[nasional_list] [ppiindia] Menyoal Pengelola Energi
- From: "Ambon" <sea@xxxxxxxxxx>
- To: <"Undisclosed-Recipient:;"@freelists.org>
- Date: Sun, 16 Oct 2005 13:53:40 +0200
** Mailing List Nasional Indonesia http://www.ppi-india.org **
** Situs milis nasional: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia **
** Info Beasiswa Indonesia http://informasi-beasiswa.blogspot.com **
http://www.republika.co.id/kolom_detail.asp?id=217193&kat_id=16
Jumat, 14 Oktober 2005
Menyoal Pengelola Energi
Oleh :
Rohadi Awaludin
Peneliti Institute for Science and Technology Studies (ISTECS)
Edi Sukur
Ketua Departemen Teknologi Industri dan Lingkungan Hidup DPP PKS
Harga minyak bumi membumbung. Pemerintah akhirnya memutuskan menaikkan harga
BBM bersubsidi di dalam negeri dengan alasan untuk menjaga kesinambungan
anggaran. Kenaikan harga BBM memicu kenaikan harga barang dan jasa lainnya,
termasuk kebutuhan pokok, dan menambah beban masyarakat.
Beratnya beban anggaran negara karena lonjakan harga minyak, sejatinya hanyalah
''puncak gunung es'' permasalah energi nasional. Ada masalah yang lebih besar
dan lebih mendasar. Jika masalah-masalah tersebut tidak segera diselesaikan,
kemelut energi akan terus terjadi di masa datang.
Sampai saat ini, pasokan energi kita masih didominasi minyak dan gas bumi. Dari
total kebutuhan energi primer Indonesia sekitar 700 juta setara barel minyak
(sbm), 54,4 persen dipenuhi dari minyak dan 26,5 persen dari gas bumi. Jadi,
lebih dari 80 persen kebutuhan energi nasional dipasok dari migas. Karenanya,
kemelut energi nasional tidak dapat dipisahkan dari pengelolaan keduanya.
Monopoli Pertamina
Selama ini, pengelolaan migas nasional diserahkan kepada (BUMN) Pertamina yang
dibentuk berdasarkan PP No 27/1968. Selanjutnya, melalui UU No 8/1971,
pemerintah menyerahkan kuasa pertambangan kepada Pertamina untuk mengelola
minyak dan gas bumi nasional secara penuh.
Tapi selama lebih dari 30 tahun, Pertamina dapat dikatakan belum berhasil
mengembangkan kemampuan operasional, termasuk dalam pengembangan kapabilitas
investasi dan teknologi. Persentase produksi minyak dari ladang yang dikelola
Pertamina selalu rendah, tidak pernah lebih dari 10 persen dari total produksi
minyak nasional. Angka itu terus menurun.
Pada 1974, Pertamina menghasilkan rata-rata 110 ribu barel per hari (bph) atau
8,0 persen dari total produksi rata-rata minyak nasional sebesar 1,375 juta
bph. Pada 1980 turun menjadi 81,7 ribu bph dan menempati 5,2 persen dari total
produksi nasional sebesar 1,576 juta bph. Pada 2000 tinggal 46,2 ribu bph atau
sebesar 3,3 persen dari total produksi 1,414 juta bph. Pada 2002 tercatat
sebesar 40,1 ribu bph atau 3,2 persen dari 1,252 juta bph.
Kemampuan produksi minyak terbesar berasal dari ladang minyak yang dikelola
Caltex. Pada 1974, perusahaan ini memproduksi 904 bph atau 66 persen dari total
produksi nasional. Pada 2002, menghasilkan 577 bph atau 46 persen dari total
produksi minyak Indonesia. Meskipun mengalami penurunan, perusahaan yang kini
berubah nama menjadi Chevron Pasific Indonesia ini masih mendominasi produksi
minyak nasional. (American Embassy, Petroleum Report 2003).
Kenyataan ini tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pertamina. Kinerja
Pertamina selama ini tidak pernah dipermasalahkan oleh Pemerintah selaku
pemegang saham. Ada pendapat bahwa kriteria keberhasilan Pertamina tidak pernah
dirumuskan secara jelas. Akhirnya, kecurigaan bahwa Pertamina sekadar memenuhi
''kepentingan'' penguasa dan oknum-oknum tertentu menjadi sulit dibantah.
