[nasional_list] [ppiindia] Sistem Kredit di Perguruan Tinggi Kita
- From: "Ambon" <sea@xxxxxxxxxx>
- To: <"Undisclosed-Recipient:;"@freelists.org>
- Date: Fri, 6 Jan 2006 23:40:06 +0100
** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi:
** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral
scholarship, kunjungi
http://informasi-beasiswa.blogspot.com
**http://www.kompas.com/kompas-cetak/0601/07/humaniora/2343471.htm
Sistem Kredit di Perguruan Tinggi Kita
Sudah tiga dekade pendidikan tinggi kita, khususnya dalam disiplin ilmu-ilmu
sosial dan humaniora, menerapkan sistem kredit semester sebagai ganti sistem
kenaikan tingkat yang berlaku semenjak zaman kolonial Belanda.
Sebelum sistem kredit diberlakukan, mahasiswa harus menempuh tingkat demi
tingkat, mulai dari tingkat persiapan (propadeuse), sarjana muda
(baccalaureat), hingga doktoral (suatu tingkat sebelum mencapai gelar
doktorandus atau sarjana), dan harus menempuh ujian serta lulus untuk setiap
tingkat. Tingkat persiapan ditempuh dalam satu tahun, sarjana muda ditempuh
dalam dua tahun, dan tingkat doktoral dua tahun sehingga total waktu yang untuk
mencapai sarjana adalah lima tahun atau lebih.
Dalam sistem kredit semester (SKS) mahasiswa dapat menyelesaikan pendidikan
sarjana hanya dalam empat tahun. Mahasiswa yang pandai dan tekun diperkenankan
mengambil lebih banyak mata kuliah sehingga dapat menyelesaikan pendidikan
lebih cepat.
Tulisan ini menyoroti sistem kredit di perguruan tinggi bukan pada sisi teknis
penyelenggaraan dan aturan sistem kredit, melainkan pada sisi yang mungkin
jarang (atau belum pernah) dibicarakan orang, yakni sistem kredit sebagai
pembentukan budaya mandiri, kreatif, inovatif, dan kemampuan bersaing kelak di
lapangan. Dokumen-dokumen resmi pendidikan tinggi kita mengenai sistem kredit
hanya mencantumkan hal-hal teknis sistem kredit, seperti mempersingkat dan
meningkatkan efisiensi pendidikan tinggi, serta sama sekali belum pernah
mencantumkan tujuan budaya tersebut.
Sistem kredit mulai diperkenalkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
atau PDK (kemudian disebut Depdikbud, dan kini Depdiknas) pada tahun 1974 dan
barulah diterapkan sebagai contoh di fakultas sastra dan fakultas ilmu-ilmu
sosial pada tahun 1975. Profesor Harsya W Bachtiar (almarhum), yang waktu itu
Dekan Fakultas Sastra Universitas Indonesia (FSUI) dan kemudian menjadi Kepala
Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, adalah
salah seorang penggagas terpenting sistem kredit dan menjadikan FSUI sebagai
salah satu yang menjadi perintis bagi diterapkannya sistem kredit semester
tersebut.
Pada masa selanjutnya, sistem kredit diterapkan oleh semua perguruan
tinggiâ?"negeri maupun swastaâ?"di Indonesia. Tidak hanya oleh
disiplin-disiplin ilmu sosial dan humaniora, tetapi kemudian juga oleh
ilmu-ilmu alamiah, seperti biologi, matematika, fisika, teknologi, dan
kedokteran.
Proses kebudayaan
Tiga puluh tahun sudah berlalu. Saya mengamati ada kekurangan yang serius dalam
penerapan sistem kredit tersebut dalam konteks tujuan kebudayaannya, yang
semenjak semula saya kira kurang (tidak?) memperoleh perhatian.
Secara kultural, filosofi dasar sistem kredit mengandung makna pengembangan
budaya mandiri, kreatif, dan inovatif. Dengan sistem kredit, mahasiswa jenjang
sarjana hingga pascasarjana dapat mengembangkan minat, motivasi, dan merintis
karier ke masa depan. Seorang mahasiswa didorong dan diberi peluang untuk
meramu sendiri sejumlah mata kuliah pilihan yang kelak menjadi dasar
keahliannya dalam jangka panjang.
Tujuan kultural ini (nyaris) tak pernah disinggung dalam penerapan sistem
kredit di perguruan tinggi kita selama tiga puluh tahun. Marilah kita
perhatikan indikasi-indikasi sebagai berikut.
