** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List ** ** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi: ** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ ** ** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral scholarship, kunjungi http://informasi-beasiswa.blogspot.com **REPUBLIKA Rabu, 25 Januari 2006 Gagalnya Komunikasi Politik SBY Mohammad Yasin Kara Anggota Komisi XI DPR, dari Fraksi PAN Perang statemen politik menyangkut rencana pemerintah untuk impor beras terjadi di antara pejabat negara, baik pada level antarpemerintah maupun pemerintah versus Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai wakil rakyat. Fenomena ini merupakan manifestasi kegagalan strategi komunikasi politik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Presiden beserta seluruh jajarannya di pemerintahan tidak berhasil membangun kepercayaan publik (trust public), sehingga kebijakan impor beras akhirnya mendapat reaksi keras dari fraksi-fraksi di DPR. Sebagian fraksi itu menyatakan ketidaksetujuannya atas rencana impor beras. Mereka mengajukan hak angket dan interpelasi, meski setelah divoting, kedua hak tersebut akhirnya tidak bisa melaju. Ironisnya, justru penentangan ini berasal dari fraksi-fraksi DPR yang berkoalisi mendukung pemerintah. Oleh karena itu, tidaklah berlebihan apabila hal ini penulis katakan sebagai buah komunikasi politik SBY yang gagal. Sumber kegagalan Sumber kegagalan kemunikasi politik itu jelas ada pada presiden. Sejak awal, memang banyak kalangan yang menyangsikan kemampuan Presiden dalam membangun komunikasi politik yang baik dan efektif. Letak kesalahannya, presiden lebih sering turut campur dalam masalah yang bukan menjadi wewenangnya. Paling tidak untuk masalah-masalah yang tidak semestinya ia lakukan sebagai satu kebijakan politik yang kurang kondusif bagi strategi komunikasi politiknya. Seperti rencana impor beras ini, mestinya cukup ditangani di tingkat kementerian. Sementara presiden mestinya berada pada level pengambilan kebijakan publik dan politik yang bersifat universal bukan partikular seperti impor beras itu. Adalah sangat kecil dan naif manakala presiden turut campur dalam masalah yang bersifat partikular itu. Akibatnya Presiden menjadi sasaran tembak berbagai kalangan yang tidak senang atas strategi dan eksistensi politiknya di tingkat nasional. Terus terang saja, ini terlalu riskan bagi Presiden untuk melebur di dalamnya. Jadi, bukan sistem pemerintahannya yang tidak sehat seperti Presiden pernah tegaskan di berbagai media massa, tetapi strategi komunikasi politik Presiden yang tidak tepat sehingga berimplikasi negatif bagi roda pemerintahannya. Saya sebagai wakil rakyat di parlemen (DPR) merasa prihatin melihat realitas politik seperti ini. Sementara pada sisi yang lain, saya berpandangan, mekanisme atau metodologi rencana impor beras terlihat tidak memiliki landasan pemikiran yang kuat. Mestinya impor beras itu tidak semata didasarkan pada upaya untuk memenuhi stok beras nasional. Berbagai kalangan mengetahui bahwa stok pangan saat ini relatif cukup pada tingkat masyarakat di akar rumput (grass root level) tetapi mengapa pemerintah bersekukuh merencanakan untuk impor? Penulis secara individual bukan tidak setuju impor beras dilakukan jika memang impor itu sesuai dengan kebutuhan dalam negeri. Persoalannya, saat ini masyarakat tidak kekurangan pangan. Sehingga impor beras saat ini akan menjadi satu pukulan telak bagi para petani kita yang merupakan rakyat miskin kebanyakan. Terus terang, impor beras bukanlah solusi terbaik untuk membangun masyarakat yang mandiri, kuat, dan bertahan dalam arus globalisasi ekonomi yang perkembangannya kian tidak terbendung. Perlu kita sadari bahwa impor beras itu hanya bersifat sementara, jangka pendek dan tentatif. Pun harus kita sadari bahwa dalam jangka waktu yang panjang, kebijakan impor beras itu hanya akan mendorong ketergantungan pada kebijakan politik luar negeri menuju proses pembangkrutan masa depan perekonomian nasional secara tidak langsung. Untuk itu, ada baiknya kebijakan politik impor beras itu dipikir ulang. Mekanisme atau metodologinya mesti tepat dan tidak merugikan