[nasional_list] [ppiindia] KPK Tak Berdaya, Sanksi Terserah Presiden Soal Dua Menteri yang Belum
- From: "Ambon" <sea@xxxxxxxxxx>
- To: <"Undisclosed-Recipient:;"@freelists.org>
- Date: Sat, 16 Sep 2006 00:38:10 +0200
** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi:
** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral
scholarship, kunjungi
http://informasi-beasiswa.blogspot.com **RIAU POS
Jumat, 15 September 2006
KPK Tak Berdaya, Sanksi Terserah Presiden Soal Dua Menteri yang Belum
Soal Dua Menteri yang Belum Laporkan Kekayaan
JAKARTA (RP)- Peringatan keras akan diberikan Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK) kepada dua menteri yang tidak patuh melaporkan harta kekayaannya.
Surat ketiga segera dilayangkan oleh lembaga yang dipimpin Taufiequrachman Ruki
itu kepada Menkeu Sri Mulyani dan Menteri Perindustrian Fahmi Idris.
Surat itu merupakan peringatan bagi keduanya agar secepatnya menyerahkan
laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) dalam waktu 15 hari. ''Tak
tanggung-tanggung, kami juga akan mengirimkan tembusan kepada presiden,''
ungkap Direktur Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN M Sigit kemarin.
Langkah tersebut merupakan upaya maksimal yang bisa dilakukan KPK setelah
dua surat sebelumnya tidak digubris. Presiden sebagai atasan mereka, kata
Sigit, berhak memberikan sanksi administratif atas ketidakpatuhannya terhadap
UU No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari KKN.
Meski ada sanksi administrasi, lagi-lagi itu bergantung pada keputusan
presiden. KPK sama sekali tidak mempunyai ''gigi'' untuk memberikan sanksi
karena tidak memiliki payung hukum. ''Itulah masalahnya, sama sekali tidak ada
sanksi pidana. Jadi, banyak pejabat yang tidak patuh,'' katanya.
Kelambanan dua menteri tersebut dan pejabat lainnya tentu mempersulit
kerja KPK. Dengan personel terbatas, KPK harus mengurus LHKPN pejabat Indonesia
yang mencapai 58 ribu orang. ''Kalau cepat diselesaikan, waktu yang terbuang
kan bisa digunakan untuk mengurus hal lain,'' ujarnya.
KPK menyayangkan ketidakpatuhan Ani (panggilan Sri Mulyani, red) dan
Fahmi. Sebab, mereka seharusnya bisa menjadi contoh dan teladan bagi
bawahannya. ''Kalau atasannya seperti itu, kan bukan contoh yang baik bagi
bawahannya,'' tegasnya.
Setelah diterima, LHKPN selanjutnya dimasukkan dalam data base. Di
situlah harta kekayaan pejabat bisa dimonitor. Meski memiliki data LHKPN
pejabat, KPK tidak serta merta mengevaluasi satu per satu. ''Kami baru
menginvestigasi jika ada laporan dari masyarakat,'' ungkapnya. LHKPN juga
berguna sebagai data pendukung bila seorang pejabat diduga berkorupsi.
Bagaimana dengan kasus Ical (Aburizal Bakrie, red)? Meski tidak ditujukan
langsung kepada mereka, KPK akan mengklarifikasi kebenaran data yang didapatkan
Forbes. Walaupun ada indikasi ketidakwajaran antara data LHKPN dan Forbes, hal
itu tidak serta merta menunjukkan indikasi korupsi atau manipulasi data.
''Tidak wajar juga bukan berarti harus diperiksa,'' jelasnya.
KPK harus mempertimbangkan banyak faktor seperti sumber penghasilan,
jabatan strategis, dan dampak jabatan untuk memutuskan sebuah indikasi
ketidakwajaran dilanjutkan dengan pemeriksaan.
Juru Bicara KPK Johan SP mengungkapkan, data Forbes harus dicek ulang
apakah didapatkan sebelum atau sesudah Ical menyerahkan LHKPN. Dia menambahkan,
saat ini KPK sedang memeriksa 80 pejabat daerah yang data riil lapangannya
tidak sesuai LHKPN yang dilaporkan.
