[nasional_list] [ppiindia] Skandal Pajak
- From: "Ambon" <sea@xxxxxxxxxx>
- To: <"Undisclosed-Recipient:;"@freelists.org>
- Date: Sun, 15 Jan 2006 23:04:31 +0100
** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi:
** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral
scholarship, kunjungi
http://informasi-beasiswa.blogspot.com
**http://www.kompas.com/kompas-cetak/0601/16/utama/2368484.htm
ANALISIS EKONOMI
Skandal Pajak
Faisal Basri
Selama empat hari berturut-turut sejak Kamis pekan lalu, Kompas menurunkan
berita tentang korupsi pajak. Berita yang selalu ditempatkan di halaman muka
ini memaparkan betapa praktik pembobolan uang negara telah berlangsung belasan
tahun sehingga bisa dikatakan sudah menjadi mata pencarian sehari-hari dari
sejumlah kalangan: aparat pajak serta Bea dan Cukai, pengelola pelabuhan,
pengusaha peti kemas, agen pelayaran asing yang menerbitkan dokumen atau bill
of lading, produsen atau pengusaha ekspor, pengusaha ritel, makelar jasa
kepabeanan, makelar agen pelayaran, dan makelar faktur.
Sekalipun para pelaku yang terlibat cukup banyak, modus operandinya tergolong
sederhana. Yang menjadi sasaran ialah dana pengembalian atau restitusi pajak,
yaitu dana atas pajak pertambahan nilai (PPN) yang telah dikeluarkan pengusaha
saat mengimpor bahan baku untuk produk-produk yang diekspor. Manipulasi terjadi
di dua lapisan. Pertama, bukti-bukti pembayaran PPN atas bahan baku yang
diimpor sebagai dasar untuk mengklaim restitusi. Namun, pengembalian atau
restitusi baru bisa dibayarkan oleh petugas pajak jika pengusaha mengajukan
sejumlah dokumen yang membuktikan bahwa barang-barang yang menggunakan bahan
baku impor yang sudah membayar PPN tersebut betul- betul telah dikapalkan untuk
tujuan ekspor. Maka, titik rawan kedua adalah pada proses mengekspor.
Skandal pajak yang terbongkar pada pekan lalu itu tampaknya lebih banyak
disebabkan oleh kebobolan di lapisan kedua. Yang sangat krusial pada proses ini
ialah penerbitan pemberitahuan ekspor barang (PEB) oleh petugas Bea dan Cukai.
Untuk memuluskan penerbitan PEB, direkayasalah sejumlah dokumen yang
membuktikan sudah ada barang yang dikapalkan untuk diekspor. Pihak-pihak yang
memuluskan proses ini adalah para makelar dokumen, pengusaha peti kemas,
petugas pelabuhan, dan agen pelayaran. Mereka membuat dokumen-dokumen fiktif
karena sebetulnya tidak ada barang yang diekspor.
Pengungkapan kasus ekspor fiktif sebenarnya sudah terjadi berulang kali dan
melibatkan pengusaha-pengusaha besar. Sekalipun sejauh ini yang lebih sering
terungkap ialah di industri tekstil dan pakaian jadi, tak tertutup kemungkinan
bahwa penyelewengan terjadi pula dengan menggunakan obyek produk- produk ekspor
andalan lainnya yang cukup banyak menggunakan bahan baku impor.
Titik awal
Kita sangat berharap pengungkapan kasus restitusi PPN yang sudah mengakar dalam
ini menjadi titik awal untuk membersihkan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak
serta Ditjen Bea dan Cukai. Kurang bukti apa lagi untuk meyakinkan bahwa kedua
lembaga pemerintah yang sangat vital ini harus menjadi prioritas untuk
membersihkan benalu-benalu yang membuat perekonomian "lesu darah"
berkepanjangan.
Kedua instansi di bawah Departemen Keuangan ini menjadi ujung tombak penerimaan
negara.
Potensi kebocoran sudah sedemikian kentaranya. Tidak terlalu sulit untuk
menghitung potensi penerimaan negara yang tercecer dan diselewengkan.
Teramat naif untuk percaya pada pernyataan-pernyataan petinggi di kedua ditjen
yang berkali-kali dinobatkan sebagai instansi terkorup, bahwa skandal-skandal
yang terungkap selama ini hanyalah sebatas kasus. Mereka juga mengklaim bahwa
komputerisasi pada sistem informasi yang mereka gunakan hampir pasti tak lagi
memungkinkan terjadinya manipulasi.
