[nasional_list] [ppiindia] sebuah saran-->SI sebagai wacana
- From: "Lina Dahlan" <linadahlan@xxxxxxxxx>
- To: ppiindia@xxxxxxxxxxxxxxx
- Date: Mon, 24 Jul 2006 03:45:42 -0000
** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi:
** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral
scholarship, kunjungi
http://informasi-beasiswa.blogspot.com **Ini salah satu cara penerapan SI dalam
kasus Korupsi dan Kolusi.
Wassalam,
Lina
BISMILLA-HIRRAHMA-NIRRAHIYM
WAHYU DAN AKAL - IMAN DAN ILMU
[Kolom Tetap Harian Fajar]
332. Mengapa Pembuktian Terbalik?
Sebenarnya seri ini merupakan lanjutan Seri 324, tanggal 31 Mei 1998
yang berjudul: Undang-Undang Anti Korupsi dan Anti Kolusi. Seri ini
tertunda dipublikasikan berhubung diselingi oleh substansi yang
lebih aktual. Secara impulsif ada yang menanggapi Seri 324 tersebut
melalui telepon bahwa judul itu perlu diralat, karena tidak ada
undang-undang kolusi. Lalu saya jawab bahwa rupanya anda itu baru
membaca judul, lalu secara impulsif anda angkat gagang telepon.
Kemudian secara berkelakar saya tambahkan yang saya tulis itu
bukanlah yang orang Makassar katakan das Sein (orang Makassar
membacanya dengan das zain), melainkan judul itu menyangkut mengenai
yang orang Bugis katakan das Sollen (orang Bugis membacanya dengan
das zollen).
Rupanya keadaan juga yang memacu orang serba tergesa berpacu dengan
waktu, sehingga orang bereaksi secara impulsif terhadap pendapat
seseorang. Katakanlah ucapan Menteri Pangan dan Hortikultura A.M.
Saifuddin tentang penjarahan dengan angka 5%. Karuan saja mantan
petinggi dan para petinggi secara impulsif ramai-ramai berkomentar:
itu salah besar, sekecil apapun persennya, penjarahan itu melanggar
hukum, tidak boleh ditolerer.
Reaksi impulsif itu secara ilmu nafsani disebabkan oleh dorongan
naluri dalam Qalbu di sektor Al Hawa terlalu intensif, sehingga
tidak ada aktivitas di sektor-sektor Al Fuad dan Al Shudr. (Mengenai
pengertian sektor-sektor Al Hawa, Al Fuad dan Al Shudr di dalam
Qalbu silakan baca Seri 306, tanggal 11 Januari 1998, yang berjudul:
Puasa Meningkatkan Kecerdasan Perasaan, Pikiran dan Naluri).
Akibatnya logika tidak bekerja, orang tidak dalam keadaan
tenang (nuchter). Kalau orang sedikit nuchter, memakai sedikit
logika, bagaimana mungkin dapat percaya sosok orang semacam A.M.
Saifuddin itu sampai mengeluarkan pendapat demikian itu, bahwa
penjarahan di bawah 5% dapat ditolerer. Cuma Buya Ismail Hasan
Metareum (peu khaba Teungku), mantan Ketua PB HMI hasil Kongres
Medan tahun 1958, yang nuchter menanggapi dengan kalimat
pendahuluan: Jika memang beliau itu mengucapkan demikian, maka dst.
Ternyata yang dimaksud Pak Menteri ialah yang ditolerer itu angka 5%
dalam kontex risiko bisnis, bukan substansi penjarahan sebagai salah
satu risiko bisnis. Saya kira pendapat Presiden Habibie yang
mengatakan bahwa wartawan hendaknya seperti dokter yang memerlukan
rekomendasi dari persatuannya, ada benarnya. Seingat saya Drs HM
Yusuf Kalla pernah mengalami yang demikian, ucapannya secara
harfiyah (letterlijk) dimuat di koran, sehingga makna ucapan itu
menyimpang dari kontex yang sebenarnya.
Kembali kepada penanya melalui telepon tesebut. Saya berani
menyatakan kepada penanya tersebut bersikap impulsif, karena dalam
Seri 324 itu antara lain saya tuliskan: Dalam rangka reformasi
Ekonomi dan Hukum, yaitu pembuatan Undang-Undang Anti Korupsi, maka
kolom ini memberikan saran kepada lembaga pembuat undang-undang (DPR
dan Pemerintah) supaya diperlengkap menjadi Undang-Undang Anti
Korupsi dan Anti Kolusi (UUAKK) dengan sistem pembuktian terbalik.