Ada yang mengatakan bahwa pokok permasalahan berada pada Inpres No 12/1975
tentang Pengelolaan Dana Hasil Usaha Migas. Keluarnya Inpres ini bisa jadi
memberi kontribusi pada ketidakberdayaan Pertamina. Namun terlalu berlebihan
jika Inpres ini dijadikan sebagai penyebab utama rendahnya kinerja Pertamina.
Liberalisasi migas
Sekitar 1998 muncul gagasan menata ulang migas nasional. Konon, gagasan ini
didasari kenyataan bahwa Pertamina tidak efisien mengelola migas nasional,
karena bersifat monopoli. Digulirkanlah liberalisasi yang mengakhiri era
monopoli Pertamina. Lahirlah UU No 22/2001 tentang Migas pada 23 Oktober 2001,
menggantikan UU No 8/1971.
UU tersebut sempat di-judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) dan
diputuskan hanya perlu perubahan pada beberapa pasal. Di antaranya Pasal 28
Ayat (2) yang menyebutkan bahwa harga BBM dan gas bumi diserahkan pada
mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar. Pasal itu dinilai bertentangan
dengan UUD 1945. Harga BBM dan gas harus ditetapkan melalui kewenangan
Pemerintah.
Ada yang janggal dari latar belakang kemunculan UU tersebut. Kalau memang
Pertamina dinilai belum berhasil dan tidak efisien mengelola migas nasional,
seharusnya langkah pertama yang paling logis adalah membenahi BUMN tersebut.
Langkah tersebut dapat diawali dengan evaluasi komprehensif perjalanan dan
capaian-capaian Pertamina selama ini.
Gagasan liberalisasi sektor migas ini muncul bersamaan dengan kesepakatan
pemerintah dengan IMF untuk program pemulihan ekonomi Indonesia dari krisis
ekonomi. Diduga gagasan ini tak lepas dari keinginan asing untuk ikut mengelola
migas nasional. Apalagi, selain kandungan migas dalam perut bumi Indonesia, 200
juta jiwa penduduknya juga dinilai sebagai potensi pasar yang besar.
Sejak munculnya gagasan penataan ulang pengelolaan migas nasional, pelaku usaha
migas nasional, utamanya kegiatan sektor hulu berupa eksplorasi dan eksploitasi
--yang didominasi perusahaan asing-- memilih wait and see. Kegiatan eksplorasi
untuk menemukan cadangan baru dan upaya peningkatan kapasitas produksi
sumur-sumur yang ada hampir berhenti. Akibatnya, total produksi minyak nasional
menurun.
Pada 1999 total produksi minyak nasional 1,5 juta bph. Sedangkan pada 2000,
2001, dan 2002, anjlok menjadi 1,414 juta, 1,344 juta dan 1,252 juta bph. Pada
2003, tinggal sekitar 1,1 juta bph, hampir sama dengan jumlah kebutuhan minyak
mentah nasional. Sejak itu, Indonesia memasuki era baru sebagai pengimpor
minyak netto, karena jumlah konsumsi melebihi produksi. Kondisi ini sebenarnya
tidak perlu terjadi jika Pertamina telah berhasil mengembangkan kapasitas
investasi dan teknologinya. Sebagai BUMN yang mengemban tugas untuk mengelola
migas nasional, keputusan investasi --baik dalam eksplorasi maupun
eksploitasi-- tidak akan begitu terpengaruh perubahan regulasi yang sedang
dilakukan.
Prinsip dasar
Melihat kondisi pengelolaannya yang masih carut marut, kita perlu membangun
kembali sistem pengelolaan energi nasional. Ada beberapa prinsip dan semangat
dasar yang harus dijadikan landasan.
Pertama, prinsip keadilan. Tak dapat dimungkiri, energi merupakan input penting
bagi proses penumbuhan potensi. Karenanya, seluruh komponen masyarakat harus
memiliki akses cukup dalam penggunaannya. Ini penting guna menumbuhkan potensi
potensi yang dimiliki seluruh komponen masyarakat. Potensi pertumbuhan
sekelompok masyarakat jangan sampai terhambat karena kendala akses di bidang
energi, sementara di sisi lain, ada sekelompok masyarakat yang leluasa
menggunakan energi berlebihan.
