[nasional_list] [ppiindia] RUU dan Masa Depan Perpajakan Indonesia
- From: "Ambon" <sea@xxxxxxxxxx>
- To: <"Undisclosed-Recipient:;"@freelists.org>
- Date: Tue, 4 Jul 2006 03:41:14 +0200
** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi:
** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral
scholarship, kunjungi
http://informasi-beasiswa.blogspot.com **REPUBLIKA
Selasa, 04 Juli 2006
RUU dan Masa Depan Perpajakan Indonesia
Fuad Bawazir
Mantan Menteri Keuangan RI
Perdebatan Rancangan Undang-undang (RUU) Perpajakan hingga saat ini masih belum
tuntas, meskipun tanda-tanda kompromi antar elite yang terlibat mulai
menampakkan hasilnya berupa kesepakatan-kesepakatan, misalnya antara Pimpinan
Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) dengan Menteri Keuangan RI. Namun
hal itu tidak berarti menjadi pertanda proses legislasi di Dewan Perwakilan
Rakyat (DPR) akan berlangsung mulus. Apabila dicermati secara seksama, terdapat
tiga masalah besar dan mendasar yang seharusnya menjadi perhatian seluruh
elemen bangsa ketika permasalahan perpajakan sepakat untuk dilakukan reformasi.
Pertama, substansi materi RUU Perpajakan. Kedua, membangun citra institusi
perpajakan dan ketiga, bagaimana membangun perpajakan yang sesuai harapan
dimasa mendatang.
Substansi Materi RUU Perpajakan Undang-undang (UU) Perpajakan merupakan
instrumen mendasar bagi negara dalam melakukan kegiatan penghimpunan pajak dari
rakyatnya. Karena itu, materi yang disajikan dalam RUU seharusnya dapat
mengakomodir dua kepentingan besar, yaitu kepentingan negara dengan
penerimaannya dan kepentingan rakyat dengan beban pajak yang harus dipikulnya.
Secara teoritik, penerimaan pajak akan tercapai apabila institusi perpajakan
dapat berhasil melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak. Ekstensifikasi
erat kaitannya dengan persoalan siapa dan apa yang bisa dipajaki oleh negara.
Artinya, negara harus dapat memberikan penegasan secara jelas, siapa saja yang
sebenarnya dapat dikategorisasi sebagai pembayar pajak. Negara juga harus mampu
menjelaskan argumentasi hukum, ekonomi dan politiknya ketika kategorisasi itu
dibuat.
Kesepakatan politik yang dikuatkan secara hukum seharusnya membawa dampak pada
munculnya kepatuhan sukarela masyarakat. Namun yang terjadi adalah masih
tingginya kesenjangan antara jumlah pembayar pajak disatu sisi dengan jumlah
masyarakat yang terkategorisasi sebagai pembayar pajak disisi lain.
Pertanyaannya, apakah negara dinilai telah gagal dalam melaksanakan misi
politik pajak? Ataukah sebagai bukti ketidaktepatan sistem pemungutan pajak
yang dianut negara dengan self assessment systems?
Pemahaman empirik atas obyek pajak selama ini adalah sebagai sesuatu yang
menurut sifat dan bentuknya, berdasarkan kriteria UU perpajakan, harus
dikenakan pajak. Karena obyek akan berkaitan langsung dengan beban pembayar
pajak, maka seharusnya permasalahan ini mendapatkan penjelasan yang memadai,
agar tidak menimbulkan bias atau multitafsir. Karena itu, RUU Perpajakan
seharusnya dapat mengoptimalkan rincian obyek pajak secara tegas dan jelas.
Untuk memperoleh informasi itu, maka komunikasi antara para perancang UU
Perpajakan dengan para pelaku ekonomi disemua level harus bisa dijalin dengan
baik.
Dilihat dari perspektif psiko pajak masyarakat, maka tidaklah mengherankan
apabila setelah dua dasa warsa reformasi perpajakan, penerimaan pajak terbesar
(90 persen) hanya berasal dari 10 persen pembayar pajak terdaftar. Fenomena ini
selain menunjukkan ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia, juga
mengisyaratkan potensi pajak belum tergali secara optimal. Variabel penting
dalam penentuan beban pajak selain obyek pajak adalah tarif pajak. Tarif pajak
mempunyai peran penting dalam menciptakan psikologis kepatuhan masyarakat untuk
membayar pajak. Hal ini telah terbukti pada saat reformasi perpajakan pertama
tahun 1983. Sebelum reformasi, tarif pajak sangat variatif karena merupakan
warisan penjajah. Penerimaan pajak pada masa itu relatif kecil bila
dibandingkan dengan penerimaan negara lainnya. Namun setelah reformasi
perpajakan dilaksanakan yang ditandai dengan penurunan tarif menjadi tiga
lapisan, penerimaan pajak memperlihatkan pertumbuhan yang sangat signifikan.
