[nasional_list] [ppiindia] KY dan Evaluasi Kinerja Hakim
- From: "Ambon" <sea@xxxxxxxxxx>
- To: <"Undisclosed-Recipient:;"@freelists.org>
- Date: Fri, 20 Jan 2006 02:30:25 +0100
** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi:
** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral
scholarship, kunjungi
http://informasi-beasiswa.blogspot.com
**http://www.kompas.com/kompas-cetak/0601/20/opini/2377251.htm
KY dan Evaluasi Kinerja Hakim
M Fajrul Falaakh
Pendekatan elitis akan diterapkan Komisi Yudisial dalam reformasi hukum
dan peradilan (justice sector reform), yaitu seleksi ulang hakim agung untuk
membenahi kelemahan manajemen dan kepemimpinan di Mahkamah Agung (Kompas,
5/1/2006).
Presiden mendukung Komisi Yudisial (KY) dan akan menerbitkan peraturan
pemerintah pengganti undang-undang (perpu). Perpu itu harus memiliki bobot
konseptual saat diterapkan atas hakim agung yang belum purnatugas (sekitar dua
pertiga), sekaligus mengandung tolok ukur lebih baik. Atas dua hal ini, KY
seharusnya mengevaluasi kinerja hakim.
Reformasi terbatas
Reformasi hukum dan peradilan merupakan salah satu agenda dalam transisi
kekuasaan otoriter. Kini reformasi politik menghasilkan konfigurasi baru
kepartaian, dari Pemilu 1999 dan 2004, serta pasangan presiden-wapres melalui
pemilihan langsung tahun 2004.
Di lain pihak, MA berhasil memberdayakan diri melalui sentralisasi
administrasi peradilan di tangan MA. Beberapa hakim agung non- karier berhasil
dipilih DPR tahun 2001. Reformasi lain adalah kapling kekuasaan baru melalui
aneka peradilan khusus dan berbagai agenda dalam Cetak Biru Pembaruan MA (2003).
Harus diakui, keterbatasan jangkauan reformasi MA menunjukkan kelemahan
gerakan reformasi dalam mendesain dan mendesakkan pembaruan hukum dan
peradilan. Transisi kekuasaan otoriter pasca-Orde Baru seharusnya mencakup
hukum dan instrumen negara yang memiliki kekuatan pemaksa, seperti yang
berlangsung atas TNI. Dalam perspektif keadilan, khususnya pada ranah
projustisia, reformasi hukum harus menjangkau instrumen pemaksa dalam lalu
lintas orang (imigrasi), barang (bea cukai), pungutan uang (pajak), dan
lain-lain.
Gagasan KY dapat menjadi terapi kejut reformasi peradilan, meski tak
seradikal gagasan "pemotongan satu generasi hakim" atau impor hakim. Reformasi
peradilan tak sekadar seleksi hakim agung.
Dalam Kebijakan Reformasi Hukum (Komisi Hukum Nasional, 2003: 108-119)
dikemukakan tiga langkah kebijakan untuk perekrutan dan karier hakim. Pertama,
seleksi ulang untuk pengadaan hakim (bukan hanya hakim agung). Mereka yang
lulus seleksi ulang ditempatkan kembali sebagai hakim. Yang gagal dipensiun
dini atau dipekerjakan sebagai nonhakim.
Kedua, penetapan standar profesi hakim, standar putusan pengadilan
(hakim) sebagai pedoman membuat putusan sekaligus batu uji (parameter) untuk
menilai putusan hakim serta kode etik hakim.
Ketiga, kerja sama dengan lembaga pendidikan tinggi hukum yang memiliki
akreditasi baik untuk perekrutan "bibit unggul" hakim. Evaluasi kinerja hakim
dapat diletakkan dalam langkah pertama.
Evaluasi kinerja hakim
Lebih mendasar jika KY dapat mengevaluasi kinerja hakim (assessment of
judicial performance). Ada empat alasan, (1) model pengawasan KY dimandulkan
jadi pola antiakuntabilitas publik; (2) kebutuhan instrumen kerja KY; (3)
kelemahan model evaluasi yang sudah ada dan dikritik MA; (4) harapan dan
dukungan positif dari masyarakat maupun kalangan hakim yang lebih luas.
Amandemen UUD 1945 menentukan, KY berwenang melakukan tindakan guna
menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim.
Wewenang konstitusional itu disebutkan dalam UU KY 2004 (Pasal 20-23), yaitu
melakukan pengawasan atas perilaku hakim dan mengusulkan penjatuhan sanksi
berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara atau pemberhentian.
Sayang, pengawasan KY dimandulkan dalam legislasi karena usul KY
disampaikan kepada pimpinan MA atau pimpinan Mahkamah Konstitusi untuk
diselesaikan Majelis Kehormatan Hakim. Untuk hakim agung diselesaikan oleh
Majelis Kehormatan MA, diatur oleh MA dan beranggotakan para hakim agung (Pasal
12 UU No 14/1985 jo UU No 5/2004).
Pengawasan oleh KY dapat diwujudkan melalui evaluasi kinerja hakim,
sebagai instrumen untuk menilai perilaku profesional hakim, mengusulkan sanksi
dan penghargaan bagi mereka. Namun, KY harus melampaui dua model evaluasi
internal.
Selama ini evaluasi kinerja hakim dilakukan oleh Departemen Hukum dan Hak
Asasi Manusia (Dephuk dan HAM) maupun MA. Untuk pembinaan hakim sebagai pegawai
negeri, Dephuk dan HAM menilai hakim melalui Daftar Penilaian Pelaksanaan
Pekerjaan (DP3) berdasarkan PP No 10/1979.
Untuk masalah teknis yudisial, MA menggunakan EVA-1 (1993) dan WAS-1
(1994). Model ini dikritik dalam kertas kerja MA mengenai Pembaruan Sistem
Pembinaan SDM Hakim (2003) karena instrumennya tak sesuai watak jabatan hakim,
tak memiliki ukuran obyektif, hampir tanpa pemantauan, dan tanpa penilaian
obyektif. KY berpeluang mengisi kekosongan model evaluasi itu.
Evaluasi membuka jalan bagi persepsi publik terhadap MA yang terkesan
mendua (Kompas 16/1/2006: Luka Menganga di Tiang Keadilan). Meski menilai MA
bercitra buruk (62 persen), keputusannya beraroma KKN (89,1 persen), dan
kinerjanya tak memuaskan (70 persen), sebagian besar responden (65 persen)
hanya menyetujui penggantian sebagian hakim.
Menurut para hakim (MA, 2005: 68), evaluasi kinerja dinilai penting
karena bermanfaat untuk pengembangan karier (96 persen), khususnya kenaikan
pangkat (86 persen), dan untuk penghargaan (65 persen). Tampaknya ada kekuatan
reformis (anonim) di belakang pendapat ini. KY dapat bersekutu dengan mereka,
juga dengan opini publik.
Mohammad Fajrul Falaakh Mengajar di Fakultas Hukum UGM; Pernah Menjadi
Justice Sector Reform Advisor pada UNDP
[Non-text portions of this message have been removed]
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny.
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Reading only, http://dear.to/ppi
4. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx
5. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx
6. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi:
** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral
scholarship, kunjungi
http://informasi-beasiswa.blogspot.com **
Other related posts:
- » [nasional_list] [ppiindia] KY dan Evaluasi Kinerja Hakim