Liberalisasi penuh sektor migas tidak dapat menjamin terwujudnya prinsip
keadilan ini. Ini didasari kenyataan bahwa posisi berbagai pihak secara ekonomi
tidaklah sama. Liberalisasi penuh dikhawatirkan meningkatkan jurang pemisah
antara ''si kuat'' dengan ''si lemah'' yang berakibat pada keterbatasan, atau
bahkan putusnya akses ''si lemah'' dari sumber daya energi.
Untuk menegakkan prinsip keadilan tersebut, pemerintah sudah sewajarnya
mengambil kebijakan untuk memperkecil kesenjangan dengan intervensi tertentu,
termasuk penggunaan anggaran negara. Karena salah satu fungsi fiskal adalah
memperkecil kesenjangan peluang antarkelompok masyarakat dalam memberdayakan
dirinya.
Kedua, prinsip kemandirian. Energi merupakan salah satu pilar ketahanan
nasional. Liberalisasi sektor migas dapat mendorong ke arah kemandirian semu.
Bangsa Indonesia tidak memiliki ''kuasa'' lagi memanfaatkan sumber daya dari
bumi Indonesia. Sebagian besar sumber daya tersebut dikelola sepenuhnya oleh
pihak asing. Akhirnya, ketersediaan sumber daya energi di dalam negeri
diserahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar, yang terintegrasi dengan pasar
internasional.
Para pengagum mekanisme pasar mungkin tidak begitu merisaukan kondisi ini.
Namun perlu diwaspadai pula bahwa hampir tidak pernah ada mekanisme pasar
sempurna. Selalu ada ''market failure''. Kenyataan ini yang sejak awal harus
diwaspadai. Dalam menegakkan kemandirian ini, kita perlu becermin dari
pengalaman negara lain, misalnya Jepang.
Ketiga, prinsip kesinambungan. Sebagai sebuah generasi, kita memiliki tanggung
jawab mewariskan kebaikan kepada generasi berikutnya. Jangan sampai malah
sebaliknya. Ada dua warisan berkaitan dengan energi, yaitu ketersediaan sumber
daya energi dan kelestarian lingkungan.
Sumber daya energi, khususnya sumber daya fosil, berjumlah terbatas. Karenanya,
kita perlu berhemat dalam memanfaatkannya. Selain itu, pembakaran bahan bakar
fosil memberikan dampak pula kepada lingkungan, misalnya pelepasan gas
karbondioksida atau ''gas rumah kaca''.
Indonesia memiliki potensi yang besar pada energi baru dan terbarukan berupa
panas bumi, biomassa, mikrohidro, angin, surya, gambut, pasang surut dan
gelombang. Energi jenis ini mendekati ideal, karena ketersediaannya dapat
diperbaharui dan tidak banyak memberikan dampak lingkungan. Saat ini, energi
terbarukan menyumbang sekitar 5 persen dari total kebutuhan energi nasional.
Departemen ESDM telah merumuskan Blue Print Pengelolaan Energi Nasional
2005-2025. Salah satunya berisi sasaran untuk meningkatkan peran energi
terbarukan dari 5,0 persen menjadi 10,6 persen pada 2025. Dalam rumusan
tersebut juga telah dibuat road map pengembangan beberapa energi terbarukan.
Hanya saja, belum jelas pihak yang bertanggung jawab mewujudkannya, sesuai
dengan waktu yang telah ditentukan, karena usia pemerintah saat ini hanya
sampai dengan 2009.
Indonesia, sejatinya, dikarunia sumber daya energi yang cukup. Kita selayaknya
mensyukuri karunia tersebut. Krisis energi yang berdampak pada gejolak ekonomi
dan sosial sebenarnya tidak layak terjadi di negeri ini. Berbagai pihak perlu
introspeksi, karena gejolak tersebut lebih disebabkan kesalahan-kesalahan kita
sendiri dalam mengelola anugerah yang telah diberikan-Nya.
[Non-text portions of this message have been removed]
------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~-->
Get fast access to your favorite Yahoo! Groups. Make Yahoo! your home page
http://us.click.yahoo.com/dpRU5A/wUILAA/yQLSAA/BRUplB/TM
--------------------------------------------------------------------~->
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. http://www.ppi-india.org
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Reading only, http://dear.to/ppi
4. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx
5. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx
6. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi:
** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Website resmi http://www.ppi-india.org **
** Beasiswa Indonesia, http://informasi-beasiswa.blogspot.com **
Other related posts:
- » [nasional_list] [ppiindia] Menyoal Pengelola Energi