Dalam seri tersebut saya jelaskan pula asal-usul metode pembuktian
terbalik ini, yaitu dari Khalifah 'Umar ibn Khattab RA (581-644).
Khalifah yang kedua ini (634-644) yang menimba dari Al-Quran (S.
Ali 'Imraan, 3:37). Pertanyaan dari manakah engkau mendapatkan ini
dalam ayat (3:37) tersebut diaplikasikan oleh Khalifah 'Umar ibn
Khattab RA kepada aparat kekhalifahan dan itu menjadi jurisprudensi
dalam Hukum Islam.
Dalam hal korupsi dan kolusi terlalu banyak menguras tenaga jaksa
untuk membuktikan tersangka melakukan tindak pidana. Apapula jika
dokumen-dokumen sebagai barang bukti sempat dibakar hangus oleh
tersangka bersama kaki tangannya. Apabila dipakai metode pembuktian
terbalik, maka jaksa cukup hanya memeriksa saksi-saksi, menerima
laporan masyarakat sekitar kekayaan tersangka baik yang bergerak dan
tidak bergerak, mendata kekayaan tersangka, lalu "mengamankan" harta-
harta kekayaan itu. Maka tinggallah pejabat yang bersangkutan itu
saja yang harus membuktikan bahwa hartanya itu bersih dari
korupsi dan kolusi. Kalau ada sisanya yang kotor, maka yang sisa
tersebut dirampas oleh negara, dan pejabat/koruptor itu dijatuhi
hukuman dengan sanksi potong tangan.
Alhasil dengan pembuktian terbalik ini jaksa tidak perlu khawatir
akan dibakar hangusnya dokumen-dokumen barang bukti, sebab jaksa
tidak perlu akan barang bukti tersebut, berhubung bukan lagi jaksa
yang harus membuktikan tindak pidana korupsi dan kolusi, melaikan
pembuktian itu harus dilakukan oleh terdakwa dalam sidang
pengadilan. Jaksa cukup hanya menyodorkan data kekayaan terdakwa
dalam sidang pengadilan. Demikianlah proses itu menjadi efisien dan
efektif. Kejaksaan dan pengadilan dapat menangani kasus korupsi
dan kolusi dengan cepat, sehingga dapat menyelesaikan lebih banyak
kasus korupsi dan kolusi. Dan dengan sanksi potong tangan, menjadi
penggentar bagi yang lain untuk pikir punya pikir untuk korupsi.
Lagi pula dengan sanksi potong tangan itu negara tidak usah
mengeluarkan ongkos lagi untuk kehidupan terpidana dalam pemjara,
sebab terpidana tidak dipenjarakan lagi. Tidak seperti sekarang
dengan prinsip asas praduga tak bersalah yang disalah gunakan
(koruptor berlindung dibalik asas tersebut), kejaksaan tinggi yang
menangani pengusutan korupsi bekerja secara maraton. Kasihan betul
kejaksaan tinggi bekerja sampai melebihi jam kerja masih dikatakan
lamban bekerja.
Juga dalam UUAKK ditegaskan pula bahwa khusus dalam hal korupsi dan
kolusi tidak perlu ada surat izin sekalipun tersangka itu anggota
lembaga tertinggi negara, cukup hanya pemberitahuan saja. Dengan
demikian proses tidak akan tersendat-sendat, karena izin belum
keluar. Dalam hal ini perlu ada sinkronisasi dengan undang-undang
tentang keanggotaan lembaga-lembaga tinggi dan lembaga tertinggi
negara, supaya tidak ada ketentuan dalam lembaga-lembaga tersebut
bahwa para anggotanya tidak boleh dipanggil oleh lembaga kejaksaan
tanpa izin. WaLla-hu a'lamu bishshawab.
*** Makassar, 26 Juli 1998
[H.Muh.Nur Abdurrahman]
------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~-->
Something is new at Yahoo! Groups. Check out the enhanced email design.
http://us.click.yahoo.com/SISQkA/gOaOAA/yQLSAA/BRUplB/TM
--------------------------------------------------------------------~->
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny.
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Reading only, http://dear.to/ppi
4. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx
5. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx
6. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi:
** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral
scholarship, kunjungi
http://informasi-beasiswa.blogspot.com **
Other related posts:
- » [nasional_list] [ppiindia] sebuah saran-->SI sebagai wacana