Sementara itu, meski kadernya di kabinet belum menyerahkan laporan
kekayaan ke KPK, Partai Golkar tidak ambil pusing. Bagi mereka, yang dilakukan
Fahmi Idris tersebut merupakan tanggung jawab pribadi yang bersangkutan.
''Masalah kekayaan, biar jadi urusan KPK. Itu masalah pribadi Fahmi Idris,''
tegas Sekjen DPP Partai Golkar Sumarsono, kemarin.
Menurut dia, soal harta kekayaan seseorang, partai tidak bisa
mengintervensi kadernya. Karena itu, Partai Golkar tidak merasa perlu
mengingatkan Fahmi atas kelalaiannya tidak menyerahkan laporan kekayaan ke KPK.
''Masalah itu sama sekali tidak berhubungan dengan Partai Golkar. Kami hanya
ikut memberikan saran terhadap kebijakan partai,'' katanya.
Bukan hanya soal Fahmi, harta kekayaan semua kader Partai Golkar yang
menjadi menteri juga tidak akan diawasi. Kalau toh akhirnya ada kader yang
tersangkut kasus hukum gara-gara perolehan hartanya tidak wajar, itu risiko
masing-masing.
''Apalagi, partai tidak pernah merasakan uang menteri. Golkar tidak
menjadikan menterinya sebagai mesin uang. Tidak seperti dulu,'' ujar mantan
Wakasad tersebut.
Sikap yang sama ditunjukkan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Wakil
Ketua Umum PPP Ali Marwan Hanan menyampaikan, partainya tidak akan mengawasi
harta kekayaan kadernya yang menjadi menteri. ''Itu wilayah KPK,'' ungkapnya.
Namun, secara informal, tentu sesama kader akan saling mengingatkan.
''Alhamdulillah, kader kami di kabinet (Menkop dan UKM Suryadharma Ali serta
Men BUMN Sugiharto) memenuhi kewajibannya,'' jelasnya.
Sikap berbeda ditunjukkan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Ketua Umum PKB
A Muhaimin Iskandar menyatakan, partainya serius terhadap laporan KPK tentang
harta kekayaan para menteri dan pejabat. Terutama laporan harta kekayaan
Menakertrans Erman Suparno, kader PKB. ''Besok (hari ini, Red) kami rapat. Akan
diputuskan membentuk tim atau ditangani langsung oleh pimpinan PKB,'' jelasnya
kemarin.
Sangat mungkin masalah Erman akan ditangani langsung oleh ketua umum dan
Sekjen DPP PKB. ''Yang jelas, Pak Erman akan kami panggil untuk dimintai
klarifikasi,'' ujarnya.
Sepanjang keterangan Erman nanti masuk akal, kata Muhaimin, PKB tidak
akan mempersoalkan. Tapi, kalau tidak masuk akal, DPP PKB akan mengusutnya.
''Ini menyangkut nama baik partai. Tapi, sejauh ini, sebagai pengusaha, harta
Pak Erman masih wajar,'' tegasnya.
Dia menyatakan, ke depan, pihaknya akan lebih intens mengawasi perolehan
kekayaan kadernya di kabinet. ''Ini merupakan bentuk pertanggungjawaban PKB
kepada konstituennya,'' katanya.(ein/tom/jpnn)
[Non-text portions of this message have been removed]
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny.
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Reading only, http://dear.to/ppi
4. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx
5. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx
6. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> Your email settings:
Individual Email | Traditional
<*> To change settings online go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/join
(Yahoo! ID required)
<*> To change settings via email:
mailto:ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx
mailto:ppiindia-fullfeatured@xxxxxxxxxxxxxxx
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi:
** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral
scholarship, kunjungi
http://informasi-beasiswa.blogspot.com **
Other related posts:
- » [nasional_list] [ppiindia] KPK Tak Berdaya, Sanksi Terserah Presiden Soal Dua Menteri yang Belum
