[nasional_list] [ppiindia] Puluhan Ribu Anak Indonesia Usia Sekolah Tak Nikmati Hak Pendidikan di Malaysia
- From: "Ambon" <sea@xxxxxxxxxx>
- To: <"Undisclosed-Recipient:;"@freelists.org>
- Date: Tue, 17 Jan 2006 23:16:16 +0100
** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi:
** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral
scholarship, kunjungi
http://informasi-beasiswa.blogspot.com **HARIAN ANALISA
Edisi Rabu, 18 Januari 2006
Puluhan Ribu Anak Indonesia Usia Sekolah Tak Nikmati Hak Pendidikan di Malaysia
Indonesia Usulkan Anak TKI di Malayisa Diterima di Sekolah Terdekat
Medan, (Analisa) Puluhan ribu anak Indonesia yang umumnya anak tenaga kerja
Indonesia (TKI) tidak menikmati hak untuk memperoleh pendidikan di Malaysia
karena umumnya orang tua mereka yang tinggal di negara jiran tersebut sejak
tahun 1970-an tidak memiliki dokumen dan sebagian besar tingkat pendidikannya
sangat rendah.
"Dari data KJRI (Konsulat Jenderal RI) Kota Kinabalu saja dilaporkan saat ini
diketahui sebanyak 34.450 orang anak Indonesia usia sekolah yang tidak
menikmati hak untuk memperoleh pendidikan," ujar Wagubsu Drs Rudolf M Pardede
kepada wartawan di Kantor Gubsu Medan, Selasa (17/1).
Indikasi ini dijelaskan Wagubsu ketika ditanya tentang isu lainnya yang muncul
pada Konsultasi Tahunan Presiden RI Dr H Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana
Menteri (PM) Malaysia Dato' Seri Abdullah Haji Ahmad Badawi di Bukittinggi
Sumbar, Kamis (12/1), yang antara lain diikuti Wagubsu.
Didampingi Kabid Humas Pimpinan Drs H Eddy Syofian MAP, Wagubsu menjelaskan
pada forum konsultasi ini juga diketahui selain masalah dokumen para orang tua
mereka, para anak Indonesia tersebut juga tidak memiliki domuken kelahiran dan
identitas resmi.
"Pada konsultasi tahunan tersebut dinyatakan Pemerintah RI sedang mengupayakan
untuk melihat kemungkinan agar anak-anak tersebut dapat menikmati pendidikan
namun mengalami kendala karena konsentrasi tempat tinggal para TKI ada di
sejumlah tempat dengan jarak yang berjauhan," jelas Wagubsu.
BUKA PELUANG
Oleh sebab itu, lanjutnya, pada forum tersebut terungkap Pemerintah RI
mengharapkan Pemerintah Malaysia membuka peluang agar anak-anak TKI usia
sekolah tersebut dapat menikmati pendidikan di sekolah-sekolah negeri di
Malaysia yang dekat dengan tempat tinggal mereka, sehingga anak-anak tersebut
dapat menikmati hak untuk mendapatkan pendidikan sesuai dengan Universal
Declaration of Human Rights dan Convention on Child Rights.
Selain itu, lanjut Wagubsu, pada forum tersebut pihak Malaysia juga menunjukkan
indikasi akan mengangkat isu sekitar keluhan para mahasiswa Malaysia di
Indonesia yang disebutkan mengalami kesulitan memperoleh visa dan izin tinggal
di Indonesia ataupun tidak menikmati fasilitas multiple entry.
Dalam hal ini secara prinsip Pemerintah Indonesia akan memutuskan untuk
memperpanjuang visa dan izin tinggal di mana masa berlakunya disesuaikan dengan
waktu belajar mahasiswa itu sendiri.
Tentang masalah TKI yang datang ke Malaysia dengan visa pelancong, jelas
Wagubsu pada forum ini mencuat antara lain karena diberitakan media massa
Malaysia Kabinet Malaysia menyetujui rencana Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri
untuk mengizinkan para pendatang asing tanpa izin yang telah diambil cap jari
ketika pulang ke negara asal melalui Program Amnesti dapat kembali ke Malaysia
dengan visa kunjungan/pelancong.
Melalui kebijakan tersebut Pemerintah Malaysia akan mengubah visa pelancong
yang digunakan ke visa kerja jika diajukan oleh para majikan masing-masing
namun laporan yang diperoleh KBRI para majikan nampaknya bersikap membiarkan
para TKI tersebut bekerja tanpa visa kerja yang diduga untuk menghindari
pembayaran levy yang tinggi dan menghindari job order.
Menurut Wagubsu, pada forum tersebut Pemerintah RI menggarisbawahi kebijakan
Malaysia kepada calon TKI namun hendaknya ada jaminan dari Pemerintah Malaysia
bagi TKI yang memegang visa pelancong yang tertuang dalam demand letter/job
order yang ditandatangani oleh employer, pengarah TKI dan disahkan oleh
perwakilan RI di Malaysia.
"Jika Pemerintah Malaysia tetap memberlakukan kebijakan tersebut, pada forum
ini dinyatakan maka pihak Malaysia harus menjamin TKI tersebut bekerja secara
legal dan memperoleh hak-hak perburuhan yang berlaku di Malaysia," ujar Wagubsu
seraya mengemukakan pada forum tersebut Pemerintah Malaysia diharapkan
konsekuen untuk menangani akibat dari implikasinya di kemudian hari antara lain
kemungkinan mereka menjadi tenaga kerja ilegal.
[Non-text portions of this message have been removed]
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny.
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Reading only, http://dear.to/ppi
4. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx
5. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx
6. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi:
** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral
scholarship, kunjungi
http://informasi-beasiswa.blogspot.com **
Other related posts:
- » [nasional_list] [ppiindia] Puluhan Ribu Anak Indonesia Usia Sekolah Tak Nikmati Hak Pendidikan di Malaysia
