[nasional_list] [ppiindia] Risau Beleid Bilah Bambu
- From: "Ambon" <sea@xxxxxxxxxx>
- To: <"Undisclosed-Recipient:;"@freelists.org>
- Date: Tue, 4 Jul 2006 01:26:44 +0200
** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi:
** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral
scholarship, kunjungi
http://informasi-beasiswa.blogspot.com
**http://www.gatra.com/artikel.php?id=95952
Perda
Risau Beleid Bilah Bambu
Kerisauan kini tak lagi hinggap di benak Daeng Usman. Warga Desa Padang,
Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, ini merasa
keluarganya aman dan terlindungi. Ini semenjak pemberlakuan Peraturan Daerah
(Perda) Nomor 03 Tahun 2002 tentang Larangan Penjualan dan Penertiban Minuman
Keras. "Dulu banyak anak perempuan yang diganggu pemuda-pemuda desa yang
nongkrong sambil mabuk-mabukan," kata bapak berusia 41 tahun itu. Maklum, dua
anak gadis Usman tengah beranjak dewasa.
Kini Usman tak lagi melihat polah nakal. Para berandal desa agaknya keder
dengan sanksi dari perda itu. Yakni ancaman dicambuk dengan bilah bambu
sebanyak 40 kali bila tertangkap mabuk. Selain itu, ada pula hukuman berupa
sanksi moral. "Kalau ada yang kena hukuman, semua warga desa tahu. Jadi, mereka
yang mau berbuat jahat malu rasanya," ujarnya.
Penerapan aturan semacam ini tidak dipermasalahkan warga desa. Maklum, kini
mereka merasa lebih aman dan terlindungi. Polisi pun tak perlu repot membasmi
penyakit masyarakat yang sebenarnya bisa diselesaikan sendiri oleh masyarakat.
"Kini tidak ada lagi yang berani terbuat jahat di desa kami. Hidup kami pun
tenteram," tuturnya.
Perda bernuansa syariat Islam di Bulukumba tak hanya satu. Ada empat perda yang
berpatokan pada syariat Islam. Selain minuman keras, yakni soal pengaturan
zakat, berbusana muslim, dan baca-tulis Al-Quran. Perda Islami juga dibuat di
enam pemda lain di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Kota Makassar pun
mengikuti jejak pemda lain. DPRD di sana kini tengah menggodok rancangan Perda
Zakat. "Ini perda bernuansa syariat Islam pertama yang disusun," kata anggota
DPRD Kota Makassar, Iskandar Tompo, bangga.
Nun jauh melintasi Laut Jawa, di ibu kota negara, Jakarta, 56 anggota DPR-RI
gusar dengan perda-perda syariah itu. Selain di tujuh kabupaten/kota di
Sulawesi Selatan, ada 15 tempat lain yang punya perundangan daerah setipe.
Menurut juru bicara kaukus wakil rakyat ini, Nusron Wahid, beleid semacam itu
inkonstitusional. "Kami meminta pimpinan dewan menyurati presiden untuk
mencabut perda-perda semacam itu," ujar seorang anggota kaukus dari Partai
Damai Sejahtera, Constant Punggawa.
Nusron mengatakan, pembuatan perda seharusnya mengacu pada Undang-Undang 10
Tahun 2004, yakni tentang pembentukan perundang-undangan dan tidak boleh
bertentangan dengan UUD 45. Setiap peraturan harus selalu mengacu pada UUD 45,
dan agama tidak dijadikan sebagai sumber acuan. "Depdagri harus proaktif
menyikapi perda ini," katanya.
Aksi 56 anggota dewan itu sontak menimbulkan pro-kontra. Pakar hukum tata
negara dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Denny Indrayana mendukung.
Alasannya, konstitusi (UUD 45) tidak mengadopsi formalisasi syariat Islam.
Selain itu, perda ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah. "Pada Pasal 10 ayat 3 disebutkan, agama tidak
termasuk wilayah kewenangan pemerintah daerah," ujarnya kepada wartawan Gatra
Basfin Siregar.
Mengenai upaya pencabutan perda-perda tersebut, menurut pria berusia 34 tahun
itu, ada celah hukumnya. Yakni melalui judicial review ke Mahkamah Agung.
Masalahnya, pengajuan uji materiil ini ada tenggat waktunya. Maksimal 180 hari
setelah ketentuan itu ditetapkan. Kalau lewat? "Itu jadi problem. Perdebatannya
panjang," katanya.