Artin
ya, tarif pajak dapat menjadi instrumen penting dalam mempengaruhi psikologis
masyarakat untuk patuh membayar pajak.
Tarif pajak apa pun alasannya dapat menjadi instrumen penting dalam penciptaan
keadilan pajak. Karena itu, pemerintah harus meyakinkan diri bahwa penurunan
tarif seperti yang ditawarkan dalam RUU Perpajakan dapat menjadi solusi untuk
meningkatkan penerimaan pajak. Pemerintah harus menghindari pemikiran bahwa
dengan penurunan tarif pajak berarti penerimaan pajak tidak tercapai dan itu
menjadi alasan kuat untuk melakukan pinjaman luar negeri.
Harus dipahami benar bahwa pajak mempunyai fungsi distributif (sosial).
Artinya, pemungutan pajak harus diarahkan pada yang kuat secara ekonomi dan
membantu yang lemah secara ekonomi. Dalam upaya mendorong yang lemah ekonomi,
lebih-lebih pengangguran materi RUU Perpajakan harus memuat penjelasan yang
mengatur pemberian intensif perpajakan (tax incentive), seperti pembebasan
pajak (tax holiday) penghasilan badan hukum sementara waktu atau untuk beberapa
periode bagi investasi baru. Pengaturan pembebasan pajak dalam undang-undang
menjadi sangat strategis karena menyangkut kepastian hukum bagi investor. Agar
kepastian hukum dapat terjamin, maka aturan yang dibuat harus sejelas-jelasnya
dan semaksimal mungkin terhindari dari multi interpretatif.
Masa Depan Perpajakan Nasional
Untuk menyongsong masa depan perpajakan yang memenuhi harapan semua pihak yang
dalam hal ini pemerintah dan masyarakat, maka harus ada rekonsiliasi perpajakan
nasional. Karena tanpa adanya keinginan untuk melakukan itu, mustahil
kondusifitas perpajakan dapat terjadi. Tingkat kepercayaan yang amat rendah
dari keduanya, menyebabkan macetnya mekanisme perpajakan yang berujung pada
tersumbatnya arus penerimaan negara dari sektor perpajakan. Perluasan pengenaan
pajak final dapat dijadikan strategi penyederhanaan pajak sekaligus mengemat
energi kedua belah pihak.
Rekonsiliasi perpajakan juga bisa dan tepat dilakukan dengan menggunakan
mediasi pengampunan pajak (tax amnesty). Cara ini dapat memicu para pengemplang
pajak untuk segera mengakui dosa-dosa pajaknya kepada negara dan negara dalam
jangka pendek dapat mengisi pundi-pundi penerimaannya sehingga tidak perlu
melakukan utangan ke luar negeri hanya karena menutupi defisit APBN. Tax
Amnesty diharapkan akan mampu meningkatkan cadangan devisa dan investasi di
Indonesia.
Keuntungan jangka panjangnya adalah pemerintah dapat mengawasi secara ketat,
bahkan dapat melakukan law enforcement secara tegas terhadap perilaku pembayar
pajak nakal. Karena itu, tugas pemerintah ke depan dalam perpajakan adalah
bagaimana mengkondisikan agar partisipasi perpajakan masyarakat meningkat.
Partisipasi akan muncul ketika peluang untuk itu tersedia dengan baik, mulai
dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kebijakan perpajakan. Harus dapat
dicegah pemunculan apatisme perpajakan pada masyarakat.
Rakyat khususnya pembayar pajak aktif perlu mengambil pilihan untuk terlibat
aktif dalam perumusan RUU perpajakan, agar RUU perpajakan dan sistem perpajakan
menjadi lebih baik, lebih memberikan harapan bagi masa depan demokrasi, sebab
pajak merupakan aspek yang krusial bagi bangunan Indonesia yang lebih
berkeadilan dan demokratis di masa depan.
[Non-text portions of this message have been removed]
------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~-->
See what's inside the new Yahoo! Groups email.
http://us.click.yahoo.com/2pRQfA/bOaOAA/yQLSAA/BRUplB/TM
--------------------------------------------------------------------~->
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny.
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Reading only, http://dear.to/ppi
4. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx
5. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx
6. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi:
** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral
scholarship, kunjungi
http://informasi-beasiswa.blogspot.com **
Other related posts:
- » [nasional_list] [ppiindia] RUU dan Masa Depan Perpajakan Indonesia