masyarakat kita secara luas. Sebagai pemimpin bangsa dan negara secara organisatoris, kita memiliki kewajiban untuk memberdayakan masyarakat sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar negara. Oleh karena itu, jika terpaksa kita harus mengambil jalan pahit dengan kebijakan impor beras, ini harus bisa dijadikan sebagai pelajaran berharga untuk membangkitkan sektor pertanian kita di masa depan sebagaimana yang pernah Presiden janjikan dalam kampanye pemilihan umum (pemilu) setahun yang lalu. Terus terang, kebijakan pemberdayaan dan pengembangan sektor pertanian sebagai upaya untuk membangun dan menguatkan sektor pangan itu bukan dengan melakukan kebijakan politik impor beras seperti yang disetujui Presiden. Sejatinya, para petani kita tidak butuh kebijakan yang terlampau muluk. Mereka hanya ingin memiliki lahan pertanian, bisa memperoleh pupuk dengan harga terjangkau dan hasil pertaniannya bisa terjual dengan harga yang memadai dalam arti tidak merugi. Itu saja keinginan mereka. Dampak negatif Yang paling parah akibat tidak efektifnya strategi komunikasi politik di tubuh pemerintahan saat ini, Presiden tampaknya tidak memperhitungkan aspek-aspek yang bersifat psikologis. Psikologi pasar akibat kebijakan atau bangunan komunikasi politik yang tidak terarah itu korelasinya dengan kebijakan politik impor beras menjadi kian tidak terkontrol. Beras di tingkat grosir dan pengecer cenderung mengalami kenaikan yang memukul telak kemampuan masyarakat untuk membeli. Pada sisi yang lain, kemiskinan dan pengangguran menjadi kian menganga. Ditambah pula oleh musibah banjir di berbagai kawasan negeri ini. Ini adalah hal fundamental yang mestinya turut menjadi variabel analisis suatu kebijakan publik dan politik, betapa pun kebijakan rencana impor beras itu adalah semata untuk memenuhi stok nasional. Pertanyannya, untuk apa kita memenuhi stok nasional sementara masyarakat yang sejatinya membutuhkan beras itu berada dalam ketercukupan pangan. Jika demikian, di manakah letak persoalan sebenarnya? Ini pertanyaan fundamental yang tidak mudah untuk menjawabnya. Pun juga kita bisa bertanya, ada apa di balik rencana impor beras itu? Mengapa pemerintah ngotot dengan pendiriannya untuk melakukan impor beras itu? Adakah suatu koalisi semata untuk mencari keuntungan yang bersifat finansial di balik rencana impor beras itu? Hal ini penting kita pertanyakan. Sementara para anggota parlemen (DPR) yang bersikukuh atas pendiriannya menolak rencana impor beras itu tampaknya lebih rasional dan lebih mudah diterima akal sehat. Berpijak pada penjelasan ini, saya mengingatkan para pengambil kebijakan publik dan politik, terutama Presiden agar tidak gagabah dalam mengambil kesimpulan yang bersifat politik. Kita akan sangat sedih apabila kesejahteraan masyarakat luas menjadi terabaikan hanya karena mengejar kepentingan sekelompok elite politik yang memiliki kepentingan bisnis atas rencana impor beras itu. Fenomena ini terlihat dengan tidak tersedianya mekanisme atau metodologi yang jelas, mengapa kita mesti melakukan impor beras sementara stok pangan masyarakat di level masyarakat bawah masih relatif memadai. [Non-text portions of this message have been removed] *************************************************************************** Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. http://groups.yahoo.com/group/ppiindia *************************************************************************** __________________________________________________________________________ Mohon Perhatian: 1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik) 2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari. 3. Reading only, http://dear.to/ppi 4. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx 5. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx 6. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/ ** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List ** ** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi: ** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ ** ** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral scholarship, kunjungi http://informasi-beasiswa.blogspot.com **