[nasional_list] [ppiindia] Istana Bantah Tekan DPR
- From: "Ambon" <sea@xxxxxxxxxx>
- To: <"Undisclosed-Recipient:;"@freelists.org>
- Date: Wed, 25 Jan 2006 02:51:59 +0100
** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi:
** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral
scholarship, kunjungi
http://informasi-beasiswa.blogspot.com **RIAU POS
DPR Takluk, Angket Kandas
Rabu, 25 Januari 2006
Istana Bantah Tekan DPR
Laporan JPNN, Jakarta
Upaya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mendekati sejumlah petinggi
Parpol menuai hasil. Usul hak angket maupun interpelasi kasus impor beras yang
diusulkan 108 anggota DPR kandas dalam rapat paripurna kemarin. Di antara 452
anggota dewan yang memberikan hak suara, 184 orang menolak hak angket dan
interpelasi, 151 orang mendukung hak angket dan 107 orang setuju dengan hak
interpelasi.
Hasil itu membuat para pendukung hak angket yang dimotori anggota FPDIP
dan FPKS menelan kekecewaan. Sebab, hak angket yang mereka usulkan terhenti.
Kemenangan kubu penolak hak angket dan interpelasi impor beras itu
disambut dengan suka cita oleh istana. Wakil Presiden Jusuf Kalla yang sedang
melakukan lawatan di Jepang pun gembira. Sebelum memberikan sambutan dalam
acara pertemuan dengan masyarakat Indonesia di Jepang tadi malam, Kalla
menyampaikan ucapan terima kasih kepada teman-temannya di DPR.
''Sebetulnya, kalau hak angket atau hak interpelasi disetujui, pemerintah
juga siap. Susah sekali menyetujui kebijakan yang jelas-jelas perlu seperti
impor beras," tutur Kalla sambil terus mengembangkan senyumnya. Seperti
dilaporkan JPNN dari Tokyo, dalam sambutan yang disampaikan di hadapan
masyarakat Indonesia di Jepang, Kalla kembali menjelaskan panjang lebar tentang
pentingnya impor beras. Saat ini, menurut Kalla, keperluan impor beras sangat
jelas karena harga telah naik 30 persen.
Negara mana pun, katanya, jika harga kebutuhan pokoknya naik sampai 30
persen, harus melakukan upaya agar kenaikan bisa dihentikan. "Upaya ini akan
menguntungkan semua pihak, baik buruh, tentara, maupun petani sendiri. Jika
petani menjual beras dengan harga Rp3.000 (per kilogram), namun harus membeli
beras di pasar dengan harga Rp4.200 sampai Rp4.500, siapa yang rugi?" jelas
Kalla panjang lebar. Penjelasan Kalla tersebut juga disampaikan pada saat
pertemuan dengan masyarakat Indonesia di Belgia.
Juru Bicara Istana Andi Mallarangeng juga mengungkapkan bahwa Presiden
SBY menerima dengan senang putusan rapat paripurna DPR yang menolak hak angket
tersebut.
''Presiden menghormati apa pun keputusan dewan, termasuk keputusan
fraksi-fraksi," katanya dalam keterangan pers di Kantor Kepresidenan, Jakarta,
kemarin. Beberapa hari sebelum rapat paripurna itu, Presiden SBY aktif
mendekati partai-partai politik. Termasuk mengumpulkan para menteri yang
berasal dari Parpol. Selain itu, SBY juga bertemu dengan Ketua Umum PAN
Soetrisno Bachir dan Ketua Umum PPP Hamzah Haz. Bukan hanya itu, Menko Kesra
Aburizal Bakrie pun mengundang para pimpinan fraksi di DPR yang bergabung dalam
koalisi pemerintah.
Meski demikian, Andi membantah bahwa keputusan DPR yang membatalkan
penggunaan hak angket dan interpelasi itu disebabkan tekanan pemerintah kepada
partai-partai pendukung pemerintah. Menurut dia, pertemuan presiden dengan
sejumlah pemimpin partai politik pendukung pemerintah bukan hal istimewa karena
hal itu sudah dilakukan secara berkala.
''Silaturahmi dengan pimpinan-pimpinan Parpol untuk membicarakan
persoalan kenegaraan. Biasa sekali ini dilakukan dan tidak hanya untuk masalah
beras," terang Andi.
FPDIP Anggap Realitas Politik
Rapat paripurna kemarin berlangsung alot. Sejak dibuka pukul 09.00 WIB
oleh pimpinan sidang Muhaimin Iskandar, rapat beberapa kali diskors. Interupsi
juga mewarnai berlangsungnya sidang yang berakhir sekitar pukul 17.00 tersebut.
Saat penyampaian pemandangan fraksi, sebenarnya sudah terlihat bahwa hak angket
bakal kandas. Pasalnya, dari sepuluh fraksi yang ada, hanya FPDIP dan FPKS yang
secara tegas mendukung angket.
