambil tanpa kemudian dibicarakan secara bebas,
setara, bersama, dan jujur di antara anggota, dan pernyataan segelintir
pimpinan fraksi seolah-olah sudah menjadi keputusan anggotanya.
Keempat, atas beberapa masalah mendasar tersebut, kinerja parpol di DPR sampai
saat ini masih jauh dari kriteria politik kemaslahatan dalam memperjuangkan
kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara. Akibat pragmatisme politik
di kalangan elite parpol, keberadaannya yang seharusnya menjadi alat bagi
pendidikan politik rakyat ternyata belum mampu mengapresiasikan pendidikan
politik yang sebenarnya. Bahkan yang lebih cerdas dan dewasa dalam berpolitik
adalah rakyat sendiri.
Kelima, tidak ada lagi sekat/batasan politik aliran yang jelas dalam kinerja
parpol pada konteks politik Indonesia kekinian. Ini adalah keberhasilan
penterasi pemerintah orde baru yang dirasakan dengan tidak ada lagi sekat-sekat
politik di kalangan rakyat. Penetrasi itu berupa penerapan UU 3 Tahun 1985
tentang Parpol dan Golongan Karya serta UU tentang Organisasi Kemasyarakatan.
Saat ini sulit untuk membedakan antara partai Islam dan partai nasionalis
kerakyatan karena idealitas mereka sama-sama memperjuangkan kepentingan rakyat
atas dasar ideologi Pancasila. Sehingga ukuran pembedaan parpol-parpol itu
lebih tercermin dari jumlah pilihan rakyat yang relatif tidak lagi
mempersoalkan ideologi sebagaimana hasil Pemilu 2004. Rakyat semakin independen
untuk tidak mau lagi didikte parpol dengan jargon-jargon politiknya yang
diumbar dalam berbagai kampanye di pemilu lalu. Karena itu parpol perlu belajar
banyak dari rakyat yang diwakilinya itu.
Keenam, atas kinerja parpol yang demikian, nilai rapor mereka sebenarnya berada
dalam genggaman rakyat yang semakin hari semakin dewasa dalam berpolitik. Untuk
itu sikap politik rakyat dalam memilih parpol pada pemilu yang akan datang
(2009) menjadi catatan kinerja rapor parpol yang rambu-rambunya dimuat UU 31
Tahun 2002 tentang Parpol. Jangan salahkan rakyat jika nilai rapor parpol di
bawah standar dalam pemilu yang akan datang. Rakyat tidak memilih parpol yang
kinerjanya di bawah standar itu.
Otokritik eksponen parpol
Keberadaan parpol tidak lain merupakan alat untuk memperjuangkan aspirasi
rakyat. Untuk itu terjadinya kesenjangan antara kepentingan rakyat dan
kepentingan parpol --termasuk kepentingan elite politiknya tidak boleh terjadi.
Karena hanya dengan yang demikian itu rakyat benar-benar memiliki kedaulatan
yang sempurna.
Parpol akan ditinggalkan oleh rakyat jika mereka tidak cerdas dalam membaca
tanda-tanda zaman. Jika kinerja parpol tidak paralel dengan aspirasi rakyat,
maka mereka akan ditinggalkan oleh para pemilihnya. Keberadaan parpol harus
diselamatkan. Salah satunya dengan jalan meningkatkan kinerja aktivisnya yang
berada di berbagai lembaga politik untuk memenuhi harapan rakyat akan perubahan.
Selain itu akseptabilitas elite politiknya sudah seharusnya bekerja untuk
melakukan pendidikan politik terhadap rakyat. Dengan demikian terjadinya
kesenjangan antara harapan rakyat dan kebijakan partai harus ditekan dan jika
mungkin ditiadakan.
Atas yang demikian itu keberadaan parpol dapat menjadi barometer dalam
memperjuangkan aspirasi rakyat, dan nilai-nilai demokrasi. Mengingat politik
bukanlah sekadar proses prosedural. Penekanan politik sudah seharusnya
menjangkau aspek substansialitas politik yang lebih menekankan aspek politik
kemaslahatan.
Sehingga kinerja parpol sudah seharusnya disemangati dengan etika politik
kemaslahatan untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan
negara. Selanjutnya rakyat bisa menakar parpol mana saja yang lebih sesuai
dengan frame etika politik kemaslahatan. Pilihan rakyat tidak dapat dilepaskan
atas dasar suara hati dan realitas sosial, dan bukan karena rekayasa yang lahir
dari manifestasi dan kehendak elite politik parpol. Etika politik kemaslahatan
merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan setiap eksponen parpol yang
ditebarkan ke seluruh relung kehidupan politik anggota, masyarakat, bangsa dan
negara.
[Non-text portions of this message have been removed]
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny.
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Reading only, http://dear.to/ppi
4. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx
5. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx
6. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi:
** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral
scholarship, kunjungi
http://informasi-beasiswa.blogspot.com **
Other related posts:
- » [nasional_list] [ppiindia] Kinerja Parpol Usai Angket Beras