Skandal restitusi pajak semakin menambah keyakinan kita betapa lingkaran
korupsi di instansi perpajakan serta Bea dan Cukai sudah sedemikian sangat
berurat-akar. Sistem pengawasan internal lumpuh bukan karena modus operandi
yang canggih sehingga sulit terlacak, melainkan karena praktik-praktik kotor
sudah dipandang sebagai kelaziman.
Ratusan temuan Inspektorat Jenderal Departemen Keuangan tak digubris, beberapa
di antaranya sengaja dipeti-eskan, terutama yang dipandang bisa membongkar
kebusukan hingga ke pucuk pimpinan.
Praktik-praktik kotor yang selama ini berlangsung di hampir semua jenjang
justru menjadi salah satu sumber dana untuk mempertahankan cengkeraman pengaruh
dari oknum-oknum yang berkepentingan untuk mempertahankan keberadaan mereka di
dalam "zona kenyamanan" yang mereka nikmati selama ini.
Untuk membuktikannya sangat mudah. Teliti saja kegiatan-kegiatan yang
diselenggarakan oleh Ditjen Pajak serta Ditjen Bea dan Cukai. Tak sedikit dari
kegiatan-kegiatan kedua instansi ini yang bersifat nonbudgeter atau setidaknya
dibiayai juga dari sumber-sumber di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(APBN), seperti kegiatan sosialisasi dan kegiatan-kegiatan yang bersifat
seremonial, semisal upacara pemberian nomor pokok wajib pajak (NPWP) ke-10 juta
di Istana Negara akhir tahun lalu.
Solusi
Jika pimpinan negara bersungguh-sungguh ingin melumatkan korupsi serta bertekad
kuat mewujudkan perekonomian yang sehat dan bermartabat, tak ada pilihan lain
kecuali memulainya dengan menumpas pusat-pusat saraf dari mata rantai korupsi.
Menteri Keuangan pun sebaiknya tak perlu memberi kesempatan lagi kepada
Direktur Jenderal Pajak untuk memperbaiki kinerja aparatnya. Hal yang sama
berlaku untuk Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
Tak terkandung maksud sama sekali untuk membawa permasalahan ini sebagai
persoalan pribadi atau orang per orang. Yang hendak kita jaga adalah jangan
sampai instansi perpajakan serta Bea dan Cukai telanjur terpuruk dan semakin
sulit dibenahi, sampai titik di mana kita semua tersandera karena alasan
penerimaan negara terancam jika pemerintah melakukan pembenahan menyeluruh.
Pergantian pucuk pimpinan di kedua instansi yang amat vital dalam rangka
mengamankan penerimaan negara itu kita tempatkan sebagai awal dari upaya
melakukan pembenahan menyeluruh, termasuk menjaga moral seluruh pegawai yang
kita yakini lebih banyak yang bersih ketimbang yang kotor.
Pembenahan di kedua instansi tersebut juga diharapkan memberikan kontribusi
berharga bagi perekonomian. Bukankah penyelewengan seperti pada kasus restitusi
pajak mengindikasikan data-data makro-ekonomi kita tidak akurat. Data ekspor
menggelembung tetapi semu adanya, tak sesuai dengan arus devisa yang masuk.
Akibatnya, pos errors and ommision pada neraca pembayaran juga membesar.
Akibat dari semua ini, pemerintah makin sulit melakukan prakiraan dan melakukan
kebijakan antisipatif.
Lebih dari itu, uang-uang yang terkumpul dari kegiatan ilegal tersebut
gentayangan, tak masuk ke dalam sistem. Selanjutnya dana haram ini berpotensi
menjadi virus-virus baru dengan daya perusak yang lebih besar bagi bangsa
karena mengalir ke politisi-politisi hitam sehingga akhirnya menjadi ancaman
bagi demokrasi
[Non-text portions of this message have been removed]
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny.
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Reading only, http://dear.to/ppi
4. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx
5. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx
6. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi:
** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral
scholarship, kunjungi
http://informasi-beasiswa.blogspot.com **
Other related posts:
- » [nasional_list] [ppiindia] Skandal Pajak
