[nasional_list] [ppiindia] Bola Panas Majelis Rakyat Papua
- From: "Ambon" <sea@xxxxxxxxxx>
- To: <"Undisclosed-Recipient:;"@freelists.org>
- Date: Wed, 23 Nov 2005 13:07:43 +0100
** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi:
** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral
scholarship, kunjungi
http://informasi-beasiswa.blogspot.com
**http://www.suarapembaruan.com/News/2005/11/23/index.html
SUARA PEMBARUAN DAILY
Bola Panas Majelis Rakyat Papua
Indra J Piliang
KEKHAWATIRAN pemerintah pusat, betapa Majelis Rakyat Papua (MRP) akan membuka
lembaran persoalan serius, tampaknya mulai menemui objeknya. Ancaman MRP akan
(di)bubar(kan) apabila status Provinsi Irian Jaya Barat (Irjabar) tetap eksis
telah diungkapkan. Selain itu, Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) juga
menimpali dengan ancaman akan menggelar referendum apabila pemerintah pusat
tidak segera me-retool Provinsi Irjabar.
Setelah MRP terbentuk, agenda Irjabar memang akan menjadi prioritas, selain
tentunya pemilihan langsung kepala daerah (pilkada) di Provinsi Papua (dan
Irjabar). Dalam soal pilkada Provinsi Papua, MRP sudah melakukan sidang dan
memutuskan untuk menolak dua orang dari sepuluh orang calon gubernur dan wakil
gubernur yang diajukan DPRP. Kedua orang itu ditolak sebagai orang asli Papua.
Parameter yang digunakan sangatlah "purba", yakni yang berdarah Papua. Kriteria
lain gugur, termasuk yang salah satu orang tuanya bukan orang Papua asli, yang
tanah kelahirannya di Papua, atau yang secara adat sudah diakui sebagai orang
asli Papua.
Bagi siapapun yang pernah mendapatkan status anak adat Papua, entah lewat
upacara makan sirih dan papeda atau serimonial lainnya, akan sulit untuk
mencalonkan diri sebagai gubernur atau wakil gubernur Papua.
Antisipasi
Pemerintah pusat rupanya sudah membaca keinginan itu dengan cara mendahulukan
pilkada sebelum MRP, terutama di Provinsi Irjabar yang dibentuk Jakarta. Namun,
skenario itu dikoreksi. Kuatnya komitmen Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
menyelesaikan persoalan Papua berdasarkan konsep otonomi khusus dan power
sharing, dalam sistem bikameral dalam tingkatan daerah, telah menyingkirkan
kehendak sejumlah pihak yang terus mencoba menanamkan dua kebijakan kembar
(standar ganda) di tanah Papua.
Pembentukan desk Papua di bawah Kantor Menkopolhukhan diharapkan memberikan
berbagai alternatif komprehensif menyangkut Papua. Namun, desk ini belum
menunjukkan kinerjanya. Pengaruh desk ini tidak begitu kuat, karena belum
mempunyai sandaran peraturan. Minimal, dibutuhkan semacam Keputusan Presiden
atau bahkan Peraturan Presiden untuk memperkuat desk ini.
Namanya juga harus diganti, tidak lagi desk Papua atau Tim Kecil Papua,
melainkan Komisi Kepresidenan untuk Penyelesaian Papua. Agar tidak dibenturkan
dengan realitas politik di DPR, komisi ini bisa saja menggunakan anggaran
kepresidenan yang relatif besar itu.
Persoalannya, Jakarta selalu saja terlambat mengantisipasi berbagai
perkembangan di tanah Papua. Bahkan, Jakarta juga terlihat memainkan konsep
psikologi politik dengan cara memperlambat implementasi UU Nomor 21/2001
tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua.
Momentum demi momentum dilewatkan mendekati titik kesabaran terakhir
orang-orang Papua.
Hal ini tentu melelahkan dan bisa jadi hanya menunda kegagalan, kalau bukan
kekalahan, Jakarta. Sementara orang-orang Papua sibuk dengan berbagai soal
harian menyangkut Papua, Jakarta justru berjibaku dengan beban-beban baru.
Ketika orang-orang Papua kokoh berpegang dengan konsistensi sikap, Jakarta
justru mempraktikkan perhatian dan kebijakan tambal sulam.
Berlarut-larutnya proses pembentukan MRP dan adanya persoalan kevakuman aturan
perundang-undangan menyangkut status provinsi Irjabar menunjukkan itu. Dengan
membentuk Provinsi Irjabar, Jakarta sepertinya mencoba membenturkan kelompok
pro-integrasi (baca: NKRI) dengan kelompok pro kemerdekaan. Tetapi, realitas
bicara lain, karena tempaan pengalaman puluhan tahun telah mengabadikan
berbagai ingatan kolektif tentang kebijakan serupa di masa lalu.
Modernisasi
Orang Papua jelas tidak lagi bisa disamakan dengan masyarakat Aborigin awal
ketika "ditemukan" oleh peradaban dan penjelajah Barat.
Kini, semakin banyak suku bangsa Papua yang mengenyam pendidikan tinggi.
