[nasional_list] [ppiindia] Menyoal Kebijakan Impor Beras
- From: "Ambon" <sea@xxxxxxxxxx>
- To: <"Undisclosed-Recipient:;"@freelists.org>
- Date: Tue, 17 Jan 2006 01:30:04 +0100
** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi:
** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral
scholarship, kunjungi
http://informasi-beasiswa.blogspot.com **SUARA KARYA
Menyoal Kebijakan Impor Beras
Oleh Tri Arya Dhyana K
Selasa, 17 Januari 2006
Saat ini masalah beras kembali mengemuka, khususnya terkait dengan
keputusan pemerintah Indonesia melalui PerumBulog (Badan Urusan Logistik) untuk
mengimpor beras sebanyak 110 ribu ton. Kebijakan impor beras ini menjadi
perhatian masyarakat karena dampak kebijakan ini akan makin menyengsarakan
kehidupan rakyat yang berprofesi sebagai petani. Masuknya beras impor dapat
dipastikan akan menyaingi keberadaan beras lokal. Harga beras lokal yang sudah
membaik akan kembali merosot sebagai dampak adanya barang substitusi, yaitu
beras impor.
Apakah keluarnya kebijakan impor beras ini telah memperhitungkan
semua dampak dan pengaruhnya bagi pertanian dalam negeri ataupun perekonomian
secara keseluruhan? Yang sudah pasti bahwa suatu kebijakan dikeluarkan tentu
telah melalui pertimbangan. Barangkali tarik-menarik kepentingan dari banyak
pihak telah terjadi dalam urusan keluarnya kebijakan baru tentang perlunya
program mengimpor beras. Dan, pihak yang memiliki pengaruh terkuatlah yang akan
memenangkan kepentingan itu hingga suatu kebijakan "beras impor" diputuskan.
Kebijakan impor beras ini memang merupakan kebijakan ekonomi, walau
kita semua mengetahui bahwa kepentingan politik pun masih sangat kuat tercium
dari ihwal keluarnya kebijakan ini. Namun yang jelas, dengan keluarnya
kebijakan impor beras ini, dapat disimpulkan bahwa yang lebih berperan adalah
pihak yang tidak berpihak kepada petani.
Lemahnya keberpihakan kepada kepentingan petani ini memang telah
sejak dahulu terjadi. Ini dapat dilihat dari kebijakan mengenai harga-harga
saprodi, minimnya insentif dan subsidi bagi petani serta kurangnya kebijakan
pemerintah untuk melindungi lahan-lahan pertanian produktif yang merupakan
modal utama bagi petani.
Kebijakan impor beras merupakan kebijakan campuran antara ekonomi
dan politik. Ini bisa dilihat dari kebijakan tersebut yang mengesankan
pemerintah lebih mementingkan kepentingan ekonomi masyarakat perkotaan
dibanding masyarakat perdesaan yang didominasi petani. Hal ini terjadi karena
kebanyakan para pemegang kebijakan yang berperan sebagai decision maker
merupakan orang perkotaan, walau sebenarnya beberapa berasal dari desa. Namun
yang pasti, mereka lebih merasakan apabila kebijakan tersebut berpengaruh di
perkotaan daripada di pedesaan. Akibatnya dapat dirasakan bahwa kebijakan
tersebut cenderung diarahkan untuk kepentingan ekonomi masyarakat kota. Selain
itu pemerintah cenderung menekan harga beras domestik untuk menekan laju
inflasi yang dianggap akan jauh lebih memengaruhi perekonomian negara. Ada
kesan, petani sengaja dirugikan karena kerugian petani dianggap tidak akan
terlalu memengaruhi perekonomian negara ke depan.
Dengan lain kata dapat disebutkan bahwa pemerintah lebih
mementingan sektor industri dan jasa (tersier) dibandingkan sektor pertanian
(primer). Bagaimana pun menekan laju inflasi melalui pengendalian harga beras
domestik akan menguntungkan usaha di bidang industri (produsen) karena terkait
dengan upah para pekerja. Sementara sektor pertanian dinilai tidak terlalu
mementingkan angka inflasi sehingga mengorbankan petani dinilai tidak akan
berpengaruh cukup besar terhadap perekonomian negara.
