[nasional_list] [ppiindia] Kontrak Blok Natuna - 0% buat Negara
- From: A Nizami <nizaminz@xxxxxxxxx>
- To: ekonomi-nasional@xxxxxxxxxxxxxxx, ppiindia@xxxxxxxxxxxxxxx, lisi <lisi@xxxxxxxxxxxxxxx>, sabili <sabili@xxxxxxxxxxxxxxx>
- Date: Sun, 10 Sep 2006 21:50:41 -0700 (PDT)
** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi:
** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral
scholarship, kunjungi
http://informasi-beasiswa.blogspot.com **Kalau pemerintah cuma ingin mendapat
pajak, tidak
perlu membiarkan Exxon menguras gas kita di Natuna.
Dari rakyat saja seperti saya pemerintah dapat banyak
pajak dari PBB, STNK, PPN, PPH, dsb.
Inilah sebab kenapa mayoritas rakyat kita miskin.
Kekayaan alam kita dikuras oleh asing.
Memang keluarga Yahudi AS, Rockefeller yang memiliki
perusahaan Exxon, Chevron, Amoco, dsb benar2 serakah
mengeruk kekayaan alam negara lain tanpa menyisakan
bagian buat rakyat di negara2 tsb.
[iagi-net-l] Kontrak Blok Natuna - 0% buat Negara
Prasiddha Hestu Narendra
Mon, 04 Sep 2006 01:50:25 -0700
wah Pemerintah hanya dapat sharing 0% alias ndak dapat
apa2. Pemasukan negara cuma pajak saja? Trus gimana
dgn cost recoverynya? apa dianggap impas shg
pemerintah ndak kebagian? Ini masih jamannya P Harto,
tapi kok nggak ada koreksi, baru sekarang ributnya
ketika kontrak mau diperpanjang lagi. Kita tunggu
cerita selanjutnya.
Bagaimana dg kabar Cepu?
salam,
pr
_______________________________________________________________
Senin, 4 September 2006
JAKARTA (Suara Karya): Sejumlah kalangan kembali
mempertanyakan kontrak pengembangan minyak dan gas
(migas) Blok Natuna D Alpha karena amat janggal. Itu
terkait dengan formula bagi hasil yang menempatkan
pemerintah memperoleh bagian nol persen. "Jika bagian
pemerintah masih nol persen, lebih baik kontrak
pengembangan Blok Natuna dihentikan saja. Kita akan
minta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK) agar menangani masalah ini,"
kata anggota Komisi VII DPR Alvin Lie kepada Suara
Karya di Jakarta, Minggu. Menurut Alvin, KPK dan BPK
layak menelusuri dugaan skandal yang merugikan negara
dalam perpanjangan kontrak migas Blok Natuna yang
berakhir pada tahun depan. Pandangan serupa juga
ditunjukkan anggota Komisi VII Ramson Siagian dan
Sekjen Aktivis ProDemokrasi Ferri Juliantono. Sejak
dua belas tahun terakhir, Indonesia tak memperoleh
sepeser pun bagian dari hasil eksploitasi gas di Blok
Natuna. Apa yang diperoleh pemerintah dari lapangan
migas tersebut sekadar pajak. "Blok Natuna sebagai
penghasil gas sejak tahun 1994 dikelola ExxonMobil
dengan basic agreement yang seharusnya berakhir pada
Januari 2005, namun diperpanjang hingga tahun 2007,"
kata Alvin. Dia menilai, kontrak pengembangan Blok
Natuna sangat mengherankan. Sebab pemerintah hanya
memperoleh bagian nol persen, sementara ExxonMobil 100
persen. "Data ini sahih karena keluar dari mulut
kepala BP Migas dan Menteri ESDM sendiri." ujar Alvin.
Informasi tersebut juga dibenarkan Kepala Badan
Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP
Migas) Kardaya Warnika saat rapat kerja dengan Komisi
VII di DPR-RI, beberapa waktu silam. Kardaya
sebelumnya sempat menyatakan, Blok Natuna sejak tahun
1980-an dikelola oleh perusahaan Esso yang kini
berubah menjadi Exxon. Pada saat itu pemerintah masih
menikmati hasil eksploitasi Blok Natuna. Tetapi sejak
tahun 1994, Esso dan Pertamina mengubah kontrak yang
menempatkan pihak Esso/ExxonMobil menguasai penuh
hasil eksploitasi itu, sementara pemerintah pusat
sekadar kebagian pajak. Terkait kenyataan itu, Ramson
Siagian sempat mengingatkan bahwa UU Pertamina
menggariskan, pemerintah menerima pendapatan negara
bukan pajak (PNBP) dari hasil pengelolaan lapangan
migas, dan tidak sekadar menerima pajak yang dikenakan
terhadap perusahaan migas. Bagi pengamat perminyakan
Kurtubi, kontrak yang diberlakukan di ladang gas
Natuna ini sangat aneh. Dalam sejarah, katanya, tidak
pernah ada model kontrak eksploitasi migas seperti
itu. Lazimnya, menurut dia, eksploitasi gas alam cair
oleh kontraktor asing harus berbagi hasil dengan
pemerintah. Biasanya jika kondisi lapangan sulit dan
memerlukan biaya pengembangan besar, pemerintah
mendapat bagian 60 persen, sementara pihak kontraktor
40 persen. "Jadi, tidak dikenal kontrak yang membuat
pemerintah hanya memperoleh pajak," ujar Kurtubi. Di
sisi lain, Koordinator ProDemokrasi Ferri Juliantono
menilai kontrak kerja sama pengelolaan Blok Natuna
tidak masuk akal dan merugikan negara. Karena itu, dia
meminta pemerintah agar meninjau ulang seluruh kontrak
karya pertambangan. Apa yang terjadi dengan kontrak
bagi hasil Blok Natuna juga terjadi di lapangan migas
lain. Kontrak pengembangan yang merugikan pemerintah
itu juga terjadi dalam eksploitasi gas alam cair di
Aceh. "Lagi-lagi kontrak ini melibatkan ExxonMobil,"
kata Manager Advokasi dan Kampanye Energi Jaringan
Advokasi Tambang (Jatam) Andrie S Wijaya. (Abdul
Choir)
===
Ingin belajar Islam sesuai Al Qur'an dan Hadits?
Kirim email ke: media-dakwah-subscribe@xxxxxxxxxxxxxxx
http://www.media-islam.or.id
__________________________________________________
Do You Yahoo!?
Tired of spam? Yahoo! Mail has the best spam protection around
http://mail.yahoo.com
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny.
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Reading only, http://dear.to/ppi
4. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx
5. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx
6. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> Your email settings:
Individual Email | Traditional
<*> To change settings online go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/join
(Yahoo! ID required)
<*> To change settings via email:
mailto:ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx
mailto:ppiindia-fullfeatured@xxxxxxxxxxxxxxx
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi:
** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral
scholarship, kunjungi
http://informasi-beasiswa.blogspot.com **
Other related posts:
- » [nasional_list] [ppiindia] Kontrak Blok Natuna - 0% buat Negara
