[nasional_list] [ppiindia] Ilusi Kuasa Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla
- From: "Ambon" <sea@xxxxxxxxxx>
- To: <"Undisclosed-Recipient:;"@freelists.org>
- Date: Mon, 30 Jan 2006 23:30:46 +0100
** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi:
** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral
scholarship, kunjungi
http://informasi-beasiswa.blogspot.com
**http://www.suarapembaruan.com/News/2006/01/30/index.html
SUARA PEMBARUAN DAILY
Ilusi Kuasa Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla
Oleh A Bakir Ihsan
MENJELANG tutup tahun 2005, berbagai analisis terhadap kinerja Yudhoyono-Kalla
selama satu tahun dilansir oleh berbagai media massa. Secara umum, berbagai
analisis tersebut memperlihatkan adanya paradoksalitas potret kekuasaan
Yudhoyono-Kalla. Satu sisi, para analis melihat adanya penurunan performa
kinerja Yudhoyono-Kalla, di sisi lain terjadi penguatan hegemoni kekuasaan
pasangan itu.
Indikator penurunan performa kinerja Yudhoyono-Kalla biasanya dikaitkan dengan
adanya kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat, seperti kenaikan harga BBM
dan adanya jumlah pengangguran yang semakin tinggi.
Sementara indikator hegemoni kekuasaan Yudhoyono-Kalla dikaitkan dengan
terkooptasinya partai politik sehingga tidak kritis, pemanjaan terhadap
pengusaha, dan terakomodasinya para aktivis ke dalam jaring kekuasaan.
Fenomena tersebut kemudian disimpulkan bahwa kekuasaan Yudhoyono-Kalla sedang
mengarah pada otoritarianisme baru yang dapat memicu terjadinya people power.
Sebagai sebuah analisis, hal tersebut sah-sah saja. Paling tidak, ia dapat
menjadi peringatan bagi pemerintah agar tidak terjebak dalam
kekhawatiran-kekhawatiran tersebut. Namun, yang lebih penting lagi adalah
bagaimana mengoptimalkan kuasa Yudhoyono-Kalla ini bagi upaya kelanjutan
reformasi bangsa yang masih tersendat dan cenderung involutif ini.
Otoritarianisme
Kecenderungan otoritarianisme merupakan potensi setiap kekuasaan. Dan, hal ini
akan teraktualisasi ketika mendapatkan lahan subur berupa: Pertama, lemahnya
partai politik (parpol). Parpol merupakan alat yang paling ampuh bagi
kepentingan hegemoni kekuasaan karena ia memiliki basis struktural dan kultural
sekaligus. Secara struktural ia memiliki bargaining yang kuat dengan seluruh
kekuatan sosial. Secara kultural, ia memiliki legitimasi massa.
Kedua, lemahnya kontrol sosial. Masyarakat yang tidak memiliki basis budaya
yang baik dengan mudah dapat diperdaya oleh kekuasaan. Lemahnya basis budaya
ini bisa disebabkan oleh sistem hegemoni yang sengaja diciptakan oleh penguasa.
Ketiga, lemahnya lembaga-lembaga kontrol dan pengawas, seperti DPR, lembaga
yudikatif, maupun lainnya.
Namun, kondisi-kondisi tersebut tidak tersedia saat ini. Bahkan sebaliknya
parpol saat ini sangat kuat dan menjadi pengendali yang sangat menentukan haru
biru kekuasaan. Logika bahwa parpol berhasil dikuasai Yudhoyono sangatlah
simplistik dan merendahkan "martabat" parpol.
Mereka dengan berbekal suara dan kursi yang didapatnya di lembaga legislatif,
menjadi modal ampuh untuk mengontrol kekuasaan. Bahkan dalam hal-hal tertentu,
khususnya menyangkut kenaikan gaji, mereka tak terkendali.
Di sisi lain, sejak reformasi bergulir, wilayah publik (public sphere) semakin
terbuka dan sedikit demi sedikit basis kesadaran masyarakat semakin terkuak.
Begitu juga kegairahan kontrol yang dilakukan oleh masing-masing lembaga mulai
terasa.
Pengungkapan kasus korupsi dan langkah-langkah hukum lainnya mulai terlihat.
Tidak berlebihan apabila Jusuf Kalla dalam peluncuran buku di Bursa Efek
Jakarta, 2 Januari 2006, menyatakan bahwa presiden dan wapres saat ini tidak
punya otoritas apa-apa berhadapan dengan hukum.
Pernyataan Jusuf Kalla ini menyiratkan dua makna. Pertama, masyarakat semakin
kritis dan kuat mengontrol kekuasaan sehingga setiap penyimpangan yang
dilakukan oleh pejabat dapat mengancam eksistensinya.
Kedua, ada keseriusan Yudhoyono-Kalla untuk menegakkan supremasi hukum di Tanah
Air.
Di tengah "ketidakberdayaan" tersebut, Yudhoyono-Kalla dihadapkan pada realitas
kemiskinan, bencana alam, pengangguran, konflik, kriminalitas dan
potensi-potensi yang dapat memicu kekacauan dan integrasi sosial. Inilah dilema
demokrasi di tengah problem sosial yang kompleks.
