[nasional_list] [ppiindia] Kekhawatiran Warga Keturunan

  • From: "Ambon" <sea@xxxxxxxxxx>
  • To: <"Undisclosed-Recipient:;"@freelists.org>
  • Date: Sat, 15 Jul 2006 05:53:45 +0200

** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi: 
** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral 
scholarship, kunjungi 
http://informasi-beasiswa.blogspot.com **RIAU POS

      Kekhawatiran Warga Keturunan        


      Sabtu, 15 Juli 2006  
      Kecemasan mantan pebulu tangkis nasional Hendrawan dalam menyikapi 
disahkannya UU Kewarganegaraan sungguh mengentakkan. Kita menjadi sadar, 
disahkannya UU itu belum sepenuhnya menyelesaikan masalah. Pelaksanaan di 
lapangan masih menunggu keseriusan semua pihak. 

      Kita memang patut lega dan bersyukur. Bagaimanapun, itu adalah sebuah 
kemajuan dalam kehidupan bernegara. Namun, manfaat kemajuan tersebut masih 
perlu diuji. 

      Bermanfaat atau tidaknya UU terletak pada sejauh mana UU itu dilaksanakan 
atau tidak. Jika tidak, sebanyak apa pun UU atau aturan yang dihasilkan, 
situasi tidak akan berubah. Bahkan, bisa jadi lebih buruk. Sebab, UU atau 
aturan bisa menjadi alat untuk memperburuk keadaan.

      Mungkin, cara berpikir seperti itu bisa dikatakan terlalu negatif atau 
berburuk sangka. Dalam batas-batas tertentu, cara berpikir semacam itu jelas 
tidak pas. Namun, dalam konteks Indonesia, cara berpikir seperti itu bisa 
dipahami. Sebab, publik sudah terlalu sering disuguhi perilaku birokrat atau 
aparatur pemerintahan yang tidak taat aturan.

      Harus diakui, salah satu problem terbesar bangsa ini adalah 
ketidakpercayaan. Rakyat seakan sudah tidak memiliki kepercayaan terhadap 
pemimpinnya. Sehingga, apa pun kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, tidak 
jarang disikapi dengan sinis, apriori, dan tidak percaya.

      Dalam konteks terkini dan menyangkut keinginan rakyat banyak, program 
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) mungkin bisa dijadikan contoh. Dengan program 
tersebut, semestinya para pengelola pendidikan tidak boleh menarik iuran dari 
siswanya. Namun, praktik di lapangan sungguh berbeda. Tidak sedikit, dengan 
berbagai alasan, pihak sekolah tetap menarik iuran.

      Itu baru satu contoh. Contoh yang lain tentu banyak. Misalnya, pengurusan 
KTP, SIM, dan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Intinya, para birokrat 
sebagai pelaksana di lapangan sangat lihai dalam menyiasati aturan. Mereka 
dengan berbagai cara -misalnya mengharuskan memberi map atau meterai- tetap 
melakukan pungutan di luar yang semestinya.

      Kebiasaan aparatur pemerintahan menyiasati aturan tersebut sudah bukan 
rahasia. Rakyat sudah sangat mafhum. Sehingga, seperti yang disinggung, tingkat 
ketidakpercayaan rakyat kepada pemerintah sudah sedemikian rendah. Sehingga, 
tidak mudah untuk mengembalikannya. Apalagi, hingga kini, gerakan untuk 
mengembalikan kepercayaan itu juga belum terlihat.

      Mengembalikan kepercayaan bukanlah pekerjaan ringan. Tapi, upaya itu 
harus dilakukan. Efektif tidaknya sebuah pemerintahan sangat bergantung pada 
tingkat kepercayaan rakyat. Semakin tinggi tingkat kepercayaan, semakin 
efektiflah jalannya roda pemerintahan. Sebaliknya, jika semakin rendah, semakin 
tidak efektiflah jalannya pemerintahan.

      Karena itu, berpijak pada kekhawatiran yang diungkapkan Hendrawan 
tersebut, pemerintah -khususnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono- harus 
berusaha mengembalikan kepercayaan itu. Semua pelaksanaan kebijakan yang 
dikeluarkan harus dikontrol secara ketat. 

      Kita memahami, hal tersebut tidak mudah dilakukan. Karena itu, upaya yang 
sungguh-sungguh dan ketepatan memilih strategi yang pas sangat diperlukan. Di 
sinilah kepiawaian, kebijakan, serta kecerdasan seorang pemimpin sangat 
diharapkan. 

      Kita masih ingat, sebuah iklan yang menggambarkan bagaimana bobroknya 
birokrasi di negeri ini. ''Tanyakan kenapa?'' Demikian bunyi akhir iklan itu 
yang artinya kita sendiri selalu menghadapi birokrasi yang sangat buruk itu.

      Jika UU Kewarganegaraan itu sudah dilaksanakan di lapangan, pasti 
kenyataanya akan mengalami penyimpangan seperti yang diungkap iklan tersebut 
dan yang menjadi korbannya tentulah warga keturunan. 


[Non-text portions of this message have been removed]



------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> 
See what's inside the new Yahoo! Groups email.
http://us.click.yahoo.com/2pRQfA/bOaOAA/yQLSAA/BRUplB/TM
--------------------------------------------------------------------~-> 

***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg 
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. 
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:

1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Reading only, http://dear.to/ppi 
4. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx
5. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx
6. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx
 
Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
    http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
    ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
    http://docs.yahoo.com/info/terms/
 



** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi: 
** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral 
scholarship, kunjungi 
http://informasi-beasiswa.blogspot.com **

Other related posts:

  • » [nasional_list] [ppiindia] Kekhawatiran Warga Keturunan