Latar belakang kebijakan impor beras ini sebenarnya lebih untuk
memraktikkan perekonomian yang hanya mengejar pertumbuhan ekonomi saja dengan
mengesampingkan pemerataan pendapatan. Harus diakui bahwa selama ini secara
umum pembangunan ekonomi lebih terkesan hanya mengejar angka pertumbuhan tanpa
terlalu memperhitungkan pemerataan dan pendistribusian hasil-hasil pembangunan.
Para pemegang kebijakan dan perencana pembangunan sendiri tampaknya belum
berpikir tentang konsep pembangunan secara bulat. Namun mereka masih memaknai
pembangunan secara sepotong-potong sesuai wilayah wewenang atau sektornya.
Ekonomi-Sentris
Di samping itu, akibat terlalu mengejar angka pertumbuhan, maka
terkesan pembangunan yang dilakukan terlalu ekonomi-sentris, yaitu pembangunan
yang terpusat dan mengutamakan faktor ekonomi saja tanpa atau kurang
memperhitungkan faktor-faktor lainnya. Padahal, pembangunan ekonomi-sentris
akan memunculkan gejala ketidakmerataan manakala sumber daya dan aset hanya
memusat pada suatu wilayah atau pada segelintir kecil orang. Kepemilikan usaha
pun hanya menumpuk pada sekelompok orang saja. Dhus, terjadilah persaingan
tidak sehat. Akibat lebih jauh, akan muncul kantong-kantong ekonomi dengan
wajah mendua, yaitu makmur dengan kumuh dan metropolis dengan terisolasi.
Kondisi pembangunan ekonomi-sentris ini pada akhirnya akan
menyebabkan rapuhnya nilai-nilai sosial dan memudarnya interaksi sosial di
masyarakat yang akhirnya cenderung menonjolkan individualisme. Dampak lebih
jauh, konflik vertikal dan horizontal sewaktu-waktu bisa meletup. Bila tidak
bisa ditangani, akan memicu kerusuhan sosial dan meningkatkan angka
kriminalitas.
Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan awal bahwa konsepsi
pembangunan yang mengutamakan pertumbuhan dan menonjolkan ekonomi-sentris akan
melahirkan beberapa sisi buram. Selain jumlah orang miskin tidak berkurang
(bahkan mungkin malah meningkat) -- seperti nasib petani kita --, distribusi
pendapatan menjadi tidak merata. Dalam kondisi ini maka "jurang" keadilan
sosial semakin menjauh. Di lain pihak, proses marginalisasi kian menjadi-jadi,
kerusakan lingkungan kian marak, dan konflik sosial sangat rawan terjadi.
Ulasan ini mungkin terlalu jauh untuk dipakai sebagai dampak dari
kebijakan impor beras. Namun, efek dari terlalu mengutamakan pembangunan
ekonomi-sentris boleh jadi menjadi salah satu faktor keluarnya kebijakan
mengimpor beras. Atau barangkali pemerintah telah melupakan kebanggaan kita
dahulu, yang selalui menglaim diri sebagai negara agraris yang subur makmur dan
melimpah ruah hasil pertaniannya?
Tetapi mengapa saat ini justru untuk memenuhi kebutuhan pangan
rakyatnya saja, pemerintah mengandalkan produk pertanian negara lain alias
lebih suka mengimpor? ***
Penulis ekonom alumnus UGM,
tinggal di Denpasar, Bali.
--------------------------------------------------------------------
[Non-text portions of this message have been removed]
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny.
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Reading only, http://dear.to/ppi
4. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx
5. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx
6. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi:
** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral
scholarship, kunjungi
http://informasi-beasiswa.blogspot.com **
Other related posts:
- » [nasional_list] [ppiindia] Menyoal Kebijakan Impor Beras
