[nasional_list] [ppiindia] Kenaikan BBM dan Aspek Keadilan
- From: "Ambon" <sea@xxxxxxxxxx>
- To: <"Undisclosed-Recipient:;"@freelists.org>
- Date: Tue, 27 Sep 2005 04:45:19 +0200
** Mailing List Nasional Indonesia http://www.ppi-india.org **
** Situs milis nasional: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia **
** Info Beasiswa Indonesia http://informasi-beasiswa.blogspot.com **
SUARA KARYA
Kenaikan BBM dan Aspek Keadilan
Oleh Susidarto
Selasa, 27 September 2005
Mengapa di balik pengurangan subsidi, yang berkorelasi positif untuk masyarakat
miskin, tetap ada gejolak sosial berupa demonstrasi atau unjuk rasa lainnya?
Sederhana jawabnya, mereka adalah komponen masyarakat yang sangat tidak
menginginkan terjadinya kenaikan BBM (bahan bakar minyak), yang senantiasa
diikuti dengan kenaikan harga-harga kebutuhan lainnya. Maklum saja, BBM
merupakan komoditas strategis yang keberadaannya senantiasa memengaruhi
komoditas lainnya. Hampir di setiap kenaikan komoditas ini, senantiasa memicu
terjadinya fenomena meroketnya harga-harga, yang akhirnya mengakibatkan
terjadinya penambahan angka inflasi yang cukup signifikan.
Tak hanya itu, di balik subsidi BBM ini, ada isu lain yang menarik. Isu
tersebut adalah tuntutan masyarakat mengenai perlunya ditegakkan keadilan
ekonomi bagi masyarakat banyak. Selama ini masyarakat banyak justru merasa
memberikan subsidi yang berlebihan untuk para konglomerat, koruptor ataupun
pejabat yang bermental kleptomani (maling) melalui berbagai pungutan pajak,
serta pungutan-pungutan lainnya. Bayangkan, APBN (Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara) yang adalah milik rakyat, sebagian besar pos pengeluarannya
justru dipakai untuk membayar utang luar negeri serta utang domestik dalam
bentuk obligasi, yang sebagian besar akibat ulah para obligor kakap.
Berbagai pungutan pajak yang semakin membebani masyarakat ini, ternyata tidak
dikembalikan ke masyarakat itu sendiri, namun justru banyak dinikmati oleh
mereka yang kaya raya. Sebut saja, misalnya, untuk membayar bunga obligasi
(utang domestik) saja, pemerintah mengeluarkan anggaran puluhan triliun rupiah.
Angka itu jauh melebihi subsidi BBM tahun 2001 (Rp 41 triliun) maupun tahun
2002 (Rp 38 triliun) dan menyamai tahun 2004 (Rp 71 triliun). Dan, lucunya,
jumlah obligasi itu tidaklah semakin berkurang, namun tetap saja, sehingga
pemerintah terus-menerus memberikan "subsidi" kepada bank-bank pemegang
obligasi rekap. Rakyat kembali disakiti hatinya, karena tidak ada keadilan
ekonomi sama sekali.
Tidak hanya sebatas itu. Utang konglomerat yang macet pun (dalam bentuk bantuan
likuiditas bank Indonesia - BLBI), ternyata kembali mendapatkan keistimewaan
luar biasa. Berbagai keringanan dalam bentuk grace period, hingga keistimewaan
lain termasuk yang sungguh mencengangkan kita: pemberian fasilitas surat
release & discharge (R&D) kepada beberapa konglomerat (obligor) yang dianggap
kooperatif melalui Inpres yang cukup kontroversial itu. Hal ini bertambah
parah, manakala aset-aset yang kini dikuasai pemerintah, sekarang dilego dengan
harga obral alias murah. Pemerintah bekerja bak sinterklas terhadap para
konglomerat itu. Luar biasa. Itu artinya, administrasi keuangan negara ini
memang sangat amburadul.
Memang, pemerintah masih memberikan subsidi BBM sebesar Rp 30,3 triliun (2003)
dan Rp 70 triliun (2004), namun subsidi ini pun kembali salah sasaran, karena
yang menikmati banyak subsidi justru orang-orang kaya bermobil yang rakus BBM.
Selain itu, akibat subsidi diberikan terhadap harga bukan pengguna, maka banyak
muncul tindakan spekulatif dalam bentuk penimbunan, pengoplosan dan sejenisnya.
Akhirnya, rakyat kembali gigit jari. Porsi subsidi yang dapat mereka nikmati
sungguhlah kecil, tidak sebanding dengan pengorbanan yang sudah diberikan untuk
negara. Keadilan menjadi diinjak-injak tanpa ada yang menghormati sama sekali.