Satu sisi demokrasi menuntut adanya toleransi-toleransi, sementara problem
sosial yang complicated dan emergency membutuhkan ketegasan dan kepastian
secara cepat dan tepat.
Untuk Rakyat
Kemenangan Yudhoyono-Kalla pada Pemilu 2004 melalui pemilihan langsung
merupakan modal yang sangat legitimated untuk mengambil kebijakan yang dianggap
strategis bagi penyelesaian problem sosial. Bahkan, dibandingkan dengan lembaga
lain yang juga dipilih rakyat, seperti DPR atau DPD, eksistensi Yudhoyono-Kalla
lebih akuntabel karena dipilih oleh lebih 60 persen rakyat secara nasional.
Namun, modal legitimasi tersebut tidak cukup menjadi godam untuk membuat
kebijakan dengan semena-mena, karena ia tetap terikat dengan konstitusi dan
kontrol baik oleh DPR maupun oleh masyarakat secara langsung. Kontrol terhadap
kekuasaan tidak hanya bersifat vertikal (kontrol dari masyarakat), tetapi juga
secara horizontal, yaitu dari lembaga legislatif dan yudikatif.
Kekhawatiran terhadap kemungkinan terjadinya otoritarianisme pada kekuasaan
Yudhoyono-Kalla, seperti ditulis oleh beberapa pengamat, lebih disebabkan oleh
paradigma elite yang meletakkan penguasa sebagai penentu segalanya.
Yudhoyono-Kalla diletakkan sebagai kunci dari seluruh persoalan. Paradigma ini
mengalami bias dan distorsi di tengah masyarakat yang secara politik sedang
menjalankan demokrasi, seperti di Indonesia. Dalam alam demokrasi, masyarakat
dapat menjadi kontrol efektif bagi kekuasaan.
Harapan berlebihan terhadap Yudhoyono-Kalla semata akan berbuah kekecewaan.
Dari sinilah kita bisa memahami mengapa Yudhoyono sempat "mengeluh" tentang
sulitnya memberantas korupsi. Bahkan, ia khawatir tidak mampu menghadapi tembok
korupsi yang begitu sistemik dan berjamaah. Sementara ia harus berhitung dengan
berbagai aturan yang bisa jadi menjebak langkah-langkahnya sendiri.
Harapan besar terhadap Yudhoyono-Kalla tidak bisa dilepaskan dari keberhasilan
yang diraihnya dalam Pilpres 2004 lalu. Saat itu Yudhoyono-Kalla diletakkan
sebagai pasangan paling sempurna (ideal) karena latar belakangnya yang dianggap
representatif dan mewakili beragam kepentingan dan latar belakang sosial.
Yudhoyono dianggap sebagai representasi dari militer-reformis-intelek dan Kalla
sebagai sipil-pengusaha-santri. Secara geografis, Yudhoyono-Kalla dianggap
sebagai representasi Jawa-luar Jawa. Namun, idealisasi tersebut menjadi tidak
signifikan ketika dihadapkan pada problem kebangsaan yang lintas status sosial
dan lintas geografis.
Bencana tidak lagi memandang Jawa-luar Jawa, kemiskinan tidak lagi menjadi
monopoli sipil, dan konflik-konflik berlangsung merata.
Melihat realitas tersebut, diperlukan rekonstruksi paradigmatik terhadap
kekuasaan yang selama ini dianggap sebagai penentu (sentral) segalanya.
Rekonstruksi tersebut tentu harus dibarengi dengan keberdayaan masyarakat
secara keseluruhan, sehingga dapat meretas tingkat ketergantungan yang
berlebihan terhadap kekuasaan.
Dengan tingkat ketergantungan yang semakin berkurang tersebut, masyarakat
dengan sendirinya dapat mengontrol kekuasaan. Semangat ini perlu ditekankan
seiring dengan semangat otonomisasi yang sedang berlangsung di negeri ini.
Dalam konteks kenegaraan, tampaknya Yudhoyono-Kalla memulai langkah tersebut
dengan memberdayakan seluruh potensi lembaga-lembaga yang ada di bawah
komandonya untuk bekerja maksimal sesuai tanggung jawab masing-masing.
Dan, langkah tersebut mulai menuai hasil. Penangkapan koruptor kelas kakap,
terbongkarnya mafia peradilan, dan geliat perekonomian yang semakin positif,
merupakan langkah awal yang menjanjikan bagi optimalisasi kinerja dan tatanan
kehidupan bernegara.
Dan, langkah awal yang baik ini akan terus berlanjut apabila semua komponen
bangsa bergerak bersama sesuai tanggung jawab masing-masing. Tanpa kepedulian
dan komitmen semua pihak untuk mendorong terwujudnya good and clean governance,
eksistensi Yudhoyono-Kalla tidak akan bermakna apa-apa. Karena kuasa
Yudhoyono-Kalla adalah kuasa rakyat, maka tanpa dukungan dan partisipasi
rakyat, kuasa keduanya hanya ilusi belaka. *
Penulis adalah dosen Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta
Last modified: 30/1/06
[Non-text portions of this message have been removed]
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny.
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Reading only, http://dear.to/ppi
4. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx
5. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx
6. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi:
** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral
scholarship, kunjungi
http://informasi-beasiswa.blogspot.com **
Other related posts:
- » [nasional_list] [ppiindia] Ilusi Kuasa Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla
