[nasional_list] [ppiindia] Kenaikan Diupayakan Tak Bebani Rakyat
- From: "Ambon" <sea@xxxxxxxxxx>
- To: <"Undisclosed-Recipient:;"@freelists.org>
- Date: Mon, 23 Jan 2006 23:49:09 +0100
** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi:
** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral
scholarship, kunjungi
http://informasi-beasiswa.blogspot.com
**http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=133633
TARIF LISTRIK
Kenaikan Diupayakan Tak Bebani Rakyat
Selasa, 24 Januari 2006
JAKARTA (Suara Karya): Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan,
pemerintah akan memilih alternatif terbaik dalam memutuskan masalah (kenaikan)
tarif dasar listrik (TDL).
Keputusan nantinya, kata Presiden, di satu sisi tidak membebani rakyat, namun
di sisi lain juga dapat menyehatkan PT PLN, anggaran pendapatan dan belanja
negara (APBN) serta perekonomian Indonesia secara umum.
"Saya berharap jangan terlalu dini dikatakan bahwa TDL naik sekian-sekian
persen, karena semua sedang dalam proses perencanaan," kata Presiden di sela
kunjungan kerja ke Departemen Keuangan, Jakarta, Senin (23/1).
Menurut Presiden, saat ini sedang dilakukan pembahasan dan konsultasi dengan
DPR tentang masalah itu. "Yang dilakukan adalah menganalisis sejumlah
alternatif atau pilihan yang terbaik. Di satu sisi tidak membebani rakyat kita
yang mengalami kesulitan ekonomi, namun di sisi lain untuk menyehatkan PLN,
APBN, dan ekonomi kita ke depan," katanya.
Menurut Presiden, pemerintah siap menerima pandangan-pandangan dari berbagai
pihak terkait rencana kenaikan TDL itu. "Pemerintah akan memilih opsi-opsi yang
tersedia. Jadi opsi yang paling realistis dan paling tepat untuk kebaikan
rakyat tentu yang akan kita pilih tanpa mengorbankan kepentingan APBN dan
ekonomi kita," katanya.
Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Purnomo Yusgiantoro
mengatakan, pemerintah bersedia melakukan audit khusus atas biaya pokok
penjualan PLN, seperti yang diminta oleh DPR sebelum menerapkan kenaikan TDL.
"Hasil pembahasan antara tim teknis dengan Komisi VII DPR adalah kita akan
melakukan suatu audit untuk biaya pokok penjualan dari PLN," katanya.
Menurut Purnomo, selama ini pemerintah sudah melakukan audit terhadap PLN yang
dilaksanakan setiap tahun. "Tapi, audit khusus ini akan dilakukan bersama DPR
untuk memastikan biaya pokok yang akan dipakai sebagai dasar kenaikan," ujar
Purnomo.
Dalam audit nanti akan disampaikan berbagai golongan tarif, meskipun ada
beberapa yang masih akan dihitung, misalnya asumsi harga bahan bakar minyak
(BBM).
"Ada beberapa golongan yang sebetulnya cukup mampu. Ini posisi yang harus kita
pastikan kenaikannya seperti apa," ujar Purnomo. Mengenai kemungkinan TDL
dinaikkan secara bertahap seperti diminta oleh beberapa pihak, Purnomo mengaku
belum bisa menjawab. "Ini belum diputuskan," tuturnya.
Secara terpisah, DPR meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau auditor
independen mengaudit biaya pokok produksi (BPP) listrik yang dikeluarkan PT PLN
(Persero) sebelum menaikkan TDL. Ini tertuang dalam kesimpulan rapat dengar
pendapat tertutup antara Komisi VII DPR dengan PT PLN dan tim teknis TDL dari
pemerintah. Pihak PLN dalam rapat tersebut langsung diwakili oleh Direktur
Utama Eddie Widiono.
Anggota Komisi VII Tjatur Sapto Edy mengatakan permintaan DPR tersebut untuk
mengetahui kebenaran BPP yang diajukan PT PLN. "Pemerintah harus menyampaikan
hasil audit tersebut kepada DPR sebelum meminta kenaikan tarif listrik,"
katanya. Menurut dia, pemerintah meminta waktu selama satu bulan untuk
menyelesaikan audit BPP listrik tersebut.
Sementara itu anggota Komisi VII lainnya, Ramson Siagian, mengatakan PLN
mengungkapkan angka BPP listrik mencapai Rp 152 per KwH atau 11 sen dolar AS
per KwH.
"Pengajuan BPP itu sangat mengejutkan. Angka itu sama saja tertinggi di Asia,"
katanya. Dia meminta pemerintah merinci lebih jauh angka BPP tersebut.
Namun di lain pihak, DPR memberi isyarat akan menyetujui tambahan subsidi
listrik bagi PLN asalkan pelanggan berdaya rendah tidak mengalami kenaikan TDL.
Subsidi ini bisa direalisasikan dalam anggaran biaya tambahan (ABT) dalam APBN
2006 yang pembahasannya dilakukan sekitar bulan Juli-Agustus 2006. (Indra/Rully
[Non-text portions of this message have been removed]
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny.
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Reading only, http://dear.to/ppi
4. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx
5. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx
6. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi:
** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral
scholarship, kunjungi
http://informasi-beasiswa.blogspot.com **
Other related posts:
- » [nasional_list] [ppiindia] Kenaikan Diupayakan Tak Bebani Rakyat