Dana kompensasi subsidi kenaikan BBM pun akhirnya digulirkan, setidaknya untuk
meredam gejolak sosial yang mungkin akan muncul akibat adanya ketidakadilan
ekonomi ini. Untuk tahun 2002 lalu, dana kompensasi yang disalurkan sebesar Rp
2,85 triliun, sebelumnya Rp 2,2 triliun (2001) dan Rp 800 miliar (1999). Untuk
tahun 2003 ini, dana subsidi kompensasi BBM sebesar Rp 3,1 - Rp 4 triliun.
Untuk tahun 2005 ini, tidak kurang Rp 18,5 triliun sudah dianggarkan. Namun,
efektivitas penyaluran dana melalui berbagai tahap ini pun kembali
depertanyakan. Jangan-jangan ini hanya siasat untuk kembali mengelabui rakyat
banyak, atau hanya sekadar kamuflase belaka agar masyarakat banyak merasa
terhibur dengan paket ini.
Sebab, kenyataannya, program yang sudah berjalan lima tahun lebih ini belum
terlihat pertanggung-jawabannya. Dana kompensasi untuk tahun 1999 dan 2000,
total sebesar Rp 3 triliun yang katanya sudah disalurkan, ternyata belum
diaudit dan dilaporkan secara transparan kepada masyarakat. Masyarakat pun
kembali bertanya-tanya, ke mana gerangan dana itu disalurkan dan apakah ada
kebocoran ataupun yang tercecer di mana-mana? Sederetan pertanyaan itu belum
terjawab sampai hari ini. Dan konon, dana kompensasi 2005 ini sudah mulai
digulirkan tanpa ada persiapan yang matang. Masyarakat kembali khawatir,
jangan-jangan dana itu menguap persis nasibnya seperti dana jaring pengaman
sosial (JPS) yang menghebohkan itu.
Inti persoalan sebenarnya cukup sederhana, masyarakat mendambakan adanya
keadilan ekonomi. Artinya, pemerintah jangan hanya berpihak terus-menerus
kepada golongan menengah-kaya (konglomerat) yang terus menerus dielus-elus,
diberi ransum makanan, dan keistimewaan, sementara masyarakat miskin justru
"diperas" dijadikan bahan bulan-bulanan. Kondisi semacam ini sungguh
mengkhawatirkan banyak kalangan. Keresahan sosial, rasa frustasi dan pembusukan
dendam kesumat, lama kelamaan akan keluar secara membabi buta dan membahayakan
kita bersama. Oleh sebab itu, jangan sampai kemarahan masyarakat ini terus
menerus tertimbun dan menemukan salurannya. Pemerintah harus mencarikan solusi
yang tepat.
Kalaupun pemerintah bisa berhemat dan melakukan efisiensi, maka kondisinya
tidak akan parah seperti sekarang ini. Sebut saja, misalnya, bila pemerintah
bisa menekan penyelundupan yang konon berpotensi merugikan negara sebesar Rp 6
triliun (per bulan), maka uang sebesar itu sebenarnya sangat membantu ekonomi
masyarakat banyak. Belum lagi, kalau pemerintah bisa berhemat dalam membayar
bunga obligasi (berarti harus mengurangi porsi obligasi rekap), maka berapa
puluh triliun rupiah bisa dihemat. Itu baru dua pos, belum pos-pos pengeluaran
lain dan pos "kebocoran" lain yang konon menurut almarhum Prof Soemitro bisa
mencapai 30 persen.
Kenaikan BBM untuk kedua kalinya pada tahun ini telah menjadi kebijakan
pemerintah. Memang, nasi sudah menjadi bubur, pemerintah sudah telanjur akan
segera menaikkan harga BBM. Namun tidak ada salahnya, catatan di atas menjadi
bahan perenungan tersendiri bagi kita semua, agar di kemudian hari bisa memetik
hikmah dari setiap kejadian yang muncul. Mengelola negara memang tidak mudah,
namun itulah seninya menjadi seorang negarawan, yakni mampu bertindak cerdik
seperti ular dan tulus seperti merpati. ***
Penulis pengamat ekonomi-perbankan,
tinggal di Yogyakarta.
[Non-text portions of this message have been removed]
------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~-->
Help save the life of a child. Support St. Jude Children's Research Hospital.
http://us.click.yahoo.com/ons1pC/lbOLAA/E2hLAA/BRUplB/TM
--------------------------------------------------------------------~->
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. http://www.ppi-india.org
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Reading only, http://dear.to/ppi
4. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx
5. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx
6. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi:
** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Website resmi http://www.ppi-india.org **
** Beasiswa Indonesia, http://informasi-beasiswa.blogspot.com **
Other related posts:
- » [nasional_list] [ppiindia] Kenaikan BBM dan Aspek Keadilan