Fraksi lain ada yang memilih interpelasi atau mendukung dua usul
tersebut. Tiga fraksi, FPG, FPD, dan FBR, jelas-jelas menolak. "Persolan impor
beras sudah selesai. Karena itu, fraksi kami menyatakan hak angket dan
interpelasi impor beras tidak perlu dilakukan,'' ujar juru bicara FPG Hamzah
Sangadji dalam pandangan fraksinya.
Sikap mengambang sejak awal ditunjukkan FPP dan FPAN. Dua fraksi itu
tidak secara tegas menolak atau mendukung salah satu usul tersebut. Mereka
memilih bersikap mendua. ''Kami mengajak rapat dewan untuk menetukan usul
tersebut dalam rapat paripurna. Tujuannya, memutuskan penggunaan hak angket
atau interpelasi,'' ujar Hifni Sarkawi, juru bicara FPPP.
Voting berlangsung seru. Dari 452 anggota dewan yang memberikan hak
suaranya, mayoritas menolak hak angket dan interpelasi. Sementara itu, suara
lain terpecah ke dua pilihan. Yaitu, menyetujui hak angket atau menyetujui hak
interpelasi (selengkapnya lihat grafis). Hanya dua fraksi yang tetap konsisten
mendukung angket, yaitu FPKS dan FPDIP. Suara FPAN dan FPDS pecah.
Di FPAN, di antara 42 anggota yang hadir, 9 orang mendukung angket dan 33
lainnya memilih mendukung interpelasi. Sementara itu, FPDS, dari 11 anggota
yang hadir, 6 orang mendukung interpelasi dan 5 lainnya mendukung angket.
Ketua FPDIP Tjahjo Kumolo usai sidang tak bisa banyak berkomentar.
Kekalahan di forum paripurna kemarin sangat mengejutkan. ''Sejak awal, kami
optimistis ini akan lolos. Sebab, usul ini didukung hampir seluruh fraksi di
DPR. Tapi, inilah realitas yang ada,'' ujar Tjahjo. Namun, anggota dewan dari
daerah pemiliha (dapil) Jawa Tengah 3 tersebut mengaku tidak menyesal. Soal
mengapa suara pendukung angket terpecah, menjadi mendukung angket atau
interpelasi, Tjahjo tak terlalu menanggapi. Bagi dia, sikap konsisten FPDIP
mendukung angket memang sudah bulat. ''Kami tetap mendukung angket karena
menilai interpelasi sendiri tidak akan memberikan efek yang lebih. Kita sekadar
bertanya, begitu dijawab ya sudah,'' ujarnya.
Pengusung angket dari FPDIP Hasto Krstiyanto mengatakan, pihaknya akan
tetap bergerak dan mencari ruang untuk tidak berhenti mengkritisi kebijakan
impor beras. Termasuk mengajak fraksi lain yang masih komit dengan sikap
semula. "Yang jelas, hasil tadi menunjukkan kekuasaan dengan kendali resources
dan mental pengikut ke penguasa lebih dominan," katanya.
Sementara itu, nada kecewa juga terlontar dari kubu FPKS yang sejak awal
juga komitmen mendukung angket impor beras. Salah satu pengusul angket dari
FPKS Andi Rahmat mengaku, kekalahan dalam sebuah pemungutan suara adalah hal
wajar. ''Saya melihat ini bukan sebagai pertandingan, kok. Bukan menang atau
kalah,'' katanya.
Meski gagal di paripurna kemarin, fraksinya akan tetap memperjuangkan
masalah tersebut. Meskipun, besar kemungkinan tidak akan dilakukan melalui
angket atau interpelasi yang sudah kandas itu. ''Kita akan terus mencari tahu
kejanggalan di balik impor beras. Misalnya, membentuk panitia kerja di komisi
VI (bidang pertanian, red)," tuturnya.
Mengenai sikap FPKS yang tetap mendukung hak angket, Andi menjelaskan
bahwa itu adalah keputusan fraksi yang sudah bulat. Bahkan, soal sikap SBY yang
bisa jadi akan ''menjewer'' fraksi koalisi pemerintah yang membangkang, Andi
menanggapinya dengan enteng. "Yang jelas, kami bisa sampai pada sikap seperti
ini adalah pilihan yang tidak mudah,'' katanya.
FPKS pun mengaku siap menerima risiko apa pun atas putusannya tersebut.
Termasuk adanya kemungkinan menteri kadernya dicopot presiden. "Itu kan hak
prerogatif presiden. Mau diganti atau tidak, itu kewenangan presiden,"
tandasnya. Anggota FPAN yang sempat mendukung hak angket Drajad H. Wibowo
mengatakan, hasil paripurna kemarin bagaimanapun harus dihormati. Sebab,
begitulah seharusnya demokrasi berjalan. "Ini harus diakui sebagai kemengan
Demokrat dan Golkar,'' katanya.(abi/noe/kim)
[Non-text portions of this message have been removed]
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny.
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Reading only, http://dear.to/ppi
4. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx
5. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx
6. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi:
** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral
scholarship, kunjungi
http://informasi-beasiswa.blogspot.com **
Other related posts:
- » [nasional_list] [ppiindia] Istana Bantah Tekan DPR