Seperti buah simalakama, kemajuan tingkat pendidikan dan kemampuan ekonomi
penduduk Papua justru makin mendekatkan mereka kepada sumber-sumber informasi
masyarakat modern.
Semakin banyak orang Papua yang mengenali dan menuntut hak-haknya, ketimbang
hanya menjalankan kewajiban yang disodorkan kepada mereka lewat cara-cara
represif. Sebagai contoh, informasi menyangkut sejarah Papua, khususnya tentang
apa yang terjadi pada sebelum, pada saat, dan sesudah pelaksanaan Penentuan
Pendapat Rakyat (Pepera), yang dilakukan oleh peneliti luar negeri, sudah
sampai ke masyarakat Papua.
Penelitian itu dipimpin oleh Profesor Pieter Drooglever, seorang ahli sejarah
dari Institut Kesejarahan Belanda (Institute of Netherlands History) yang
berkedudukan di Den Haag.
Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari
sudah menyampaikan rilisnya tanggal 21 Juli 2005 lalu.
Sebaliknya, keterbatasan informasi menyangkut Papua justru memicu pandangan
masyarakat Indonesia lainnya untuk apatis. Ketergantungan masyarakat yang
begitu tinggi kepada pemerintah, sebagai ciri masyarakat post-kolonial, justru
menghilangkan sikap kritis.
Sekalipun jumlah penduduk asli Papua dengan penduduk non-Papua lainnya hampir
berimbang, justru keberadaan mereka belum bisa menjadi unsur penyejuk sebagai
"warga negara" yang baik. Keterpurukan ekonomi, sosial, pendidikan dan
kesehatan penduduk Papua dibanding non-Papua memunculkan himpitan psikologis
tersendiri.
Padahal, Jakarta mestinya bisa menjadikan penduduk non-Papua itu sebagai simbol
kebersamaan dan kesetaraan. Kebijakan Papuanisasi berupa penempatan orang-orang
asli Papua di jajaran birokrasi sejak otonomi khusus bergulir, malahan tidak
makin memperbaiki keadaan.
Bahkan, bagi sebagian orang Papua, justru jauh lebih baik apabila yang jadi
pegawai negeri sipil adalah orang non-Papua, karena lebih kompeten dan
profesional. Transparansi penyelenggaraan pembangunan, terutama lewat dana
otonomi khusus, sulit didapatkan.
Elite
Dengan terbentuknya MRP, sebetulnya Jakarta sudah mengulurkan salam perdamaian.
Tentu, prosesnya tidaklah mulus, bahkan sebagian tidak disertai niat tulus.
Tetapi jalan yang lebih jelas sudah terbentang. MRP dan DPRP sebetulnya tidak
per- lu terlalu emosional dengan call tinggi, misalnya pembubaran diri atau
tuntutan referendum.
Sekalipun kedua tuntutan itu juga hal yang biasa-biasa saja di zaman sekarang,
juga bukan tuntutan yang aneh lagi, tetap saja bola panas yang ditendang MRP
dan DPRP itu memunculkan lagi ketegangan hubungan Jakarta-Papua.
Elite-elite Papua mestinya menyadari, bahwa Jakarta tidaklah semuanya sama.
Setiap pergantian kekuasaan selalu saja membawa perubahan atau pergantian
kebijakan. Kesalahan pemerintahan sebelumnya tidak bisa seluruhnya dibebankan
kepada pemerintahan berikutnya.
Hal ini sama saja dengan menempatkan seluruh pemerintahan abai akan nasib warga
negaranya, ketika masih terdapat kelompok fakir miskin dan anak-anak telantar
di republik ini yang berkeliaran di jalan-jalan.
Pemerintah pusat juga tidak perlu mengambil tindakan drastis, apalagi represif.
Peningkatan jumlah pasukan TNI di Papua dalam beberapa waktu belakangan hanya
akan mengurangi dampak proses politik yang mulai positif. Kontrol atas TNI ini
memerlukan perhatian khusus, terutama untuk tidak lagi mengulangi berbagai
kasus pelanggaran hak asasi manusia masa lalu yang juga berpengaruh atas
kerjasama militer Indonesia dengan Amerika Serikat.
Jauh lebih baik meneruskan proses politik, sekalipun lama dan membosankan,
ketimbang menempuh jalan kekerasan. Bagaimanapun, kedewasaan politik juga
membutuhkan kesabaran berdemokrasi. *
Penulis adalah peneliti Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS dan
Anggota Pokja Papua
--------------------------------------------------------------------------------
Last modified: 23/11/05
[Non-text portions of this message have been removed]
------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~-->
Give at-risk students the materials they need to succeed at DonorsChoose.org!
http://us.click.yahoo.com/wlSUMA/LpQLAA/E2hLAA/BRUplB/TM
--------------------------------------------------------------------~->
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. http://www.ppi-india.org
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Reading only, http://dear.to/ppi
4. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx
5. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx
6. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi:
** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral
scholarship, kunjungi
http://informasi-beasiswa.blogspot.com **
Other related posts:
- » [nasional_list] [ppiindia] Bola Panas Majelis Rakyat Papua
