** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List ** ** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi: ** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ ** ** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral scholarship, kunjungi http://informasi-beasiswa.blogspot.com **http://www.balipost.co.id/balipostcetak/2006/1/12/p1.htm ''Negara ini negara kesejahteraan, bukan negara korporasi atau negara perusahaan. Filosofi dan isi utama negara adalah perlindungan, pelayanan dan pemberdayaan publik untuk kesejahteraan bersama, bukan masalah untung-rugi.'' Mega Kritik SBY-JK-- Negara Ini Bukan Perusahaan Jakarta (Bali Post) - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mempertegas komitmennya beroposisi dengan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dalam pidato politiknya dalam rangka HUT PDI-P di Tugu Proklamasi, Jakarta, Rabu (11/1) kemarin, Megawati mencibir banyaknya partai yang menjadi partai pendukung pemerintah. Dalam prinsip negara yang menganut prinsip checks and balances, hal itu tidak sehat. ''Bukan demokrasi yang sehat jika seluruh partai politik menjadi partai pemerintah atau pendukung pemerintah. Sebagai partai oposisi, PDI-P akan selalu mengawal pemerintah yang ada agar senantiasa melahirkan kebijakan dan tindakan yang tetap pro-rakyat, pro-wong cilik dan memenuhi janji-janjinya ketika kampanye,'' tegas Megawati. Pidato politik Megawati disampaikan di tengah terik matahari. Ribuan kader dan simpatisan yang memadati halaman Tugu Proklamasi, termasuk pengurus DPC yang baru saja dilantik, kepanasan. Akibatnya, sedikitnya empat orang pingsan dan digotong ke luar area upacara bendera. Dalam melaksanakan oposisinya, Megawati tidak apriori, tidak asal menentang, asal berbeda, asal menyalahkan. PDI-P akan melaksanakan oposisi secara loyal, yakni loyal pada ideologi Pancasila, UUD 1945 dan kepentingan rakyat. Menurut Mega, pemerintah tidak perlu takut atas sikap oposisi PDI-P. ''Jika daya beli masyarakat meningkat, tingkat kemiskinan dan pengangguran menurun, utang luar negeri berkurang, penegakan hukum tidak 'tebang pilih' (pilih kasih), pelayanan pendidikan dan kesehatan makin baik, maka pemerintah tidak perlu khawatir terhadap oposisi PDI-P,'' ujar Mega. Faktanya, selama tahun 2005, pemerintah seperti terjebak pada kepentingannya sendiri, bukan kepentingan rakyat. Tahun 2005 ditetapkan Megawati sebagai tahun keprihatinan. Bukan cuma bencana alam yang terus-menerus, tetapi banyak kebijakan yang diambil pemerintah yang tak sesuai dengan kepentingan rakyat. Menurut Mega, pemerintah sepertinya telah mengharamkan subsidi. Pemerintah sepertinya akan menarik subsidi pada seluruh komponen barang, terutama BBM. Akibatnya, harga BBM menjadi sangat tinggi. PDI-P, kata Mega, tidak punya pikiran mengharamkan subsidi. Subsidi masih sangat diperlukan. Cuma kalau terlalu tinggi, perlu dikurangi. Mega menyebut pemerintahan SBY-JK ingin menjadikan negara ini sebagai sebuah negara korporasi alias negara perusahaan yang cuma mementingkan untung. ''Negara ini negara kesejahteraan, bukan negara korporasi atau negara perusahaan. Hubungan negara kesejahteraan tidak boleh dipandang dan diberlakukan hubungan antara negara dan rakyat sebagai hubungan untung-rugi dagang. Filosofi dan isi utama negara adalah perlindungan, pelayanan dan pemberdayaan publik untuk kesejahteraan bersama,'' tutur Mega. Putri Bung Karno ini mengecam keras kenaikan harga BBM hingga rata-rata 100 persen dan akan tetap konsisten menolak kenaikan tersebut. Soal impor beras, Megawati juga mengecam kebijakan pemerintah. ''Kebijakan tersebut adalah bencana bagi jutaan petani kita dan bencana bagi kelangsungan ketahanan dan keadulatan pangan kita,'' tandas Mega. Impor beras tak perlu dilakukan. Kata Mega, tahun 2003 dan 2004 bisa dijadikan rujukan. Saat itu, Mega mengeluarkan Inpres No. 9/2003 tentang larangan impor beras. Buktinya, tahun itu tidak terjadi kekurangan beras. Tahun 2004, ujar Mega, bahkan terjadi swasembada beras dengan produksi 33 juta ton, sementara konsumsi nasional 30,4 juta ton. Megawati juga menyoroti MoU Helsinki. Keinginan damai di Aceh menjadi keinginan bersama seluruh komponen bangsa, termasuk PDI-P. Namun, perjanjian damai itu jangan sampai melanggar batas-batas dasar NKRI. Nyatanya, MoU Helsinki tidak demikian. Perjanjian itu diteken dengan mengabaikan keutuhan NKRI. ''Kami menolak (beberapa pasal) MoU Helsinki,'' imbuhnya. Yang juga menjadi perhatian Mega adalah utang luar negeri yang begitu besar. Selama tahun 2005 saja, utang luar ngeri bertambah sekitar 1,5 milyar dolar dibandingkan tahun sebelumnya. Mega curiga, dipakai apa saja uang sebesar itu. ''Jika diaudit secara jujur dan transparan berapa sesungguhnya dari utang tersebut yang dipakai untuk kesejahteraan rakyat dan berapa yang raib,'' demikian Mega. Pemerintahan SBY-JK juga dianggap seperti pemerintahan orde baru yang mempraktikkan sensor pemberitaan pers melalui perizinan dan kontrol yang terlalu ketat. Padahal, kebebasan pers adalah pilar demokrasi yang diidam-idamkan sejak reformasi bergulir. Kini semuanya kembali seperti orde baru. ''PP bidang penyiaran justru bertolak belakang dengan semnagat dasar dan roh UU Penyiaran itu sendiri. Upaya mengontrol pers melalui perizinan dan berbagai bentuk lain merupakan kemunduran bagi proses demokrkrasi,'' kritiknya. Kritik Mega ini terkait penolakan Komisi Penyiaran Indonesia yang menolak keluarnya peraturan pemerintah yang dianggap mengekang kebebasan pers dan bertentangan dengan UU Penyiaran yang dibuat DPR. Bahkan, KPI minta dibubarkan saja jika PP itu tetap diberlakukan pemerintah. Tak cuma itu, dalam praktiknya, jubir presiden dan Menkom Info suka mendatangi kantor media massa untuk ''meluruskan'' pemberitaan. Presiden dan wakilnya juga suka kesal terhadap kritik yang dilontarkan pers. (kmb7) [Non-text portions of this message have been removed] *************************************************************************** Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. http://groups.yahoo.com/group/ppiindia *************************************************************************** __________________________________________________________________________ Mohon Perhatian: 1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik) 2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari. 3. Reading only, http://dear.to/ppi 4. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx 5. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx 6. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/ ** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List ** ** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi: ** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ ** ** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral scholarship, kunjungi http://informasi-beasiswa.blogspot.com **