[nasional_list] [ppiindia] Perda Syariat Islam dan Elite Politik
- From: "Ambon" <sea@xxxxxxxxxx>
- To: <"Undisclosed-Recipient:;"@freelists.org>
- Date: Sun, 2 Jul 2006 12:16:06 +0200
** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi:
** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral
scholarship, kunjungi
http://informasi-beasiswa.blogspot.com
**http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=148042
Perda Syariat Islam dan Elite Politik
Oleh T.Yulianto
Jumat, 30 Juni 2006
Akhir-akhir ini muncul polemik tentang pemberlakuan peraturan daerah (perda)
syariat Islam di berbagai daerah. Tak kurang dari 56 anggota DPR dari berbagai
fraksi yang mengemukakan ketidaksetujuannya atas pemberlakuan perda tersebut di
berbagai daerah karena dinilai melanggar amanat konstitusi dan ideologi negara:
Pancasila.
Menyikapi pemberlakuan perda syariat Islam diberbagai daerah muncul pendapat
yang setuju dan tidak setuju. Kalangan yang setuju, terutama dari kelompok
Islam politik (elite politik), menganggap adanya perda tersebut bisa menjadi
media sosial untuk memberantas berbagai penyakit masyarakat seperti
kemaksiatan, perjudian, yang umumnya dilakukan oleh masyarakat kecil.
Mereka memiliki argumentasi bahwa keberadaan perda syariat Islam adalah untuk
memperbaiki moral bangsa. Selain itu juga sebagai jalan menuju negara Islam
melalui gerakan arus bawah, karena untuk mengubah UUD 45 dengan Piagam Djakarta
membutuhkan perjuangan yang lama.
Sedangkan kalangan yang menolak pemberlakukan perda syariat Islam beranggapan
bahwa Perda tersebut bertentangan dengan Pancasila dan substansi
perundang-undangan di atasnya. Selain itu juga berpotensi melahirkan perpecahan
bangsa, karena wilayah tertentu yang tidak dihuni penduduk mayoritas Islam
suatu saat juga akan memberlakukan syariat agama yang mereka anut.
Ada realitas sosial di balik pemberlakukan perda syariat Islam diberbagai
daerah. Ternyata perda syariat Islam tidak bisa menjawab persoalan substansial
bangsa tentang kemiskinan, kerusakan lingkungan, dan korupsi yang merajalela.
Mengapa demikian, karena perda tersebut cenderung "menghukum" para pelaku
kejahatan kelas teri (orang-orang kecil) seperti perjudian, pencurian, dan
perzinahan. Ia tidak punya "taring" menghadapi pelaku korupsi kelas kakap,
pembalak hutan, penjahat HAM yang justru memiliki kedekatan politik dengan para
tokoh organisasi pendukung perda syariat Islam. Pemberlakuan syariat Islam di
Aceh, misalnya, hanya mampu menghukum maling-penjudi-penzinah kelas teri.
Perda syariat Islam juga memiliki dimensi "pembalikan" terhadap nilai moralitas
yang hakiki, karena menyerahkan kebenaran moral kepada para pemegang tafsir
kebenaran agama yang dimiliki oleh para ulama yang dekat dengan kekuasaan.
Dalam realitas politik, tokoh-tokoh Islam pendukung perda syariat Islam seperti
Dien Syamsyudin, Syukri Fadholi, misalnya, di masa Orde Baru mereka menjadi
bagian dari relasi politik "mutualistik" Soeharto dengan ulama.
Sementara berbagai organisasi radikal keagamaan semacam FPI, FBR, MMI selama
ini hanya diam seribu bahasa terhadap perjuangan melawan ketidakadilan dan
kezaliman kekuasaan. Baru, setelah rezim Soeharto bangkrut, mereka berani
bergerak memperjuangkan prinsip ideologi mereka. Demikian juga MUI yang selama
kekuasaan Orba tidak konsisten dalam memperjuangkan kepentingan mayoritas ummah
Muslim yang berprofesi sebagai buruh dan petani dalam menghadapi himpitan
sistem kapitalisme kroni Orba.
