[nasional_list] [ppiindia] KPK dan Politik
- From: "Ambon" <sea@xxxxxxxxxx>
- To: <"Undisclosed-Recipient:;"@freelists.org>
- Date: Thu, 19 Jan 2006 00:25:17 +0100
** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi:
** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral
scholarship, kunjungi
http://informasi-beasiswa.blogspot.com
**http://www.kompas.com/kompas-cetak/0601/19/opini/2374527.htm
KPK dan Politik
Hendardi
Komisi Pemberantasan Korupsi yang hanya berkedudukan di Jakarta telah berkiprah
dua tahun untuk menunaikan tugasnya sebagai salah satu aparat penegak hukum.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengkhususkan diri dalam memberantas korupsi
dengan prosedur menuntut orang- orang yang diduga terlibat tindak pidana
korupsi (tipikor) ke pengadilan.
Dalam peringatan ulang tahun, Ketua KPK Taufiequrachman Ruki mengungkap
kekecewaannya atas masih sunyi, curiga, dan setengah hati untuk memberantas
korupsi, bahkan harus menghadapi serangan balik saat suatu kelompok terganggu
kepentingannya. Modus ini dibungkus penilaian adanya pelanggaran prosedur dan
pelemahan sistematis (Kompas, 30/12/2005).
Keprihatinan KPK bukan saja bertalian dengan kondisi penegakan hukum atau
peradilan, tetapi juga-yang penting-politik di mana sarat dengan tarik-menarik
kepentingan, terutama bertalian dengan kepentingan oligarki yang berkuasa.
Perluasan institusi
KPK-berdasar pendekatan institusional-dapat ditengok sebagai perluasan
institusi kepolisian dan kejaksaan yang bertujuan memberantas korupsi. Namun
secara khusus, KPK berwenang dan bertugas menyidik, menyelidiki, dan menuntut
atas perkara korupsi. Konsekuensi perluasan institusi adalah meningkatnya
pembiayaan (anggaran) negara.
Sebagai institusi baru, KPK merasa perlu menegaskan perannya. Maka diperlukan
langkah pengembangan kapasitas kelembagaan (capacity building) yang sejalan
dengan misinya. KPK dimajukan sebagai kekuasaan yang tangguh dalam memberantas
korupsi dan mampu mencegahnya terjerumus ke kubangan korupsi (Kompas,
31/12/2005).
Institusi KPK telah dibangun dengan merekrut personel dari kepolisian maupun
kejaksaan. Para pimpinan dan anggotanya dipenuhi dengan gaji dan tunjangan
layak dengan harapan tak tergoda suap dan pemerasan yang membuatnya dapat
menegakkan prinsip semua orang sama di muka hukum tanpa pandang bulu.
Tak cuma itu, KPK "dimodali" wewenang super-tepatnya kekuasaan besar-dalam
mengimplementasikan tugas-tugas yang seharusnya dikerjakan. Dengan wewenang
yang besar, jelas akan memperkuat posisi institusinya terhadap
institusi-institusi negara lainnya. Sehingga tak perlu sungkan untuk mengambil
tindakan yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas sesuai prosedur hukum yang
berlaku.
Dilihat dari besarnya wewenang, fasilitas, dan personel yang disediakan, secara
internal KPK bisa mempercepat pengembangan kapasitasnya sebagai institusi
pemberantas korupsi. Yang pokok, KPK harus menjadi institusi independen dan tak
memihak pada kepentingan apa pun.
Politik dan godaan
Format politik telah berubah seperti berperannya partai-partai, pemilu,
parlemen, dan otonomi daerah. Dampaknya pada pentingnya dukungan massa. Namun,
politiknya diwarnai dugaan politik uang (money politics). Di era Soeharto
diduga terjadi sentralisasi korupsi, kini desentralisasi korupsi.
Dugaan desentralisasi (perluasan) tampaknya tak melenceng jika dipertalikan
dengan hasil survei Transparency International Indonesia (TII) yang mengungkap
empat institusi paling korup, yaitu partai politik (parpol) dengan indeks 4,2;
disusul parlemen (4,0) yang belakang heboh pemborosan "studi banding"; polisi
(4,0); bea dan cukai (4,0).
Kini, juga masih kuat dugaan berlanjutnya "mafia peradilan" seperti sejumlah
hakim agung yang menangani kasus Probosutedjo diduga menerima suap. Indeks
korupsi pada lembaga peradilan masih tinggi, yaitu 3,8. Berikutnya adalah
institusi pajak (3,8) dan aparat birokrasi (3,5).
Gejala itu menandakan, korupsi cenderung meluas kendati serangkaian gerakan
protes atasnya terus digaungkan, bahkan mendapat dukungan dari lembaga- lembaga
keuangan internasional dan organisasi nonpemerintah (ornop) pengawas korupsi.
Pada tingkat negara pun dibentuk dan dioperasikan KPK. Namun, karakter
politiknya terus merintangi pemberantasan korupsi.
Persoalan itu dipahami mengingat kekuatan oligarki Orde Baru lebih tersebar
dengan memetik keuntungan format dan arena politik yang telah berubah. Hanya
saja koalisi sekaligus ketegangan di antara mereka adalah berebut akses negara.
Tak hanya partai dan parlemen, tetapi juga dalam pemerintahan pusat dan daerah
mereka berkoalisi dan bersitegang. Dukungan preman dan paramiliter menjadi
lebih marak.
Berbagai aparat negara, seperti militer, polisi, kejaksaan dan kehakiman, bea
dan cukai, serta birokrasi dan perusahaan-perusahaan negara, juga mengikuti
perkembangan politik dan cara sama. Otoritas yang mereka miliki dapat digunakan
untuk korupsi atau suap dan pemerasan maupun penguasaan wilayah.
Seperti terungkap persoalan "setengah hati", KPK bisa mendapat dukungan politik
dari suatu kelompok, tetapi juga dengan sengit ditolak atau diganggu kelompok
lain sehingga timbul kesan, KPK bisa tegas dan lembek sekaligus pada saat
bersamaan seperti saat menangani kasus KPU. Padahal secara prinsip, dalam
penegakan hukum tak boleh ada diskriminasi.
Bukan hanya konteks politik diwarnai tarik-menarik kepentingan, tetapi juga
kasus yang ditangani KPK adalah yang terkait kerugian di atas Rp 1 miliar. Hal
ini berarti godaan atas para personelnya juga besar. Godaan ini bisa pula
dipertalikan dengan besarnya wewenang KPK.
Bayangkan, tahun 2003 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan penyimpangan
dana Rp 23 triliun lebih, ditambah berbagai laporan masyarakat pada KPK
termasuk yang dilaporkan ornop pengawas korupsi.
Dengan wewenang besar, KPK dapat berbuat banyak. Namun dalam kaitan politik dan
godaan besar, KPK juga bisa terjerumus. Karena itu, pengawasan masyarakat atas
kinerja KPK juga penting. Partisipasi masyarakat dalam menentang korupsi adalah
penting, tetapi yang lebih penting partisipasi mereka yang terorganisasi dalam
politik untuk memperkuat demokratisasi.
Hendardi Ketua Majelis Anggota PBHI dan Pendiri Setara Institute
[Non-text portions of this message have been removed]
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny.
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Reading only, http://dear.to/ppi
4. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx
5. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx
6. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi:
** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral
scholarship, kunjungi
http://informasi-beasiswa.blogspot.com **
Other related posts:
- » [nasional_list] [ppiindia] KPK dan Politik