Sementara itu, menurut Progo Nurjaman, Sekretaris Jenderal Departemen Dalam
Negeri, ada dua cara lain untuk mengatasi perda bermasalah. Selain lewat
pengajuan uji materiil ke Mahkamah Agung, perda bisa dicabut atas inisiatif
pemimpin daerah yang bersangkutan. Dan, "Dibatalkan dengan hukum yang lebih
tinggi status hukumnya, yakni peraturan menteri/peraturan presiden," kata Progo
kepada Bernadetta Febriana dari Gatra (baca: Susah Mencabut Perda Bermasalah).
Kubu pendukung perda syariah tak kekurangan dalil. Mereka menjawab tuntutan
pencabutan itu tak kalah keras. Respons paling nyata justru datang dari DPR
sendiri. Perlawanan dimulai dari pernyataan Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid. Dia
mengungkapkan keheranannya atas sikap 56 sejawatnya itu. "Masyarakat tempat
berlakunya perda saja tenang-tenang. Mereka ini mewakili masyarakat yang mana?
Apa mereka itu dari daerah yang diberlakukan perda itu?" katanya tegas.
Puncaknya, Selasa lalu 134 anggota dewan meneken kontra-memorandum mendukung
tetap berlakunya perda yang dipermasalahkan itu. Pernyataan ini ditandatangani
anggota DPR dari delapan fraksi. Surat ini diserahkan langsung kepada Ketua
DPR, Agung Laksono. "Kami berharap, Ketua DPR-RI tidak menindaklanjuti surat
permintaan 56 anggota DPR tertanggal 17 Mei," ujar Lukman Hakim Saifuddin,
anggota DPR Fraksi PPP yang menjadi juru bicara.
Lukman mengatakan, perda-perda yang dituduh inkonstitusional karena bernuansa
syariat Islam adalah perda yang lahir dari proses demokrasi yang melibatkan
seluruh fraksi di DPRD dalam mewujudkan aspirasi masyarakat di daerah. "DPR
tidak punya kewenangan apa pun dalam mengeliminasi produk legislatif dan
eksekutif di daerah," katanya.
Memang diakui Lukman, Indonesia bukan negara yang berdasarkan pada agama
tertentu, pun bukan negara sekuler. Negara ini, katanya, berdasarkan Ketuhanan
Yang Maha Esa seperti tercantum pada Pancasila dan UUD 1945. Dia lalu menyitir
pendapat proklamator Moh. Hatta bahwa sila pertama Pancasila adalah fundamen
moral, tempat berpulang keempat sila lainnya.
Kumpulan wakil rakyat pendukung perda syariah itu berpendapat, tidak mungkin
memisahkan sila pertama Pancasila dari agama. "Anggapan syariat Islam
bertentangan dengan konstitusi merupakan pendapat yang ahistoris dan tidak
berpijak pada konstitusi!" katanya.
Gayung pun bersambut. Meski adu pendapat tentang perda bernuansa Islam ini
sedemikian ramai, semakin banyak saja pemda yang terus menggodok perda seperti
ini. Misalnya Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, yang mengusung Perda Gerbang
Marhamah atau Gerakan Pembangunan Masyarakat Berakhlakul Karimah. "Perda ini
justru akan meningkatkan saling pengertian dan interaksi antara masyarakat,"
kata Muhammad Toha, anggota DPRD Cianjur.
Toha dan koleganya keukeuh meneruskan pembahasan perda itu. Mereka telah
berhasil meyakinkan pihak yang menolak penerapan perda itu. Drafnya saat ini
tengah memasuki tahap penyelarasan pasal-pasal. "Tanpa mengurangi rasa hormat
pada pemerintah pusat, perda ini jalan terus. Jangan khawatir, nonmuslim dan
penganut agama lain jauh lebih nyaman dengan perda ini," ia menegaskan. Amin!
Arief Ardiansyah, Sulhan Syafi'i (Bandung), dan Anthony (Makassar)
[Nasional, Gatra Nomor 33 Beredar Kamis, 29 Juni 2006]
[Non-text portions of this message have been removed]
------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~-->
Great things are happening at Yahoo! Groups. See the new email design.
http://us.click.yahoo.com/TISQkA/hOaOAA/yQLSAA/BRUplB/TM
--------------------------------------------------------------------~->
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny.
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Reading only, http://dear.to/ppi
4. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx
5. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx
6. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi:
** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral
scholarship, kunjungi
http://informasi-beasiswa.blogspot.com **
Other related posts:
- » [nasional_list] [ppiindia] Risau Beleid Bilah Bambu
