[nasional_list] [ppiindia] Begitu Banyak Persoalan Rumit
- From: "Ambon" <sea@xxxxxxxxxx>
- To: <"Undisclosed-Recipient:;"@freelists.org>
- Date: Sat, 19 Nov 2005 14:21:45 +0100
** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi:
** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral
scholarship, kunjungi
http://informasi-beasiswa.blogspot.com
**http://www.suarapembaruan.com/News/2005/11/19/index.html
SUARA PEMBARUAN DAILY
--------------------------------------------------------------------------------
Catatan Papua
Begitu Banyak Persoalan Rumit
Sabam Siagian
JAYAPURA. - Jalan sepanjang 20 kilometer yang berliku-liku dan turun-naik
antara lapangan terbang Sentani dan Jayapura seakan-akan melambangkan gumpalan
persoalan yang serba rumit yang menjadi beban rakyat Papua.
Dan, inti beban itu sebenarnya bersifat psikologis sehingga persoalan konkret
dalam bentuk apapun menjadi lebih berat rasanya. "Apakah kami ini masih
dianggap bagian dari bangsa Indonesia ...? Kenapa kami diperlakukan sebagai
warga negara kelas dua dan dituduh macam-macam?" Keluhan demikian dalam
berbagai versi dikemukakan dalam berbagai kesempatan selama kunjungan saya
beberapa kali ke provinsi paling Timur dari wilayah RI.
Sumber masalah psikologis itu agaknya berawal menjelang akhir 1949 di Den Haag,
ibu kota Kerajaan Belanda. Ketika di kota itu diselenggarakan perundingan untuk
menyelesaikan konflik politik-militer antara Belanda dan Indonesia atas dasar
pengakuan kedaulatan Indonesia Merdeka, maka diselipkan satu pasal yang
ternyata merupakan bom waktu. Belanda mengakui kedaulatan Indonesia Merdeka
dalam bentuk Republik Indonesia Serikat yang meliputi bekas jajahan Hin- dia
Belanda. Tapi, anehnya, pada tahap akhir Konferensi Meja Bunda (KMB) di Den
Haag itu, Belanda ngotot bahwa pengakuan kedaulatan tidak mencakup wilayah
residensi Niew Guinea (Irian Barat).
Akhirnya, atas usul Komisi PBB, disepakati bahwa soal "Irian Barat" akan
diselesaikan dalam waktu setahun. Namun ternyata, karena Belanda
mengulur-ngulur persoalannya, setelah 12 tahun konflik, pada tahun 1962 barulah
dicapai penyelesaian. Selama 12 tahun Irian Barat dikuasai Belanda muncul satu
generasi yang dibesarkan dalam budaya politik yang menggambarkan Republik
Indonesia sebagai suatu ancaman.
Ketika Irian Barat akhirnya menjadi bagian RI, maka sejumlah pejabat yang
dikirim dari Jakarta bersikap seolah-olah mereka penguasa hebat yang
menimbulkan sakit hati penduduk setempat.
Seorang rohaniwan Papua yang telah lama saya kenal pernah cerita betapa dia
sebagai pelajar pada tahun 1963 ikut dalam suatu upacara ketika bendera Belanda
dan bendera PBB diturunkan dan Merah-Putih dikibarkan. Namun setelah beberapa
tahun "kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi" timbul kekecewaan, karena sikap arogan
dan keserakahan para pejabat yang ditugaskan dari Jakarta.
*
UNDANG-UNDANG Nomor 21 Tahun 2001 disusun dan disahkan untuk menampung rasa
ketidak-adilan rakyat Papua dengan memberikan status Otonomi Khusus. Sejumlah
tokoh politik dan para pakar dari universitas yang dikenal berpandangan
"moderat" aktif menyusun konsep produk hukum itu. Masyarakat Papua mendapat
kewenangan lebih besar di bidang keuangan, sosial dan politik.