Pertama, konsep sistem kredit diperlakukan melulu teknis. Yang dibicarakan
semata-mata jumlah kredit yang harus diambil mahasiswa setiap semester.
Mahasiswa jenjang sarjana, misalnya, harus mengambil sejumlah mata kuliah yang
terdiri atas mata kuliah wajib universitas, mata kuliah wajib fakultas, mata
kuliah wajib jurusan, mata kuliah pilihan jurusan, dan mata kuliah pilihan
antarjurusan. Pembimbingan mahasiswa pada tingkat terendah dilakukan Penasihat
Akademik (PA) yang berposisi lebih sebagai penentu daripada fasilitator. Dalam
posisi ini, mahasiswa dibentuk menjadi penurut dan pasif. Potensi
kreativitasnya tidak diberi peluang untuk berkembang.
Kedua, jumlah mata kuliah wajib berbagai kategori jauh lebih banyak daripada
mata kuliah pilihan. Nama kategori mata kuliah-mata kuliah wajib ini sering
berubah-ubah, tetapi secara umum dapat dibagi menjadi: (a) mata kuliah wajib
dasar umum (universitas), (b) mata kuliah wajib fakultas, (c) mata kuliah wajib
jurusan, (d) mata kuliah pilihan jurusan, (e) mata kuliah pilihan di luar
jurusan, dan (f) skripsi.
Pengamatan saya, mata kuliah wajib untuk jenjang sarjana (S1) mencapai
kira-kira 70-80 persen dari total 144 SKS yang disyaratkan. Artinya, mahasiswa
hanya memperoleh kesempatan paling banyak 20-30 persen dari total mata kuliah
untuk mengambil mata kuliah pilihan. Kalau setiap mata kuliah memiliki nilai 3
SKS, dan skripsi bernilai 6 SKS, setiap mahasiswa harus menempuh kira-kira 44
mata kuliah, yang terdiri atas 34-36 mata kuliah wajib dan 8-10 mata kuliah
pilihan. Skripsi dapat dimasukkan ke dalam kategori wajib meskipun tidak dalam
bentuk mata kuliah.
Ketiga, banyak perguruan tinggi negeri maupun swasta kita yang akhir-akhir ini
terang- terangan menawarkan program sarjana, magister, hingga doktor secara
paket. Suatu program magister, misalnya, menawarkan suatu paket empat semester
yang mata kuliah-mata kuliahnya sudah dirancang secara pasti dalam bentuk
modul. Setiap mata kuliah dibubuhi nilai SKS tertentu.
Dalam empat semester seseorang dapat menyelesaikan studi apabila mengikuti
paket tersebut dengan baik. Tak hanya itu, ada perguruan tinggi yang
menyelenggarakan program pascasarjana dengan membuka cabang di daerah-daerah
dan pengajarnya datang secara bergantian. Alasannya karena mahasiswa sebagian
besar bekerja penuh di daerah sehingga tidak sempat pergi ke universitas untuk
belajar.
Uraian di atas jelas menggambarkan bahwa hakikat sistem kredit sebagai proses
kebudayaan tidak diperhatikan di Indonesia. Yang terjadi adalah adopsi total
teknis penyelenggaraan sistem kredit saja.
Sistem kredit di perguruan tinggi di Amerika Serikat lahir dan berkembang
sejalan dengan proses demokratisasi dan liberalisasi pendidikan. Hal ini dapat
kita baca antara lain dari tulisan Talcott Parsons & David Plaat (1962), The
American University (Harvard University Press).
Saya yakin bahwa Profesor Harsya W Bachtiar (almarhum) sangat menyadari hakikat
penerapan sistem kredit di perguruan tinggi kita ini. Dalam kelas- kelas beliau
yang saya ikuti pada akhir 1970-an jelas bahwa beliau sangat menyadari tujuan
budaya sistem kredit tersebut.
Dampak sistem kredit di Amerika Serikat nyata sekali. Manifestasi budaya
mandiri itu dapat kita saksikan dalam kegiatan perkuliahan sehari-hari.
Kemandirian mahasiswa tampak ketika mereka hadir di kelas dengan membawa
tumpukan buku yang berbeda-beda satu sama lain. Bagaimana mungkin mereka saling
menyontek kalau setiap orang memiliki minat dan konsentrasi yang berbeda-beda?
