[nasional_list] [ppiindia] Kemiskinan Pemerintah
- From: "Ambon" <sea@xxxxxxxxxx>
- To: <"Undisclosed-Recipient:;"@freelists.org>
- Date: Fri, 28 Jul 2006 00:21:21 +0200
** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi:
** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral
scholarship, kunjungi
http://informasi-beasiswa.blogspot.com **REPUBLIKA
Senin, 24 Juli 2006
Kemiskinan Pemerintah
Oleh : Revrisond Baswir
Bencana demi bencana yang melanda Indonesia beberapa waktu belakangan ini
secara jelas mengungkapkan kepada kita betapa buruknya kondisi keuangan
pemerintah.
Artinya, jangankan untuk memenuhi amanat UUD, yaitu yang mewajibkan kepada
pemerintah untuk mengalokasikan belanja pendidikan sebesar 20 persen dari
belanja negara, atau untuk memelihara fakir miskin dan menyediakan peluang
kerja, untuk menyantuni para korban bencana pun pemerintah tampak kalang kabut.
Simak, misalnya, pengalaman Yogyakarta dan Jawa Tengah berikut. Semula,
menyusul terjadinya gempa pada 27 Mei lalu, Wakil Presiden dengan gagah berani
berjanji akan menyediakan santunan pembangunan rumah sebesar Rp 10 juta sampai
dengan Rp 30 juta, bagi setiap anggota masyarakat yang mengalami bencana.
Tetapi belakangan, sesuai dengan pencairan dana tahap pertama yang dilakukan
Presiden, pemerintah ternyata hanya mampu mengucurkan dana sebesar rata-rata Rp
4 juta untuk setiap rumah. Itu pun dilakukan pemerintah setelah terlebih dulu
menambah anggaran cadangan penanggulangan bencana sebesar Rp 500 miliar.
Padahal, sebagaimana diketahui, menyusul gempa yang terjadi di Yogyakarta dan
Jawa Tengah, bencana demi bencana datang datang silih berganti. Bencana susulan
pertama, berupa banjir dan tanah longsor, terjadi pada beberapa kabupaten di
Sulawesi Selatan. Sedangkan bencana susulan kedua, berupa amukan tsunami,
dialami oleh beberapa daerah di pesisir selatan Pulau Jawa.
Di tengah situasi yang semakin menyengsarakan rakyat tersebut, yang menarik
untuk disimak adalah tindakan pemerintah ketika mengajukan APBN Perubahan
(APBNP) 2006 ke DPR, beberapa waktu lalu. Sebagaimana diketahui, dalam
mengajukan APBNP 2006, selain mengubah beberapa asumsi, pemerintah secara jelas
mengemukakan bahwa anggaran pendapatan dianggarkan membengkak dari Rp 625,4
triliun menjadi Rp 651,9 triliun, atau naik Rp 25,7 triliun. Sedangkan anggaran
belanja dianggarkan mengembung ari Rp 647,6 triliun menjadi Rp 689,5 triliun,
atau naik Rp 41,9 triliun.
Akibatnya, defisit belanja negara yang semula dianggarkan sebesar Rp 22,4
triliun, atau setara dengan 0,7 persen Produk Domestik Bruto (PDB), otomatus
membengkak menjadi Rp 37,6 triliun, setara dengan 1,2 persen PDB.
Menurut Menkeu, defisit belanja negara sebesar Rp 37,6 triliun itu akan
dibiayai dengan mencairkan saldo dana rekening pemerintah sebesar Rp 14,5
triliun, privatisasi BUMN Rp 3 triliun, penjualan aset Rp 2,4 triliun,
penerbitan surat utang negara netto Rp 35,8 triliun, dikurangi penyertaan modal
negara Rp 3,3 triliun, pencairan utang luar negeri Rp 39,9 triliun, serta
dipotong dengan pembayaran cicilan pokok utang luar negeri sebesar Rp 54,7
triliun.
Artinya, secara ringkas, untuk membiayai defisit belanja negara sebesar 1,2
persen PDB tadi, pemerintah bermaksud menggali dana dari sumber dalam negeri
sebesar Rp 52,4 triliun, dan dari luar negeri sebesar minus Rp 14,8 triliun.
Bahwa sumber pembiayaan luar negeri justru berperan sebagai pengurang terhadap
pembiayaan defisit, tentu cukup membingungkan bagi sebagian orang. Namun,
penjelasannya sangat sederhana. Untuk membiayai defisit, pemerintah mencairkan
utang luar negeri baru sebesar Rp 39,9 triliun. Tetapi, pada saat yang sama,
pemerintah membayar cicilan pokok utang luar negeri yang jatuh tempo sebesar Rp
54,7 triliun.
Padahal, selain membayar cicilan pokok utang luar negeri sebesar Rp 54,7
triliun, dalam APBNP 2006 pemerintah juga menganggarkan pembayaran bunga utang
luar negeri sebesar Rp 25,1 triliun. Artinya, jika dilakukan penjumlahan
terhadap pembayaran cicilan pokok dan bunga utang luar negeri, secara
keseluruhan jumlahnya mencapai Rp 79,8 triliun.
Selanjutnya, jika angka terakhir itu dibandingkan dengan volume defisit
anggaran sebesar Rp 37,6 triliun, dengan mudah dapat disaksikan bahwa defisit
anggaran pada dasarnya bersumber pada terjadinya selisih transfer negatif dalam
transaksi utang luar negeri pemerintah. Dalam APBNP 2006, jumlahnya mencapai Rp
39,9 triliun (Rp 79,8 triliun - Rp 39,9 triliun), atau lebih besar daripada
defisit anggaran itu sendiri.
Menyimak kenyataan tersebut, dengan mudah dapat disaksikan betapa buruknya
kondisi keuangan pemerintah, dan betapa buruknya dampak utang luar negeri
terhadap kemampuan pemerintah dalam memenuhi hak-hak dasar rakyat. Artinya,
alih-alih berperan sebagai sumber pembiayaan, utang luar negeri sesungguhnya
lebih tepat disebut sebagai pemicu terjadinya kemiskinan pemerintah.
Indonesia boleh saja merupakan sebuah negara yang kaya. Tetapi, di tangan
sebuah pemerintahan yang miskin dan terjebak utang, pemberian santunan bagi
para korban bencana pun dapat dipastikan sulit diharapkan. Pertanyaannya, di
tengah terpaan bencana yang datang silih berganti, dan di tengah erangan para
korban bencana yang mengulurkan tangan mengharapkan santunan, belum cukup
jugakah alasan bagi pemerintah untuk meminta penghapusan utang?
[Non-text portions of this message have been removed]
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny.
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Reading only, http://dear.to/ppi
4. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx
5. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx
6. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi:
** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral
scholarship, kunjungi
http://informasi-beasiswa.blogspot.com **
Other related posts:
- » [nasional_list] [ppiindia] Kemiskinan Pemerintah