Ketika keresahan mulai meningkat karena pelaksanaan Otonomi Khusus
tersendat-sendat, khususnya pembentuk Majelis Rakyat Papua, sebagai halilintar
di siang bolong, keluarlah Instruksi Presiden Megawati Nomor 1 Tahun 2003.
Propinsi Irian Jaya Barat dibentuk berdasarkan undang-undang yang sebenarnya
sudah usang setelah UU Nomor 21/2001 tentang Otonomi Khusus Papua berlaku.
Akibatnya adalah kekacauan administratif, kebingungan dan rasa tidak percaya
terhadap pemerintah pusat RI di Jakarta tambah kuat.
*
GAMBARAN sekilas yang dicukilkan itu belum merupakan cerita lengkap dari beban
persoalan yang serba rumit di Papua. Sekarang ada 14 kabupaten di Papua dan
Irian Jaya Barat. Agaknya eksistensi dua provinsi (atau propinsi) dipaksakan
menjadi kenyataan. Sedangkan jumlah penduduk tidak sampai 2,5 juta. Akibatnya,
struktur birokrasi yang berlebihan dan kekurangan pejabat pemerintahan yang
kompeten. Ada lagi persoalan yang sungguh unik. Tanpa membebani Anda dengan
angka-angka, Papua/Irian Jaya Barat dibanjiri arus dana dari berbagai sumber
yang dimungkinkan oleh Otonomi Khusus. Andai katapun benar bahwa sebagian
dana-dana cenderung macet di Jakarta, maka dana-dana yang tiba pun sulit
diserap karena rendahnya daya mampu aparat pemerintahan. Akibatnya adalah
pemborosan dan korupsi.
Seperti diungkapkan oleh sebuah laporan Bank Dunia yang disusun oleh kantor
perwakilannya di Jakarta (judulnya Analisis Pengeluaran Publik Papua - Keuangan
Daerah dan Pelayanan Publik pada wilayah Tertinggal di Indonesia), kenapa usaha
mengurangi pemborosan dan korupsi begitu sulit di wilayah RI paling Timur ini,
karena "Minimnya pemahaman anggota DPRD, organisasi masyarakat sipil dan media
tentang pengawasan anggaran secara efektif".
Sekarang kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono nampaknya berusaha
menyelesaikan gumpalan persoalan rumit yang membebani masyarakat Papua. Pangkal
tolaknya adalah "pola penyelesaian yang komprehensif". Sesuai gayanya, ia ingin
menjembatani dua kutub yang saling bertentangan dalam jajaran birokrasi
pemerintahannya: mereka yang ingin melaksanakan Otonomi Khusus secara maksimal
karena mengandalkan kekuatan konstruktif di masyarakat Papua; dan, mereka yang
cenderung mengutamakan faktor sekuriti dan ingin terus waspada terhadap gejala
separatisme.
Tapi "penyelesaian komprehensif" tidaklah tergantung pada pemerintah saja. Lagi
pula berbagai persoalan rumit di wilayah RI paling Timur itu bukanlah persoalan
masyarakat Papua saja. Ia merupakan beban tanggung jawab masyarakat Indonesia
secara bersama.
Karena itu penyelesaiannya harus ikut ditangani oleh berbagai organisasi
non-pemerintah sebagai pernyataan solidaritas terhadap masyarakat Papua. *
Penulis adalah pengamat perkembangan sosial politik di Indonesia, serta masalah
internasional, berdomisili di Jakarta.
Last modified: 19/11/05
[Non-text portions of this message have been removed]
------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~-->
Give at-risk students the materials they need to succeed at DonorsChoose.org!
http://us.click.yahoo.com/wlSUMA/LpQLAA/E2hLAA/BRUplB/TM
--------------------------------------------------------------------~->
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. http://www.ppi-india.org
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Reading only, http://dear.to/ppi
4. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx
5. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx
6. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi:
** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral
scholarship, kunjungi
http://informasi-beasiswa.blogspot.com **
Other related posts:
- » [nasional_list] [ppiindia] Begitu Banyak Persoalan Rumit
