[nasional_list] [ppiindia] Depdagri Hambat Pemberantasan Korupsi
- From: "Ambon" <sea@xxxxxxxxxx>
- To: <"Undisclosed-Recipient:;"@freelists.org>
- Date: Sat, 8 Jul 2006 01:50:52 +0200
** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi:
** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral
scholarship, kunjungi
http://informasi-beasiswa.blogspot.com
**http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=148809
PERPRES PERLINDUNGAN PEJABAT
Depdagri Hambat Pemberantasan Korupsi
Sabtu, 8 Juli 2006
JAKARTA (Suara Karya): Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU)
menyeru Presiden Yudhoyono agar tidak meneken peraturan presiden (perpres)
perlindungan pejabat terkait kasus korupsi. PBNU khawatir perpres yang kini
digodok di Depdagri itu membuat reformasi birokrasi jadi berantakan. Karena itu
pula, langkah Depdagri menyiapkan perpres perlindungan pejabat ini terkesan
sebagai upaya menghambat gerakan pemberantasan korupsi.
Menurut Manajer Program Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi PBNU
Saiful Bahri Anshori, Presiden harus memegang teguh Perpres Percepatan
Pemberantasan Korupsi. Perpres perlindungan pejabat, jika jadi dikeluarkan,
berpotensi besar menghambat semangat Inpres Percepatan Pemberantasan Korupsi.
"Jadi biar saja kalau Mendagri ngotot membuat perpres perlindungan
pejabat. Namun kelak Presiden jangan sampai meneken perpres itu kalau tidak
ingin gerakan antikorupsi menjadi rusak," kata Saiful yang juga Wakil Sekjen
PBNU di sela pemutaran film dan diskusi bertajuk "Cermin yang Menceritakan
Langkah NU Memberantas Korupsi", kemarin, di Jakarta.
Menurut Saiful, kasus korupsi di Indonesia sudah sedemikian parah
sehingga perlu dianggap sebagai kasus extra ordinary yang memerlukan penanganan
luar biasa pula. Bahkan, ujarnya, kalau perlu aturan tentang perlunya izin
presiden untuk memeriksa pejabat dihapuskan atau tidak diberlakukan jika
menyangkut kasus dugaan korupsi.
Saiful menyebutkan, alasan Depdagri membuat perpres yang melindungi
pejabat dari kemungkinan fitnah korupsi sungguh mengada-ada. Jika pejabat
mengerti dan mematuhi hukum, katanya, mereka sama sekali tidak memerlukan
perlindungan semacam itu.
Lebih lanjut Saiful mengatakan, reformasi birokrasi yang dijalankan
pemerintah belum benar-benar optimal.
Karena itu, jika perpres perlindungan pejabat dikeluarkan,
reformasi tersebut bisa berantakan.
Secara terpisah, Masyarakat Transparansi Internasional (MTI),
Transparency International Indonesia (TII), dan Indonesia Procurement Watch
(IPW) meminta anggota DPR meneken Pakta Integritas. Isinya, antara lain,
kesediaan bertindak proaktif mencegah korupsi dan praktik suap di DPR.
Perwakilan LSM melakukan "gerilya" dan menyodorkan pakta itu kepada
anggota Dewan. Salah satu anggota DPR yang bersedia meneken adalah Slamet
Effendi Yusuf yang juga Ketua Badan Kehormatan DPR. Slamet membubuhkan tanda
tangan disertai materai Rp 6.000 dalam Pakta Integritas yang berbentuk mirip
sertifikat itu.
Pakta Integritas berisi enam poin. Pertama, bersedia menggunakan
segala potensi untuk secara proaktif mencegah korupsi dan suap di lingkungan
DPR. Kedua, bertekad melaksanakan modul Pakta Integritas yang menyertai
penandatanganan piagam Pakta Integritas.
Ketiga, mengajak anggota DPR menandatangani piagam Pakta Integritas
dan melaksanakan kode etik DPR. Keempat, mendorong adanya Forum Pemantau
Independen (FPI) dari masyarakat untuk membantu keberhasilan Pakta Integritas
di DPR.
Kelima, melindungi saksi yang menyampaikan penyimpangan pelaksanaan
Pakta Integritas di lingkunan DPR. Keenam, jika melanggar bersedia menanggung
segala konsekuensi.
"Gerakan ini perlu didukung. Memang di kode etik ada (diatur soal
integritas anggota DPR). Tetapi ini penegasan. Ini akan menggelinding ke
anggota DPR lain sehingga lembaga ini mengedepankan etika," kata Slamet.
Ai Mulyadi Mamoer dari TII berharap semua anggota DPR bersedia
menandatangi Pakta Integritas. "Saya berharap pribadi Pak Slamet yang juga
Ketua Badan Kehormatan bisa memengaruhi anggota lain DPR untuk menandatangani.
Kami akan mendatangi satu per satu anggota DPR," kata Ai. (Yudhiarma/Antara)
[Non-text portions of this message have been removed]
------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~-->
Check out the new improvements in Yahoo! Groups email.
http://us.click.yahoo.com/6pRQfA/fOaOAA/yQLSAA/BRUplB/TM
--------------------------------------------------------------------~->
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny.
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Reading only, http://dear.to/ppi
4. Satu email perhari: ppiindia-digest@xxxxxxxxxxxxxxx
5. No-email/web only: ppiindia-nomail@xxxxxxxxxxxxxxx
6. kembali menerima email: ppiindia-normal@xxxxxxxxxxxxxxx
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
ppiindia-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi:
** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral
scholarship, kunjungi
http://informasi-beasiswa.blogspot.com **
Other related posts:
- » [nasional_list] [ppiindia] Depdagri Hambat Pemberantasan Korupsi