Perda syariat Islam sendiri sesungguhnya bukan merupakan solusi krisis ekonomi
dan multidimensional bangsa ini. Kasus korupsi kelas kakap -yang ditengarai
juga menjangkiti institusi keagamaan semacam Depag- tidak mungkin bisa
diberantas dengan perda syariat Islam, karena banyak pelaku korupsi yang justru
memiliki hubungan dekat dengan kekuasaan di pusat dan daerah.
Krisis ekonomi nasional yang diakibatkan oleh implementasi sistem kapitalisme
kroni Orba dan berlanjut sistem neoliberalisme pemerintahan transisi semenjak
Habibie hingga SBY-JK tidak akan bisa diselesaikan dengan syariat Islam. Itu
karena banyak kelompok pendukung syariat Islam yang mendukung hadirnya kekuatan
borjuasi ekonomi dengan label borjuasi Muslim atau pribumi.
Perda syariat Islam secara realitas, seperti tampak dan dirasakan masyarakat
Aceh, hanya melahirkan ketertekanan politik kepada masyarakat bawah yang
seolah-olah diatur dengan moralitas abstrak. Sementara para pejabat dan ulama
menjadi pemegang kebenaran moral syariat agama. Perda syariat Islam tidak
menjawab realitas korupsi di era otonomi daerah (otda).
Perda syariat Islam boleh jadi bisa menurunkan angka kejahatan dan penyakit
masyarakat, namun tidak menurunkan kejahatan politik para elite politik dan
birokrasi. Justru dari pengalaman negara-negara yang mempraktikkan syariat
Islam secara ortodoks, tingkat ekonomi, kesetaraan hak rakyat, dan prestasi
ipteknya sangat rendah.
Afghanistan, Somalia, dan Sudan barangkali bisa menjadi bukti keterpurukan
negara yang menjalankan syariat Islam. Bisa dibandingkan dengan China, Vietnam,
Bolivia, dan Libia yang menjalankan sistem sosialis dan sosialis-Islam ternyata
lebih maju dan berkembang. Demikian juga Malaysia yang menjalankan asas Islam
yang moderat pertumbuhan ekonominya jauh lebih maju.
Jika memang logika berpikir kelompok politik Islam ingin mengembangkan
pelaksanaan perda Syariat Islam lebih banyak diberbagai daerah, seharusnya
mereka mampu merumuskan derivasi perda syariat Islam yang mampu menjawab krisis
multidimensional bangsa. Misalnya, dengan tegas berani menghukum mati koruptor
kelas kakap, pelaku illegal logging dan penjahat HAM.
Perda yang diperlukan di daerah bukanlah perda yang memunculkan
ketakutan-represi bagi masyarakat kecil, namun mampu menekan para elite
pemimpin yang perilakunya merusak keadaban publik. Jangan sampai perda syariat
Islam justru dijadikan tameng bagi para pejabat "berjenggot" dan "berjubah"
untuk berbuat korupsi dan sekaligus menyisihkan hasil korupsi untuk mendanai
kegiatan kelompok-kelompok pendukung perda syariat Islam.
Namun apabila seluruh masyarakat setia pada konsensus nasional, sebenarnyalah
perda syariat Islam tidak diperlukan di Indonesia. Ideologi kita jelas:
Pancasila. Tapi, menurut hemat penulis, perda syariat Islam hanyalah romantisme
politik pasca-jatuhnya rezim kekuasaan Orba saja.
Penulis adalah Direktur Eksekutif LSPMB
[Non-text portions of this message have been removed]
------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~-->
Something is new at Yahoo! Groups. Check out the enhanced email design.
http://us.click.yahoo.com/SISQkA/gOaOAA/yQLSAA/BRUplB/TM
--------------------------------------------------------------------~->
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny.
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Reading only, http://dear.to/ppi
4. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx
5. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx
6. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi:
** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral
scholarship, kunjungi
http://informasi-beasiswa.blogspot.com **
Other related posts:
- » [nasional_list] [ppiindia] Perda Syariat Islam dan Elite Politik