Karena para mahasiswa memiliki minat, perhatian, dan konsentrasi yang
berbeda-beda, sarjana yg dihasilkan bervariasi tetapi kompeten dan siap
bersaing di pasar kerja. Yang perlu dicatat adalah bahwa porsi mata kuliah
pilihan justru terbanyak, hingga mencapai 70-80 persen dari total kredit yang
disyaratkan untuk suatu jenjang pendidikan.
Kembali ke asas
Agaknya inilah waktunya kita memerhatikan asas sistem kredit dalam pendidikan
tinggi. Pertama, kalau selama ini kita kurang memahami sistem kredit sehingga
cenderung hanya membubuhi nilai SKS pada setiap mata kuliah, kini kita
seyogianya semakin memahami hakikat dasar dari sistem kredit tersebut, yang
tidak lain adalah kultural sifatnya.
Kedua, kalau kita bertujuan menghasilkan sarjana-sarjana yang mandiri, kreatif,
dan inovatif, kita harus memberikan porsi mata kuliah pilihan yang dipersiapkan
semaksimal mungkin jauh lebih banyak (sekurang- kurangnya 50 persen dari total
mata kuliah) daripada mata kuliah wajib. Mengapa? Karena terlalu banyak mata
kuliah wajib cenderung menghasilkan sarjana yang seragam, kurang kreatif,
kurang inovatif, dan kelak mengalami kesukaran dalam bersaing dalam lapangan
kerja.
Tak seorang pun dapat menyangkal bahwa kita kini hidup dalam masyarakat dunia
yang mengalami perubahan besar dan cepat. Isu global sudah menjadi bagian dari
keseharian kita. Salah satu kunci keberhasilan agar kita mampu bertahanâ?"atau
kalau bisa unggulâ?"dalam percaturan kehidupan masyarakat global tersebut
adalah pendidikan. Ketika reformasi dan demokratisasi sudah dicanangkan
semenjak beberapa tahun yang lalu, kita semestinya mulai memikirkan secara
intens pendidikan kita dari berbagai aspek. Aspek kultural adalah salah satu
yang terpenting.
Perlu pemikiran dan pemahaman yang mendalam untuk memperbaiki pendidikan tinggi
kita. Untuk itu, pemerintahâ?" melalui Departemen Pendidikan Nasionalâ?"adalah
tumpuan harapan.
Terus terang, saya kaget mendengar pernyataan Menteri Koordinator Kesejahteraan
Rakyat (Menko Kesra) Aburizal Bakrie (yang membawahkan Menteri Pendidikan
Nasional, Menteri Sosial, dan Menteri Kesehatan) beberapa hari setelah ia
dilantik menjadi Menko Kesra. Bahwa, pihaknya akan membuka kesempatan
seluas-luasnya bagi perguruan tinggi asing terkemuka untuk beroperasi di
Indonesia. Alasannya, agar pihak pendidikan tinggi kita terpacu untuk bersaing
secara sehat sehingga mencapai kemajuan besar dalam kehidupan global.
Sebagai rakyat biasa, saya ingin agar beliau lebih arif membuat pernyataan
seperti itu. Sebab, dalam kondisi pendidikan kita yang sangat lemah saat ini,
pemerintah seharusnya memberikan perlindungan seraya membenahi lebih dahulu
pendidikan kita, sebelum mengundang perguruan tinggi asing.
Memang modal yang mengalir dari perguruan tinggi asing (luar negeri) tentulah
menggiurkan. Akan tetapi, hasrat untuk meraih modal itu hendaklah ditunda dulu
dan sebaiknya lebih mengutamakan untuk menghindarkan dunia pendidikan tinggi
kita dari bencana baru.
ACHMAD FEDYANI SAIFUDDIN Pengajar Departemen Antropologi FISIP-UI dan Anggota
Forum Kajian Antropologi Indonesia
[Non-text portions of this message have been removed]
------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~-->
Clean water saves lives. Help make water safe for our children.
http://us.click.yahoo.com/CHhStB/VREMAA/E2hLAA/BRUplB/TM
--------------------------------------------------------------------~->
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny.
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Reading only, http://dear.to/ppi
4. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx
5. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx
6. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi:
** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral
scholarship, kunjungi
http://informasi-beasiswa.blogspot.com **
Other related posts:
- » [nasional_list] [ppiindia] Sistem Kredit di Perguruan Tinggi Kita
